PENCEGAHAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Modul ke:
13
1. Konsep Pemberantasan Korupsi 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Hukum Pidana 3. Berbagai Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Manajemen-S1
Yusman, SE., MM.
1.Konsep Pemberantasan Korupsi Konsep dasar pemberantasan korupsi sederhana, yaitu: menerapkan carrot and stick. Carrot adalah pendapatan bersih (net take home pay) untuk pegawai negeri, baik sipil maupun TNI dan POLRI yang jelas mencukupi untuk hidup dengan standar yang sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, tanggung jawab, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya. Kalau perlu pendapatan ini dibuat demikian tingginya, sehingga tidak saja cukup untuk hidup layak, tetapi cukup untuk hidup dengan gaya yang “gagah”.
Stick atau arti harafiahnya pentung adalah: hukuman yang dikenakan kalau kesemuanya ini sudah dipenuhi dan masih berani korupsi.
Mengingat akan tingkat atau magnitude korupsi sudah sedemikan dalam dan menyebar sedemikan luasnya, hukumannya tidak bisa tanggungtanggung, harus seberat-beratnya.
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Hukum Pidana
Secara garis besar upaya penggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu : 1. Jalur penal (menggunakan hukum pidana) dan 2. Jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dan sarana-sarana non-penal).
Secara kasar menurut Arief upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan).
Sasaran utama upaya penanggulangan kejahatan memalui jalur non-penal adalah : menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (dalam hal ini korupsi). Faktor-faktor kondusif berpusat pada masalah atau kondisi politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan (korupsi). Dengan demikian upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya p[olitik kriminal.
Upaya penal dilakukan dengan : memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan bagi pelaku korupsi.
Sarana penal memiliki “keterbatasan” dan mengandung beberapa “kelemahan” {sisi negatif) sehingga fungsinya seharausnya hanya digunakan secara “subsidair”.
Mengutip pernyataan pakar ilmu hukum pidana dari Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita, berdasarkan Konvensi kejahatan Transnasional Terorganisasi pada Tahun 2000, korupsi merupakan : kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial (transnasional).
Berdasarkan itu, korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
3. Berbagai Srategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi United Nations mengembangkan berbagai upaya atau strategi untuk memberantas korupsi yang dinamakan the Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations-Coruption Toolkits (UNODC, 2004): 1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi 2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik 3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen hukum yang Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Pemantauan dan Evaluasi 6. Kerjasama Internasional
Pembentukan Lembaga Anti Korupsi : 1. Membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Di Hongkong bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC), di Malaysia the AntiCorrupton Agency (ACA), dan di Indonesia KPK. 2. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Di tingkat departemen kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Ada kesan lembaga ini sama sekali tidak punya “gigi” ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. 4. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah satu cara mencegah korupsi.
5. Hal lain yang krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah daerah. 6. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pudat (DPR) maupun di daerah (DPRD).
Pencegahan Korupsi di Sektor Publik : 1. Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. 2. Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah maupun militer sebaiknya melalui lelang atau penawaran secara terbuka.
3. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota TNI-Polri baru. Korupsi, kolusi, dan Nepotisme sering terjadi dalam proses rekrutmen tersebut. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan dikembangkan.
4. Sistem nilai kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (process oriented) dan hasil kerja akhir (result oreinted) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerjanya, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif.
Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat : 1. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. 2. Isu mengenai public awareness atau kesadaran dan kepedulian publik terhadap bahaya korupsi. Salah satu cara meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi.
3. Salah satu cara memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan saran untuk melaporkan kasus korupsi. Misalnya melalui telepon, surat, faksimili (fax), atau internet. 4. Di beberapa negara pasal mengenai”fitnah” dan “pencemaran nama baik” tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi, dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi lebih besar daripada kepentingan individu.
5. Pers yang bebas adalah alah satu pilar demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal maupun internasional juga memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Contoh LSM lokal adalah ICW (Indonesia Coruption Watch).
7. Cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan perangkat electronic surveillance. Alat ini digunakan untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang di tempattempat tertentu. Misalnya audio-microphone atau kamera video (CCTV) atau data interception di tempat-tempat dimana banyak digunakan telepon genggam atau email.
8. Melakukan tekanan sosial dengan menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.
Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen hukum yang Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi : Perlu peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi yaitu UndangUndang Tindak Pidana Money laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UndangUndang perlindungan Saksi dan korban.
Untuk memberdayakan pers, perlu UU yang mengatur pers yang bebas.
Perlu mekanisme untuk mengatur masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan electronoc surveillance agar tidak melanggar privacy seseorang.
Hak warganegara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya juga perlu diatur. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen kode etik yang ditujukan kepada semua pejabat publik, baik pejabat eksukutif, legislatif, maupun code of conduct bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan peradilan).
Pemantauan dan Evaluasi :
Perlu pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi agar diketahui capaian yang telah dilakukan. Melalui pemantauan dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan gagal.
Kerjasama Internasional :
Upaya lain yang dapat dilakukan alam memberantas korupsi adalah : melakukan kerjasama internasional baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh di tingkat internasional, Transparency International (TI) membuat program National integrity System. OECD membuat program the Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity.
DAFTAR PUSTAKA 1. Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. Jakarta 2. Fijnaut, Cyrille dan Leo Huberts. 2002. Corruption, Integrity, and Law Enforcement. Kluwer Law International. The Hague. 3. miraniazalina. blogspot.com/2012/06/tulisan-20-aspekhukum-dalam-ekonomi-html 4. Muna, M. Riefqi. 2002. Korupsi di Tubuh Tentara Nasional Indonesia, dalam Hamid Basyaib et al (ed) 2002. Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2 tentang Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri. Aksara Foundation. Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA 5. Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat jenderal Pendidikan tinggi Bagian Hukum Kepegawaian. Jakarta 6. Haarhuis, Carolien Klien, 2005. Promoting AntiCorruption of World Bank Anti Corruption Program in Seven African Contries (1999-2001). Wageningen:Ponsen and Looijen b.v.
Terima Kasih Yusman, SE., MM.
