KERANGKA ACUAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP PPID PEMBANTU DAN SATKER PENDIDIKAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017
1
KERANGKA ACUAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP PPID PEMBANTU DAN SATKER PENDIDIKAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 I.
Latar Belakang Dimulai tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung akan melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi di Wilayah Kota Bandung. Rangkaian kegiatan
monitoring
Keterbukaan
Informasi
dan
evaluasi
Publik
penerapan
dilakukan
Dinas
Undang-undang Komunikasi
dan
Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengawal penerapan Undang-Undang Keerbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya. Pada tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung melakukan monitoring terhadap 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik. Penerapan UU KIP oleh PPID Pembantu dan Satker Pendidikan juga memiliki nilai strategis. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan wujud dari demokratisasi pemerintahan yang
dapat
melahirkan
kepercayaan
publik
guna
mendorong
pemenuhan hak terhadap akses informasi publik tanpa melalui proses sengketa. Namun diharapkan hal itu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan berdampak langsung kepada warga secara luas.
Keterbukaan informasi memerlukan komitmen dan keterlibatan seluasluasnya PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sebagai penyelenggara 2
Negara, khususnya di Kota Bandung, yang pada akhirnya terlihat dalam pelayanan informasi publik yang memudahkan warga mengakses dan memanfaatkan
informasi
publik
yang
dikuasai
di
lingkup
PPID
Pembantu dan Satker Pendidikan di Kota Bandung. Sampai
saat
keterbukaan
ini,
telah
informasi
terjadi
publik
perkembangan
oleh
PPID
dalam
Pembantu
penerapan dan
Satker
Pendidikan, namun belum dapat dikatakan telah sempurna. Pemenuhan kewajiban yang dapat kami monitoring baru sebatas kelengkapan dalam pembentukan kelembagaan maupun mekanisme pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik yang belum berjalan optimal tersebut juga terlihat
dari
alasan
permohonan
bantuan
penyelesaian
sengketa
informasi publik yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
selaku
PPID
Utama
Kota
Bandung.
Sebagian
besar
permohonan bantuan penyelesaian sengketa informasi tersebut diajukan karena PPID Pembantu dan Satker Pendidikan tidak menanggapi permintaan dan keberatan yang diajukan pemohon. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota
Bandung
melakukan
penilaian
guna
dapat
mengakomodasi
penilaian untuk mengatur sejauh mana pelayanan informasi yang dilakukan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan dalam keaktifan dan responsifitasnya melayani warga. Langkah pengembangan itu selanjutnya, dirumuskan dalam ukuran penilaian baru yakni ketersediaan laporan layanan Informasi Publik yang merupakan implementasi dari kewajiban PPID Pembantu dan Satker Pendidikan. Dimana PPID Pembantu dan Satker Pendidikan wajib untuk menyusun sebuah laporan yang berisikan dinamika pelaksanaan pelayanan informasi yang dilakukan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan
terhadap
warga
setiap
tahun.
Melalui
penilaian
ini,
diharapkan dapat mengukur konsistensi dan tindakan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasinya dengan mengacu kepada refleksi dan evaluasi PPID Pembantu
dan
Satker
Pendidikan
pada
pelaksanaan
layanan
informasinya.
Melalui monitoring dan evaluasi tahun 2017 ini kami berharap tidak saja dapat mendapatkan gambaran penerapan UU KIP di Kota Bandung. 3
Lebih jauh lagi monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi PPID Pembantu dan Satker Pendidikan dalam menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sebagai peserta monev. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi Pemerintah maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di PPID Pembantu dan Satker Pendidikan maupun Kota Bandung pada umumnya.
II.
Maksud dan Tujuan Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung. Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung ini adalah: 1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung. 2. Menyusun pemeringkatan pemenuhan kewajiban PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung 3. Mendapatkan
masukan
terhadap
pengembangan
program
percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung III.
Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung ini adalah 1. PPID Pembantu dan Satker Pendidikan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan yang akan diikutsertakan menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah:
4
a. Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah
Kota
Bandung
baik
dinas,
badan,
bagian,
kecamatan, BLUD dan BUMD. b. Satker Pendidikan yang ada di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 2. Materi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik yaitu: a. Kewajiban mengumumkan informasi publik b. Kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat c. Kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d. Kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik e. Kewajiban menyusun Laporan Layanan Informasi Publik IV.
Tahapan Kegiatan Secara garis besar kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: No
Tanggal
1.
9 - 10 Mei
Penjelasan
2017
penerapan UU KIP
29 Juni
Pengisian
2017
sendiri (self assessment)
29 Juni – 28
Batas
Juli 2017
kuesioner penilaian sendiri
kuesioner
1 – 24
Verifikasi Website dan Berkas dari
Verifikasi website
Agustus
PPID
2017
Pendidikan
31 Agustus
Sosialisasi Hasil Sementara
2. 3. 4.
5.
Kegiatan
Uraian Kegiatan
kegiatan
penerapan UU KIP
Kuesioner waktu
Pembantu
monev Penjelasan monev penilaian
Pengisian kuesioner
pengembalian Pengembalian
dan
Satker
2017
Acara pengumuman sosialisasi hasil sementara
6.
31 Agustus –
Tanggapan/sanggahan PPID
Pengumpulan bukti
8 September
Pembantu dan Satker Pendidikan
tambahan
2017 5
7.
11 - 29
Pemeriksaan Lapangan
Verifikasi dokumen
September
self assessment
2017 8.
12 Oktober
Pengumuman Pemeringkatan
Acara
2017
Pengumuman Pemeringkatan
9.
20 Oktober
Seminar
2017
evaluasi penerapan UU KIP terhadap monev 2017 PPID
“Hasil Pembantu
monitoring dan
dan Penjelasan Hasil Satker
Pendidikan se Kota Bandung tahun 2017”
V.
Pelaksana kegiatan Kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung dengan susunan pelaksana sebagai berikut: Penanggung Jawab
: Sekretaris Daerah Kota Bandung
Komite Pengarah
: 1. Unsur Pemerintah (Diskominfo) 2. Unsur Ombudsman 3. Unsur Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 4. Unsur Masyarakat/CSO 5. Unsur Masyarakat/Akademisi
Ketua Pelaksana
: Kepala Bidang Diseminasi Diskominfo
Tim verifikasi
: Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik
Sekretariat
: Tim Desk Layanan Informasi PPID Kota Bandung
Dalam penilaian pemeringkatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung akan menunjuk dan mengangkat Komite Pengarah dari berbagai kalangan yang berkompeten dan berkepentingan dengan keterbukaan informasi di Kota Bandung. Komite Pengarah selanjutnya memiliki tugas dan tanggung jawab dengan sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan program monev agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Memberikan pertimbangan berupa masukan dan saran dalam proses monev. 6
3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas proses program monev. VI.
Kriteria Pengukuran Monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung ini didasarkan pada pemenuhan kewajiban oleh PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang meliputi 5 kriteria, yaitu: 1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat. 3. Kelengkapan
pembentukan
dan
dukungan
Pejabat
Pengelola
Informasi dan Dokumentasi. 4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Pelayanan Informasi Publik. 5. Kelengkapan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik. VII.
Tahapan Pengukuran Tahapan pengukuran dari monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung ini telah disusun sebagai berikut: 1. Peserta kegiatan monitoring dan evaluasi melakukan penilaian sendiri melalui pengisian kuesiner (self assessment). 2. Tim verifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung melakukan pengolahan data terhadap hasil penilaian sendiri (self assessment) yang kemudian menghasilkan hasil sementara berdasarkan dokumen dan bukti dari peserta kegiatan monitoring dan evaluasi yang memenuhi penilaian kelengkapan
dokumen
dan
bukti dari masing-masing kriteria
penilaian. 3. Hasil
sementara
dibahas
dalam
rapat
pleno
antara
Penanggungjawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana untuk penetapan hasil sementara. 4. Peserta kegiatan monitoring dan evaluasi diberikan peluang untuk melakukan klarifikasi dengan diberi waktu masa sanggah untuk 7
menambahkan dokumen dan bukti tambahan sebelum tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan. 5. Berdasarkan bukti dokumen yang diberikan oleh peserta kegiatan monitoring kelengkapan
dan
evaluasi,
dokumen
kemudian
dan
diberikan
penilaian
dari
bukti dari masing-masing kriteria
penilaian yang diserahkan peserta kegiatan monitoring dan evaluasi. 6. Hasil
sanggahan
dibahas
dalam
rapat
pleno
antara
Penanggungjawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana untuk penetapan memilih 10 besar untuk Organisasi Perangkat Daerah dan 5 besar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang memenuhi kelengkapan
dokumen
dan
bukti dari masing-masing kriteria
penilaian tersebut. 7. Tim verifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung melakukan verifikasi lapangan untuk menguji dan mengklarifikasikan kesesuaian penilaian sendiri dengan bukti dengan bukti dokumen dan website kepada 10 besar Organisasi Perangkat Daerah dan 5 besar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Wilayah Kota Bandung. 8. Tim verifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung melakukan verifikasi lapangan terhadap unit kerja terpilih untuk menilai standar pelayanan di tingkat unit kerja dan ketersediaan informasi yang tersedia setiap saat kepada 10 besar Organisasi Perangkat Daerah dan 5 besar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Wilayah Kota Bandung. 9. Hasil
verifikasi
lapangan
dibahas
dalam
rapat
pleno
Penanggungjawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana untuk memilih 5 besar PPID Pembantu dan Satker Pendidikan yang disepakati. VIII.
Tahapan Penilaian Tahapan penilaian dari monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung ini disusun dalam rapat Penanggungjawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana untuk sebagai berikut: 1. Dipilih 4 kategori bidang dan 1 kategori umum untuk menentukan terbaik 4 kategori dan 1 kategori umum dengan metode pembobotan.
8
2. Metode pembobotan yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung tahun 2017 ini dirumuskan sebagai berikut: No
Kriteria Penilaian
Bobot
1
Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat
28%
2
Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional
24%
pelayanan informasi publik 3
Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
16%
secara berkala 4
Hasil Penilaian atas unit kerja PPID Pembantu dan Satker
12%
Pendidikan terpilih 5
Kelengkapan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik
11%
6
Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola
9%
Informasi dan Dokumentasi
3. Dari pembobotan tersebut akan ditetapkan sebagai berikut: a. Peringkat
Umum
yakni
hasil
keseluruhan
penilaian
dari
Peringkat 1 hingga Peringkat 5 untuk setiap PPID Pembantu dan Satker Pendidikan. b. Peringkat tertinggi berdasarkan kriteria penilaian untuk setiap PPID Pembantu dan Satker Pendidikan. IX.
Narahubung Ahmad Faisal (Tenaga Ahli PPID Kota Bandung): 081224496512 Indah Oktaviani (Tenaga Ahli PPID Kota Bandung): 085724792783
KEPALA SEKSI PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TTD
Yusuf Cahyadi, SH Pembina Tingkat I NIP. 198007122011011001
9
