PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Ilman Nurrokhman 11.02.7973 Kelompok A D-3 Manajemen Informatika Dosen: Drs. M. Khalis Purwanto, MM
ABSTRAK Di Indonesia praktek korupsi sudah semakin meluas dan bahkan sudah sampai disegala aspek kehidupan, baik ditingkat pusat maupun di daerah, korupsi disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah menyebabkan timbulnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Upaya pemberantasan korupsi telah direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan Habibie dengan keluarnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah lagi menjadi Uu RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini pemberantasan korupsi masih terus diupayakan oleh pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi para pejabat yang memiliki kekuasaan semakin banyak yang mempraktekan tindakan korupsi yang semakin membuat rakyat terpuruk. Namun upaya pemberantasan korupsi di negri ini masih pandang bulu. Politik membuat pemberantasan ini tidak maksimal, siapa kawan siapa lawan. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku sangatlah berat, bila perlu kurungan seumur hidup atau hukuman mati.
Latar Belakang Masalah Meskipun istilah korupsi sedang populer saat ini, sesungguhnya korupsi bukanlah sebuahfenomena yang baru. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, Kautilya, semacam perdana menteri darisuku Indian, telah menulis buku berjudul ‘Arthashastra’ yang banyak membahas masalah korupsidi masa itu. Korupsi, secara teori bisa muncul dengan berbagai macam bentuk. Dalam kasus Indonesia,korupsi menjadi terminologi yang akrab bersamaan dengan kata kolusi dan nepotisme Dua kataterakhir dianggap sangat lekat dengan korupsi yang kemudian dinyatakan sebagai perusakperekonomian bangsa. Bahkan sampai MPR merasa perlu mengeluarkan ketetapan (TAP MPR)khusus untuk memastikan penuntasannya dan terakhir dibentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Korupsi biasa terjadi dirumah, sekolah, masyarakat, maupun diinstansi tertinggi dan dalam pemerintahan. Mereka yang melakukan korupsi terkadang mengangap remeh hal yang dilakukan itu. Hal ini sangat mengkhawatirkan, sebab bagaimana pun, apabila suatu organisasi dibangun dari korupsi, maka korupsi akan dapat merusaknya.
Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana pemberantasan
korupsi di Indonesia pada era globalisasi ini, apa dampak perilaku korupsi terhadap negara dan rakyat indonesia, dan fenomena korupsi di Indonesia. Dan langkah‐langkah yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan cara strategi Preventif, Deduktif dan Represif
Data dan Fakta Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonesia dianggap sudah berada pada kondisi yang sangat genting. Data dan fakta tentang korupsi menunjukkan bahwa korupsi sudah begitu menggurita diseluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Data kuantitatif yang dihasilkan dari survei oleh beberapa lembaga independen menunjukkan kenyataan yang memprihatinkan. Sejak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. IPK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota pada suatu negara. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, dimana 0 berarti dipersepsikan sangat korup dan 10 sangat bersih atau tidak korup. Transparansi Internasional merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2010 tetap dibanding 2009 yakni dengan nilai 2,8. Namun, meski nilai IPK tetap, peringkat Indonesia naik ke posisi 110 dari 111 pada 2009. Negara yang paling tinggi IPK-nya diduduki oleh Denmark, Selandia Baru, dan Singapura. Tiga negara itu meraih IPK 9,3. Sedangkan negara terkorup adalah Somalia dengan nilai 1,1; diikuti oleh Myanmar (IPK=1,4) dan Afghanistan (IPK=1,4). Untuk ukuran Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi kelima negara yang bersih dari korupsi. Indonesia berada di bawah Thailand (IPK=3,5), Malaysia (IPK=4,4), Brunei Darussalam (IPK=5,5), dan Singapura (IPK=9,3). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Rangking Negara
Negara
IPK 2010
1
Singapura
9,3
38
Brunei Darussalam
5,5
56
Malaysia
4,4
78
Thailand
3,5
110
Indonesia
2,8
Rangking Negara
Negara
IPK 2010
116
Vietnam
2,7
134
Filipina
2,4
154
Kamboja
2,1
154
Laos
2,1
176
Myanmar
1,4
Pada tanggal 9 November 2010, Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) menyampaikan pada publik atas Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK Indonesia) atas 50 kota di Indonesia. Mengapa survei pengukuran korupsi diperlukan? Dalam situasi korupsi yang sudah merajalela dan tidak jelas arah strategi bagaimana memberantas korupsi dengan tepat. Maka, kehadiran Instrumen pengukuran yang bisa dipertanggungjawabkan metodenya diharapkan bisa memberikan arah dalam menyusun skala prioritas pencegahan maupun penindakan korupsi. IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia. Berbeda dengan CPI yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia berdasarkan gabunan beberapa indeks. IPK Indonesia dibuat berdasarkan survey yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka terhadap 9237 responden pelaku bisnis, antara bulan Mei sampai Oktober 2010. IPK Indonesia mengukur tingkat korupsi di 50 kota di seluruh Indonesia, meliputi 33 ibukota provinsi ditambah 17 kota lain yang signifikan dari segi ekonomi. Rentang Indeks antara 0 sampai dengan 10; 0 berarti dipersepsikan sangat korup dan 10 sangat bersih. Tahun ini, Kota Denpasar mendapatkan skor paling tinggi (6,71), disusul
Tegal
(6,26),
Solo
(6,00), Jogjakarta dan Manokwari (5,81).
Sementara kota Cirebon dan Pekanbaru mendapatkan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Jambi (4,13). Kota-kota dengan skor tertinggi mengindikasikan bahwa para pelaku bisnis di sana menilai korupsi mulai menjadi hal yang kurang lazim terjadi, dan usaha
pemerintah dan penegak hukum di sana dalam pemberantasan korupsi cukup serius. Sebaliknya, korupsi masih lazim terjadi dalam sector-sektor publik, sementara pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius dalam pemberantasan korupsi, menurut persepsi para pelaku bisnis di kota-kota yang mendapat skor rendah. Masih menurut hasil survei, Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara emerging markets ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Demikian hasil survei bisnis yang dirilis Political & Economic Risk Consultancy" (PERC) yang berbasis di Hong Kong menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69. Responden survei berjumlah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. Sedangkan, posisi kedua ditempati oleh Kamboja sebagai negara paling korup. Kemudian diikuti oleh Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea, Macau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Australia. Mereka semua termasuk negara paling korup dalam survei, selain Singapura. Survei ini mengkaji bagaimana korupsi mempengaruhi berbagai tingkat kepemimpinan politik dan layanan sipil dan melihat bagaimana korupsi dianggap berpengaruh pada lingkungan bisnis secara menyeluruh, serta seberapa jauh perusahaan mengatasi masalah internal dan eksternal ketika berhadapan dengan situasi tersebut. Selain data-data di atas, masih banyak fakta-fakta yang menunjukkan betapa korupsi itu sudah merajalela di negeri ini. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, menyatakan, bahwa terdapat 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, 17 orang di antaranya adalah gubernur. Berdasarkan kajian ICW, selain keterlibatan pejabat lokal dalam kasus korupsi di daerah, didapati pula peningkatan keterlibatan aktor dari sektor swasta, khususnya dengan latar belakang jabatan komisaris/ direktur perusahaan swasta. Pelaku korupsi dari
swasta umumnya terkait pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya masif di kalangan swasta untuk menggerogoti anggaran daerah melalui kegiatan pengadaan. Selama Januari-Juli 2010, potensi kerugian negara akibat korupsi sektor keuangan daerah mencapai Rp 596,232 miliar (38 kasus), dan untuk semester II 2010 trennya juga meningkat.
Pembahasan Definisi Korupsi
Korupsi bisa didefinisikan dalam banyak cara, meskipun bisa jadi tiap cara akan mempergunakan kekhususan penjelasan dalam masing-masing aspeknya. Sehingga, jarang kita temui definisi yang cukup lengkap dan sempurna dalam menjelaskan apa itu korupsi. Definisi yang paling populer dan sederhana adalah definisi yang dikeluarkan oleh World Bank, dimana korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan dari kekuatan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi Seperti disebutkan di atas, pendefinisian inipun tidak lepas dari kekurangan. Dari pengertian seperti di atas, maka korupsi yang terjadi di sektor swasta tidak tercakup. Di sisi lain, definisi di atas mengakibatkan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, keluarga dan hubungan lainnya tidak ternasuk sebagai tindak korupsi. Padahal, dari contoh korupsi di banyak negara, alokasi dana korupsi paling banyak diperuntukkan untuk membiayai partai politik. Lebih lanjut, tidak seluruh tindak korupsi berwujud penyuapan. Misalnya, anak sekolah yang izin tidak masuk dengan alasan sakit, namun ia sebenarnya berpergian ke tempat lain adalah juga tindak korupsi. Dari luasnya jenisnya dan macam korupsi ini maka timbul pula kesulitan untuk membedakan antara hadiah dan suap. Pada pembedaan sederhana, penyuapan akan menimbulkan hubungan timbal balik, sedangkan hadiah (seharusnya) tidak.
Cara Memberantas Tindak Pidana Korupsi
1. Strategi Preventif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk
melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. 2. Strategi Deduktif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem- sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial. 3. Strategi Represif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihakpihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintregasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati/ pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif antara lain: 1.Konsep “carrot and stick” yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura.Carrot adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup untuk hidup dengan “gaya” dan “gagah”. SedangkanStick adalah bila semua sudah dicukupi dan masih
ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati. 2.Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi. 3. Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur structure follows strategy yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orangorang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut. 4.Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langlah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.
5.Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan. Pemerintah setiap negara pada umumnya pasti telah melakukan langkah- langkah untuk memberantas korupsi dengan membuat undang-undang. Indonesia juga membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (undangundang terlampir dihalaman belakang).
Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan Dengan kondisi negara kita yang masih banyak tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pemerintah, kita sebagai warga negara harus ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dimulai dengan diri kita sendiri untuk menyadarkan bahwa korupsi sangatlah merugikan bangsa dan warga negara. Nama besar negara Indonesia juga akan tercoreng di mata dunia apabila tindakan korupsi semakin merajalela. Sesungguhnya keadaan indonesia mulai membaik atau tindakan korupsi perlahan bisa menurun sehingga peringkat indonesia pun juga membaik, ini semua bisa kita tingkatkan apabila kita konsisten dan serius untuk mencegah tindakan korupsi di negara yang kita cintai ini.
Saran Untuk lembaga-lembaga yang bertugas di bidang penanganan korupsi supaya lebih cermat, tidak pandang bulu. Jangan sampai urusan politik masuk kedalam kasus ini. Dan bila perlu hukuman untuk terpidana korupsi agar di tingkatkan, tidak menutup kemungkinan hukuman mati bisa diterapkan. Karena mereka telah mendzalimi rakyatnya sendiri. Dengan begitu, bisa jadi negara kita akan bersih dari tindakan korupsi.
Refrensi: http://my.opera.com/a6us/blog/show.dml/4944371
HU
U
http://www.scribd.com/doc/29350976/KORUPSI-MAKALAH
HU
http://tikusbangsa.blogspot.com/
HU
U
U
