KICK-OFF-MEETING GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SDA INDONESIA KOORDINASI & SUPERVISI ATAS PENGELOLAAN SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI 24 PROVINSI
17 FEBRUARI 2015 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
AGENDA 1. LATAR BELAKANG KEGIATAN
2. PERMASALAHAN 3. PENJELASAN KORSUP KEHUTAN & PERKEBUNAN 4. DISKUSI & TANYA JAWAB 5. PENANDATANGAN KOMITMEN
LATAR BELAKANG Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 16,18% dari 120 juta ha – data Kemhut 2013)
Laju Deforestasi
Perizinan SDA rentan suap atau pemerasan, terhitung untuk satu izin HPH/HTI besar potensi transaksi koruptif berkisar antara 22,6 milyar hingga 688 juta rupiah setiap tahun (KPK, 2013).
Ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar. Hanya 3,18% yang dialokasikan untuk skala kecil. Nilai manfaat SDA tidak sampai ke masyarakat.
JUTA HEKTAR
0.84
0.45
PEMBERIAN IZIN
PRODUKSI HSIL HUTAN
PNBP
WASDAL
TATA USAHA
Pemanfaatan Hutan
3%
Indikasi state capture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh
Margono et.al
Kemenhut
97%
Skala besar Skala kecil
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi TUGAS KPK (ps.6)
Koodinasi (ps.7)
Supervisi (ps.8)
Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (ps.11)
Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi
Pencegahan (ps.13)
Monitor (ps.14)
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK 4
Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi: 1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan) 2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur 5
PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK Kelautan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)
Minerba
Kehutanan & Perkebunan
Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)
Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)
Kajian Sisitem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)
Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)
Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2105) – lokus 9 Kota
Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6 Kota
Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota
6
Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba di 12 Provinsi, KPK - Kementerian ESDM, Status Desember 2014 Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T Kenaikan PNBP Batubara sebesar ± Rp 10 T
810 IUP dicabut/dikembalikan/be rakhir di 12 Provinsi
Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T
Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah
Sumber : Ditjen Minerba, 2015 7
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA 11 MARET 2013 TEMA 1.
Harmonisasi Regulasi
“PERSOALAN KORUPSI, KETIDAKPASTIAN HUKUM, DAN KEADILAN HARUS DILIHAT DAN DISELESAIKAN SECARA UTUH MENYELURUH”
PERCEPATAN PENGUKUHAN TEMA 2.
Penyelarasan Prosedur Pengukuhan
KAWASAN HUTAN
TEMA 3.
Resolusi
Konflik
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI RENAKSI NKB PER KEMENTERIAN/LEMBAGA UKURAN KEBERHASILAN SAMPAI DENGAN B24 = 52% •
40.9
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia
56.8
Badan Informasi Geospasial
53.6 55
Badan Pertanahan Nasional Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM Tutup (%)
38.5
31.3
Kementerian Pekerjaan Umum
34.6 66.7
Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.6 51.8
Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Kehutanan
0
10
•
20
30
40
50
60
Rencana Aksi NKB perlu direvitalisasi. Untuk lebih inklusif dan partisipatif melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat (civil society) Perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah 2014-2019 dan perubahan strukturnya. 70
80
9
NKB DAN KORSUP KEHUTANAN & PERKEBUNAN “membangun komitmen kementerian dan lembaga lintas sektor”
“tidak bisa dilakukan oleh hanya satu kementerian”
2010
2011
2012
2014
2013
2015
2016 TARGET NKB
31 JUL 2013
JAN 2010
DES 2012
KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
SEMILOKA PERCEPATAN PENGUKUHAN
PENYEPAKATAN NOV 2014 INDIKATOR REFLEKSI KINERJA 11 MAR 2013 SETAHUN PENANDATANGANAN NKB NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (NKB)
KORSUP KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
10
Lima Permasalahan mendasar dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan: 1) Ketidakpastian hukum kawasan hutan: ketidakadilan pengelolaan hutan seluas 70% wilayah daratan Indonesia. Putusan MK 45/2011 mengamanatkan kepastian hukum kawasan hutan melalui penetapan.
2) Lemahnya regulasi dalam perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan: Potensi suap mencapai 22 milyar rupiah per izin per tahun. (Kajian Kerentanan Korupsi di Sistsm Perizinan Sektor Kehutanan, KPK, 2014).; Perpres 39 Tahun 2014, memberi ruang usaha perkebunan dikuasai asing sebesar 95%.
3) Belum optimalnya perluasan wilayah kelola masyarakat: dari total 41,69 juta ha lahan hutan yang dikelola, hanya 1 persen yang diberikan kepada skala kecil dan masyarakat adat.
4) Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan: hilangnya penerimaan negara dari SDA. Kerugian negara hingga 35 triliun dari pembalakan liar, hasil kajian KPK 2010 menemukan bahwa kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan terjadi potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp 15,9 trilyun per tahun. Ditemukan setidaknya 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai.
5) Masih banyaknya konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani: Ketidakjelasan status hukum kawasan hutan mengakibatkan tumpang tindih perizinan, dan konflik agraria yang belum terselesaikan. Hasil kegiatan korsup minerba tahun 2014 menemukan sekitar 1,3 juta ha izin tambang berada dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta ha berada dalam kawasan hutan lindung.
11
KOORDINASI DAN SUPERVISI ATAS PENGELOLAAN SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN INDONESIA DI 24 PROVINSI
Sifat Kegiatan 1. Penyelamatan sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. 2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. 3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN Indonesia. 4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. 5. Kegiatan ini juga merupakan gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK selama ini yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. 6. Upaya perbaikan di sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut. 13
Tujuan Kegiatan 1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor KEHUTANAN dan PERKEBUNAN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya KEHUTANAN dan PERKEBUNAN untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.
14
6 Sasaran Kegiatan 1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi
15
Instrumen Pelaksanaan Kegiatan 1.Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat, Pemda & CSO 2.Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha
16
Peranan Para Pihak Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi 4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
17
Peranan Para Pihak KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi. 3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait. 4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk halhal yang mendukung kegiatan. 5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan. 6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan. 7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi
Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin
Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. • Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya
18
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan 1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Januari s.d. Februari 2015) 3. Kick of Meeting (17 Februari 2015): 19 K/L dan 24 Provinsi 4. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Maret 2015 s.d November 2016) 5. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester a. K/L Pusat (10 Juni dan 10 Desember) b. Pemerintah Daerah (10 Maret, 10 Juni dan 10 Desember) c. CSO (10 Juni, 10 Desember) 6. Monitoring implementasi rencana aksi (Maret 2015 s.d. November 2016) 7. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agustus 2015, Desember 2015, Agustus 2016, Desember 2016) 8. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Maret 2015 s.d Desember 2016). 19
REKAP RENAKSI PUSAT-DAERAH-CSO RENCANA AKSI = 74 PELAPORAN PUSAT PEMDA CSO RENAKSI PEMDA
NO
FOKUS AREA
REKOMENDASI
1
Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
3
20
7
2
2
Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
2
6
4
2
3
Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
2
5
4
1
4
Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
1
2
2
1
5
Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
2
4
0
0
6
Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
6
9
3
2
TOTAL
16
46
20
8
Laporan Berkala:
10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KLHK dan Kemtan)
20
20
Matriks Rencana Aksi Korsup atas Pengelolaan Sektor Kehutanan dan Perkebunan No
Temuan
Rekomendasi & Target
Penanggungjawab
Instansi Terkait
Renaksi
1
2
3
4
5
Deskripsi
No
Deskripsi
Instansi
Unit
Instansi
I Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif 1 Tidak adanya 1 Membangun kerangka regulasi Kemen LHK Ditjen Kemenkumham kepastian tentang perencanaan ruang sektoral Planologi dan BPHN, hukum dalam dan kehutanan sesuai dengan Bappenas, kawasan amanat konstitusional dan TAP MPR KemenAgraria hutan dan IX/2001 dan Penataan ruang bagi Ruang sektor lainnya.
Target 2016: Tersusunnya kerangka regulasi tentang perencanaan ruang sektoral dan kehutanan yang sesuai dengan amanat konstitusional dan TAP MPR IX/2001
DKN
Kemenkumham
Kemen ATR
Unit
No
Ditjen PP, BPHN, Ditjen Tata Ruang
1
Menyelesaikan revisi PP 44/2004 dan aturan turunan pengukuhan kawasan hutan
2
Mereview pengukuhan kawasan hutan yang sudah dilakukan oleh KemenLHK Menyusun kajian harmonisasi regulasi dan roadmap harmonisasi
CSO
Ditjen PP, BPHN
KemenLHK, Bappenas, KemenESDM, Kementan, KemenKP, Kemen Agraria dan Tata Ruang, KomnasHAM Ditjen Tata KemenLHK, Ditjen Planologi, Ruang, Deputi Kemendagri Ditjen Otoda Pendaftaran dan Pengendalian Pertanahan
3
4
Deskripsi
Menyempurnaka n juklak perber tentang mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pembelajaran di
Indikator Output 6
No.
Deskripsi
STATUS Penjel Bukti Verifikasi asan Tenggat Penduku (KPK & CLO (oleh OPEN Waktu ng dari KemLHK SED PEMD PEMDA /Kemtan A)
Pemenuhan rencana aksi termasuk, 10 Maret Naskah Akademik, PP 44/2004, 2015 P.62/2013 jo. P.44/2011 (Lihat A.1.1. 10 Juni A.1.12., B.3.2., B.6.1., B.8.2., B.10.2., 2015 C.1.5., C.3.1., C.4.4. NKB 12 K/L) 10 - Penerimaan peta partisipatif Desembe - Penyelesaian hak masyarakat dalam r 2015 kawasan hutan - Inventarisasi sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian
Perencanaan, pemanfaatan dan gap analysis untuk putusan MK (Lihat A.1.15, A.1.16, C.3.4., dan C.3.5. NKB 12 K/L)
(Lihat B.7.3. NKB 12 K/L)
Keterangan (KPK & KemeLHK /Kemtan) 7
Laporan pencapaian target pelaksanaan renaksi No. 1 6 atas rekomendasi No. 1 berikut dokumen pendukung dilaporkan kepada KPK dan Laporan pencapaian target pelaksanaan renkasi No. 713 atas rekomendasi No. 2 berikut dokumen pedukung dilaporkan kepada KPK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Ke menAgraria/Ke mendagri setiap 3 bulan (Untuk laporan 21 dari
No II 2
Temuan
Rekomendasi & Target
Penanggungjawab
Instansi Terkait
Renaksi
1
2
3
4
5
Deskripsi
No
Deskripsi
Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan Masih banyaknya pelaku 4 Mendorong kepatuhan usaha di sektor pemegang izin usaha kehutanan yang tidak pemanfaatan hasil hutan kayu melaksanakan dalam melaksanakan kewajibannya, kewajiban keuangannya adiministrasi dan termasuk penegakan keuangan negara sanksinya
Instansi
PEMDA
Unit
Instansi
Unit
No
Deskripsi
Gubernur/ Kemen LHK, Ditjen Pajak, 30 Melakukan Bupati/Wali Kemenkeu, Ditjen Anggaran, pengumpulan kota Kemendagri, Ditjen Planologi, data dan KemenAgrari Ditjen BUK, informasi a dan Tata Ditjen PHKA, pelaksanaan Ruang Deputi Tata semua Lingkungan, kewajiban Deputi Penaatan keuangan dan Hukum kewajiban Lingkungan, lainya dari Ditjen Otda, pemegang izin Ditjen Tata Ruang
Target 2016: Seluruh pelaku PEMDA Gubernur/ Kemen LHK, Ditjen Pajak, 31 Melakukan usaha kehutanan memenuhi Bupati/Wali Kemenkeu, Ditjen Anggaran, rekonsiliasi kewajiban/comply terhadap kota Kemendagri, Ditjen BUK, data perizinan: aturan/regulasi (penataan KemenAgrari Ditjen Planologi, 1) produksi, 2) batas areal kerja, a dan Tata Ditjen PHKA, wilayah administrasi hasil hutan, Ruang Deputi Tata konsesi, 3) lingkungan hidup, melunasi Lingkungan, kepemilikan
Keterangan (KPK & KemeLHK /Kemtan)
Indikator Output STA TUS
6
No.
Deskripsi
Tenggat Waktu
Bukti Penduk ung dari PEMDA
Penjel Verifikas asan i (KPK & (oleh KemLHK PEMD /Kemtan A)
O P E N
7
CL O SE D
Laporan 10 Maret pencapaian 2015 target 10 Juni pelaksanaan 2015 renaksi no. 10 14-27 atas Desembe rekomendasi r 2015 No. 3 dan 4 berikut dokumen pedukung dilaporkan kepada KPK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 3 bulan (Untuk laporan dari Kabupaten/K ota ditembuskan ke Provinsi) (Lihat A.3.10 NKB 12 K/L)
22
PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN NO
JENIS IZIN
A. KEHUTANAN 1 2 3
4
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IPPKH Survey/Eksplorasi * IPPKH Operasi Produksi/Eksploitasi IZIN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN DESA, HUTAN TANAMAN RAKYAT
B. PERKEBUNAN 1
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE) SK IUPHHK-HA
Luas Areal Pemen RKU Berbasis IHMB RKT Terakhir Sertifikat PHPL uhan Sesuai NAMA Nomor PHPL VLK Kabupa No. Kewajib Nomor Nomo Berakh Izin Areal Nomor Tangga LPBerlaku Sampai Predik IUPHHK-HA ten Tanggal Tanggal Sertifik an Tata SK r ir Efektif SK l PHPL Mulai dengan at at (Ha) (Ha) (Ha) Batas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. Provinsi Sumatera Barat PT. PT. Salaki 413/M 10/19/2 Kep. 1 SK. 13/10/2 27/A11/11/ 10/11/ Baik Ayamar Summa enhut- 004 48,420 48,420 Menta 138/VI- 011 35,939 SERT2013 2018 u 1 Sejahtera II/04 wai BUHA/2 PHPL/XI Certifica 011 /2013 tion
Sertifikat VLK
Kinerja IUPHHK-HA
Pemenuhan Kewajiban Finansial
Tanggal Nomor Berlaku Sampai Manajem Jarak Konflik Action LP-PHPL Sertifika Kriteria Bedah Akses Luasan Potensi Sosial Lainnya PSDH Mulai dengan en Angkut Lahan Plan Kinerja t 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
DR
PNT *)
LAINLAIN
37
38
39
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) Peme Peme RENCANA KERJA RENCANA KERJA USAHA TAHUNAN Terakhir nuhan nuhan NAMA Sesuai PH Kabup Kewaji Kewaji No. IUPHHKVLK No aten ban ban Nom Tang Berak Izin PL Tan Areal Nomor HTI mor Tanggal Tata Penan or gal hir ggal Efektif SK (H SK (Ha) (Ha) Batas aman a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 A. Provinsi Riau PT. ........ SK IUPHHK-HTI
Sertifikat VLK LP-PHPL
20
Luas Areal
Kinerja IUPHHK-HTI
Sertifikat PHPL
LP-PHPL
Nomor Sertifikat
Berlaku Mulai
15
16
17
Sampai Pred dengan ikat
18
19
Pemenuhan Kewajiban Finansial
Jarak Konfli Nomor Berlaku Sampai Tanggal Luasa Poten Lainny Action PNT Kriteria Manajemen Akses Angku k Sosial PSDH DR *) LAIN-LAIN Sertifikat Mulai dengan Bedah Kinerja n si a Plan *) t Lahan 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39
DEKLARASI PENYELAMATAN SDA INDONESIA 9 JUNI 2014 OLEH KPK, POLRI, KEJAKSAAN, TNI
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IPPKH I. Data Pemegang Izin
No 1. 2. 3. 4. 5. 6 7.
8.
Uraian Susunan pengurus perusahaan (instansi/badan usaha/yayasan) Kantor Pusat, Kantor Cabang
II. Data Perizinan IPPKH
Keterangan Nama Direktur, Nama Direksi , Nama Komisaris
Alamat, No. Telpon, No.Fax, Email No NPWP Perusahaan, Terdaftar (tgl/bln/thn), berlaku hingga (tgl/bln/thn) No. Akte Pendirian Perusahaan & Perubahannya Tanggal Kepemilikan Saham (untuk Badan Usaha) Nama, Persentase, Kewarganegaraan, No. NPWP, No. NIK / No. Paspor (*WNA), berlaku hingga (tgl/bln/thn) No Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Nilai Investasi dan Biaya, No Persetujuan Rencana Kerja Tahunan dan Teknik Lingkungan - Nama & No Telpon Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi - No SK/Kontrak Penunjukan Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba
(GANISPHPL-PKB-R) : Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari Rehabilitasi dan Reklamasi Pertambangan (GANISPHPLREHAREKTAM): Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS) : Policy Advisor Bidang Kehutanan: Jumlah tenaga kerja tetap, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja tenaga kerja kontrak
No 1.
Uraian IUP Eksplorasi / IUP Operasi Produksi / Perizinan/Perjanjian Lain
Keterangan
2.
Rekomendasi Bupati
Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn), Luas, Lokasi
3.
Rekomendasi Gubernur
Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn), Luas, Lokasi
4.
AMDAL/UKL/UPL yang Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn) telah disahkan oleh instansi yang berwenang Izin Lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
Jenis (PKB2B/KK/Lainnya...)(*coret salah satu): - Komoditas, Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn), Luas, Lokasi
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IPPKH III. DATA KEWAJIBAN
No
Uraian Reklamasi Revegetasi
1. 2. 3. 4.
5. 6. a. b. c. d. e. f.
Reboisasi Lahan Kompensasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Penanaman di wilayah DAS Pemenuhan Kewajiban Lain Tata Batas PSDH-DR-Nilai Tegakan-Nilai Investasi; Fasilitas Penggunaan Bersama Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Hutan Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi dan atau Hutan Lindung Kemudahan bagi Aparat
Keterangan Luas Areal dibuka (ha), Luas Areal direklamasi (ha) Luas (ha); Nama Jenis Tanaman Lokal, Fast Growing; Jumlah Tanaman (Batang); Jarak Tanam; Kesehatan Tanaman (berdasarkan hasil verifikasi BPDAS-PS) Luas penanaman (ha); Nama Jenis Tanaman Lokal, Fast Growing; Jumlah Tanaman (Batang); Jarak Tanam Objek Pinjam Pakai untuk Pertambangan, Obyek pinjam pakai bukan pertambangan Dalam Kawasan(Ha): Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi; Luar Kawasan(Ha): Luas (Hutan Kota), Luas (Tahura), Luas (APL Lindung); Nama Jenis Tanaman, Jumlah Tanaman (Batang) Pemeliharaan batas IPPKH (km) Tahun sebelumnya.....; Tahun sekarang ..... Pemberdayaan masyarakat: Tujuan, Jenis kegiatan, Stakeholders, Lokasi, Jumlah anggaran, Hasil Perlindungan Hutan: Marka (rambu/papan pengumunan), Menara Pemantau, Patroli Bersama Pengamanan Kws. Htn Konservasi &/ Htn Lindung: Nama Kelompok Hutan, Menara Pemantau, Patroli Bersama, Berkoordinasi dengan Memberikan kemudahan bagi aparat untuk melakukkan monev: Instansi, Kegiatan/Tujuan, Frekuensi
TABEL MONITORING PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP) PROVINSI .......................... NO.
1
NAMA NPWP PERUSAHAAN
2
REALISASI
3
DATA PERUSAHAAN IUP-B/IUPNO. NAMA LUAS NO. AKTE NAMA GRUP KABUPAT PEMBERI KOMODITAS P/IUP AKTE PEMEGA EN IUP (Ha) ALAMAT TERAKHI PENGUR PERUSA NO/TGL PENDIRI NG R US HAAN AN SAHAM 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UNIT PENGOLAHAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN
PENGENDALIAN OPT
SISTEM SARAN PEMBUKAAN SARAN SISTEM KEBUN KEBUN KAPAS PROD A & LAHAN TANPA A & PENGEN SDM SDM MASYA UNIT PRASA PRASA DALIAN INTI ITAS UK BAKAR & RAKAT RANA PENGENDALIA RANA OPT N KEBAKARAN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LUAS (HA) TITK KORDIN NO HGU AT IZIN
15
KEBUN INTI
KEBUN MASYARA KAT
17
18
16
PENYAMPAIA N PETA KEMITRAAN DIGITAL PELAPOR PENYELES PENER LOKASI IUPAIAN AN KE APAN B/IUP PEMBERI PROSES KELAS PERMASALA AMDAL, IZIN 1 PEROLEHA KEBUN HAN MASYA UKL & TAHUN N HAK UPL DITJEN PEKE KARYA RAKAT ATAS SEKALI BIG BUN WAN SEKITA BUN TANAH R 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
29
Waktu Pelaksanaan Kegiatan P ROV INS I
NO.
PROVINSI
LOKASI KEGIATAN
GN SDA KELAUTAN
34 Pr ov di 9 k ota 1 ACEH 2 SUMUT 1 3 SUMBAR 4 RIAU 5 BENGKULU 6 LAMPUNG 2 7 DKI 8 BANTEN 9 MALUKU 10 PAPUA 3 11 PAPUA BARAT 12 JATENG 13 JABAR 4 14 DIY 15 JATIM 16 SULUT 17 GORONTALO 5 18 MALUKU UTARA 19 SULBAR 20 BALI 21 NTT 6 22 NTB 23 SULSEL 24 SULTRA 7 25 SULTENG 26 KALBAR 27 KALTENG 28 KALSEL 8 29 KALTIM 30 KALTARA 31 KEPRI 32 BABEL 9 33 JAMBI 34 SUMSEL KORSUP MINERBA 1 NTT 10 2 NTB
TOTAL
M EDAN
JAKARTA
AM BON
SEM ARANG
GORONTALO
DENPASAR
M AKASAR
PONTIANAK
PANGKAL PINANG, BABEL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KUPANG
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU BENGKULU LAMPUNG DKI BANTEN MALUKU PAPUA PAPUA BARAT JATENG JABAR DIY JATIM SULUT GORONTALO MALUKU UTARA SULBAR BALI NTT NTB SULSEL SULTRA SULTENG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA KEPRI BABEL JAMBI SUMSEL X
34
PROVINSI
GN SDA M INERBA 19 Pr ov & s e lur uh k ab/k ota 1 ACEH 1 SUMUT 1 SUMBAR 1 RIAU 1 BENGKULU 1 LAMPUNG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BANTEN MALUKU PAPUA PAPUA BARAT JATENG JABAR DIY JATIM SULUT GORONTALO
1
SULBAR
J ADW AL GN SDA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 24 Pr ov @2 Kab di 7 k ota 1 ACEH 1 SUMUT 1 SUMBAR 1 RIAU 1 BENGKULU 1 LAMPUNG 1
X
X
X
1 1
1 1
JATENG JABAR
1
JATIM
1 1 1
GORONTALO MALUT SULBAR
19
X 1 1 1 1 1 1 1 1
SULSEL SULTRA SULTENG KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA
1 1 1
BABEL JAMBI SUMSEL
NTT NTB
PROVINSI
X
24
19 Pr ov & s e lur uh 4 Prov 25-M ar 9:00-13:00
4 Prov 21-Apr 9:00-13:00
3 Prov 22-Apr 9:00-13:00
3 Prov 23-Apr 9:00-13:00
3 Prov 5-M ay 9:00-13:00 4 Prov 19-M ay 9:00-13:00
3 Prov 6-M ay 9:00-13:00 4 Prov 20-M ay 9:00-13:00
3 Prov 21-M ay 9:00-13:00
4 Prov 9-Jun 9:00-13:00
3 Prov 10-Jun 9:00-13:00
3 Prov 11-Jun 9:00-13:00
X
X
GN SDA M INERBA
BANTEN X
X
34 Pr ov di 9 k ota 4 Prov 24-M ar 9:00-13:00
GN SDA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 24 Pr ov @2 Kab di 7 k ota 4 Prov 26-M ar 9:00-13:00
GN SDA KELAUTAN
PROVINSI
3 Prov 4-Aug 9:00-13:00 3 Prov 25-Aug 9:00-13:00 5 Prov 8-Se p 9:00-13:00
4 Prov 15-Se p 9:00-13:00
X
X
X
X 2 Prov 4-Jun 9:00-13:00
X
3 Prov 26-Aug 9:00-13:00 5 Prov 9-Se p 9:00-13:00
3 Prov 16-Se p 9:00-13:00
X
30
TATACARA PELAPORAN KORSUP No. Uraian Tata Cara Pelaporan Keterangan A. Tujuan Pelaporan Memudah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi kegiatan serta pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam berbagai aspek yang menjadi fokus Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan pada 24 Provinsi B. Jenis Pelaporan 1 Pelaporan pelaksanaan rencana aksi Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran I Pelaporan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha yang sebelumnya diisi 2 Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran II.A (Kehutanan) dan II.B (Perkebunan) oleh pelaku usaha dan diverifikasi oleh pemberi izin C. Waktu Pelaporan 1 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Maret 2015 (Pemda) Pelaporan Tahap I Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Juni 2015 (Pusat dan 2 Pelaporan Tahap II Pemda) Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Desember 2015 (Pusat 3 Pelaporan Tahap III dan Pemda) D. Mekanisme Penyampaian Laporan 1 Penyerahan secara langsung (soft copy) 2 Penyerahan melalui email Diserahkan ke: Tim GN SDA Kehutanan dan Perkebunan , 3 Penyerahan melalui pengiriman pos Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, E. Tahapan Penyusunan Laporan Mengisikan kolom penjelasan untuk setiap rencana aksi sesuai dengan Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-19 Lt.4; Jakarta Selatan-Jakarta. Telp a. yang ada pada Lampiran I A.n.Mohamad Ibnussoim email:
[email protected]; Melengkapi dokumen pendukung untuk setiap penjelasan pada rencana b. aksi sebagaimana yang telah dicatatkan dalam penjelasan kolom bukti
[email protected], 021-25578300 ext. 8194. Hp 085213472703 pendukung dari pemda sebagaimana yang ada pada Lampiran I dengan tembusan ke Mohammad Said email: Melengkapi isian data dan status pelaksanaan kewajiban sesuai pada
[email protected]. HP. 0812110277 (untuk Kehutanan) c. matrik dalam Lampiran II. A untuk Kehutanan dan II.B. untuk dan Midiati, email:
[email protected], Hp: 081317605826 Perkebunan d. Menyertakan surat pengantar penyampaian laporan (untuk Perkebunan) Menyampaikan laporan dari Kabupaten/Kota serta Laporan Provinsi E. kepada KPK 31
TIM PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBERDAYA ALAM DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KPK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
DIAN PATRIA:
[email protected], 0811951107 EPAKARTIKA:
[email protected], 08128988505 SULISTYANTO:
[email protected], 08161106124 ABDUL AZIS SUHENDRA:
[email protected], 0811990210 DWI INDRIASTUTI:
[email protected], 081386317923 FAISAL:
[email protected], 081222395257 MOHAMMAD IBNUSOIM:
[email protected], 085213472703
Untuk Pemda menyampaikan PIC, email dan no HP
“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA
UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”
TERIMA KASIH BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
