5 Catatan dari 5 Tahun Pemberlakuan UU KIP1 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah disahkan sejak tahun 2008 dan mulai berlaku efektif pada Mei 2010. Sepanjang 2010 hingga kini, upaya mengakselerasi badan publik agar siap mengimplementasikan UU tersebut terus berlangsung namun berjalan sangat lambat dan bahkan pada beberapa sector justru lebih banyak diinisiasi oleh Masyarakat Sipil. Tujuan dari dibutanya UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan itu semua FOINI (Koalisi Organisasi Masyarakat dan Individu) yang memiliki perhatian pada isu keterbukaan informasi juga terus melakukan upaya mewujudkan terciptanya situasi yang mendukung keterbukaan. Guna mencapai tujuan sejumlah agenda dan aktivitas diselenggarakan oleh FOINI antara lain : mendorong proses seleksi Komisi Informasi Pusat yang transparan dan partisipatif baik untuk periode 2009 – 2013 maupun 2013 – 2017, riset assessment mengenai performa Komisi Informasi Pusat periode pertama, menyusun masukan masyarakat sipil bagi Komisi Informasi dalam bentuk roadmap Komisi Informasi Pusat dalam masa tugas 2013 hingga 2017, dokumentasi kegiatan, produk, dan komentar masyarakat sipil dalam www. keterbukaaninformasi.org serta sejumlah kegiatan lain yang diinisiasi oleh FOINI maupun anggota FOINI. Gerakan keterbukaan informasi juga mulai merambah issue dan sector baru bila awalnya lebih banyak pada issue pelayanan public sekarang sudah mulai menguat di Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Penyelenggaraan Pemilu. Namun program tersebut sayangnya belum berdampak pada data dan catatan kondisi implementasi keterbukaan informasi saat ini dimana masih ada 7 Propinsi yang belum membentuk Komisi Informasi yaitu : Nusa Tenggara Timur , Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat2. Capain terbentuknya PPID juga masih rendah : 1
Makalah disampaikan pada Diskusi Publik dalam rangka peringatan 5 Tahun Pelaksanaan UU KIP, Kamis 30 April 2015 di Gedung Joeang Jakarta. 2 Kertas Posisi Lima Tahun Pemberlakukan UU KIP di bidang LH SDA, April 2015.
Rekapitulasi Jumlah PPID Tahun 20153 No 1 2 3 4 5
Badan Publik Kementerian LPNK/LNS/LPP Provinsi Kabupaten Kota TOTAL
Jumlah 34 129 34 399 98 694
Telah Menunjuk PPID 34 43 30 174 60 341
% 100,00 33,33 88,24 43,61 61,22 49,14
Data di atas masih sebatas mandat pembentukan PPID dan belum memasukkan mandat penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik, laporan pelaksanaan UU KIP, dan sebagainya. Apabila keseluruhan mandat ini diakumulasikan, maka dapat dipastikan tingkat ketaatan badan publik dalam melaksanaan UU KIP akan jauh lebih rendah dari tingkat ketaatan untuk membentuk PPID saja4 Masih rendahnya persentase pembentukan PPID di sejumlah daerah terutama pada level Kabupaten dan Kota memang cukup mengherankan karna sudah ada Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemdagri dan Pemda, Radiogram Mendagri No. 188.2/1987A/SJ tanggal 22 April 2013. Dalam analisis kami hal ini lebih dikarenakan komitmen dari Kepala Daerah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi impelementasi UU Keterbukaan Informasi Publik perlu terus dilakukan. Akselerasi tersebut tidak hanya menjadi kewajiban Komisi Informasi semata akan tetapi juga oleh seluruh elemen negara termasuk Lembaga Perwakilan dan Pemerintah. Catatan lain yang muncul adalah terkait kemandirian Komisi Informasi baik untuk level Pusat maupun Provinsi, catatan ini berangkat dari komentar dan pandangan pihak – pihak yang bersentuhan dengan KI termasuk pihak – pihak yang bersengketa. Data Dit Komunikasi Publik, Ditjen IKP, KemKominfo Kertas Posisi Lima Tahun Pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik, Buka Informasi, Selamatkan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, April 2015. 3 4
Memperkuat kelembagaan KI bukanlah hal yang mudah setidaknya jika hal tersebut dinilai dari kondisi KI yang secara regulasi dan fakta belumlah “mandiri” hal yang seharusnya menjadi syarat mutlak apabila suatu lembaga memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa karna lembaga tersebut harus memutus dan menyelesaikan sengketa secara bebas dari tekanan pihak manapun. Untuk itu kemandirian menjadi kata kunci yang harus terejawantahkan baik dalam regulasi yang mengaturnya maupun dalam mental para personilnya. Saat ini Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia telah memasuki periode kepengurusan kedua periode 2013 – 2017, periode yang idealnya ditargetkan menjadi tonggak atas perbaikan kinerja jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang memang masih disibukkan dengan pembenntukan KI Provinsi, penataan kelembagaan, penyusunan berbagai tata kerja, regulasi dan lainnya yang akan menjadi dasar dan landasan bekerja. Namun berbagai kendala yang muncul pada periode pertama 2009 – 2013 seperti : kantor yang belum tetap, terlambat terbentuknya KI di beberapa provinsi bahkan hingga kini, kepatuhan terhadap etika komisioner dan lain sebagainya membuat target yang diharapkan dicapai oleh KI Pusat periode pertama hampir sebahagian besar belum tercapai. Agar berbagai problem tersebut tidak menjadi beban bagi KI Pusat yang berpotensi mengganggu dan membuatnya terlampau sering “menengok” ke belakang maka penguatan KI menjadi suatu keniscayaan. Penguatan tersebut diharapkan akan menjawab tantangan dan harapan public terhadap KI yang diharapkan dapat menjadi lembaga terpercaya yang mampu menyelesaikan sengketa informasi sebagai bagian dari pemenuhan terhadap Hak atas Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam UUD Pasal 28 F. Tuntutan terhadap transparansi penyelenggaraan negara juga semakin kuat seiring dengan bertambahnya usia republic ini dan perbaikan kualitas demokrasi selain itu peran aktif Indonesia dalam percaturan global utamanya dalam Open Government Partnership dan inisiatif global lainnya menjadikan peran KI menjadi sangat strategis. Namun penguatan KI tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan sinergi antara Komisi Informasi Pusat dan gerakan masyarakat sipil. Sehingga masukan dan program yang telah disusun masyarakat sipil tidak menjadi tumpukan kertas dan catatan kegiatan yang
terdokumentasikan semata melainkan dapat dijadikan masukan bagi penguatan Komisi Informasi Pusat dan analisis substansi UU Keterbukaan Informasi Pubklik No. 14 Tahun 2008 setelah 5 tahun dan dilihat dari implementasinya serta catatan yang menyertainya maka sudah saatnya UU KIP ini diperbaiki sehingga UU tersebut dapat optimal dalam mewujudkan keterbukaan informasi public yang berkualitas. Hal ini sekaligus momentum masyarakat sipil menagih janji dan komitmen kampanye Presiden Jokowi yang tercantum dalam Nawacita yang diturunkan dalam 9 Program Priotitas Membangun Tata Kelola Pemerintahan. Agenda Strategis Jokowi JK 2015 – 2019 dalam bagian tata kelola pemerintahan yaitu : -
Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan;
-
Mewajibkan instansi pemerintah membuat laporan kinerja dan membuka akses informasi prblik sesuai UU No. 14 Tahun 2008.
-
Menjamin Hak WN untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan public, program kebijakan public dan proses pengambilan keputusan.
Kurang lebih 6 bulan Presiden Jokowi telah memerintah sejak dilantik pada Oktober 2014 maka kini saatnya Pemerintah segera membuat program guna menjawab tantangan pelaksanaan Keterbukaan Informasi yang juga tercantum dalam Rencana Program Jangka Menengah yaitu : pada sisi Badan Publik, antara lain : 1. Masih rendahnya komitmen Badan Publik dan sejumlah Kepala Daerah . 2. Keterbukaan masih dianggap sebagai beban dan bukan modalitas. 3. Keterbatasan SDM bidang komunikasi dan informasi di beberapa badan public Dan pada sisi Masyarakat. Permintaan informasi dari masyarakat juga masih rendah dan baru berada pada kalangan tertentu saja. Guna mengakselerasi implementasi ada 5 catatan yang harus segera dikerjakan : 1. Analisis substansi UU KIP terutama pada item yang berpotensi kontra produktif terhadap perwujudan keterbukaan informasi. 2. Penguatan Komisi Informasi guna mewujudkan lembaga penyelesaian sengketa yang terpercaya.
3. Mempercepat pembentukan infrastruktur pelayanan informasi di Badan Publik (PPID, SOP dll). 4. Mengkampanyekan penyampaian informasi secara pro aktif guna menumbuhkan partisipasi public. 5. Kampanye public untuk meningkatkan permintaan informasi oleh masyarakat. Mari bergerak bersama, mewujudkan komitmen bersama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik di masa datang. *** Disarikan, disadur dan dikutip dari berbagai sumber oleh Sulastio, Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) merupakan pandangan pribadi untuk disampaikan pada Diskusi Publik dalam rangka Peringatan Pelaksanaan UU KIP, Rabu 30 April 2015 di Gedung Joeang.
