PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Rapat Teknis Prov. Gorontalo, Sulut, Sulbar, Malut Gorontalo 8 Juni 2015

• Sektor Kelautan • Sektor Pertambangan • Sektor Kehutanan dan Perkebunan

PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Hak Menguasai Negara Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar‐ besar kemakmuran Rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.

Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi: 1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak‐hak sosial dan hak‐hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 4. Pemberantasannya dituntut cara‐cara yang luar biasa; 5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas. 2

Rencana Strategis KPK 2011‐2015 dan Tugas KPK Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi: 1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan) 2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur 3

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi TUGAS KPK (ps.6) Koodinasi (ps.7)

Supervisi (ps.8)

Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (ps.11)

Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi

Pencegahan (ps.13)

Monitor (ps.14)

Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi

Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK 4

PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK Kelautan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)

Minerba

Kehutanan & Perkebunan

Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)

Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)

NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)

Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)

Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)

Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)

Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)

Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2105) – lokus 9 Kota

Korsup Minerba di 19 Provinsi (2014-2015) – lokus 6 Kota

Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota

5

PENYELAMATAN SDA INDONESIA Sebesar‐besar Kemakmuran Rakyat Hadirnya negara untuk menjamin kesejahteraan melalui SDA

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam

NKB Percepatan Pengukuhan KH, 11 Mar 2013; 12 K/L

Bumi

Kehutanan

Perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif

Perkebunan

Korsup Kehutanan dan Perkebunan: - 24 Prov: KOM 17 Feb 2015 - 19 K/L & 24 Provinsi

NKB GN-SDA 27 K/L 34 Gub 19 Mar 2015

Pertambangan

Pelayaran

Korsup Minerba: - 12 Prov: KOM 7 Feb 2014 - 19 Prov: KOM 4-5 Des 2014 - 24 K/L & 34 Provinsi

Laut

Perikanan

Pesisir dan Pulau Kecil

Korsup Kelautan: - KOM 17 Feb 2015 - 24 K/L & 34 Provinsi 6

NKB DAN KORSUP SDA “membangun komitmen kementerian dan lembaga lintas sektor”

“tidak bisa dilakukan oleh hanya satu kementerian”

2010

2011

2012

2014

2013

2015

2016 TARGET NKB

31 JUL 2013

JAN 2010

DES 2012

KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

SEMILOKA PERCEPATAN PENGUKUHAN

PENYEPAKATAN NOV 2014 INDIKATOR REFLEKSI KORSUP HUTBUN KINERJA 11 MAR 2013 SETAHUN & KELAUTAN PENANDATANGANAN NKB NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (NKB) KORSUP MINERBA 7

PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama

Pemerintah Pusat • Rencana aksi, pengembangan sistem informasi, harmonisasi regulasi, pembenahan sistem perizinan, pengembangan kelembagaan

Pemerintah Daerah • Rencana aksi, penguatan dan perlindungan hak masyarakat, penataan perizinan, pengawasan pemenuhan kewajiban

Aparat penegak hukum • Format kegiatan dan komitmen

Masyarakat sipil dan pelaku usaha • Format kegiatan yang mendampingi atau mengawasi pelaksanaan

8

Sifat Kegiatan GN‐SDA 1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. 2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. 3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA Indonesia. 4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. 5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. 6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.

9

Tujuan Kegiatan GN‐SDA 1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar‐besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

10

6 Sasaran Kegiatan GN‐SDA 1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi

11

Instrumen Pelaksanaan Kegiatan 1. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat, Pemda & CSO 2. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha 3. Format pelaksanaan kegiatan untuk APGAKUM

12

Peranan Para Pihak Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi 4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

13

Peranan Para Pihak KPK

Pelaku Usaha

1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi. 3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait. 4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal‐ hal yang mendukung kegiatan. 5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan. 6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan. 7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi

• Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin

Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan‐tindakan yang melanggar hukum. • Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya

14

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan 1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Jan s.d. Feb 2015) 3. Kick of Meeting : Pertambangan (2014); Hutbun dan Laut (17 Feb 2015) 4. NKB GN‐SDA: 27 K/L dan 34 Provinsi (19 Maret 2015) di Istana Negara 5. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Mar 2015 s.d Nov 2016) 6. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester a. K/L Pusat (10 Jun dan 10 Des) b. Pemerintah Daerah (10 Mar, 10 Jun dan 10 Des) c. CSO (10 Jun, 10 Des) 7. Monitoring implementasi rencana aksi (Mar 2015 s.d. Nov 2016) 8. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agus 2015, Des 2015, Agus2016, Des 2016) 9. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Mar 2015 s.d Des 2016).

15

TINDAK LANJUT PEMDA Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait: a) b) c) d) e)

f) g)

h)

Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas dan UPT terkait) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA terkait data izin SDA di Kawasan Hutan Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP/Syahbandar terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan. Koordinasi Dinas KKP dengan KSOP/Syahbandar dan PSDKP terkait data kapal termasuk validasi dan akurasi GT Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan. Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban illegal mining, Illegal Logging, IUU Fishing

Koordinasi dengan Pelaku Usaha a)

Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi

Tindak lanjut antara lain: a)

Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IZIN SDA yang melanggar ketentuan

16

Tata Cara Penyampaian Laporan

1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi 2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM/KKP/KLHK/KEMTAN setiap 3‐6 Bulan 3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).

REKAP RENAKSI DAERAH ‐ PERTAMBANGAN NO

FOKUS AREA

1 Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha 2 pertambangan minerba Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan 3 minerba Pelaksanaan pengawasan pengolahan/pemurnian 4 hasil tambang minerba Pelaksanaan pengawasan penjualan/pengapalan hasil 5 tambang minerba

T O T A L

RENCANA PELAPORAN REKOMENDASI AKSI RENAKSI PEMDA PEMDA 1 5 Laporan Berkala: 1 4 4

18

1

4

3

15

10

46

10 Mar 2015 10 Jun 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KESDM)

18

REKAP RENAKSI PUSAT‐DAERAH‐CSO ‐ HUTBUN RENCANA AKSI = 74 PELAPORAN PUSAT PEMDA CSO RENAKSI PEMDA

NO

FOKUS AREA

REKOMENDASI

1

Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif

3

20

7

2

2

Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

2

6

4

2

3

Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat

2

5

4

1

4

Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

1

2

2

1

5

Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan

2

4

0

0

6

Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

6

9

3

2

16

46

20

8

TOTAL

Laporan Berkala:

10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KLHK dan Kemtan)

19

REKAP RENAKSI PUSAT – KELAUTAN NO.

FOKUS AREA

1

Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundangundangan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan, Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan Sosial/Hibah/Subsidi Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak

2 3 4 5 6 7

TOTAL

REKOMEN DASI

RENCANA INDIKATOR AKSI PELAPORAN OUTPUT PUSAT

4

13

13

8

14

17

3

35

38

Laporan I:

4 3

12 3

14 5

10 Juni 2015;

Laporan III : 10 Des 2015

4

6

17

6

6

6

32

89

110 20

REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN NO.

FOKUS AREA

REKOMENDASI

RENCANA INDIKATOR AKSI OUTPUT PEMDA

1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut

4

6

6

2 Penataan Izin 3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan Hak-hak 4 Masyarakat

4 6

4 6

4 6

5

5

5

TOTAL

19

21

21

PELAPORAN Laporan Berkala 10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)

21

Format Kegiatan CSO  Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat: mengacu pada Renaksi Pemerintah Pusat  Pemantauan Pelaksanaan Renaksi Pemerintah Provinsi: mengacu pada renaksi Pemprov  Kegiatan Kampaye/Pendidikan Kepada Publik a) Diskusi/workshop/semiloka antara lain dalam rangka revieu dan penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data, penyusunan program, dll terkait dengan rencana aksi b) Kampanye di media massa/media sosial/dan lain-lain terkait dengan kegiatan c) Publikasi dampak/permasalahan dan lain-lain terkait kegiatan d) Advokasi antara lain untuk pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat

22

Format Kegiatan APGAKUM No.

Aparat Penegak Hukum

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepolisian Kejaksaan TNI AL dan BAKAMLA PPNS PSDKP KKP PPNS Ditjen Imigrasi PPNS Ditjen Bea & Cukai PPNS Karantina PPNS Perhubungan Laut Kemhub

9.

PPNS Ditjen Migas/Ditjen Minerba Kementerian ESDM/PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10. 11

PPNS Pemda dan Instansi terkait lainnya Penyidik TNI

Kasus Pelanggaran Hukum*)

Tindak Lanjut Terhadap Kasus Pelanggaran Hukum**)

Catatan: *) kasus pelanggaran hukum yang dimaksudkan adalah kasus pelanggaran yang terkait dengan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus pelanggaran seperti IUU Fishing, pelanggaran tata ruang, pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana sektoral lainnya (pertambangan minerba, minyak dan gas, kehutanan, pelayaran, dan lain sebagainya). Uraian penjelasan kasus pelanggaran selain memuat kejadian hukum juga mencakup pihak‐pihak yang terlibat. **) tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran hukum memuat langkah‐langkah hukum yang telah dan akan dilakukan terkait dengan uraian kasus pelanggaran hukum. Tindak lanjut juga mencakup informasi permasalahan yang muncul dalam proses penanganan kasus.

23 23

Rencana Aksi • Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut:

http://acch.kpk.go.id/gn-sda

24

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

25

Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia 20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi Jakarta, 19 Maret 2015

“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

DATA SEKTOR KELAUTAN, PERTAMBANGAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DI 4 PROVINSI Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara

REKAP PELAPORAN GN SDA TAHAP 1 10 MARET 2015 NO. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

SEKTOR PERTAMBANGAN

KELAUTAN

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

PROVINSI Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Utara Maluku Utara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Utara

Pelaporan Maret 2015 Soft Copy Keterangan 14 April 2015 9 Maret 2015 10 Maret 2015

3 Juni 2015

Lengkap Lengkap Lengkap Belum melaporkan Belum melaporkan ‐‐ Belum melaporkan Belum melaporkan Belum melaporkan Belum melaporkan

30

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR PERTAMBANGAN

Tujuan dan Sasaran Korsup Minerba TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif: 1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. 2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi. 3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik. SASARAN: 1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba 3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba 4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba 5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba 32

5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target – 46 Item Renaksi Pemda 5 FOKUS KEGIATAN 1. Penataan izin usaha pertambangan 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

TARGET JUNI 2015 Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan) Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya

3. Pelaksanaan pengawasan produksi • Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di pertambangan minerba

wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku • Tidak ada lagi PETI

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar • Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal 33

Tindak Lanjut Pemprov  Agar Gubernur mengkoordinasikan pelaporan Korsup Minerba kepada seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan matriks pelaporan.  Agar Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan teguran administrasi kepada IUP yang tidak melakukan kewajibannya seperti pembayaran Royalti dan Iuran Tetap, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, Pelaporan produksi dan lain-lain.  Agar Gubernur, Bupati dan Walikota mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pembayaran PNBP (Royalti, Iuran Tetap) dengan menggunakan sistem penerimaan negara MPN G-2 secara online ke portal Billing PNBP di www.simponi.kemenkeu.go.id (target 2015, semua pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI)  Target: tidak ada lagi IUP yang Non CNC. Untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang/ditingkatkan agar segera ditagih semua kewajibannya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan IUP. Jika tidak, IUP tsb dikembalikan ke negara menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara)  Agar Ditjen Minerba mengembangkan sistem MOMI (Minerba One Map Indonesia) lebih jauh lagi agar bisa menjadi data base dan sistem monitoring evaluasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia, terintegrasi dengan sistem IT di K/L terkait dan Pemda.  KPK akan berkoordinasi secara intesif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam rangka penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara.

34

Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba di 12 Provinsi, KPK ‐ Kementerian ESDM (Status Desember 2014) Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T *export ban Kenaikan PNBP Batubara sebesar ± Rp 10 T 860 IUP dicabut/dikembalikan/ berakhir di 12 Provinsi

Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah

35

REKAP PENGAKHIRAN IUP 2014‐2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Utara Sulawesi Selatan Kepulauan Riau Sumatera Selatan Jambi Bangka Belitung Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Aceh Papua Gorontalo DIY Sulawesi Barat TOTAL

Tidak diperpanjang 0 0 0 0 57 33 46 0 76 22 0 10 3 0 0 0 244

Mengembalikan

Pencabutan

TOTAL

0 0 0 0 0 2 21 0 2 18 0 0 0 0 0 0

148 35 48 27 34 49 104 18 18 30 4 58 31 23 3 8 4 556

148 35 48 27 91 84 171 18 96 70 4 68 34 23 3 8 4 932

43

36

Tindak Lanjut Ditemukan IUP status CnC di KemESDM tetapi tidak tercatat di Pemda.

Agar Bupati/Walikota/Gubernur menyampaikan Surat Keterangan ke Dirjen Minerba cc KPK. Agar berkoordinasi dengan ESDM untuk segera dikeluarkan dari database ESDM.

Ditemukan IUP yang diterbitkan PEMDA tidak tercatat di KemESDM direkomendasikan untuk CNC ke Provinsi.

Agar Provinsi dan Dirjen Minerba memastikan keabsahan dokumen dari kemungkinan adanya IUP Back-date untuk ditelusuri dan dilakukan langkah hukum

Ditemukan IUP yang sudah berakhir masa berlakunya tapi belum dicabut.

Agar Gubernur/ Bupati/Walikota untuk segera menagih semua kewajibanya dan dibuatkan SK Pengakhiran IUP.

Terdapat IUP yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi

Agar Gubernur/ Bupati/Walikota mengirimkan surat pemberitahuan/penciutan / pemberhentian sementara dan meminta perusahaan untuk mengurus perizinan di Kementerian Kehutanan.

Ditemukan IUP dengan alamat tidak jelas/tidak valid.

Agar Gubernur/Bupati/Walikota memastikan kembali seluruh alamat.

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan‐ Nasional • Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha  IUP : 34.727.338 Ha (7.468 unit)  KK : 2.210.698 Ha ( 40 unit)  PKP2B : 1.956.194 Ha ( 78 unit)

(7.584 unit)

• Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan :  Hutan Konservasi : 1.372.398 Ha  Hutan Lindung : 4.936.878 Ha  Hutan Produksi : 19.674.210 Ha Kawasan Hutan : 25.983.486 Ha  Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha

( 379 unit) (1.457 unit) (4.327 unit) (5.022 unit) (6.208 unit)

 Status perizinan kehutanan  Operasi Produksi  IPPKH  Persetujuan Prinsip  Explorasi  IPPKH

(5.022 unit) (1.735 unit) ( 457 unit) ( 340 unit) (3.287 unit) ( 281 unit)

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

: : : : : :

25.983.486 3.312.612 279.429 111.103 22.670.874 1.230.270

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

38

Data IUP NasionaL - NPWP Jumlah IUP yang Diterbitkan 10.922

Pemegang IUP 7.834 (100%)

Ber‐NPWP

Non ‐NPWP

5.984 (76%)

Periode Pajak = 2010 s.d. 2012

Lapor SPT

Tidak Lapor SPT

3.276 (42%)

Membayar Pajak 2.304 (29%) *Penyebab: a. WP belum produksi

b. WP rugi

1.850 (24%)

2.708 (35%)

Tidak membayar pajak* 404 (5%) c. WP lebih bayar

d. PPh dibayar = PPh terutang

Sumber : Ditjen Pajak, 2014

39

PENATAAN IUP RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C STATUS 01 DESEMBER 2014 CNC NO

PROVINSI

JUMLAH IUP/KP

MINERAL

NON‐CNC BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

TOTAL IUP CNC

MINERAL

BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

TOTAL IUP NON CNC

PROSENTASE (%)

CNC

NON CNC

TOTAL

1 SULAWESI UTARA

125

45

25

0

0

70

38

17

0

0

55

56% 44% 100%

2 GORONTALO

46

16

7

0

0

23

18

5

0

0

23

50% 50% 100%

3 SULAWESI BARAT

73

32

4

7

2

18

4

6

0

244

93

36

7

2

45 138

74

26

6

0

28 62% 38% 100% 106 57% 43% 100%

TOTAL

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

40

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI SULAWESI UTARA STATUS 01 DESEMBER 2014

CNC NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PROVINSI PROV. SULAWESI UTARA KAB. MINAHASA SELATAN KAB. MINAHASA TENGGARA KAB. MINAHASA KAB. BOLMONG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW KAB. KEPULAUAN TALAUD KAB. MINAHASA UTARA KAB. BOLMONG UTARA KAB. KEPULAUAN SANGIHE KOTA TOMOHON KAB. BOLMONG SELATAN KAB. KEP. SITARO KOTA MANADO KOTA BITUNG KOTA KOTAMOBAGU TOTAL

MINERAL EKS OP 0 0 28 2 5 6 0 0 5 3

BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NON‐CNC MINERAL BATUBARA EKS OP EKS OP 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 13 0 0 3 0 0 0

TOTAL 0 32 20 13 11

5

4

0

0

1

0

0

0

10

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 45

0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 3 7 1 1 2 0 0 0 0 38

1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 8 5 4 2 0 0 0 0 125

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014 41

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI GORONTALO STATUS 01 DESEMBER 2014


CNC NO 1 2 3 4 5 6 7

PROVINSI PROV. GORONTALO KAB. POHUWATO KAB.GORONTALO UTARA KAB. GORONTALO KAB. BONE BOLANGO KAB. BOALEMO KOTA GORONTALO TOTAL

MINERAL EKS OP 0 0 5 7 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16 7

BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NON‐CNC MINERAL BATUBARA EKS OP EKS OP 2 0 0 0 3 1 0 0 1 3 0 0 7 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 5 0 0

TOTAL 2 16 11 10 5 2 0 46

42

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI SULAWESI BARAT STATUS 01 DESEMBER 2014


CNC NO

PROVINSI

MINERAL

NON‐CNC BATUBARA

MINERAL

BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

TOTAL

1

PROV. SULAWESI BARAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

KAB. MAMUJU

31

1

6

1

13

2

5

0

59

3

KAB. POLEWALI MANDAR

0

2

0

0

4

1

0

0

7

4

KAB. MAJENE

0

1

0

0

0

1

1

0

3

5

KAB. MAMUJU UTARA

0

0

1

1

0

0

0

0

2

6

KAB. MAMASA

1

0

0

0

1

0

0

0

2

32

4

7

2

18

4

6

0

73

TOTAL

43

PENATAAN IUP REKAPITULASI PIUTANG NEGARA DARI PEMEGANG IUP MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2011 S.D 2013 STATUS 01 DESEMBER 2014

NO.

PROVINSI

JUMLAH IUP 2011 JUMLAH MINERBA IUP YANG IURAN TETAP ROYALTI MINERBA KURANG (Rp) (Rp) BAYAR

SULAWESI UTARA

93

78

2 GORONTALO

36

32

SULAWESI BARAT

72

69

201

179

1

3

JUMLAH

PIUTANG NEGARA 2012

2013

JUMLAH SELURUHNYA

IURAN TETAP

ROYALTI

IURAN TETAP

ROYALTI

IURAN TETAP

ROYALTI

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

550,035,700 30,073,895 4,100,554,809 11,392,525 4,596,552,370

‐ 9,247,142,878

317,645,174

473,417,250

‐ 4,219,978,786

‐ 4,032,682,254

‐ 8,726,078,290

‐

1,797,520,066

‐ 10,307,797,668

‐ 10,777,507,394

‐ 22,882,825,128

‐

2820973016 30073895.4

18628331263

11392525

19406742018

0

40856046296

317645173.5

• Total Piutang Negara Rp : 41,173,691,469.83 • Persentase IUP Kurang Bayar : 89% (179/201) Sumber Data : Ditjen Minerba, Desember 2014

44

DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP PROPER PROPER 2014 IUP PERTAMBANGAN Status Proper Pembinaan dan Pengawasan No.

Provinsi

Kabupaten

Nama Perusahaan

Keterangan

1

Sulawesi Utara

Minahasa Utara

PT. Migro Metal Perdana

Pengaduan Binwas direkomendasikan ke daerah untuk diberikan sanksi administratif

2

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

PT. Bangkit Limpasa Jaya

Pembinaan dan Pengawasan

3

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

PT. Minselono


4

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

PT. Sumber Energi Jaya


5

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

PT. Ratok Mining


6

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

PT. Bangkit Limpoga Jaya


7

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

PT. Minselano


8

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

PT. Satria Bara Mas


9

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

PT. Sumber Energi Jaya


10

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

PT. Sinar Terang Lestari


Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan Hutan Konservasi No.

Provinsi

Jumlah perusahaan

Hutan Lindung

Luas (Ha)

Jumlah perusahaan

Luas (Ha)

1 Gorontalo

11

17,048

19

37,899

2 Sulawesi Barat

19

49,975

34

126,650

3 Sulawesi Utara

9

2,922

49

40,254

TOTAL

39

69,945

102

204,803

1. Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan. 2. Hutan Lindung: terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka. Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

46

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Provinsi Gorontalo NO.

KAWASAN HUTAN

PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

LUAS (Ha)

KABUPATEN

1

Hutan Konservasi

IUP

ADIDAYA CIPTA KARSA ANUGRAHA

2

Hutan Konservasi

IUP

ALAM JAYA ENERGI

3

Hutan Konservasi

IUP

EXPLORASI INDONUSAJAYA

4

Hutan Konservasi

IUP

HENDRIX INTERNASIONAL MINERAL

5

Hutan Konservasi

IUP

MAKALE TORAJA MINING

6

Hutan Konservasi

IUP

PANAH EMAS

7

Hutan Konservasi

IUP

SUMA HEKSA SINERGI

8

Hutan Konservasi

IUP

TANSRI MADJID ENERGI

3.765,86 GORONTALO

9

Hutan Konservasi

IUP

TILONGKABILA NUSANTARA

2.064,47 BONEBOLANGO

10

Hutan Konservasi

KK

GORONTALO MINERALS

2.519,52 BONEBOLANGO

11

Hutan Konservasi

KK

GORONTALO SEJAHTERA MINING

BUOL,POHUWATU, GORONTALO, 4.677,33 BOLANGMONGONDOW UTARA

30,95 POHUWATU 235,24 GORONTALO 1.338,39 BONEBOLANGO 0,00 POHUWATU 745,44 GORONTALO UTARA 1.670,55 BONEBOLANGO 0,01 GORONTALO UTARA

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 47

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) Provinsi Gorontalo NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KAWASAN HUTAN HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG

PERUSAHAAN IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

16 17 18

HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG

IUP IUP KK

19

HUTAN LINDUNG

KK

NAMA PERUSAHAAN BINA DAYA INTI MINERAL BUMI ABADI LESTARI BUMI MINERINDO EKATAMA CELEBES BONE MINERAL DAMAI DIANELSA NUSANTARA ABADI EXPLORASI INDONUSAJAYA GUNUNG MULIA MINERAL LIQUINDO PERSADA MULTI MINERAL EXPLORATION PANAH EMAS PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA RHENO RESOURCES RIMBUNAN NUSANTARA ABADI SUMA HEKSA SINERGI SUMASAKA LUBAN ABADI TILONGKABILA NUSANTARA GORONTALO MINERALS GORONTALO SEJAHTERA MINING

LUAS (Ha)

KABUPATEN 0,00 GORONTALO 5.893,46 POHUWATU 66,45 GORONTALO 2.676,92 BONEBOLANGO 342,19 GORONTALO UTARA 3,63 GORONTALO UTARA 33,40 BONEBOLANGO 700,84 GORONTALO 1.868,73 BONEBOLANGO 1.802,95 GORONTALO 3.495,21 BONEBOLANGO 176,76 GORONTALO UTARA 7.268,36 POHUWATU 3.094,70 POHUWATU 7,56 GORONTALO UTARA 2.545,21 POHUWATU 1.043,32 GORONTALO UTARA 148,26 BONEBOLANGO 3.435,47 BONEBOLANGO BUOL,POHUWATU, GORONTALO, 3.295,80 BOLANGMONGONDOW UTARA 48

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Provinsi Sulawesi Utara NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERUSAH NAMA PERUSAHAAN AAN HUTAN KONSERVASI IUP DUTA KAYANA HUTAN KONSERVASI IUP JECONIAH JAYA MONUMEN ENERGI HUTAN KONSERVASI IUP NUSANTARA HUTAN KONSERVASI IUP PANTAS INDOMINING PERTAMBANGAN BUMI HUTAN KONSERVASI IUP INDONESIA WAHYU PRADANA HUTAN KONSERVASI IUP BINAMULIA J RESOURCES BOLAANG HUTAN KONSERVASI KK MONGONDOW HUTAN KONSERVASI KK TAMBANG MAS SANGIHE TAMBANG TONDANO HUTAN KONSERVASI KK NUSAJAYA KAWASAN HUTAN

LUAS (Ha)

KABUPATEN

236,55 MINAHASA UTARA 354,36 KEPULAUAN TALAUD 27,40 BOLAANG MONGONDOW 5,05 MINAHASA SELATAN 220,29 BOLAANG MONGONDOW SELATAN 6,05 MINAHASA SELATAN 855,23 BOLAANGMONGONDOW, BM SELATAN, BM TIMUR 1.201,53 KEPULAUAN TALAUD, KEPULAUAN SANGIHE 15,61 PUSATMINAHASA UTARA, KOTA BITUNG

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 49

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung, Provinsi Sulawesi Utara NO. PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN 1 IUP ANUGRAH JAYA 2 3 4 5

IUP IUP IUP IUP

6

IUP

7 8 9

IUP IUP IUP

ARAFURA SURYA ALAM ARMADA INTI MALFUZHAT AURIUM GOLDENIA DENGI AURIUM TAMBANG MOMENTO BOLMONG TIMUR PRIMANUSA RESOURCES BOROKO GOLDENIA SELARAS BOROKO GOLDENIA SYNERGI BUKO AURIUM MOMENTO

10

IUP

BUKO AURIUM PERSADA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

BUMI MONGONDOW RESOURCES BUMI SULAWESI PERSADA MINING CAMINDO DAYATAMA MINERAL JAYA DELTA SARANA SENTOSA DUTA KAYANA ENJEKA FERONUSA FADDILA MAIRA AZIMA FERDINAN PITOI FOR EL SHADAI

21

IUP

HAMPARAN PASIR BESI

LUAS (Ha)

KABUPATEN

78,97 KEPULAUAN TALAUD 850,31 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 3,34 MINAHASA SELATAN 24,06 BOLAANG MONGONDOW UTARA 87,45 BOLAANG MONGONDOW UTARA

NO. PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN 26 IUP MAIRA ALAM SELARAS 27 28 29 30

IUP IUP IUP IUP

MEITHA PERKASA UTAMA MIKGRO METAL PERDANA MINERALINDO REKSA UTAMA MONUMEN ENERGI NUSANTARA

5.420,23 BOLAANG MONGONDOW TIMUR

31

IUP

NIKITA GEMILANG INTI TAMBANG

977,54 BOLAANG MONGONDOW UTARA 228,82 BOLAANG MONGONDOW UTARA 45,21 BOLAANG MONGONDOW UTARA

32 33 34

IUP IUP

PANTAS INDOMINING PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA

IUP

8,31 BOLAANG MONGONDOW UTARA

35

IUP

112,31 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 1.364,26 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 1.347,55 MINAHASA UTARA 6,93 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 164,41 MINAHASA SELATAN 44,06 MINAHASA UTARA 7,25 MINAHASA TENGGARA 121,16 BOLAANG MONGONDOW 0,00 MINAHASA TENGGARA 1.364,55 MINAHASA SELATAN

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

PESONA BINTANG PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA SATRIA BARA MAS SINAR AMURANG ABADI SINAR GUNUNG MOILE SINAR TERANG LESTARI SONOKELING BUANA SUKSES USAHA MANDIRI SUMA HEKSA SINERGI(2) TALUGON ROMA MINING

46

KK

KABUPATEN

1.581,17 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 5,05 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 0,51 MINAHASA UTARA 550,46 KEPULAUAN TALAUD 218,40 BOLAANG MONGONDOW 1,77 MINAHASA SELATAN 515,02 MINAHASA SELATAN 2.315,64 BOLAANG MONGONDOW SELATAN 268,63 MINAHASA SELATAN 289,58 MINAHASA SELATAN 157,88 MINAHASA TENGGARA 38,58 MINAHASA SELATAN 81,42 KOTA TOMOHON 1,77 MINAHASA TENGGARA 0,26 MINAHASA SELATAN 267,98 KEPULAUAN TALAUD 10,19 BOLAANG MONGONDOW UTARA 26,04 MINAHASA SELATAN

22

IUP

HARUM INDO MINERAL

35,01 KEPULAUAN SANGIHE

47

KK

TOTABUAN MANDIRI WAHYU PRADANA BINAMULIA J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW MEARES SOPUTAN MINING

23

IUP

INDAH SARI

10,75 BOLAANG MONGONDOW TIMUR

48

KK

TAMBANG MAS SANGIHE

8.434,98 KEPULAUAN TALAUD, KEPULAUAN SANGIHE

24 25

IUP IUP

JECONIAH JAYA KUTAI SURYA MINING

2.088,55 KEPULAUAN TALAUD 216,80 BOLAANG MONGONDOW TIMUR

49

KK

TAMBANG TONDANO NUSAJAYA

0,27 KOTA BITUNG 5.366,98 PUSATMINAHASA UTARA, KOTA BITUNG

1,26 BOLAANG MONGONDOW

IUP IUP

LUAS (Ha)

1.798,93 BOLAANG MONGONDOW SELATAN 0,01 MINAHASA SELATAN BOLAANGMONGONDOW, BM SELATAN, BM 2.549,91 TIMUR 1.163,22 KOTA BITUNG, MINAHASA UTARA

50

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Provinsi Sulawesi Barat Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KAWASAN HUTAN HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI

PERUSAHAAN IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

NAMA PERUSAHAAN ANEKA TAMBANG (TBK) BUANA BARAKKA ABADI CITRA USAHA BERSAMA DUTA INDAH PRATAMA MAMUJU HAMPARAN HIJAU CEMERLANG HASILINDO SUKSES INDONESIA EKARISTI ALPHA KALLA AREBAMMA MANDIRI SUPPLY GLOBALTAMA MEGA AGRO PERSADA MERAPI RAYA PERMAI NABATI PRIMA KENCANA NATA PERSADA MAKMUR NUSANTARA KARYA PERTIWI OBI POWER MINING PRIMA ANUGERAH RESOURCES SUBAKAS MAKMUR SULINDRA PERKASA SAKTI SUMAINDOTIM

LUAS (Ha) KABUPATEN 436,54 MAMASA 8.133,54 MAMUJU 1.125,13 MAMUJU 471,92 MAMUJU 1.799,85 MAMUJU 4.067,51 MAMUJU 3.922,43 MAMUJU 16,70 MAMUJU 9.899,92 MAMUJU 22,75 MAMUJU 4.754,70 MAMUJU 3.879,14 MAMUJU 312,73 MAMUJU 11,19 MAMUJU 2,98 MAMUJU 1.464,67 MAMUJU 2.303,79 MAMUJU 1,58 MAMUJU 7.347,94 MAMUJU 51

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi Sulawesi Barat Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) NO. PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN IUP ANEKA TAMBANG (TBK) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

ANUGRAH INTI CEMERLANG PERSADA BATAVIA MANDALA PUTRA BINAWAN PRIMA ADHISAKTI BUANA BARAKKA ABADI COSWORTH INTERNATIONAL DEWI MAYANGMANIK DUTA INDAH PRATAMA MAMUJU HASILINDO SUKSES HENDRX INTERNATIONAL MINERAL INDO METER PERKASA ISCO IRON ISCO POLMAN RESOURCES JAYA CIPTA PRATAMA MANDIRI KALLA AREBAMMA MANDIRI SUPPLY GLOBALTAMA MASDAVE INDOPRATAMA

LUAS (Ha) KABUPATEN 427,41 MAMASA 6.097,23 MAMUJU 2.783,46 MAMUJU 4.852,79 MAMUJU 53,65 MAMUJU 6.410,91 MAMUJU 1.120,31 POLEWALI MANDAR 8.191,08 MAMUJU 5.316,24 MAMUJU 4.637,98 MAMUJU 766,72 POLEWALI MANDAR 2.571,97 MAMUJU 608,52 POLEWALI MANDAR 50,98 POLEWALI MANDAR 1.516,68 MAMUJU 587,28 MAMUJU 2.275,50 MAMUJU 3.841,40 MAMUJU

NO. PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN IUP MEGA AGRO PERSADA 18 IUP MERAPI RAYA PERMAI 19 IUP NATA PERSADA MAKMUR 20 IUP NUSANTARA KARYA PERTIWI 21 IUP OBI POWER MINING 22 IUP PASSOKORANG 23 IUP PRIMA ANUGERAH RESOURCES 24 IUP RISDA UTAMA BERSATU 25 IUP RUMAJU ENERGI UTAMA 26 IUP SARARA FROMOSA PERKASA 27 IUP SARI ALVILLA MAKMUR 28 IUP SINO INDOCOAL PERKASA 29 IUP SUBAKAS MAKMUR 30 IUP SULINDRA PERKASA SAKTI 31 IUP SUMBER MAKMUR ALAMMINDO 32 IUP SUMBERPELITA TIMUR NUSANTARA 33 IUP TAMBANG SEKARSA ADADAYA 34

LUAS (Ha) KABUPATEN 433,65 MAMUJU 426,86 MAMUJU 24.301,61 MAMUJU 992,43 MAMUJU 15.641,34 MAMUJU 778,56 MAMUJU 10.687,87 MAMUJU 401,35 POLEWALIMAMASA 0,36 MAMUJU UTARA 4,52 MAMUJU 0,12 MAMUJU 24,19 MAMUJU 3.092,39 MAMUJU 4.421,87 MAMUJU 10.457,83 MAMUJU 2.671,67 MAJENE 203,42 MAMUJU UTARA

52

NO

Data Tersus/TUKS Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015

TERSUS

TUKS

TOTAL TERMINAL

1 GORONTALO

1

0

1

2 SULAWESI UTARA

5

17

22

3 SULAWESI BARAT

3

0

3

9

17

26

NO

PROVINSI

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 18 19 20 21 22 23 25 24 27 28 29 30 26 31 32 33

PROVINSI ACEH BALI BANGKA BELITUNG BANTEN BENGKULU DKI GORONTALO JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALBAR KALSEL KALTARA KALTENG KALTIM KEPRI LAMPUNG MALUKU MALUT NTB NTT PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULBAR SULSEL SULTENG SULTRA SULUT SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA TOTAL

TERSUS

TUKS

9 7 24 5 5 12 1 0 9 2 16 12 54 6 50 93 93 9 4 18 4 3 6 6 16 3 10 25 40 5 0 37 2 586

8 15 8 52 1 4 0 58 2 14 20 27 65 10 23 148 30 9 2 0 0 0 3 3 33 0 3 15 6 17 4 12 14 606

Tidak ada keterangan

1

4

1

1

TOTAL TERMINAL 17 22 32 57 6 16 1 58 11 16 36 39 120 16 73 245 123 18 6 18 4 3 10 9 49 3 13 40 47 22 4 49 16 1199

Data Tersus/TUKS NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PROVINSI GORONTALO SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULUT SULBAR SULBAR SULBAR

SATUAN KERJA KSOP KELAS IV GORONTALO KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KSOP KELAS I BITUNG KUPP KELAS III BELANG KUPP KELAS III BELANG KUPP KELAS III BELANG KUPP KELAS III BELANG KUPP KELAS III KOTABUNAN KUPP KELAS III MAMUJU KUPP KELAS III MAMUJU KUPP KELAS III MAMUJU

NAMA PERUSAHAAN PT. MULTI NABATI SULAWESI PT. ANEKALOKA INDOTUNA PT. MEGAH ALEXY PT. INDO HONG HAI PT. SEMEN TONASA PERSERO PT. PERTAMINA PT. SARI CAKALANG PT. DEHO CANING COMPANY PT. BIMOLI PT. ETMICO SARANA LAUT PT. MENTARI SAMUDERA RAYA PT. MULTI NABATI PT. SALIM IVOMAS PRATAMA PT. NUTRINDO FRESFOOD INTERNASIONAL PT. UNGGUL SEJATI ABADI PT.DELTA PASIFIC INDOTUNA PT. ARTA SAMUDERA PASIFIK PT. ANEKA KIMIA RAYA CORPORINDO, TBK PT. NEWMONT MINAHASA PT. KAMANTA VEGETABLE OIL/ CARGIL PT. CARGIL INDONESIA PT. PLN (PERSERO) PT.J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW PT. UNGGUL WIDYA PT. LETAWA PT. BINTANG GUNUNG PERDANA

Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015 BIDANG KEGIATAN INDUSTRI MINYAK MAKAN DARI NABATI INDUSTRI PERIKANAN INDUSTRI IKAN INDUSTRI IKAN INDUSTRI SEMEN BBM INDUSTRI PERIKANAN INDUSTRI IKAN CPO INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN INDUSTRI INDUSTRI MINYAK INDUSTRI MINYAK PENGOLAHAN IKAN GALANGAN KAPAL INDUSTRI LOGAM INDUSTRI HASIL PERIKANAN NIAGA UMUM BAHAN BAKAR MINYAK TAMBANG EMAS MINYAK KELAPA INDUSTRI MINYAK KETENAGALISTRIKAN PERTAMBANGAN EMAS CPO CPO TAMBANG GALIAN C

TERSUS/TUKS TERSUS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TUKS TERSUS TERSUS TERSUS TERSUS TERSUS TERSUS TERSUS TERSUS

SK KP 290 TAHUN 2012 SK.12/AL.003/PHB‐97 SK.63/AL.106/PHB‐98 SK.8/AL.106/PHB‐99 SK.14/AL.106/PHB‐99 SK.18/AL.106/PHB‐99 SK.42/AL.106/PHB‐99 KP 225 TAHUN 2000 KP 339 TAHUN 2002 KP 885 TAHUN 2012 KP 62 TAHUN 2003 KP 269 TAHUN 2007 KP 281 TAHUN 2007 KP 446 TAHUN 2009 KP 406 TAHUN 2011 KP 694 TAHUN 2014 KP 130 TAHUN 2014 KP 884 TAHUN 2012 SK.35/AL.003/PHB‐97 KM. 566/I/PHB‐74 KP 1299 TAHUN 2013 KP 481 TAHUN 2010 KP 1217 TAHUN 2013 SK.87/AL.003/PHB‐99 SK.37/AL.003/PHB‐98 SK.29/AL.003/PHB‐98

IUP OP Khusus yang telah berakhir di Kementerian ESDM

55

56

Tindak Lanjut K.ESDM Witness Survey

57

Tindak Lanjut K.ESDM Pembayaran melalui SIMPONI

58

Tindak Lanjut Lingkungan Hidup Proper Pertambangan pada 16 Provinsi

59

Tindak Lanjut Dirjen Perhubungan Laut

60

SE KEMENDAGRI 120 Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

61

SE MENTERI ESDM 04-2015 Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

62

SE MENTERI ESDM 04-2015 Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

Tindak Lanjut Gubernur Kalbar

Tindak Lanjut Gubernur Kalimantan Utara

65

Tindak Lanjut Gubernur Bengkulu

66

Tindak Lanjut Provinsi Aceh

67

Tindak Lanjut Bupati Aceh Jaya Surat pencabutan IUP

68

Tindak Lanjut Provinsi Sumut

69

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

PENCEGAHAN KORUPSI Kehutanan Ketidak pastian hukum dalam kawasan hutan, berdampak pada ketidak adilan pengelolaan hutan yang seluas 70% wilayah Indonesia. (Kajian Sistem Perencanaan Kehutanan, KPK, 2010)

Perum Perhutani menguasai kawasan hutan Jawa hingga seluas 2,4 juta hektar. Pendapatan dan laba per hektar hanya 146 ribu rupiah per hektar per tahun (Kajian Perhutani, KPK, 2014)

Hak Menguasai Negara Atas Hutan Perencanaan Kehutanan Inventarisasi Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan

Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan

Pengawasan dan Pengendalian Sistem Penarikan PNBP

Pemberian Izin dan Pengelolaan Hutan oleh BUMN

Penatagunaan Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Penguatan Partisipasi Masyarakat

Dari 22 regulasi berkaitan izin di sektor kehutanan, 18 diantaranya memberikan celah koruptif – baik suap, perlakuan memihak patron‐klien, maupun “state capture”. Dengan potensi suap mencapai 22 milyar rupiah per izin per tahun. (Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan, KPK, 2014)

Lemahnya pengendalian administrasi hasil hutan kayu dan sistem penarikan PNBP menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara di sektor kehutanan (Kajian Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Kehutanan) 71

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA 11 Maret 2013 TEMA 1.

Harmonisasi Regulasi

TEMA 2. Penyelarasan Prosedur Pengukuhan

PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

 “PERSOALAN KORUPSI, KETIDAKPASTIAN HUKUM, DAN KEADILAN HARUS DILIHAT DAN DISELESAIKAN SECARA UTUH MENYELURUH”

TEMA 3.

Resolusi Konflik

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI RENAKSI NKB PER KEMENTERIAN/LEMBAGA UKURAN KEBERHASILAN SAMPAI DENGAN B24 = 52% 40.9

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia

56.8

Badan Informasi Geospasial

53.6 55

Badan Pertanahan Nasional Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM Tutup (%)

38.5

31.3

Kementerian Pekerjaan Umum

34.6 66.7

Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

51.6 51.8

Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Kehutanan

0

10

20

30

40

50

• Rencana Aksi NKB perlu direvitalisasi. • Untuk lebih inklusif dan partisipatif melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat (civil society) • Perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah 2014-2019 dan perubahan strukturnya. 60

70

80

73

PERMASALAHAN PENGELOLAAN SEKTOR KEHUTANAN & PERKEBUNAN Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 16,18% dari 120 juta ha – data Kemhut 2013) Laju Deforestasi 0.84

Perizinan SDA rentan suap atau pemerasan, terhitung untuk satu izin HPH/HTI besar potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta hingga rupiah 22,6 milyar setiap tahun (KPK, 2013).

JUTA HEKTAR

PEMBERIAN IZIN

0.45

PNBP

PRODUKSI HASIL HUTAN WASDAL

Indikasi state capture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh Margono et.al

Kemenhut

Perkebunan, tidak ada kewajiban PNBP

Ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar. Hanya 3,18% yang dialokasikan untuk skala kecil. Nilai manfaat SDA tidak sampai ke masyarakat.

TATA USAHA

Pemanfaatan Hutan

3%

97%

Skala besar Skala kecil

Perpres 39 Tahun 2014, memberi ruang usaha perkebunan dikuasai asing sebesar 95%. 74

Kinerja Izin USAHA HUTAN ALAM

26

48 80

67

USAHA HUTAN TANAMAN

139

179

IUPHHK‐HA TDK AKTIF

IUPHHK‐HT TDK AKTIF IUPHHK‐HT AKTIF TDK BERSERTIFIKAT IUPHHK‐HT AKTIF BERSERTIFIKAT

IUPHHK‐HA AKTIF TDK BERSERTIFIKAT TREN HPH AKTIF

(Jumlah HPH Ak f)

250 200

212

34 juta ha open access

188 167

150

143 115

100 50 0 2008

2009

Sumber: APHI, 2013

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

75

Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi Analisis ini diperoleh dari: a/. hasil identifikasi peraturan yang terkait dan wawancara, b/. FGD dengan pelaku usaha tgl 26 Oktober 2013 yang difasilitasi UNDP PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN

‐5

‐4

‐3

PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI ‐2 ‐1 0 +1 +2

+3

+4

+5

PELAKSANAAN PERIZINAN Pencadangan kawasan hutan (SK 6273/2011)

Biaya unofficial sd 25jt untuk mendapat informasi/peta

Analisis makro‐mikro (PerDirjen BUK No 5/11)

Biaya negosiasi sd 200 jt agar dpt luasan yang dapat ditanam

Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup. Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012) Pengalihan Saham ( PP 6/07 jo PP 3/08)

1

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

1

2

2

Rp. 50 sd 100 ribu/ha

1

1

3

1

2

Rp. 2 sd 6 milyar

PERENCANAAN HUTAN Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11)

Revisi 50‐100 juta & Unofficial sd 200 jt

1

1

1

Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan (KPK. 2013)

76

Lanjutan ... PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN

PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI ‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

+1

+2

Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi

Biaya monitoring pra penyusunan RKT, bisa 140 hr kerja x 8 orang

Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13)

Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd 300 jt.

1

IHMB (P 33/2009 jo P 5/2011)

Jasa konsultan Rp. 50 ribu/ha dan Unofficial u/ pengesahan sd 1 M

2

1

+3

+4

+5

3

2

2

1

1 1

PRODUKSI HASIL HUTAN Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009) Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12)

Unofficial u/ alat & koord dng aparat lain sd 50 jt

5

1

Biaya unofficial sd 100 jt

1

1

1

1

2

Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009).

Biaya pelatihan 30‐40 jt/orang

Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)

Unofficial , kasus 15 juta

1

1

1

1 3

2

1

1

1

3

PENATA‐USAHAAN HASIL HUTAN Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR‐PSDH (P 8/2009)

Double tax dng beragam pungutan

2

2



77

Lanjutan ... PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)

TERKAIT KAWASAN HUTAN Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013) Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012)

‐5

‐4

‐3

PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI ‐2 ‐1 0 +1 +2

Konsultan ±500 jt, 50‐500 rb/pos (20‐30 pos), Monev 100‐150 x SPT ke pershn

1 1

1

Biaya tim teknis lapangan‐nego; tarif/luas‐jenis kayu Biaya unofficial tergantung luas, sd 15 M

2

Biaya unofficial untuk mendapat izin

1

+3

2

3

2

1

1

3 1

+4

+5

1

3 1 1

1

KEBIJAKAN LAIN Monitoring dan pengawasan rutin

Membayar biaya perjalanan dan akomodasi

Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)

Rp 20‐30 ribu /pasukan; Puluhan juta setoran rutin

1

4 1

3



78

Data Perkebunan Indonesia No.

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

RIAU JAWA BARAT JAMBI ACEH KALIMANTAN BARAT JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN SUMATERA UTARA SUMATERA SELATAN BENGKULU SULAWESI UTARA JAWA TENGAH LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO SUMATERA BARAT BANTEN SULAWESI TENGAH PAPUA SULAWESI BARAT PAPUA BARAT KALIMANTAN UTARA MALUKU SULAWESI TENGGARA TOTAL

Jumlah Perusahaan 310 193 136 123 103 100 90 89 84 74 54 53 43 38 34 32 24 24 17 17 10 8 8 8 7 7 3 1,689.00

LUAS (Ha) 1,558,553.35 210,775.59 685,676.40 327,152.60 590,345.70 188,325.51 607,454.66 842,882.36 650,082.87 293,422.70 47,742.08 153,146.24 10,031.96 88,777.39 263,128.04 151,398.63 99,622.72 8,341.50 63019.6 9,470.32 140,806.63 99,041.60 48,036.85 249855.3 99,260.69 52880.48 18700 7,557,932

TOTAL PRODUKSI (Ton) 4,335,419.21 309,755.81 1,095,658.80 755,965.83 861,048.30 202,591.28 1,467,208.56 491,103.21 394,066.09 830,784.28 157,737.75 189,728.77 12,218.13 52,703.66 891,968.24 510,717.48 103,732.36 28,294.81 12,299.74 108,980.37 93,070.80 152,467.65

No.

Komoditi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K. Sawit Karet Tebu Teh Kelapa Kakao Kopi Cengkeh Sagu Kapuk Kelapa Dalam Kina Jarak Jambu Mete Kenaf Astiri Serai Wangi Aneka Tanaman Albazia Jahe Abaca Tidak ada Keterangan

Luas 6,496,126 278,644.90 250,028.40 109,211.10 102,076.00 60,003.40 54,864.80 43,689.20 23,157.20 3,211.50 2,157.00 1,060.00 948.7 815.4 805 393.4 198 140 90 71.5 130,240.08

‐

13,057,521

% 85.95% 3.69% 3.31% 1.44% 1.35% 0.79% 0.73% 0.58% 0.31% 0.04% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.72%

Sumber : Kementerian Pertanian, 2015 TOTAL

7,557,932

79

IUP PERKEBUNAN NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI Jumlah NO. PROV Perusahaan Perkebunan 1 SULAWESI BARAT 8 2 SULAWESI UTARA 45 3 GORONTALO 24 TOTAL 77

NPWP Tidak NPWP Teridentifikasi 7 35 20 62

Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu, April 2015

1 10 4 15

NO.

PROV

1

SULAWESI BARAT

2

KABUPATEN MAMUJU

PERUSAHAAN

KOMODITI

PT. MANNAKARA UNGGUL LESTARI

KELAPA SAWIT

SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW

PT. MONGONDOW INDAH

KELAPA DALAM

3


PT. KARYA TURKO JAYA

KELAPA DALAM

4


PT. MELISYA SEJAHTERA

KELAPA DALAM

5


YAY. PEKERJA GMIM

KELAPA DALAM

6


KOP. PUSKUD SULUT

KELAPA DALAM

7


PT. ARFA PUTRA

KELAPA DALAM

8

SULAWESI UTARA BOLMONG SELATAN

PT. TOLOTOYON

KELAPA DALAM

9

SULAWESI UTARA BOLMONG TIMUR

PT. KOBANDIAN TAPAI BIKIN

KELAPA

10

SULAWESI UTARA KOTA BITUNG

PERKEBUNAN ASSA ANGGINERING

KELAPA

11

SULAWESI UTARA KOTA MANADO

PT. NOROKONDA

KELAPA

12

GORONTALO

GORONTALO

PT. MOTODUWO

KELAPA DALAM

13

GORONTALO

GORONTALO UTARA

PT. ABDULLAH AON/

KELAPA DALAM

14

GORONTALO

GORONTALO UTARA

PT. SURYA MUSTIKA SUMALATA

15

GORONTALO

POHUWATO

PT. BONGO TANGO

80 KELAPA DALAM

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN

PENCEGAHAN KORUPSI Perikanan, Kelautan dan Pelayaran Hak Menguasai Negara Dalam Penyelenggaraan Kelautan, Pesisir, dan Perikanan

Pembangunan wilayah laut

Batas wilayah laut Indonesia tidak pasti karena adanya perbedaan garis pangkal

Pembangunan kelautan

Pengelolaan dan pengembangan kelautan dan perikanan

Perlindungan lingkungan laut

Lemahnya pengendalian dalam tata laksana perizinan: (1) Terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dalam proses pengurusan SIUP/SIPI/SIKPI (2) Terdapat perusahaan Kapal Ikan Asing yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI, tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan

Pertahanan dan penegakan hukum

Belum tersedia informasi yang memadai terkait kondisi laut yang diperlukan untuk penyusunan tata ruang laut;

82

HASIL KAJIAN KELAUTAN – KPK 2014 * No.

Permasalahan

1

Permasalahan Terkait Batas Wilayah Laut Indonesia

5

2

Permasalahan Terkait Tata Ruang Wilayah Laut Indonesia

11

3

Permasalahan terkait Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

25

4

Permasalahan Kelembagaan

7

5

Permasalahan Regulasi

8 TOTAL

1

• Rekomendasi/Saran Perbaikan

2

• Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Kelautan Indonesia • Pelaporan Rencana Aksi • Monitoring dan Evaluasi

3

Jumlah Temuan

* Kajian KPK: Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, Desember 2014

56

83

8 Permasalahan Utama di Sektor Kelautan 1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas. 2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial. 3) Peraturan perundang‐undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain. 4) Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut. 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. 6) Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi 7) Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. 8) Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. 84

6 Sasaran Kegiatan 1. Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk database, perizinan, monitoring dan evaluasi. 2. Mendorong perbaikan tatakelola di sektor kelautan 3. Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. 4. Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang‐undangan yang terkait. 5. Meningkatkan kapasistas kelembagaan terutama kelembagaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumberdaya kelautan. 6. Menjamin perlindungan dan pemberian hak‐hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan seusai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan aturan perundang‐undangan lainnya. 85

Rendahnya Kontribusi PNBP Sektor Perikanan Laut dibandingkan Nilai Produksi Sektor Perikanan Laut (2008 sampai dengan 2013)

Tahun

Rincian Nilai Produksi Perikanan Laut PNBP SDA Perikanan % PNBP vs Nilai Produksi

2008

2009

2010

2011

2012

2013

46,598,552,733,000

49,527,135,768,000

59,580,474,171,000

64,452,537,439,000

72,016,210,109,000

77,334,050,000,000

77,404,162,800

92,039,435,895

91,785,569,110

183,802,161,080

215,766,602,000

229,350,562,720

0.17%

0.19%

0.15%

0.29%

0.30%

0.30%

Sumber : diolah dari data KKP, 2008-2013

Sebagai perbandingan, jika menggunakan formula perhitungan royalti batubara minimum sebesar 3% dari nilai penjualan, maka PNBP dari penangkapan ikan akan mencapai sebesar Rp 2,3 Triliun, yang nilainya masih jauh lebih besar dari realisasi PNBP perikanan laut yang sebesar Rp 229,3 Miliar di tahun 86 2013

86

Penerimaan Negara dari Sektor Perikanan 72,020.00

80,000.00

64,450.00

70,000.00

59,580.00

Dalam Milyar Rupiah

60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00

**

20,000.00 10,000.00

4,970.00 31.42

92.00

61.96

7,380.00

5,580.00 183.80

54.38

215.77

-

2010

Pajak

PNBP

2011

Hasil Perairan Umum

Kontribusi Penerimaan Pajak dari sektor Perikanan selama 5 tahun terakhir dari Total Penerimaan Pajak Nasional

2012

Hasil Perairan Laut

< 0,02%

Sumber: Dirjen Pajak, 2015 87

Daftar Status Perusahaan Kapal Ikan Eks Asing Berdasarkan Hasil Penelusuran Database Perusahaan Pada Kemkumham NO

NAMA PEMILIK

AKTE PERUSAHAAN Pertama Terakhir Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 23 September 2006 yang dibuat dan Desember 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Bonar disampaikan oleh Notaris RM. Sihombing, SH Soediarto Soenarto, SH

10

ARAFURA MINA MULYA MARITIM, PT

16 21 22 49 54 77 78 88

ASROBEN, PT. BALI OCEAN ANUGRAH LINGER INDONESIA, PT BALI PACIFIC NUSANTARA, PT. EMPAT BINTANG KAWANUA, PT FISCHO MARINDO UTAMA, PT INDUSTRI PERIKANAN TERPADU CHIU SHIH. PT ING ING JASA MORINDO MANDIRI, PT.

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 29 Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris RIA ADJI HENDARTO, SH dan Salinan Akta Nomor : 83, Tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, SH

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Justitia Ferryanto, SH

90 124 164 181 182

JAYA KOTA, CV. OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. SUDITA PRIMA, PT. WAILAN PRATAMA, CV. WAILAN PRATAMA, PT

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan

Salinan Akta Nomor : 201, Tanggal 17 Salinan Akta Nomor : 8, Tanggal 2 Juli April 2008 dan Salinan Akta Nomor : 2013 yang dibuat dan disampaikan 323, Tanggal 30 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Mintje Waani, SH dan disampaikan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi.

JENIS KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN‐BADAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DARAT EKSPEDI SI DAN PERGUDANGAN.

• Sejumlah perusahaan tercatat bergerak dibidang non-perikanan seperti pertanian, agrobisnis, pengangkutan darat, pertambangan batubara, percetakan, dan sebagainya. • Terdapat perusahaan yang tidak tercatat dalam database perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

JASA EKSPEDI SI , PENGEPAKAN DAN PERGUDANGAN (BUKAN VEEM) JASA KEBERSI HAN JASA PERI KLANAN DAN REKLAME SERTA PROMOSI DAN PEMASARAN JASA TELEKOMUNI KASI UMUM JASABOGA KONSULTAN BI DANG LAPANGAN MI NYAK, GAS DAN PANAS BUMI KONSULTASI

PERTANI AN AGROI NDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERCETAKAN DESAI N DAN CETAK GRAFI S PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN‐BA

Sumber : Diolah dari Data KKP dan Database Perusahaan pada KemenkumHAM, 2014

88

Daftar status perusahaan yang mengoperasikan Kapal Ikan eks Asing berdasarkan hasil penelusuran database NPWP pada DJP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

NAMA PEMILIK ARIFIN WIJAYA BUYUNG KUSNADI ERVINA TANGKULUNG GUNAWAN HALIM Als TIUA TJEN I GUSTI ARYA DAMARYANTA I GUSTI NGURAH KETUT EKA PUTRA I KOMANG REDANA IWAN WANAPUTRA JUMI ERMIYATI KADIRAN KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT KASAN KRISTALIN DWILESTARI .PT KUB. MINA TUNA SEGAR KUNCORO HANDAYA LO AI SIEN LOE TIONG PENG MASLIM MEITTY SULAMANDA MINA MINATAMA MUTIARA , PT MUHDI NOMEN NURWAHID NYOMAN SARYA, BSC OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT.

KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

No. NAMA PEMILIK 28 PHANG CIAT LIE 29 PUSAKA BENJINA ARMADA , PT 30 PUSAKA BENJINA RESOURCES, PT 31 PUTU ARTA 32 RAMLI 33 RANI 34 RICHI RICHADO 35 RICO DIAN JAYATAMA, PT 36 RIYANTO 37 RUSLI 38 RUSTAM 39 SALIKIN,SE 40 SIANTI MALA 41 SINARINDO TIRTA SEJAHTERA , PT. 42 SUCANDRA 43 SUDIANTO 44 SURYANTO 45 TAIB 46 TANG TUA TIE 47 TJIN LEI 48 TRI KUSUMA GRAHA, PT. 49 WAHID / AL TJINTIK 50 WARSONO 51 WENY YUHADI 52 WILLIAM SUTIOSO 53 YUNGIN PRIMA SENTOSA, PT

53 perusahaan/pemilik kapal (28,3%) tidak memiliki/tidak teridentifikasi NPWPnya dari 187 perusahaan/pemilik kapal eks asing yang di telusuri

KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014 89

Daftar Status Perusahaan yang Mengoperasikan Kapal Ikan > 30 Gt Berdasarkan Hasil Penelusuran Database NPWP Perusahaan Pada Ditjen Pajak, Kemenkeu No.

NAMA PEMILIK

ALAMAT PEMILIK J. KAV POLRI BLOK A 8/199 A RT/RW.006/009, KEL JELAMBAR, KEC GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT JL. KPT. Pa ti mura Gg.XI I RT. 008 RW. 008, Ke l . Ma ngunha rjo, Ke c. Ma ya nga n, Probol i nggo ‐ Ja wa Ti mur Pl t. Muti a ra I I No. 23 RT/RW. 03/I X, Ke l . Ke mboja , Ke c.Tpi .Ba ra t,Kota Ta njung Pi na ng Bl ok Ma dra s a h RT. 02 RW. 10, De s a Pa be a n Udi k, Ke c. I ndra ma yu, Ka b. I ndra ma yu, Ja wa Ba ra t. Jl . M.H. Sa mos i r No. 29, Si bol ga s e l a ta n, Si bol ga

1

A GUAT

2

A MOI

3

A TIO

4

ABDOLI, H.

5

ABDUL SAMIT TAMPUBOLON

6

ACHMAD MOKOA GOW

7

ADI

Jl . Poncowa ti / KPR BNI RT.03 RW.VI I , Ke l ura ha n Kl a wuyuk, Di s tri k Sorong Uta ra JL. KH. Ma ns yur Probol i nggo

8

AGUS

Jl . Te ga l Wa ngi , Gg. Me l a ti I nda h No. 1, Se s e ta n, De npa s a r Ba l i

9

AGUS GUIDIANTO

RSB BLOK CEMPAKA LT.I V/5 RT.014/ RW. 006 Ke c. Pe nja ri nga n Kota Ja ka rta Uta ra Ta ma n Wa hi di n, Ka v.35, Rt/Rw.005/001, De s a Suka pura , Ke c.Ke ja ks a a n, Kota Ci re bon. Ka mpung Ba ru Ka ri mun RT. 03/RW. 11 Ta njung Ba l a i Ka ri mun

10

AGUS SUSANTO

11

AI TJU

12

ALADIN

13

ALAN

14

ALIMIN, SE,H

15

AMAN INDAYANG

KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

1444 perusahaan/pemilik kapal (70,9%) yang tidak memiliki/tidak NPWP Tidak Teridentifikasi teridentifikasi NPWPnya dari 2036 NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi perusahaan/pemilik kapal yang di NPWP Tidak Teridentifikasi telusuri NPWP Tidak Teridentifikasi

NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

Jl . Te l uk Gong Je l a mba r RT. 012 RW.006 Ke l . Pe ja ga l a n Ke c. Pe nja ri nga n ‐ Ja ka rta Uta ra JL. A. Ya ni RT.05 RW 06 Ke l . Me ra l Kota , Ke c. Me ra l , Ka b. Ka ri mun, Ke pul a ua n Ri a u JL. Ra ya Sa pu Ga rut No.393.A

NPWP Tidak Teridentifikasi


16

AMAN SAHLAN

Jl . Me s ji d No 32, Ke l . Pa s a r Ba ru, Ke c. Si bol ga Kota . Kota Si bol ga Provi ns i Suma te ra Uta ra Jl . Te l uk Uma r No. 170 A, Li ngkunga n I V

17

AMIR

Jl . Ce ni nga n Sa ri I V Gg. Ma wa r 10, De npa s a r, Ba l i

18

AMIRULLAH

19

ANDI

Jl Sul ta n Ma chmud RT 01/RW XI I Tg Pi na ng Ti mur Ke pul a ua n Ri a u APT. MTR Ba ha ri Towe r B. 11.05, RT 05/RW 008, Ja ka rta Uta ra

20

ANDI

Je l a mba r Al a di n Jl .K No.62 RT.007/RW006 Pe ja ga l a n,Ke c.Pe nja ri nga n Kodya .Ja ka rta Uta ra

NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014


90

Data Umum Perpajakan Pemilik Kapal (Per Jan. 2015) Jumlah Izin 2036

Pemilik Kapal 1.836 (100%)

Ber-NPWP 1.204 (66%)

NPWP Belum Teridentifikasi 632 (34%)

*Sumber: Ditjen Pajak 2015, Berdasarkan data Pemilik Kapal > 30 GT Per Januari 2015 91

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PROVINSI NAD SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA SULUT SULBAR SULTENG SULTRA SULSEL GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA

KONDISI DOKUMEN RZWP‐3‐K S/D 2015 Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Belum menyusun Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2013 Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2014 Sudah perda tahun 2011 Sudah perda tahun 2012 Masih proses perbaikan dokumen final Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2012 Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final

Keterangan Direncanakan perda 2017 Direncanakan perda 2016 Akan disusun pada tahun 2016 Direncanakan perda 2017

Direncanakan perda 2015 Perlu ditinjau kembali Direncanakan perda 2017 Perlu ditinjau kembali Perlu ditinjau kembali Perlu ditinjau kembali

Daftar Status Rzwp‐3‐k Provinsi Di Indonesia Hingga Tahun 2015

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, April 2015 Perlu ditinjau kembali

92

LAPORAN VERIFIKASI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN, SUMUT (2011-2012) NO 1 2 3

Uraian < 30 GT = 72 Kapal Presentase (%) > 30 GT = 154 Kapal Presentase (%) Jumlah = 226 Kapal Jumlah Presentase (%)

Panjang 7 9.72 28 17.88 35 15.28

SESUAI Lebar Dalam 27 7 37.50 9.72 98 50 63.64 32.47 125 57 55.31 25.22

Kapal Izin Daerah <30GT Yang Seharusnya Izin Pusat No Uraian 1 Izin Daerah

Kapal (Unit) 3

Prosentase(%) 4,17

2 Izin Pusat

69

95,83

Jumlah

72

100,00

Sumber : PSDKP Belawan, 2015

GT 0 11 7.14 11 4.87

Panjang 65 90.28 126 82.12 191 84.72

TIDAK SESUAI Lebar Dalam GT 45 65 72 62.50 90.28 100.00 56 104 143 36.36 67.53 92.86 101 169 215 44.69 74.78 95.13

Hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, antara lain: a. Ukuran panjang, lebar dan dalam kapal b. Jenis, nomor dan kekuatan mesin c. Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya/ melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama. 93

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

17.58 4.94 1.38 SUMBER BERJAYA 16.95 5.48 1.54 SUKSES 16.40 5.82 1.52 MUSTIKA MAJU 17.78 5.45 1.42 WIDURI 68 20.16 4.76 1.55 USAHA JAYA 21.09 5.53 1.40 MBF‐26 18.06 5.02 1.40 MBF‐328 21.07 5.53 1.40 MBF 9888 15.08 5.05 1.75 Cinta Bahagia 21.70 5.80 1.32 ALAM BAHARI 18.38 5.50 1.44 ASIA BARU 18.95 5.80 1.45 CINTA BAHAGIA 21.70 5.80 1.32 MBF‐9788 21.04 5.51 1.40 NUSANTARA MAS 19.42 5.35 1.36 MBF 9288 19.52 5.12 1.46 HASIL VERIFIKASI REZEKI LAUT 17.42 5.10 1.27 SUBUR BARU 5.62 GT 1.42 Panjang Lebar 18.36 Dalam SRI MAKMUR 19.28 5.00 1.30 25.52 7.38 17.18 4.195.50 197 MUSTIKA BARU 1.70 MBF‐5 19.18 5.42 1.42 Lestari Indah 17.92 5.56 1.44 YAKIN 88 20.10 4.70 1.60 Alam Kencana 18.32 5.45 1.44 KARYA LAUT 15.84 5.40 1.86 NAGA MAS 21.09 5.53 1.40 SUBUR BARU 18.36 5.60 1.42 SUMBER MAS 19.12 4.76 1.32 Sumber Mandiri 18.46 5.50 1.46 SUPER II 19.06 5.57 1.49 MAKMUR INDAH 18.09 5.02 1.64 SUMBER MANDIRI 18.46 5.50 1.46 REZEKI LAUT 20.83 5.61 1.40 UNITED I 21.04 5.61 1.40 UNITED BARU 19.84 5.98 1.32 ALAM KENCANA 18.32 5.45 1.44 LESTARI INDAH I 17.92 5.56 1.44 USAHA BARU 31.39 5.53 1.40 ANUGERAH BAHARI 20.09 5.10 1.63 20.44 5.39 1.40 SUMBER SAMUDERA 30 NUSANTARA PRAWN 20.09 5.13 1.60 LAUTAN MAS III 18.26 5.48 1.40 19.94 4.82 1.52 83 MBF 18

41 SESUAI DOKUMEN HASIL VERIFIKASI SELISIH NAMA KAPAL 42 (KM) Panjang Lebar Dalam GT Panjang Lebar Dalam GT GT 43 SUMBER NUSANTARA 3 15.98 4.34 1.38 20 15.10 4.05 1.94 30 ‐10 44 SERBA MAKMUR 16.15 4.64 1.34 20 16.41 4.68 2.16 41 ‐21 45 SERBA MAKMUR 20 16.37 4.82 2.28 45 ‐25 16.15 4.64 1.34 46 MILLENIUM III 16.95 4.42 1.36 22 14.97 4.06 2.20 33 ‐11 47 FARMA SAMUDERA 8 19.80 4.75 1.35 22 11.78 6.50 2.42 46 ‐24 48 Sabena 14.45 4.60 1.48 23 21.28 6.20 2.77 91 ‐68 49 MAHKOTA 17.56 4.64 1.34 24 12.03 4.34 2.02 26 ‐2 50 REZEKI MAKMUR 24 19.09 5.80 2.58 71 ‐47 15.10 4.25 2.00 51 Camar 29 19.47 4.38 1.32 25 16.65 4.22 1.60 28 ‐3 52 CAMAR 29 19.47 4.38 1.32 25 16.79 4.70 1.93 38 ‐13 53 SUMBER REZEKI 17.85 4.90 1.34 25 17.02 5.48 2.08 49 ‐24 54 KIRANA MANDIRI 15.02 5.04 1.56 26 15.73 5.45 2.35 50 ‐24 55 Bahari Indah 15.10 4.60 2.00 26 17.47 5.00 2.56 56 ‐30 56 Bintang Samudera 17.64 5.46 1.58 26 19.75 5.77 2.25 64 ‐38 SESUAI DOKUMEN NAMA KAPAL 57 BAHARI INDAH 15.10 NO 4.60 2.00 26 17.77 5.50 2.76 67 ‐41 Dalam GT 58 BINTANG SAMUDERA 17.64 5.48 1.58 (KM) 26 19.88 Panjang 6.27 Lebar 2.17 68 ‐42 59 NEW USAHA 18.80 5.07 1.55 28 16.09 5.17 1.85 38 ‐10 1 WIDURI 68 20.16 4.76 1.55 29 60 NUSANTARA MAS l 19.45 5.35 1.36 28 17 4.21 2.27 41 ‐13 61 ULANDARI 18.84 4.62 1.54 28 16.66 4.66 2.17 42 ‐14 62 MUJUR JAYA I 20.44 5.36 1.40 28 18.74 5.72 2.39 64 ‐36 63 BINTANG BARU 18.65 5.00 1.11 28 19.56 5.68 2.50 69 ‐41 64 20.87 4.85 1.32 28 19.08 5.16 2.84 70 ‐42 BEROMBANG PERKASA 15 65 MBF 188 28 17.67 6.05 2.76 74 ‐46 18.96 4.92 1.44 66 YAKIN 18.95 4.80 1.36 28 20.14 6.30 2.57 82 ‐54 67 Super Jaya I 17.65 5.12 1.42 28 22.70 7.00 2.50 99 ‐71 68 FAMILI 18.12 5.40 1.42 28 19.91 6.12 3.43 104 ‐76 69 SELAMAT JADI 22.38 5.32 1.45 28 23.90 7.45 2.72 121 ‐93 70 SAMUDERA INDAH 20.86 5.36 1.50 29 21.29 4.50 1.82 44 ‐15 71 MAJU JAYA 19.00 5.60 1.50 29 18.44 6.00 1.78 49 ‐20 72 WIDURI I 18.81 4.42 1.50 29 16.80 5.39 2.32 53 ‐24 73 MBF 2 18.20 4.56 1.44 29 18.10 5.48 2.18 54 ‐25 74 SUMBER BARU 21.10 4.24 1.59 29 18.87 6.40 1.92 58 ‐29 75 CAMAR 15 19.89 4.80 1.38 29 16.06 6.15 2.56 63 ‐34 76 Sentosa 17.12 5.40 1.68 29 20.14 5.84 2.35 69 ‐40 77 PALEMBANG 18.64 5.36 1.44 29 19.57 6.05 2.35 70 ‐41 78 SUMBER SAMUDRA 8 20.81 5.36 1.40 29 20.18 5.87 2.59 77 ‐48 79 Selamat Jadi V 16.64 5.40 1.62 29 21.10 6.22 2.50 82 ‐53 80 Sumber Sempurna 20.01 5.40 1.45 29 20.84 6.05 2.65 84 ‐55 81 Sumber Berjaya 16.95 5.48 1.54 29 21.72 6.00 2.60 85 ‐56 82 Sumber Berjaya 16.95 5.48 1.54 29 21.42 5.95 2.73 87 ‐58

SUMBER NUSANTARA 5

29 19.26 29 21.20 29 20.75 29 22.00 29 25.52 30 17.64 30 18.99 30 18.83 30 20.08 30 20.18 30 22.61 30 20.13 30 21.28 30 23.25 30 18.46 30 19.77 SELISIH 30 20.71 30GT21.73 30 20.45 ‐16820.00 30 30 20.45 30 20.03 30 18.95 30 22.47 30 21.90 30 20.14 30 20.70 30 20.64 30 20.97 30 18.95 30 21.45 30 22.47 30 20.72 30 21.50 30 21.75 30 22.63 30 20.28 30 22.37 30 21.95 30 24.37 30 23.16 30 24.36 30 24.04

5.92 6.00 5.89 7.50 7.38 5.78 5.37 4.92 6.33 5.86 6.25 6.10 6.00 5.56 5.78 6.56 6.34 5.82 5.76 6.00 6.04 6.30 6.33 6.30 6.48 6.00 6.43 6.40 6.17 6.00 6.00 6.46 6.05 6.40 6.45 6.30 6.84 7.00 6.65 6.87 7.23 7.52 7.10

3.10 2.83 3.54 3.25 4.19 1.76 2.05 2.60 2.05 2.35 2.03 2.39 2.38 2.40 2.96 2.47 2.47 2.59 2.83 2.81 2.80 2.75 2.90 2.50 2.52 2.98 2.72 2.84 2.92 3.35 3.04 2.70 3.21 3.01 2.97 3.03 3.23 2.91 3.19 3.03 3.20 3.12 3.62

88 90 108 134 197 45 52 60 65 69 72 73 76 78 79 80 81 82 83 84 86 87 87 88 89 90 91 94 94 95 98 98 101 104 104 108 112 114 116 127 134 143 154

‐59 ‐61 ‐79 ‐105 ‐168 ‐15 ‐22 ‐30 ‐35 ‐39 ‐42 ‐43 ‐46 ‐48 ‐49 ‐50 ‐51 ‐52 ‐53 ‐54 ‐56 ‐57 ‐57 ‐58 ‐59 ‐60 ‐61 ‐64 ‐64 ‐65 ‐68 ‐68 ‐71 ‐74 ‐74 ‐78 ‐82 ‐84 ‐86 ‐97 ‐104 ‐113 94 ‐124

Hasil pengukuran kapal perikanan di Juwana UKURAN KAPAL NO

NAMA KAPAL

TANDA SELAR P

SESUAI DOKUMEN L D LOA

GT

P

HASIL CEK FISIK L D LOA

GT

SELISIH GT

1

SAMUDRA iNDAH‐I

GT.30 NO. 1112/Gc

15.50

5.25

1.60

17.80

30

19.90

6.80

2.30

22.36

64

34

2

MARGO JOYO‐I

GT.30 NO. 577/Lc

17.55

5.65

1.55

19.00

30

18.90

7.53

2.50

23.90

79

49

3

MARGO AGUNG

GT.30 NO.575/Lc

17.35

7.45

2.50

‐

30

19.00

7.45

2.50

23.75

80

50

4

WAHYU BARU TIGA

GT.29 NO.867/Gc

14.30

5.30

1.70

18.20

29

19.45

7.45

1.70

24.68

50

21

5

TAMBAH REJEKI‐I

GT.29 NO.415/Gc

16.60

6.07

1.43

‐

29

19.10

7.13

1.60

23.20

50

21

6

SOYO BERKAH

GT.28 NO.192/Gc

13.00

5.60

1.30

‐

28

13.00

5.60

1.30

19.40

28

‐

7

TAMBAH REJEKI MAKMUR

GT.29 NO.843/Gc

15.20

5.35

1.70

‐

29

19.20

7.15

2.00

22.65

64

35

8

KRIDA BAROKAH

GT.28 NO.1390/Fp

13.82

5.75

1.54

‐

28

22.10

7.35

2.80

26.45

100

72

9

HARAPAN SEJATI‐I

GT.30 NO.157/Np

18.25

6.05

1.34

19.00

30

20.50

8.35

3.00

25.30

112

82

95

Hasil pengukuran kapal perikanan di Juwana, Rembang

96

Klarifikasi GT dari Dinas KKP Provinsi Sumatera Utara

97

Klarifikasi GT ‐ Dinas KKP Provinsi Sumatera Utara 1. Pelabuhan Pangkalan Susu

4. Pelabuhan Tanjung sarang elang

2. Pelabuhan Bagan Siapiapi

3. Pelabuhan Sibolga

98

Klarifikasi GT ‐ Dinas KKP Provinsi Sumatera Utara 5. Pelabuhan Tanjung Balai Asahan

99

“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

PRINSIP LAYANAN PUBLIK DAN PENGENDALIAN MELALUI SISTEM PERIZINAN

SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA DAN PRAKTIKNYA

3 Aspek Penyelenggaraan Perizinan 1. Aspek Pengendalian •

Pemenuhan kewajiban yang diatur oleh undang-undang /aturan sektoral. Pelaksanaan kegiatan perizinan sebagaimana tujuan diberikannya izin. Azas dalam hukum administrasi negara. Layanan publik yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Azas-azas umum pemerintahan yang baik.

•

• • •

3. Aspek Penerimaan Negara AUDIT

INSTANSI PENERIMAAN NEGARA

INSTANSI PERIZINAN

2. Aspek Layanan Publik • • •

Standar layanan publik. Good governance. Keterbukaan informasi publik.

• Penerimaan negara dari penerbitan izin atau layanan lainnya (retribusi). • Penerimaan negara berkaitan dengan layanan atau aset negara yang dikelola (royalty atau PNBP). • Penerimaan negara dari pajak.

PELAKU USAHA

Aspek-aspek dalam perizinan, baik itu pengendalian, layanan publik, dan penerimaan negara saling berkaitan. Selama ini penegakan hukum atas masing-masing aspek dilakukan secara terpisah. 102

PEMBENAHAN SISTEM PERIZINAN

Pengembangan Sistem Perizinan Terpadu E-Payment, rekonsiliasi penerimaan negara tersistem

BPJS LAINNY A

BPN

DUKCA PIL

BPLH

Koneksitas Dengan BPPT E-Punishment, penguatan kepatuhan terhadap kewajiban lintas sektor

BPPT DISTAR CIP

POS

E-Delivery, layanan terpadu sehingga tanpa kontak fisik

BANK DIRJEN PAJAK

DISYA NJAK

103


Pengembangan Modul Penerimaan Daerah Mampu mengakomodir kepentingan dari pihak-pihak terkait

Badan Perizinan Disyanjak & Bank Persepsi

Pencabutan izin pada wajib pajak yang tidak bayar pajak

Perubahan dan pemutakhiran regulasi

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan

Stabilitas dan kepastian dalam kemitraan/ kerjasama

Badan Perencanaan Pelaporan data-data keuangan daerah untuk perencanaan

Sekretariat Daerah

Host-to-host Sistem Pajak Daerah Online

Inspektorat/BPK Pengawasan dan penyidikan terdahap keuangan daerah

Pelaporan data-data keuangan daerah untuk pengambilan keputusan

SKPD/UPT Integrasi dengan sistem manajemen informasi lainnya, dsb...

Masyarakat Keterbukaan informasi publik dalam rangka transparansi pembayaran pajak

104


Contoh Permasalahan Dalam Sistem Penerimaan Daerah – BPHTB Instansi Disyanjak BPN Kota

Kuantitas 47,808 68,955

Nilai 1,233,375,474,000 1,031,815,961,993

Dalam 3 tahun terakhir ditemukan potensi setidaknya selisih transaksi sejumlah 21.147. Jika nilai rata-rata per transaksi sekitar 25 juta rupiah, totalnya 545 milyar rupiah.

Sistem tidak host-to-host antara instansi, sehingga perizinan tidak dapat dijadikan instrumen pengendalian. INSTANSI PENERIMAAN NEGARA

INSTANSI PERIZINAN

PELAKU USAHA

105

PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Recommend Documents