Membedah Visi, Misi dan Program Capres-‐Cawapres Bidang SDA, Energi dan Lingkungan Hidup Marya% Abdullah Na%onal Coordinator of Publish What You Pay Indonesia Jakarta, 3 Juli 2014 | marya3@pwyp-‐indonesia.org .
Kondisi Cadangan SDA & Energi
Oil & Gas Reserve
Source : Ministry of Energy and Mineral Resources
CBM Basin
Source : Ministry of Energy and Mineral Resources
Coal Resource & Reserve
Source : Badan Geologi RI
Realization & Prediction of Coal Production
Source : Ministry of Energy and Mineral Resources
Energy Supply & Consumption
Energy Mix-‐DiversiDication
Perbandingan Visi Misi dan Program Pasangan Capres-‐Cawapres
No
Pasangan Prabowo-Hatta
Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla
1 Aspek Regulasi, Ketahanan dan Penegakan Hukum
1. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan; dan melindungi keanekaragaman hayati dan Dlora serta fauna sebagai bagian dari aset bangsa
1. Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim dan sumber daya alam. Meningkatkan upaya pengamanan khusus wilayah kelautan guna mencegah illegal @ishing, dengan mengamankan jalur transportasi untuk penindakan tegas terhadap berbagai kegiatan ilegal termasuk di dalamnya illegal logging dan illegal mining
2. Membangun kedaulatan energi dan SDA dengan cara mengembalikan tata kelola migas nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945 dengan penyelesaian revisi UU Migas
2.penegakan hukum lingkungan; 3.Menjamin kepastian hukum dan hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat; 4.
Didorong adanya revisi UU Migas secepatnya sebelum persoalan semakin kronis berbasis pada pasal 33 UUD 1945 dengan ruh TRISAKTI.
2 Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam -Masih bersifat umum dan belum spesifik pada sektor SDA dan LH
1. Beberapa prioritas pemberantasan korupsi diantaranya pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar; 2.Menginisiasi perangkat payung hukum khusus dengan satuan tugas khusus untuk menindak tegas dan mencegah pelanggaran yang berkaitan dengan illegal logging, illegal @ishing dan illegal mining.
13
Aspek Produksi dan Penerimaan Negara Dari Sektor Sumber Daya Alam
1.
Mengatasi kebocoran anggaran negara, namun masih bersifat umum, belum spesifik di sektor SDA dan LH.
Merancang terobosan strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak bumi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dan menjalankan strategi melalui : a.
memperpanjang usia sumur-‐sumur yang sudah berproduksi dan meningkatkan kembali produksi minyak yang menurun melalui penggunaan teknologi yang tepat dan konsiten, misalnya teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR),
b.
merancang kegiatan eksplorasi yang mengkalibrasi antara resiko tinggi dan pengembalian investasi sehingga bisa didanai oleh pemerintah maupun swasta,
c.
diperlukan sistem Diskal yang Dleksibel, sesuai dengan karakter ladang minyak, misalnya dengan mempertimbangkan aspek kelayakan investasi seperti net present value (NPV), internal rate of return (IRR), payback period, dan pro@itability ratio (PR).
d.
pemerintah harus memberikan kemudahan administrasi dalam proses pengembangan investasi dan pengembangan sumber daya migas
2.
Berkomitmen untuk mencapai industri migas yang kuat dan tangguh melalui pembangunan industri migas yang kuat dan baik dalam jangka pendek maupun panjang, mengoptimalkan dana APBN melalui lifting dan merumuskan strategi reserve replacement.
3.
Porsi penerimaan negara dari hasil tambang harus secara bertahap meningkat
Pembangunan Infrastruktur Energi ‣ Mendirikan kilang-‐kilang
minyak bumi, pabrik etanol dan pabrik dan pabrik DME pengganti elpiji) serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN dan atau swasta
1.
Membangun infrastruktur migas seperti kilang minyak di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan nasional. Berkomitmen untuk memberikan insentif kepada swasta untuk mendorong pasrtisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional,
2.
Membangun infrastruktur migas di bidang transportasi yang berbasis energi lokal dan murah, infrastruktur di bidang transportasi berbasis energi lokal dan murah, SPBG, serta infrastruktur pendukung di hulu maupun hilir seperti kilang, storage, pipa transmisi dan kapal tanker untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri dan agar dapat dimanfaatkan sebesar-‐besarnya untuk kepentingan domestik,
14
Subsidi Energi 1. Merancang strategi yang dapat mengurangi subsidi dan menjaga
1. Mengurangi subsidi BBM khusus terhadap orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai, serta membangun sistem subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan
penyediaan energi murah. Diantara melalui strategi transformasi sistem transportasi dari berbasis BBM (mahal-‐ impor) ke transportasi berbasis gas (domestik-‐murah) dilengkapi dengan mengubah tata niaga gas dengan titik berat memberi insentif untuk membangun infrastruktur dalam 10 tahun terakhir. Strategi lainnya adalah dengan merealokasi sebagian subsidi BBM (basis impor) ke penyedia biofuel (basis domestik).
Konversi Energi, Penghematan energi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan 1. Menyusun strategi yang cerdas bagi energi baru terbarukan.
1. Memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN;
Strategi jangka panjang dengan merubah sistem harga beli energi terbarukan sehingga sesuai dengan nilai keekonomian/ sesuai dengan resiko investasi. Strategi jangka pendek, kontribusi pengurangan subsidi energi perlu dimasukkan ke dalam perhitungan keekonomian melalui penggunaan tenaga panas bumi dan tenaga air, biofuel dan biomassa yang diproduksi melalui pembentukan tata kelola energi terbarukan yang eDisien efektif,
2. Menghadirkan terknologi hemat energi dan memberikan
Penyediaan Kebutuhan Listrik Nasional/Elekrifikasi
1.Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas 10.000 MW dan melaksanakan penyediaan listrik nasional mencapai ratio 100 % sampai tahun 2019 2.Melakukan investasi langsung untuk peningkatan kapasitas, pemeliharaan, dan peremajaan infrastruktur transmisi dan distribusi listruk guna meningkatkan kehandalan pasokan; 3.Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan pembangkit listrik mikrohidro bagi pemenuhan listrik daerah-‐ daerah terpencil
disinsentif pada teknologi yang tidka memenuhi minimum operatonal performance standard (MOPS) yang ditetapkan oleh pemerintah,
1. Merancang strategi cerdas untuk mengatasi kelangkaan listrik,
mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi, dan meningkatkan rasio elektriDikasi sampai 100%
15
Peningkatan Nilai Tambah dan Hirisasi Industri SDA
Membangun Industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional dengan : 1. Melaksanakan reformasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan industri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam, mulai dari mineral, batubara, minyak, gas, kehutanan hingga kelautan, bagi sebesar-‐besarnya kemakmuran rakyat. 2.Mempercepat pengembangan industri hilir pengolahan sumber daya mineral, khususnya nikel, tembaga, dan bauksit. BUMN ditugaskan menjadi ujung tombak hilirisasi dengan dukungan produk keuangan dan skema pembiayaan investasi
1.
Pengolahan hasil tambang atau hilirisasi harus segera dilakukan dengan tujuan menurunkan impor dan meningkatkan ekspor hasil tambang yang sudah diolah
2.
Untuk itu perlu diberikan insentif Diskal dan nonDiskal bagi investor khususnya investor nasional untuk industri pengolahan bahan tambang di dalam negeri.
Renegosiasi Kontrak Pertambangan
1. Melanjutkan renegosiasi kontrak-‐kontrak pertambangan umum dan migas yang belum cukup berkeadilan dan memprioritaskan kontrak-‐kontrak yang telah berakhir untuk entitas bisnis nasional, dikombinasikan dengan instrumen yang menjadi otoritas pemerintah pusat
1. Berkomitmen dalam renegosiasi pengelolaan sumber tambang berbasiskan keuntungan yang setara (i.e equal pro@it sharing) antara Pemerintah dan korporasi baik domestik maupun asing, harus dirancang sebagai bagian dari penguatan kapasitas
16
Investasi, Perdagangan dan Pengembangan Industri 1. Peningkatan jumlah pengusaha tambang nasional, Jumlah usaha pertambangan rakyat harus meningkat
1. meningkatkan pembangunan dan daya saing dari industri hilir kelapa sawit, karet, kakao, bubur kayu dan kertas, dan produk primer lainnya, untuk meningkatkan keterkaitan sektoral antara pertanian, sektor primer dan industri
2.
Membangun regulasi yang mewajibkan CSR dan/atau sahan yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang yang berkelanjutan.
3.
Mewujudkan kedaulatan energi melalui kebijakan pengurangan Impor Energi Minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan di luar negeri; Peningkatan eDisiensi usaha BUMN penyedia energi di Indonesia (eg. Pertamina, PLN, PGN); Pembangunan Pipa Gas; Pengembangan energi terbarukan; Mengutamakan pemakaian batubara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri
4.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-‐sektor strategis ekonomi domestik. Diantaranya dengan penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan. Aspek Sosial : Kon
-‐ Belum secara eksplisit menjelaskan-‐
1.
Penguatan koordinasi pengelolaan pertambangan di bawah Menko, atas dasar prinsip keberpihakan, eDisiensi dan efektiDitas
2.
Menyusun tata kelola migas yang efektif dan eDisien untuk membangun industri migas yang kuat, yang berorientasi pada kedaulatan energi. Sebagai contoh, pembubaran BP Migas menjadi SKK Migas dianggap mengundang ketidakpastian yang berujung pada berkurangnya investasi dan kegiatan eksplorasi maupun pengembangan, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola migas dengan cara dalam jangka pendek dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-‐Undang dan dalam jangka menengah dilakukan revisi UU Migas Merah Putih yang berkarakter membangun kapasitas nasional dan memberikan kepastian hukum secara permanen
17
Penguatan Sektor Kehutanan
1. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap
1. Memulai reboisasi 77 juta hektar hutan yang sudah rusak dengan sistem tumpang sari, penanaman bambu, jabon, sengon, sagu, bakau dan tanaman lainnya serta konversi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam
pelaku illegal logging
2. Pengembangan tata guna hutan kesepakatan 3. Pengembangan industri hasil hutan dan produk non-‐kayu yang
ramah lingkungan
4. Evaluasi dan penataan pemanfaatan sumber daya hutan lestari 5. Pemeliharaan proses ekologis dan sistem penyanggah kehidupan
2. Melaksanakan penanaman pohon penghasil kayu oleh rakyat, secara kolektif maupun individual dengan skala maksimal 5 hektar, didukung oleh pemberian insentif Diskal dan non-‐Diskal
6. Pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
3. Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya mendapatkan sertiDikat pengelolaan hutan/hasil hutan lestari yang diterima oleh pasar global
9. Tertib peredaran hasil hutan dan pencegahan kebakaran dan illegal
4. Mensyaratkan kontribusi pembangunan hutan kota pada lokasi kebupaten/kota yang ditentukan pemerintah bagi pemegang ijin sewa pakai kawasan hutan untuk tujuan di luar pertanian dalam deDinisi lusa
11.Pelestarian hutan dan perlindungan 20,63 juta ha sisa areal yang
7. Tersedianya data sumber daya hutan yang akurat secara de-‐facto
dan de-‐jure serta dapat memberikan kepastian yang berkeadilan
8. Terselesaikannya konDlik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang
tindih perijinan logging
10.Peningkatan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan keterlibatan
masyarakat dalam pembangunan Hutan Rakyat, HTI, Agroforestry dna Hutan Kemasyarakatan masih berhutan serta perlindungan Flora dan Fauna yang terancam punah.
12.Rehabilitasi 100,70 juta ha areal tidak berhutan, hutan tidka
produktif dan lahan kritis
13.Penataan rencana pemanfaatan 1,99 juta ha areal hutan yang belum
terdata
14.Tertatanya tahapan yang jelas kegiatan pemenuhan kebutuhan hasil
hutan kayu dalam negeri sebesar 46,3 m3/tahun secara bertahap
18
Kelestarian alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
1. Merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air 2.Mendorong usaha batubara, nikel, tembaga, bauksit dan bijih besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial
1.
Pembangunan pusat-‐pusat pertumbuhan ekonomi baru kawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging
2.
Pengembangan tata guna hutan kesepakatan
3.
Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan melalui : Pengembangan dan implementasi sistem produksi nasional yang berkesinambungan, Edukasi konsumen untuk memahami dan mempraktekkan gaya hidup yang ramah lingkungan
4.
Mengeksploitasi SDA yang tidak terbarukan secara prudent (tidak merusak lingkungan). Pembangunan ekonomi yang lebih merata dan proporsional secara spasial di seluruh NKRI. Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai rata-‐rata 70-‐80%
5.
Memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis bio-‐eco-‐region dengan pola pembangunan pertanian organic maupun yang hemat lahan dan air. Perencanaan program Indonesia Go Organic! Dengan pilot project 1000 desa organic dari program reforma agrarian sebagai sentra produksi penghasil pangan organic hingga tahun 2019, dan tambahan 1000 lagi hingga tahun 2024. Dan melakukan enforcement terhadap praktek pertanian lestari dengan percepatan implementasi UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan turunannya
6.
Role model sikap dan perilaku hidup yang merawat alam dan lingkungan sekitar melalu insentif dan disinsentif untuk mendorong perilaku hidup yang green dengan mendorong tercapainya 80% rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-‐hari
1.
Merancang isu perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan semata melainkan juga untuk keekonomian nasional
Perubahan Iklim 1. Berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global yang diseimbangkan dengan kondisi Indonesia
19
Analisis dan Rekomendasi
Aspek Regulasi, serta ketahanan dan Keamanan • Kedua calon sama-‐sama mengemukakan pen%ngnya segera melakukan revisi UU Migas, sesuai dengan mandat Kons%tusi UUD 1945; • Kedua calon juga mengemukakan pen%ngnya penegakam hukum, lingkungan, penindakan bagi pencemaran lingkungan serta perlindungan flora dan fauna • Pada Pasangan JW-‐JK secara tegas terdapat program peningkatan keamanan mari%m dan transportasi terutama di perbatasan negara dan laut untuk mencegah adanya %ndakan illegal fishing, illegal logging dan illegal mining, sedangkan pada kubu PB-‐HT %dak dinyatakan secara tegas strategi keamanan untuk sektor SDA • Rekomendasi • Revisi UU Migas harus dilakukan secara konperenhensif untuk menata kelola Migas untuk kepen%ngan strategis dan pengembangan ekonomi. Perlu disusun kebijakan Migas agar %dak semata-‐mata berorientasi pada eksploitasi untuk penerimaan negara namun juga dalam konteks ketahanan energi nasional • Penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara tegas, penyiapan infrastruktur peradilan dan %dak pandang bulu • Strategi peningkatan keamanan pen%ng di%ngkatkan, selain untuk mengatasi illegal fishing, logging dan mining juga untuk membatasi adanya illegal trading export atas komoditas SDA tersebut. Perlu pengawasan melekat dari berbagai instansi sektoral dan pertahanan negara
21
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi • Kubu JW-‐JK menegaskan pen%ngnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi atas %ndakan illegal fishing, illegal logging dan illegal mining; namun kubu PB-‐HT belum secara tegas memfokuskan pada sektor tersebut, meski juga menekankan pada penguatan lembaga penegak hukum dan KPK • Kedua kubu sama sekali belum menekankan secara spesifik dan tegas aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi penerimaan negara di sektor SDA. Padahal KPK telah mengangkat transparansi penerimaan tambang sebagai prioritas pencegahan dan penindakan yang ditengarai telah merugikan penerimaan negara bernilai triliunan rupiah. Hal lainnya, Indonesia telah menjadi negara pelaksana EITI (Extrac%ve Industries Transparency Ini%a%ve) yang menekankan transparansi pembayaran pajak dan penerimaan negara, serta Indonesia ak%f dalam kelompok kerja an%-‐korupsi (ACWG) G20 yg salah satu fokusnya ingin mengangkat isu transparansi industri ekstrak%f. • Rekomendasi : • Penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi di sektor SDA harus menjadi prioritas kedua calon, terutama bagi kubu yang nan%nya terpilih • Penguatan instrumen EITI sebagai alat kontrol pencegahan penerimaan negara dari sektor SDA yg %dak hanya melipu% Migas dan pertambangan, namun juga perlu melipu% sektor kehutanan
22
Aspek Penerimaan Negara, Pembangunan Insfrastruktur dan Peningkatan Nilai Tambah • Rekomendasi : • Perlu penegasan transparansi penerimaan negara. Inisia%f EITI perlu diteruskan secara konsiten dan kuat-‐diakomodasi dalam Undang-‐ Undang • SDA jangan hanya dipandang hanya dari aspek penerimaan saja, namun perlu dipandang sebagai Aset yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat • Perlu adanya skema dana abadi dari sektor SDA dan pengembangan dana abadi untuk peningkatan cadangan SDA (SWF dan Petroleum Fund) • Pembangunan infrastruktur energi harus dilakukan secara konsiten dengan alokasi dan rencana pembiayaan yang matang dan stabil • Peningkatan nilai tambah industri tambang harus dilakukan secara terukur dan strategis serta perlu disiapkan strategi pengembangan industri hilir
23
Kebutuhan Listrik, Subsidi Energi, Konversi, dan Pengembangan EBTK
• Kedua kubu mengedepankan pen%ngnya pengurangan subsidi energi, peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik, pengehamatan dan konversi energi serta pengembangan energi baru terbarukan. Termasuk pengop%malan pemanfaatan gas dan batubara di dalam negeri. • Rekomendasi : • Penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi di sektor SDA harus menjadi prioritas kedua calon, terutama bagi kubu yang nan%nya terpilih • Penguatan instrumen EITI sebagai alat kontrol pencegahan penerimaan negara dari sektor SDA yg %dak hanya melipu% Migas dan pertambangan, namun juga perlu melipu% sektor kehutanan • Pengembangan EBTK harus memiliki alokasi dana yang memadai dan kebijakan yang konsisten serta perlu keberpihakan pengembangan energi naru terbarukan
24
Thank You
