VISI, MISI DAN PROGRAM POKOK Ir. H. Ilham Arief Siradjuddin, MM Ir. H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar, M.Si SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2013-2018
1
VISI 2018 “BERSAMA MENJADIKAN SULAWESI SELATAN
SEBAGAI RUMAH KITA SEMUA YANG MAJU,
SEJAHTERA, ADIL DAN BERMARTABAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI-NILAI RELIGIUS/ KEAGAMAAN”
2
• Bersama : membangun Sulawesi Selatan secara bersama-sama dengan seluruh Kabupaten/Kota sehingga terjadi pertum-buhan pembangunan yang adil dan merata. • Menjadikan : membangun, mengembangkan, dan meningkatkan • Adil : Masyarakat memiliki akses dan peluang yang sama dalam setiap aspek kehidupan dan proses pembangunan. 3
• Rumah kita semua : Cerminan kemajemukan masyarakat Sulsel yang diikat oleh rasa kekeluargaan • Maju dan Sejahtera : Kondisi masyarakat Sulsel yang semakin menikmati kehidupan sosial, ekonomi yang layak, berbudaya dan beradab, yang bebas dari segala bentuk ketertinggalan dan keterbelakangan.
4
• Bermartabat : Kualitas kehidupan serta kedudukan sosial yang mandiri dan saling menghargai antarwarga masyarakat. • Nilai-nilai keagamaan : Segala bentuk dan proses pembangunan dan pelayanan masyarakat dilakukan dengan berbasis pada nilai-nilai religius yang mengutamakan ketakwaan dan akhlak mulia.
5
MISI •
1. Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat 2. Menegakkan pemerintahan yang bersih 3. Membangun Ekonomi Kerakyatan 4. Mengembangkan Masyarakat Religius
6
Program Pokok dan Kegiatan Strategis
7
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pokok-pokok masalah Pendidikan: • Minim dan tidak tepatnya sasaran pelaksanaan anggaran pendidilkan • Kesenjangan tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan miskin. • Disparitas fungsional pendidikan swasta dan negeri • Sistem manajemen informasi yang lemah • Kesenjangan standar pelayanan minimal tiap sekolah, • Belum meratanya sarana dan prasarana • Anggaran kualifikasi guru tidak merata • Pemerataan jumlah siswa perkelas, dst. 8
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat A. PENDIDIKAN 1. Membebaskan Biaya (subsidi) Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas. 2. Pemenuhan hak pendidikan masyarakat melalui pengembangan infra struktur (sarana) pendidikan pada wilayah yang jauh (pesisir, kepulauan, pedesaan yang terpencil dari akses institusi pendidikan dasar dan lanjutan. 3. Peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas dan sekaligus dapat menjadi pusat peradaban dan karakter. 4. Mendorong lembaga pendidikan untuk kompetitif secara sehat adalam melahirkan angkatan kerja yang profesional, berkepribadian sesuai dengan lapangan kerja yang ada. 5. Melakukan redistribusi pusat-pusat pendidikan kejuruan dan lanjutan sesuai dengan kebutuhan wilayah geografis Propinsi Sulawesi Selatan. 6. Akses yang memadai pada kelompok masyarakat difabel pada pelayanan publik.
9
Bagian Pokok Pemenuhan Hak Pendidikan – Ketersediaan; bersama dengan pemkab/kota memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak usia WAJAR tanpa kecuali (termasuk difabel); dan menghargai kebebasan orang tua untuk memilihkan pendidikan anaknya sesuai dengan minat anak yang bersangkutan – Keterjangkauan; memastikan pemenuhan hak atas pendidikan tidak diskriminatif, dan terjangkau bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah tanpa kecuali. – Keberterimaan; disamping pendidikan yang bebas biaya, juga memastikan kualitas dan mutu pendidikan terjamin, tanpa dibatasi perbedaan wilayah geografis.. – Kebersesuaian; menjadikan institusi pendidikan disamping pusat pendidikan dalam ragam minat dan difabilitas, juga menjadi institusi pendidikan karakter dan pusat peradaban. Tantangan; Aturan, Fasilitas, SDM dan Budaya 10
Isu Strategis: • Pemerataan dan perluasan akses pendidikan • Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan • Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan. • Fasilitasi sinergi multipihak dalam pemantauan dan penjaminan mutu pendidikan (Orang tua siswa, PGRI dan Dewan Sekolah).
11
B. Kesehatan •
Sarana kesehatan yang memadai; sarana kesehatan yang baik dan memadai serta dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang tidak mampu. Sehingga diperlukan daya dukung sarana kesehatan puskesmas dan pustu puskesdes, baik di wilayah pesisir kepulauan dan pegunungan serta daerah terpencil lainnya secara bertahap dalam mendukung pemenuhan akses kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah.
•
Tenaga kesehatan; melakukan distribusi tenaga medis dan keperawatan profesional dan mampu menjangkau daerah-daerah terpencil serta memiliki dedikasi terhadap kemanusiaan.
•
Tersedia dan terjangkaunya komoditi Bidang kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik sektor kesehatan.
•
Penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkelanjutan; memadukan antara upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12
• Penempatan tenaga medis/perawat di wilayah terpencil adalah dukungan insentif yang kurang memadai sehingga mereka kurang maksimal • Kurang terpenuhinya kebutuhan obat yang terjangkau dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama warga miskin dan wilayah terpencil. • Konsumen kesehatan berhak mendapatank akses informasi kesehatan yang memadai dan berhak memilih sarana • Berhak mendapatkan perlindungan hukum dan menuntut ganti kerugian bila dirugikan oleh pelayan kesehatan yang buruk.
13
Sasaran Kebijakan • Merumuskan kebijakan yang relevan • Pemberdayaan Masyarakat dibidang kesehatan • Program Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui sistem perlindungan kesehatan masyarakat miskin • Program Peningkatan kualitas gizi ibu hamil, Ibu menyusui, bayi dan anak balita (program 1000 hari awal kehidupan manusia). • Tataruang permukiman masyarakat Miskin yang sehat, bersih dan berkelanjutan berbasiskan sumberdaya dan kemandirian warga
14
C. Keamanan Pangan • Mendorong Sistem Katahanan Pangan Warga yang berbasiskan sumberdaya dan pranata sosial Lokal • Kemandirian Pangan Warga berbasiskan produksi pangan Lokal • Keberdayaan Petani produksi pangan dalam memajukan dan memenuhi hak atas pangan untuk kemandirian pangan Lokal 15
Penegakan Pemerintahan yang Bersih 1. Membuat dan menerapkan fakta integritas bagi seluruh pegawai Propinsi 2. Menerapkan mekanisme punishment dan reward pada semua jenjang kepangkatan 3. Peningkatan manajemen SDM aparatur pemerintahan daerah 4. Meciptakan mekanisme akuntabilitas dan transparansi institusi pelayanan publik 5. Membenahi struktur dan peran strategis Pemerintah provinsi yang sehat dan tertib. 6. Membuat dan mengefektifkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada semua SKPD dan Badan Pemerintahan Sulawesi Selatan. 16
Membangun Ekonomi Kerakyatan • Ekonomi kerakyatan bertumpuh pada dua prinsip utama yakni; partispasi ekonomi dan emansipasi sosial ekonomi, dengan kebijak-sanaan pemberdayaan ekonomi dengan sistem finansial yang terkendali.
17
Membangun Ekonomi Kerakyatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Merumuskan kebijakan untuk menghindari penumpukan modal dan asset produksi vital bagi masyarakat kecil pada kelompok tertentu Peningkatan disiplin dan pengawasan keuangan pada sektor pengembangan UKMK Mendorong penguatan dan efektifitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemberian Hibah modal usaha BUMdes pada setiap Desa. Melakukan sinergitas pengembangan UKMK dengan kebijakan CSR perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan Penguatan akses permodalan dan jaringan UKMK. Membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam penguatan dan pengembangan usaha-usaha produktif kelompok marginal (termasuk kelompok perempuan) dalam berbagai segmen komunitas. 18
Sasaran Pembangunan EKORA – Menguatkan perekonomian daerah berdasar pada sumber daya lokal dan relevan mencakup sektor pertanian sawah ladang, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan laut, serta kehutanan, sebagai upaya menegakkan kemandirian dan kedaulatan pangan dan daya dukung pemulihan lingkungan hidup. – Melakukan transformasi sosial ekonomi berdasarkan kombinasi prinsip keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif beradasarkan keunggulan teknologi jitu sumber daya manusia. – Kebijakan industrialisasi berbasis UKMK – Membangun sinergi dan integrasi UKMK lintas desa/kelurahan dan kemitraan jaringan yang lebih luas, baik pada bidang produklsi, konsumsi dan jasa.
19
Pengembangan Masyarakat Relegius 1. Menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang plural dan beradab 2. Menciptakan rasa aman masyarakat dalam menjalankan syariat dan ajaran agama masingmasing umat beragama. 3. Menjadikan institusi keagamaan dan kemasyarakatan menjadi pusat perdamaian 4. Membangun harmonisasi antara pemberi mandat dan penerima mandat sebagai amanah yang harus dijalankan dan dikontrol. 20
– Penegakan dan perlindungan hak-hak azasi Manusia serta pengakuan akan hak dan kewajiban negara dan warga negara secara konsisten. – Kebangsaan yang menghargai fluralitas – Ramah Budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
21
