MENEROPONG VISI-MISI CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PEMILU 2014 TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
A. Isu Umum 1.
Rumusan masalah berkaitan dengan problem utama korupsi
Terkait rumusan masalah, Pasangan Jokowi-JK mengaitkan isu anti-korupsi dengan permasalahan kewibawaan negara dan pemulihan terhadap kepercayaan publik, juga isu korupsi yang melemahkan sektor perekonomian nasional. Pasangan Prabowo-Hatta tidak menjabarkan secara spesifik. Identifikasi masalah Pasangan Prabowo-Hatta secara umum dikaitkan dengan transformasi bangsa untuk melanjutkan agenda reformasi dan percepatan pembangunan. Rumusan Masalah Problem utama korupsi
Jokowi - Jusuf Kalla Tercantum dalam 3 (problem pokok bangsa: - poin pertama, mengenai merosotnya kewibawaan negara, yakni “Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik, dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan kearah yang lebih baik”. - poin kedua, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, yakni “harapan akan perkuatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya”.
2.
Program berkaitan dengan rumusan masalah
a.
Daya cakup sektoral anti korupsi
Prabowo – Hatta Rajasa Transformasi bangsa ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan agenda reformasi yang belum tuntas dan percepatan pembangunan yang masih belum optimal.
Daya cakup dan daya sentuh program Anti-Korupsi kedua pasangan calon sam-sama telah mencakup sektor Reformasi Birokrasi pusat dan daerah, Sektor Fiskal atau anggaran publik (APBN-APBD), sektor reformasi kebijakan dan dukungan terhadap lembaga penegakan hukum, dan keterbukaan informasi serta pemerintahan terbuka. Pasangan Jokowi-JK lebih lengkap dengan mengikutsertakan program di bidang pemberantasan korupsi di sektor korupsi politik, reformasi kelembagaan penegak hukum; POLRI, Kejaksaan dan Peradilan, dan pelibatan masyarakat. Pasangan Prabowo-Hatta tidak spesifik terkait korupsi politik, reformasi lembaga penegakan hukum dan pelibatan masyarakat.
Sektoral Sistem Politik
Jokowi - Jusuf Kalla 1. Merestorasi undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik, melalui
Prabowo – Hatta Rajasa Tidak ada
1
2. 3. 4. 5.
Birokrasi Pemerintah secara umum
1.
2.
3. 4.
5.
6.
Birokrasi Pemerintah Daerah
1.
penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai, (Berdaulat dalam bidang politik (BDBP), point 6, abjad a) pengaturan pembiayaan Partai Politik melalui APBN/APBD, (BDBP, point 6, abjad b) reformasi pengaturan pembiayaan kampanye, (BDBP, point 6, abjad c) reformasi pengaturan pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu, (BDBP, point 6, abjad d) mendukung penciptaan struktur Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan yang mampu melaksanakan good and clean governance melalui check and balances antar lembaga negara, (BDBP, point 6, abjad e) mewujudkan tata kelola pemerintahan 1. mempercepat peningkatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kesejahteraan aparatur negara, kelola yang baik dan bersih, (BDBP, (Agenda kerja VIII, point 2) point 6, abjad f) 2. reformasi birokrasi untuk inisiatif penetapan payung hukum yang mencapai sistem birokrasi lebih kuat dan berkesinambungan bagi efisien dan melayani dengan agenda reformasi birokrasi, (BDBP, point sistem insentif dan hukuman 12, abjad a) yang efektif, (Agenda kerja aksi-aksi kongkrit untuk rekstrukturisasi VIII, point 2) kelembagaan yang cenderung gemuk, (BDBP, point 12, abjad b) memberantas korupsi dikalangan aparatur sipil negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos, (BDBP, point 12, abjad d) aksi-aksi nyata bagi perbaikan kualitas pelayanan publik, seperti meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik, dan lain-lain (BDBP, point 12, abjad e) mendorong mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang berpotensi terjadinya korupsi oleh pejabat Negara, (BDBP, point 11, abjad k) reformasi pelayanan publik melalui 1. melaksanakan pemangkasan penguatan desa, kelurahan dan kecamatan rantai dan proses birokrasi yang (BDBP, point 7, abjad g) berbelit-belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan (Agenda kerja VIII, point 5)
2
Belanja APBN/APBD
1. reformasi keuangan daerah dengan mendorong daerah untuk melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin), (BDBP, point 7, abjad f) 2. alokasi lebih banyak untuk pelayanan publik, (BDBP, point 7, abjad f) 3. memfasilitasi daerah agar mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel berbasis kinerja, (BDBP, point 7, abjad f) 4. sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran, (Berdikari Dalam Bidang Ekonomi (BDBE), point 8, ayat (1)) 5. pemberian intensif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah, (BDBE), point 8, ayat (6)) 6. penerbitan UU wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta, (BDBE), point 1)
Pemberantasan korupsi dan regulasi pendukungnya
1. membuat RUU Perampasan Aset, RUU 1. menciptakan kepastian dan Perlindungan Sanksi dan Korban, RUU menegakkan hukum tanpa kerjasama Timbal Balik (MLA) dan RUU pandang bulu dan seadilPembatasan Transaksi Tunai, (BDBP, adilnya, (Agenda kerja VIII, point 11, abjad g) point 3) 2. memprioritaskan penanganan kasus 2. mencegah dan memberantas korupsi disektor penegakan hukum, korupsi, kolusi dan nepotisme, politik, pajak, bea cukai, dan industri (Agenda kerja VIII, point 4) sumber daya alam, (BDBP, point 11, abjad j) 3. mengambil sikap zero toleran terhadap tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang, (BDBP, point 11, abjad r) 4. penyusunan kebijakan pengendalian atas import pangan melalui pemberantasan terhadap “mafia” impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional, (BDBE), point 2, ayat (1)) 1. membangun POLRI yang profesional dan Tidak ada dipercaya oleh masyarakat, (BDBP, point 3, abjad a) 2. evaluasi kepemimpinan POLRI untuk memudahkan dan memastikan arah gerak
Reformasi kelembagaan aparat penegak hukum
1. APBN yang pro dengan menekan pemborosan dan inefisiensi pengeluaran anggaran, (Agenda kerja I, point 8) 2. Mengelola utang pemerintah (surat berharga negara) dengan cermat dan bijak, serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif, (Agenda kerja I, point 10, abjad c) 3. pos belanja pendidikan di APBN dengan realokasi dan peningkatan efisensi yang dipandang tidak efektif dan atau boros, (Agenda kerja IV, point 2) 4. memperbesar porsi Anggaran Transfer ke Daerah yang disyaratkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi dan Kotamadya/kabupaten, (Agenda kerja VI, point 7)
3
3.
4. 5.
6.
7.
8.
9.
Pencegahan korupsi
1. 2.
Keterbukaan informasi
1. 2. 3. 4.
penataan dan pengelolaan POLRI untuk lebih baik, (BDBP, point 3, abjad c) merevitalisasi Komisi Kepolisian dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja Kepolisian RI, (BDBP, point 3, abjad f) memperioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, (BDBP, point 11, abjad j) memberikan dukungan khusus membongkar jaringan dan praktik mafia peradilan dengan memberdayakan lembaga pengawas yang ada, melalui memperkuat kewenangan lembagalembaga tersebut dalam mengawasi praktek mafia hukum di lembagalemabaga tersebut dan pengisian keanggotaan lembaga-lembaga pengawas tersebut dilakukan dengan memperhatiakn prinsip independensi, kredibilitas dan profesionalitas, (BDBP, point 11, abjad m) memperkuat satuan tugas dilingkungan POLRI dan Kejaksaan yang terlatih secara khusus dan profesional dalam melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan perbankan dan pencucian uang, (BDBP, point 11, abjad s) memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompoten, anti korupsi dan komit pada penegakan hukum, (BDBP, point 11, abjad ii) melakukan lelang jabatan strategis pada lembaga penegak hukum dan pembentukan regulasi tentang penataan aparat penegak hukum, (BDBP, point 11, abjad jj) membangun sistem penilaian kinerja lembaga penegak hukum berbasis tingkat kepecayaan publik, (BDBP, point 11, abjad mm) penerapan Sistem Integritas Nasional Tidak ada (SIN), (BDBP, point 11, abjad k) menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan negara dan penegakan hukum, (BDBP, point 11, abjad k) menjalankan secara konsisten UU No 14 1. manajemen terbuka dan tahun 2008, (BDBP, point 5, abjad a) akuntabel, (Agenda kerja VIII, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan point 4) informasi di pemerintah, (BDBP, point 5, abjad b) Mewajibkan laporan kinerja Pemerintah, (BDBP, point 5, abjad c) membuka akses publik, (BDBP, point 5, 4
abjad c) 5. mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melalui teknologi informasi yang transparan, (BDBP, point 11, abjad f) Penguatan masyarakat 1. mendorong partisipasi masyarakat dalam dan media massa proses pengambilan kebijakan publik, (BDBP, point 5, abjad d) 2. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik, (BDBP, point 5, abjad e) 3. membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, (BDBP, point 11, abjad l) 4. membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik, (BDBP, point 12, abjad e) b.
Tidak ada
Daya cakup sektor pemerintahan
Daya cakup sektor pemerintahan yang akan tersentuh oleh program Anti-Korupsi dari Pasangan Jokowi-JK akan melingkupi 18 sektor Pemerintahan termasuk Pemerintah daerah. Parlemen dan partai Politik. Pasangan Prabowo-Hatta akan mencakup 7 sektor pemerintahan dan Pemerintah Daerah (lihat tabel) Kelembagaan Pemerintah Pusat
Jokowi - Jusuf Kalla 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pemerintah Daerah
1.
Kepolisian Kejaksaan Mahkamah Agung Kementerian Keuangan (Pajak dan Bea Cukai) KEMENPAN Reformasi Birokrasi KOMINFO Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kehutanan Kementerian ESDM Kementerian Perikanan Kementerian Pendidikan Bank Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompolnas Komisi Informasi Publik Komisi Yudisial Komisi Kejaksaan Badan Penanaman Modal Nasional (BPMN) Pemda
Prabowo – Hatta Rajasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kepolisian Kejaksaan Mahkamah Agung Kementerian Keuangan Kementerian Pendidikan KEMENPAN RB Badan Penanaman Modal Nasional (BPMD)
1. Pemda 5
2. 3. 4. 1. 2.
Legislatif
B.
Kecamatan Kelurahan Desa Parlemen Partai politik
Tidak ada
Isu Khusus
1. Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, pasangan Jokowi-JK memiliki program terkait perubahan kebijakan terkait KPK dan program terkait sinergi KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Pasangan Prabowo-Hatta tidak memiliki program terkait kebijakan yang mendukung KPK akan tetapi secara spesifik menyebutkan program dukungan terhadap KPK dalam bentuk penambahan personil SDM dan anggaran, juga dukungan atas sinergi KPK dengan Polri dan Kejaksaan.
Isu Rancangan UndangUndang KPK
SDM dan anggaran KPK Sinergi dan koordinasi dengan Polisi dan Jaksa
Jokowi - Jusuf Kalla
Prabowo – Hatta Rajasa
1. membangun Politik Legislasi yang jelas, Tidak ada terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum, (BDBP, point 11, abjad a) 2. mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK harus dijaga sebagai lembaga yang independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik. Independensi KPK harus didorong melalui langkah-langkah hukum yang profesional, kredibel, transparan dan akuntabel, (BDBP, point 11, abjad h) Tidak ada 1. menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan (Agenda kerja VIII, point 4) 1. memastikan sinergi di antara Kepolisian, 1. penguatan peranan KPK, Kejaksaan Agung dan KPK, (BDBP, Kepolisian dan Kejaksaan point 11, abjad i) dalam pemberantasan korupsi 2. berkomitmen untuk meningkatkan secara sinergis, (Agenda kerja koordinasi penyidikan dan penuntutan, VIII, point 4) serta akuntabilitas pelaksanaan upaya paksa, (BDBP, point 11, abjad ll)
2. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi (Stranas PPK) Tahun 20122025 Terkait dukungan atas keberlanjutan program Stranas PPK 2012-2025, tidak disebutkan secara tegas di dalam visi-misi kedua Pasangan Calon. Pasangan Jokowi-JK mencakupkan beberapa 6
program yang berkaitan dengan 6 strategi Stranas PPK yang melingkupi 18 kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemda dan menyebutkan secara khusu terkait penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN). Pasangan Prabowo-Hatta mengaitkan programnya dengan Stranas di dalam implementasi program terkait 7 Kementerian Lembaga dan Pemda.
Isu
Jokowi - Jusuf Kalla
Prabowo – Hatta Rajasa
Penyebutan secara tegas dalam visi – misi Capres dan Cawapres Substansi yang mendukung 6 (enam) strategi Stranas PPK
Tidak ada
Tidak ada
mempunyai banyak agenda kerja terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daya cakup sektoral luas dan kaya program yakni sebanyak 9 (sembilan) sektor sedangkan lembaga-lembaga yang akan diintervensi adalah Pemerintah Pusat (18 kementerian/lembaga), Pemerintah Daerah, legislatif, masyarakat dan media massa.
Sistem Integritas Nasional (SIN) – KPK
Mempunyai agenda aksi Pencegahan Korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan negara dan penegakan hukum, (BDBP, point 11, abjad k)
mempunyai agenda kerja terkait pemberantasan korupsi tetapi daya cakup sektoral dan pemerintah tidak sebesar pasangan Jokowi – Jusuf Kalla. Hal ini terlihat dalam daya cakup sektoral sebanyak 7 (tujuh) sektor sedangkan lembagalembaga yang akan diintervensi adalah Pemerintah Pusat (7 kementerian/lembaga) dan Pemda. Tidak mempunyai agenda kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi di level legislatif, masyarakat dan berbagai regulasi anti korupsi. Tidak ada
3. Korupsi Politik Terkait Program Pemberantasan Korupsi Politik, Pasangan Prabowo-Hatta tidak menyebutkan secara speisifik. Pasangan Jokowi-Hatta memasukan program yang terkait dengan reformasi Partai Politik dan reformasi parlemen dengan spesifik. Kedua Pasangan Calon memiliki program yang menyangkut pencegahan korupsi di sektor pembelanjaan negara atau pengadaan barang dan jasa publik. Isu Reformasi Parpol
Jokowi - Jusuf Kalla 1. merestorasi UU tentang Partai Politik untuk mendorong pelembagaan partai politik, melalui penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai, (BDBP, point 6, abjad a) 2. mendorong pengaturan pembiayaan Partai Politik melalui APBN/APBD yang diatur dengan undang-undang Partai Politik, (BDBP, point 6, abjad b) 3. mereformasi pengaturan pembiayaan kampanye. Dilakukan melalui perubahan
Prabowo – Hatta Rajasa Tidak ada
7
Reformasi parlemen
1.
2. 3. 4.
5.
Pengadaan barang dan jasa
1.
2.
UU Pemilu yang memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu, (BDBP, point 6, abjad c) membangun Politik Legislasi yang jelas, Tidak ada terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum, (BDBP, point 11, abjad a) menyusun rencana legislasi tahunan yang terarah dan realistis, (BDBP, point 11, abjad b) memperkuat kapasitas fungsi legislasi pemerintah, (BDBP, point 11, abjad c) menyediakan forum untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan menyediakan akses terhadap proses dan produk legislasi, (BDBP, point 11, abjad d) memberantas korupsi di sektor legislasi dengan menindak tegas oknum pemerintah yang menerima suap untuk memperdagangkan kepentingan masyarakat, (BDBP, point 11, abjad e) pemberian intensif bagi lembaga dan 1. Reformasi belanja negara , daerah yang memiliki penyerapan tinggi dengan tujuan, salah satunya dalam mendukung prioritas adalah meminimalkan pembangunan dan kebocorannya kebocoran dan pemborosan rendah, (BDBE), point 8, ayat (6)) anggaran, (Agenda kerja I, point memfasilitasi daerah agar mampu 9, abjad a) mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel berbasis kinerja, (BDBP, point 7, abjad f)
4. Perijinan bisnis dan lingkungan yang mendukung investasi Terkait pemberantasan korupsi di sektor perijinan bisnis dan iklim investasi, kedua pasangan calon memiliki program yang senada, yaitu memangkas korupsi pada rantai birokrasi dan insentif fiskal untuk mendukung iklim usaha lewat kemitraan strategis pemerintah dengan bisnis. Jokowi-JK menyebutkan secara spesifik terkait efektifitas perijinan bisnis dengan pemangkasan lama pengurusan perijinan menjadi 15 hari dan kepastian hukum sebagai pendukung program ekonominya. Isu perijinan bisnis dan lingkungan yang mendukung investasi
Jokowi - Jusuf Kalla
Prabowo – Hatta Rajasa
1. menciptakan layanan satu atap untuk 1. pemangkasan rantai birokrasi investasi dan perijinan yang berlebihan di 2. efisiensi perijinan bisnis menjadi tingkat pusat dan daerah, maksimal 15 hari (Agenda kerja I, point 11, abjad 3. meluncurkan insentif kebijakan fiskal dan a) non fiskal untuk mendorong investasi 2. pemberian insentif fiskal dan sektor hulu dan menengah. non fiskal, (Agenda kerja VII, Terdapat dalam agenda prioritas keenam point 3) (meningkatkan produktivitas rakyat dan 3. melaksanakan pemangkasan 8
daya saing di pasar internasional) 4. Pemerintah harus memberikan kemudahan administrasi yang sering menghambat dalam kegiatan investasi, (BDBE, point 3, ayat (1) abjad d) 5. Meningkatkan kepastian hukum dan penegakan hukum. Konsistensi kebijakan antar kementerian /lembaga/pemerintah pusat dan daerah, (BDBE, point 7, ayat) 6. Membangun kemitraan yang efektif antara badan pemerintah ataupun swasta, (BDBE, point 7, ayat (9))
rantai dan proses birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan (Agenda kerja VIII, point 5)
5. Korupsi Sumber Daya Alam Terkait korupsi di sektor sumber daya alam (SDA), kedua Pasangan calon berkomitmen untuk mereformasi sektor ini. Pasangan Prabowo-Hatta berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah sektor SDA sebagai salah satu andalan program ekonominya, demikian pula Pasangan Jokowi-JK yang mengairkan SDA dengan penambahan pendapatan negara dengan penekanan kuat pada penegakan hukum atas pelaku ekonomi ilegal. Kedua pasangan calon memiliki komitmen kuat terhadap pelaku pengrusakan lingkungan. Sektoral Korupsi Sumber Daya Alam
Jokowi - Jusuf Kalla
Prabowo – Hatta Rajasa
1. memprioritaskan penanganan kasus 1. melaksanakan reformasi korupsi di sektor penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam politik, bea cukai dan industri sumber dan industri dengan tujuan daya alam, (BDBP, point 11, abjad j) meningkatkan nilai tambah dari 2. menginisiasi perangkat payung hukum sumber daya alam, (Agenda khusus dengan satuan tugas khusus untuk kerja I, point 4, abjad a) menindak tegas dan mencegah 2. mencegah dan menindak tegas pelanggaran yang berkaitan dengan pelaku pencemaran lingkungan, illegal loggging, illegal fishing dan illegal (Agenda kerja VII, point 2) mining, (BDBP, point 11, abjad n) 3. membuat program khusus untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak melakukan kegiatan ilegal atau mendukung kegiatan ilegal, (BDBP, point 11, abjad o) 4. menegakkan hukum lingkungan secara konsekwen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor, (BDBP, point 11, abjad t)
6. Open Goverment Partnership (OGP) Terkait komitmen atas pemerintahan terbuka, Isu/Prinsip Transparan, efektif, partisipasi publik, akuntabel , dukungan
Jokowi - Jusuf Kalla Terdapat dalam agenda kerja : 1. ke-5 (membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik)
Prabowo – Hatta Rajasa Terdapat dalam agenda kerja : 1. ke – 1 (membangun perekonomian yang kuat, 9
teknologi dan inovasi
2. agenda ke-6 (sistem dan kelembagaan demokrasi) 3. agenda ke-7 (memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah) 4. agenda ke-11 (mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan) 5. agenda ke 12 (menjalankan Reformasi Birokrasi dan pelayanan Publik). Bentuk konkritnya terdapat dipenjelasan sub bagian daya cakup sektoral.
berdaulat, adil dan makmur) 2. ke-4 (meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan) 3. ke-6 (mempercepat pembangunan infrastruktur) 4. ke-7 (menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup) 5. ke-8 (membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani). Selain itu, terdapat kalimat yang menyebutkan soal OGP yakni “Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel;.....”, (Agenda kerja VIII, point 4) Untuk agenda kerja konkritnya terdapat dipenjelasan sub bagian daya cakup sektoral.
10
