Strategi Melaksanaan UU KIP dan Sharing Pengalaman www.ppid.kominfo.go.id
Perangkat Yang Sudah Diselesaikan oleh Kementerian Kominfo Keputusan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 4. Peraturan Menteri Kominfo No. 10/PER/KOMINFO/7/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kominfo. 8. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008. • Perangkat-perangkat teknis untuk mem-back up pelaksanaan UU KIP. 12.Sosialisasi pelaksanaan UU KIP. •
Pemetaan Konfigurasi Para Peminta Informasi
Sharing Untuk Badan Publik 1. Sesegera Mungkin Membentuk PPID. 2. Melakukan Pengelolaan Arsip Pengelolaan PPID Secara Profesional. 3. Mencermati Keberadaan UU dan atau Peraturan Lain Yang Terkait Dalam Merespon Setiap Permintaan Informasi. (referensi dari Ps. 16 Peraturan KI). 7. Melaporkan Secara Rutin Setiap Perkembangan Data Penyampaian Informasi. 9. Menyusun Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik (referensi dari Ps 38 Peraturan KI).
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (KEPMEN NO.: 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010)
TIM PERTIMBANGAN INFORMASI
PPID
BIDANG PELAYANAN INFORMASI
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP
BIDANG
PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA
PEJABAT FUNGSIONAL ( ARSIPARIS, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, PRANATA KOMPUTER )
OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PELAYANAN INFORMASI
FRONT OFFICE
DESK LAYANAN LANGSUNG
DESK LAYANAN VIA MEDIA
BACK OFFICE
UPDATE WEB/KIOSK
FOTOCOPY CD BURNING SCANNER
FRONT OFFICE PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PELAYANAN NFORMASI PUBLIK DESK 1
LAYANAN LANGSUNG
CETAK
SUPERVISOR DESK
ISI FORMULIR NOMOR PENDAFTARAN
DESK 2
VIA MEDIA
TELP/FAX CEK DAFTAR INFORMASI
JAWAB
EMAIL
ISI FORMULIR
NOMOR PENDAFTARAN
CETAK
RUANG PELAYANAN INFORMASI TELP & FAX
RUANG AKSES INTERNET
RAK BAHAN INFORMASI
3
2
11 NO.:
URUT
Layanan akses Internet untuk Masyarakat gratis, menggunakan 10 PC
PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 1. Pertimbangan tertulis kebijakan badan publik. 2. Pengkasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi . Ps. 13 ayat (1): PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. 5. Tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara dan pembebanan pidana denda. 6. Ketentuan penutup. Ps. 21 ayat (1): PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Ps. 21 ayat (2): Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi dan kehumasan. 5. PP No. 61 Tahun 2010 ditetapkan tanggal 20 Agustus 2010 dan diundangkan tanggal 23 Agustus 2010.
Koleksi Q & A Dalam Berbagai Forum 1. 2. 3. 4.
Bagaimana pelaksanaan UU KIP seandainya belum ada PPID? Bagaimana merespon pertanyaan yang tidak diatur dalam Pasal 17 UU KIP? Apakah PPID harus identik dengan jabatan kehumasan? Apakah ada kewajiban untuk menunjuk 1 PPID atau lebih pada suatu badan publik? 5. Apakah permintaan informasi publik harus diperoleh dengan datang langsung kepada PPID, atau boleh menggunakan layanan telekomunikasi? 6. Apakah ada kewajiban untuk membuka outlet (tempat layanan) di setiap badan publik? 7. Peraturan apa saja yang perlu diketahui oleh setiap badan publik? 8. Apakah beban pekerjaan PPID dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu PPID? 9. Bagaimana seandainya internal satuan kerja kurang kooperatif dalam membantu penyampaikan informasi publik yang dikehendaki oleh peminta informasi? 10. Bagaimana membedakan antara permintan informasi yang disampaikan oleh wartawan dan pengguna informasi publik non wartawan? 11. Apakah PPID berhak menyampaikan permintaan informasi kepada suatu lembaga / perorangan tertentu yang telah sering meminta informasi?
Terima Kasih HP: 0811898504 Email:
[email protected]
