KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 2015 ENDAH MURNININGTYAS DEPUTI SDA DAN LH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Disampaikan dalam RAKOR TEKNIS Bidanng Kehutanan Tahun 2014 Bogor, 1-3 September 2015
KERANGKA PAPARAN
I. RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DALAM RPJMN 2015-2019
PROSES DAN KEDUDUKAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 1. RT RPJMN 2015-2019 adalah RPJMN ke III dalam kurun RPJPN 2005-2025. 3 KATA KUNCI: a. Pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia b. SDM berkualitas c. Kemampuan IPTEK. 2. RT-RJMN 2015-2019 disusun berdasar: (i) evaluasi pelaksanaan RJMN 2010-2014; (ii) Background study; (iii) aspirasi masyarakat. 3. RT-RPJMN + Visi Misi Presiden Terpilih RPJMN 20152019.
Slide - 3
3 HAL BARU DALAM RPJMN 2015-2019 1.PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PEOPLE-PROFITPLANET DIDUKUNG DENGAN GOVERNANCE 2.INDONESIA SUDAH MENJADI MIDDLE INCOME COUNTRY (level bawah) PEMBANGUNAN KE DEPAN HARUS MENYIAPKAN LANDASAN UNTUK “MENGHINDARI” MIDDLE INCOME TRAP 3.2025-2030 ADA PELUANG BONUS DEMOGRAFI (PROPORSI PENDUDUK PRODUKTIF > PROPORSI PENDUDUK NON PRODUKTIF (ANAK-ANAK DAN LANSIA) PEMBANGUNAN KE DEPAN HARUS DAPAT MEMPERSIAPKAN AGAR INI MENJADI PELUANG (BONUS) DAN BUKAN BEBAN (LIABILITIES)
Slide - 4
1. KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN: KESEIMBANGAN 3 PILAR PEMBANGUNAN DAN TATA KELOLA YG AKUNTABEL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun Menjadi Keharusan
PILAR SOSIAL (PEOPLE)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pemerataan Kesehatan Pendidikan Keamanan Perumahan Kependudukan MDG
PILAR EKONOMI (PROFIT) 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan Produksi 3. Ketahanan Pangan 4. Ketahanan Energi 5. Infrastruktur/ Konektivitas
Ekonomi Hijau
PILAR LINGKUNGAN (PLANET) 1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Air Bersih 5. Keaneka-ragaman Hayati Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
PILAR TATA KELOLA (GOVERNANCE) 1. Kelembagaan 2. Kapasitas Lembaga dan Pelaku Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pemberantasan Korupsi
Sustainable businesses: (i) Pemperhatikan “planet” teknologi bersih, efisiensi bahan (daur ulang, hemat bahan dan energi), limbah nol atau minimal (pengelolaan limbah), penggunaan bahan terbarukan; (ii) Pertumbuhan (profit) terus meningkat dan dilakukan oleh banyak pelaku/inklusif; (iii) Secara sosial acceptable/dapat diterima- sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 Slide - 5
2. MEMPERKUAT LANDASAN UNTUK MENGHINDARI DARI MIDDLE INCOME TRAP
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
AEC, BONUS DEMOGRAFI, ASEAN POST 2015, PERUBAHAN IKLIM POLHUKAM • • • • •
RB Tertib hukum Anti korupsi Demokrasi Stabilitas DN
EKONOMI • Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi
KESRA • • • •
Mutu SDM Kemiskinan Pemerataan Kesempatan kerja • SJSN
SDA-LH • Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim
DAERAH • • • •
Pemerataan SPM terpenuhi Urbanisasi Pelaksanaan Desentralisasi
JANGKA PANJANG: TERHINDAR DARI MIT (tercapai tahun 2030 apabila ekonomi tumbuh 6-8%/tahun) RT RPJMN penting untuk menguatkan fondasi keluar dari MIT. (tidak boleh meleset dalam masa 5 tahun ke depan).
• Membutuhkan comprehensive reform • Cara-cara baru • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan Slide - 6
KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN POLHUKAM
•Perijinan: tdk jelas, tdk pasti dan tdk transparan •Korupsi masih belum dapat dikendalikan
EKONOMI
•Ekonomi makro bagus – sektor riil masih belum optimal (primer membesar) •Tambahan kesempatan kerja/persen pertumbuhan terbatas •Ketahanan pangan rentan, ketahanan energi rapuh •Infrastruktur terutama luar Jawa masih sangat kurang (ekonomi, dan membuka keterisolasian)
SOSIAL SUMBERDAYA ALAM DAN LH DAERAH
•Pendidikan: dasar APK cukup baik, namun drop-out sekolah menegah masih tinggi •Kesehatan: angka kematian bayi dan prevalensi gizi masih cukup tinggi •Kesenjangan pendapatan(gini) dan layanan dasar •Penyerapan tenaga kerja masih besar di sektor informal (pertanian, UKM) •Pemanfaatan SDA masih level primer, nilai tambah rendah dan •Kualitas lingkungan masih buruk (udara dan air), deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan •Kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan •Kelautan: konektivitas lautt, kemaritiman dan potensi laut masih belum dimanfaatkan optimal •Ekonomi biodiversity dan jasa lingkungan belum dimanfaatkan •Kesenjangan antar daerah (dalam berbagai aspek) •SPM masih belum standard dan masih rendah kualitasnya •Desentraliasai belum mendekatkan pelayanan ke masyarakat •Pembangunan desa tertinggal dibanding kota urbanisasi meningkat Slide - 7
SASARAN RPJMN 2015-2019
EKONOMI
(EKONOMI) BERBASIS SUMBERDAYA ALAM DAN LH
DAERAH
• Pertumbuhan: 6-8%/th didukung industri dg nilai tambah tinggi • PDB per kapita tahun 2019 USD 7.000 • Tingkat kemiskinan 6-8% (2019) • Infrastruktur dasar: elektrifiikasi, air bersih dan kelayakan jalan raya 100% • Produksi padi 46 Juta ton (2,9%/tahun) dan pangan protein meningkat • Penurunan Emisi GRK 2019 mendekati 26% dan IKLH • Hiilirisasi hasil tambang dan pertanian,hasil hutan dan perikanan • Bauran energi EBT 6-7% di 2019 • Pemanfaatan ekonomi keankeragaman hayati,termasuk ekowisata dan wisata bahari
• Ekonomi Jawa – L Jawa: 59:41 menjadi 53-55: 45-47 • Kabupaten tertinggal turun dari 114 menjadi 39 (2019), termasuk daerah perbatasn, terpencil danpulau2 kecil Slide - 8
SASARAN RPJMN 2015-2019
POLHUKAM
SOSIAL
• Konsolidasi demokrasi • Praktek korupsi menurun • Birokrasi: peningkatan kualitas pelayanan publik
• Pendidikan 2019: • APM SD/MI/sederajat: 97%; • APM SMP/MTs/sederajat: 80%; • APK SMP/MTs//sederajat: 104%; • APK SMA/SMK/MA:89% dan • APK PT/PTA: 33% (2019) dan Membaiknya kualitas • Kesehatan: AK bayi menurun dari 28/1000 menjadi 25/1000 Slide - 9
ARAH KEBIJAKAN POLHUKAM
• MENYIAPKAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH
EKONOMI
• MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
SOSIAL
• MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN KESRA YANG BERKEADILAN
SUMBERDAYA ALAM DAN LH
• MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SDA BERKELANJUTAN: keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian ekonomi hijau
DAERAH
INFRASTRUKTUR
• MENGEMBANG DAN MEMERATAKAN PEMBANGUNAN DAERAH • MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UTK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN Slide - 10
ISU STRATEGIS BIDANG POLHUKAM •
Konsolidasi Demokrasi
•
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
•
•
•
Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri
BIDANG EKONOMI
BIDANG KESRA
• • •
Perkuatan ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Energi Peningkatan Ketahanan Air
•
Penyiapan produksi primer untuk Industri
•
Percepatan Pembangunan Kelautan
•
•
Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan PI dan Bencana Percepatan Pembangunan Kelautan
•
Dukungan Pelaksanaan BPJS: • BPJS Tenaga Kerja • BPJS Kesehatan
• • •
Transfromasi Sektor Industri dalam arti luas Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi
•
Strategis Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
•
Peningkatan Kapasitas IPTEK
•
•
Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi Penguatan Konektivitas Nasional • Keseimbangan Pemb. Antar Wilayah • Pendorong Pertumbuhan Ekonomi • Pemb. Trasnportasi Massal Perkotaan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Sinergi Pembangunan Perdesaan Pengelolaan Resiko Bencana
•
•
•
•
• •
Reforamsi Pembangunan Kesehatan: • Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Pengendalian Jumlah Penduduk Reformasi Pembangunan Pendidikan
Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan dasar: • Elektrifikasi Nasional • Akses Air minum dan Sanitasi • Penataan Perumahan/Permukiman)
Slide - 11
BUKU I
• TEMA PEMBANGUNAN RPJMN III • ISU STRATEGIS – prioritas nasional
BUKU II
• PEMBANGUNAN BIDANG SDA DAN LH
BUKU III
• PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DALAM RPJMN 2015-2019
POSISI STRATEGIS KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN ISU STRATEGIS:
2. Ketahanan Energi
3. Ketahanan Air
1. Ketahanan Pangan
Pembangunan Kehutanan 4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Berbasis SDALH
5. Percepatan Pembangunan Kelautan
6. Pelestarian SDALH dan Pengelolaan bencana
BUKU I: ISU STRATEGIS
1
2
3
4
BUKU II: ISU STRATEGIS
• KETAHANAN DASAR: PANGAN,ENERGI DAN AIR tetap dipelihara • PEMANFAATAN SDA BERKELANJUTAN: (i) Penyediaan produksi SDA dan LH – rantai nilai dan ramah lingkungan (daya dukung fisik dan kulaitas lingkungan hidup) • SUMBER EKONOMI BARU: (i) berbasis biodiversity; (ii) jasa lingkungan; (iii) green jobs
BUKU II RPJMN (Kehutanan)
• PELESTARIAN SDA, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA: (i) koonservasi hutan; (ii) Peningkatan Kualitas LH; (iii) Pengelolaan PI dan Bencana; (iv) Informasi Iklim dan Bencana • PEMBANGUNAN KELAUTAN: (i) Yurisdiksi nasional; (ii) ekonomi kelautan dan maritim; (iii) 1. DAYA DUKUNG RUANG SECARA FISIK: RTRW 2. KAPASITAS LINGKUNGAN: DAYA DUKUNG KUALITAS EKOSISTEM Slide - 15
Kebijakan Konservasi dan Tata Kelola Hutan
1.
Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi melalui perbaikan tata kelola hutan yang mencakup penyelesaian tata batas, perbaikan rencana pengelolaan, dan pelibatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
2. Meningkatkan populasi species terancam punah melalui kerjasama pihak ketiga dan upaya penangkaran mandiri oleh pengelola kawasan konservasi.
3. Meningkatkan penerimaan dari jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu terutama melalui upaya jasa wisata alam, retribusi air baku, carbon dan bioprospecting.
4. Mencegah dan menurunkan terjadinya kebakaran khususnya yang terjadi dalam kawasan hutan.
5. Meningkatkan kuantitas tenaga pengamanan hutan disertai perbaikan kualitas sarana dan prasarana.
SASARAN PENGELOLAAN KONSERVASI dan KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019
Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Ekosistem Esensial Indikator RPJMN 2015 - 2019
Target 2015
Terjaminnya 50 Unit KPH Konservasi beroperasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional
12 Unit
Tersusunnya Rencana Pengelolaan di Kawasan Konservasi sebanyak 150 dokumen
30 Rencana Pengelolaan
Terjaminnya Kawasan Ekosistem Esensial terbentuk di 16 Lokasi
3 KEE
Terjaminnya Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar
50.000 Ha
SASARAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019
Konservasi Keanekaragaman Hayati Indikator RPJMN 2015 – 2019
Target RKP 2015
Terjaminnya Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013
2%
Terjaminnya 60 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk melakukan peredaran Luar Negeri.
10 Unit
Terjaminnya Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp25 trilyun
5 Trilyun
Terjaminnya Nilai PNBP dari Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar 50 Milyar dalam 5 tahun (2015-2019)
10 Milyar
Terjaminnya jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di Lembaga Konservasi bertambah 10 jenis dari database 2013
2 Jenis
SASARAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kaw Konservasi Indikator RPJMN 2015 – 2019
Target RKP 2015
Terjaminnya Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 100 Unit dari tahun 2013
20 Unit
Terjaminnya usaha jasa lingkungan air sebanyak 25 perusahaan
5 Perusahaan
Tercapainya registrasi dan sertifikasi Voluntary Carbon Standard (VCS) atau Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Kawasan Konservasi
0
Terjaminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang aktif sejumlah 6.000 kader
1.200 KK
Terjaminnya Kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan mencapai Rp 1 Trilyun
200 Milyar
SASARAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019 Pengendalian Kebakaran Hutan Indikator RPJMN 2015 – 2019
Target RKP 2015
Terjaminnya penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun
17.464 HS
Terjaminnya penurunan luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3,475,2 Ha dalam 5 tahun
3.784 Ha
Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun
600 Orang
Terjaminnya jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun
20 Brigade
Terjaminnya penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun
17.464 HS
SASARAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019
Penyidikan dan Pengamanan Hutan Indikator RPJMN 2015 – 2019
Target RKP 2015
Terjaminnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan minimal 75 kasus per tahun
75 Kasus
Terjaminnya Pengamanan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang Kehutanan Terlaksana di 70 Lokasi pada UPT PHKA
15 Lokasi
Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan hutan di 88 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC
50 Lokasi
Terjaminnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 10.000 orang
2.000 Orang
Terjaminnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan minimal 75 kasus per tahun
75 Kasus
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
Slide - 27
