Mempersiapkan Pelaksanaan UU KIP

2/22/2012

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Kementerian Agama RI, 21 Mei 2010

Mempersiapkan Pelaksanaan UU KIP Abdul Rahman Ma’mun Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat Periode 2009-2013

1

2/22/2012

c

Perkembangan Global Hak atas Informasi

2

2/22/2012

c

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Sejarah

TUJUAN

•

Pasal 3 Undang­-Undang ini bertujuan untuk: 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

• • • • •

RUU semula diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil dengan nama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik RUU ini menjadi inisiatif DPR, dan DPR meminta Pemerintah untuk menyiapkan perbaikan RUU KMIP berubah nama menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) RUU Keterbukaan informasi Publik disahkan menjadi UU pada tanggal 30 April 2008 UU KIP berlaku efektif 2 tahun sejak diundangkan (30 April 2010) UU ini mengamanatkan 4 peraturan turunan: o PP tentang masa retensi (masa berlaku kerahasiaan) o PP tentang ganti rugi o Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik o Peraturan Komisi Informasi tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi

2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

7.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

3

2/22/2012

c

Apa itu Keterbukaan Informasi Publik? Tertutup

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik Asas (Pasal 2) (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang­Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Diijinkan

Dulu Sekarang Terbuka Political secrecy

Uji konsekuensi dan uji kepentingan publik

Bireaucratic secrecy Genuine secrecy

Maximum Acces Limited Exemption MALE

Dikecua— likan (Pasal 17)

4

2/22/2012

Hak dan Kewajiban Masyarakat Hak: • Memperoleh informasi: – –

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang­-Undang ini. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang­Undang ini.

• •

– –

Melihat & mengetahui informasi; Menghadiri pertemuan badan publik yang sifatnya terbuka; Mendapat salinan informasi; Menyebarluaskan informasi.

Mengajukan permintaan informasi . Mengajukan gugatan ke pengadilan jika memperoleh hambatan dalam memperoleh informasi.

Kewajiban: • Menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik.

5

2/22/2012

Hak dan Kewajiban Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

Kewajiban: 1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan/mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya; 2. Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 3. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik; 4. Menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang akan membantu pelaksanaan tugas PPID. 5. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 6. Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pelayanan informasi publik; 7. Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiap tahunnya (Pasal 11 (1) h dan Pasal 12).

6

2/22/2012

Hak dan Kewajiban Badan Publik Hak: 1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan: • Alasan substansi • Alasan Prosedur 2.

Mengecualikan informasi publik untuk diakses secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip: • Uji Konsekuensi (consequential harm test), • Tidak permanen (nonpermanence).

7

2/22/2012

Informasi Wajib Diumumkan Berkala UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

?

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Standar Prosedur Operasi (Badan Publik) Standar Layanan Informasi (Komisi Informasi Pusat )

8

2/22/2012

Informasi yang Bisa Diakses Jenis Informasi INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN (Bab IV Pasal 9-16)

Asas (Pasal 2) Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pengguna informasi publik. Diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Penjelasan

Contoh

Sanksi

Kegiatan, kinerja, laporan Pidana penjara max. 1 tahun dan denda max. keuangan Rp 5 juta kepada orang yang; dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan Serta merta (Pasal 10) Prediksi tsunami, gempa, hukum banjir, dsb Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberi dan keputusan, kebijakan, menyediakan Wajib tersedia setiap saat rencana proyek, Informasi Publik. (Psl 11-16) anggaran, siaran pers, Pidana penjara max. 2 prosedur kerja pegawai tahun dan denda max. dlm pelayanan publik (mis; pembuatan paspor, Rp 5 juta kepada setiap orang yang dengan KTP, SIM, penerimaan sengaja menghilangkan siswa, pegawai, dll) dokumen informasi keputusan-keputusan publik. pengadilan, Secara berkala (Pasal 9) Paling singkat dilakukan 6 bulan sekali

BUMN/BUMD (nama, tempat kedudukan, jenis usaha, permodalan, dll sesuai AD/ART), parpol dan ornop (asas, tujuan, program, keputusan organisasi, dll)

9

2/22/2012

Informasi yang Dikecualikan Klasifikasi informasi publik berdasarkan status dan prosedur penyediaan Informasi di Lingkungan Badan Publik

Status

Informasi Dikeculaikan

Informasi Terbuka y

t

Prosedur

Uji Konsekuensi

Tersedia Setiap Saat (Berdasarkan permintaan)

Diumumkan Berkala

!

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 ), karena memiliki konsekuensi sbb: a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). i. Memorandum atau surat­surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Diumumkan j. Informasi yang dikecualikan berdasarkan Serta-merta Undang­Undang.

(Proaktif: tidak berdasarkan permintaan)

10

2/22/2012

c

Apa itu Komisi Informasi? Mandatory

Implikasi

Menetapkan: • kebijakan umum layanan informasi; • petunjuk teknis standar layanan informasi publik;

Konsultasi Penerapan Standar Layanan Informasi bagi badan publik

Komisi Informasi Menetapkan prosedur dan menyelesaikan sengketa Informasi publik melalui: mediasi dan ajudikasi non litigasi

Membangun jaringan kerja untuk penyelesaian sengketa informasi publik

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang­Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi pu blik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi  hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Kedudukan. Komisi Informasi berkedudukan di Pusat, propinsi dan kabupaten/kota. • Komisi Informasi Pusat dibentuk selambat-lambatnya 1 tahun setelah UU KIP disahkan, • Komisi informasi Propinsi dibentuk selambat-lambatnya 2 tahun sejak UU KIP disahkan, • Komisi informasi Kabupaten/Kota diapat dibentuk jika diperlukan Sekretariat. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah (pusat oleh Depkominfo, Daerah oleh Dinas yang membidangi komunikasi dan informasi).

11

2/22/2012

TUGAS KI Pusat: (pasal 26 UU KIP) 1.

Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

2.

Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk

3.

Memberi laporan mengenai pelaksanaan tugas berdasar UU kepada Presiden dan DPR RI setahun sekali atau jika diminta sewaktu-waktu

FUNGSI Komisi Informasi: (pasal 23 UU KIP)

1.

2.

3.

Menjalankan UU No 14 tentang KIP dan Peraturan Pelaksanaannya Menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik Menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi

12

2/22/2012

KI Provinsi (pasal 26 , 27, 28 UU KIP)

KI Kabupaten/Kota (pasal 26, 27, 28 UU KIP)

TUGAS: menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

TUGAS: menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

WEWENANG: menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

WEWENANG: menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/ kota yang bersangkutan.

TANGGUNGJAWAB: kepada Gubernur dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan.

TANGGUNGJAWAB: kepada Bupati/ Walikota dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

13

2/22/2012

Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan di Badan Publik Pelaksanaan Keputusan oleh PPID

Puas Pemohon Informasi

Menerima 30 hari

PPID

Atasan PPID

Tanggapan/ Keputusan Tidak menerima

Tidak Puas

30 hari 14 hari

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

14

2/22/2012

Penyelesaian Sengketa Informasi di KOMISI INFORMASI Pelaksanaan Putusan

Putusan Komisi Informasi (final & mengikat)

14 hari Pengajuan permohonan PSI ke Komisi Informasi

Komisi Informasi

Sepakat

100 hari

Mediasi

Adjudikasi

Menerima

Putusan

14 hari Tidak menerima

Tidak terjadi kesepakatan Kedudukan Komisi Informasi: 1. Komisi Informasi Pusat di Ibukota Negara 2. Komisi Informasi Provinsi di Ibukota Provinsi 3. Komisi Informasi Kab/Kota di Ibukota Kab/Kota (jika diperlukan)

14 hari

Gugatan ke Pengadilan

15

2/22/2012

WEWENANG KI dalam sengketa Informasi

Pemeriksaan

•

Memanggil dan /atau mempertemukan para pihak yang bersengketa

dalam Sengketa Informasi • KI memberikan salinan permohonan kepada pihak termohon

•

Meminta catatan atau bahan yang relevan dari BP terkait untuk mengambil keputusan

•

Pimpinan BP atau pejabat terkait yang ditunjuk untuk didengar keterangannya

•

Meminta keterangan atau menghadirkan pejabt BP ataupun pihak yang terkait sebagai saksi

•

KI dapat memutuskan untuk mendengar keterangan secara lisan ataupun tertulis

•

Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi

•

Pemohon dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

16

2/22/2012

PUTUSAN Komisi Informasi  Membatalkan putusan atasan PPID dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon , atau  Mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasi yang dikecualikan (sesuai pasal 17 UU KIP)  Putusan KI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan

17

2/22/2012

Penyelesaian Sengketa Informasi di PENGADILAN PSI terkait Badan Publik Negara

1 Gugatan ke Pengadilan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 14 hari

PENGADILAN NEGERI

Pelaksanaan Putusan

Menerima P U T U S A N

Tidak menerima

Kasasi

2

MAHKAMAH AGUNG Tidak menerima

Putusan (final & mengikat)

14 hari

Menerima PSI terkait Badan Publik non-negara

Pelaksanaan Putusan

18

2/22/2012

c

Sanksi Pidana dalam UU KIP Pasal 52 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta­merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang­Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 51 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

19

2/22/2012

c

Sanksi Pidana dalam UU KIP Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi yang dikecualikan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp10 juta. Pasal 54 ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi dikecualikan yang membahayakan keamanan dan ekonomi negara, pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp20 juta.

Pasal 55 Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain, pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta rupiah. Pasal 56 Pelanggaran juga diancam dengan sanksi UU lain yang bersifat khusus Pasal 57 Tuntutan pidana merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan pidana.

20

2/22/2012

•

•

•

Biodata

Abdul Rahman Ma’mun (40 tahun) biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat (2009-2013) saat menjadi produser berita televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan di Metro TV, Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas, dan Kepala Peliputan Harian Merdeka. Meraih berbagai beasiswa pendidikan jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Hongkong, China dan Crash Program Investigative Reporting dari USAID. Menyelesaikan S1 di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultyas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

•

Sejak kuliah, aktif di pers mahasiswa, menjadi Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM dan mendirikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).

•

Tumbuh dalam keluarga pesantren di Mangkuyudan Solo, Jawa Tengah, pernah terpilih menjadi Santri Teladan I se-Surakarta, dan Santri Teladan III se-Jawa Tengah. Kini tinggal di Kota Depok Jawa Barat bersama istri, Dyah Istiarini (37 th) dan dua anaknya Titian Ulil Hikam (10 th) dan Mutiara Mumtaz (9 th)

21

2/22/2012

TERIMA KASIH telah menyimak

22