CAPAIAN IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan Indonesia
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Penataan Izin
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat
1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut REKOMENDASI DAN TARGET Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan tata ruang laut
Tersedia dan tersusunnya 12 data tematik pada Tahun 2015 (Desember) , Tersedianya data RZWP3K Kabupaten/Kota ( 3 Kabupaten/Kota) Untuk di jadikan Bahan Penyusunan PERDA RZWP3K dan bahan lampiran PERDA
Penyusunan rencana tata ruang laut
Rencana Tata Ruang Laut sudah sampai tahap Penyusunan PERDA RZWP3K oleh BAPPEDA PROV. BANTEN Menunggu Hasil RZWP3K Kabupaten Kota yang sedang dalam Proses (Kab. Pandeglang, Tangerang dan Kota Cilegon)
Penyusunan rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor
Pengesahan PERDA RZWP3K pada tahun 2015 (Desember) Dalam proses Legislasi , untuk di masukan dalam Prolegda pada tahun 2015
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RPWP3 K/RAPWP3K), dengan rencana penggunaan ruang laut oleh berbagai sektor, rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan (RPJM/RPJP), dan p gg perencanaan anggaran
Terselesaikan nya Perda RZWP3K tahun 2015 (Desember) Menjadi dasar dalam Rencana pembangunan dan Perencanaan Anggaran
KONDISI SAAT INI Tersedia • Ranperda RZWP3K Provinsi Banten • Perda Zonasi WP3K Kab. Serang
Dalam Proses (Lampiran PERDA) • RZWP3K Kab. Pandeglang • RZWP3K Kota Cilegon • RZWP3K Kab. Tangerang
Perda Zonasi Provinsi Banten dalam proses kelengkapan lampiran dan tahap Legislasi
KONDISI SAAT INI Belum Tersedianya PERDA Zonasi Provinsi Banten
Sampai dengan 2014 ‐ Kegiatan Penambangan Pasir, surat ijin dan Rekomendasi di keluarkan oleh BKMPT Kabupaten/Kota ‐ Kegiatan Reklamasi Pantai, Surat Ijin dan rekomendasi dikeluarkan oleh BKMPT Kabupaten /Kota
Tahun 2015 ‐ Belum adanya Mekanisme payung hukun untuk memberikan Rekomendasi Perizinan Reklamasi Pantai yang di keluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Perizinan Terpadu ( BKPMPT) Provinsi Banten, sehingga Rekomenasi tersebut belum di terbitkan ‐ Belum adanya Mekanisme payung hukun untuk memberikan Rekomendasi Perizinan Penambangan Pasir yang di keluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Perizinan Terpadu ( BKPMPT) Provinsi Banten
REKOMENDASI DAN TARGET Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan
Laporan hasil review terhadap sistem tata laksana perizinan sampai dengan tahun 2014 di keluarkan oleh DKP Banten Peningkatan SDM, Perbaikan Kelembagaan dan Data Base
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinann sosial/hibah/subsidi
Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinan yang baik Tahun 2017 (Desember) Sosialisasi dan konsultasi publik berupa SOP perizinan yang telah disempurnakan
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Refisi Perda, SOP perizinan yang efektif dan efisien Tahun 2016 (Desember) Diharapkan jumlah perizinan yang dapat diterbitkan meningkat
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Tersedianya proses pelayanan perizinan terpadu Tahun 2017 (Desember) Keterpaduan antar sektor dan kawasan berbasis internet
KONDISI SAAT INI SIUP dan SIPI yang diterbitkan selama Tahun 2014 di Tingkat Provinsi JANUARI
17
FEBRUARI
2
MARET
10
APRLI
MEI
4
JUNI
12
JULI
2
AGUSTUS
12
2
SEPTEMBER
9
Total SIUP dan SIPI Tahun 2014 : 122 DOKUMEN
OKTOBER
13
NOVEMBER
13
DESEMBER
16
Kapal Purse seine yang memiliki SIPI Ukuran 10 s/d 30 GT yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Banten selama Tahun 2010 – 2014 Jumlah total : 12 Dokumen 2014
JAN
‐
‐
‐
‐
‐
FEB
‐
‐
‐
‐
‐
MAR
‐
‐
‐
‐
‐
APR
1
‐
‐
‐
‐
MEI
‐
‐
‐
‐
‐
JUN
‐
‐
‐
‐
‐
JUL
‐
‐
‐
‐
1
AGS
‐
‐
‐
1
‐
SEPT
‐
‐
‐
‐
‐
OKT
‐
‐
2
‐
1
NOV
‐
2
‐
‐
1
DES
‐
‐
‐
1
2
2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0
Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series1 DES
2013
NOV
2012
OKT
2011
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT
2010
BULAN
BULAN
Kapal Cantrang yang memiliki SIPI Ukuran 10 s/d 30 GT yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Banten selama Tahun 2010 – 2014 Jumlah total : 241 Dokumen
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
2010 12 14 10 12 5 0 0 1 2 3 7 9
TABEL SIPI CANTRANG 2011 2012 2013 6 2 1 4 0 6 2 0 11 4 0 2 3 0 6 0 9 0 0 4 1 0 5 1 0 5 4 0 3 8 3 4 6 2 3 9
2014 11 2 3 2 7 0 5 1 4 5 6 6
Sistematika Pelayanan Perijinan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Pengajuan Ijin oleh Pemohon kepada PTSP
Penelitian Berkas (Validasi)
Komputerisasi Berkas (Input Berkas)
Penerimaan Berkas Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis Pembayaran pada Loket Retribusi PTSP (tahun 2016)
Proses Penandatanganan Surat Ijin
Pertimbangan Kelayakan Ijin (Rekomendasi dan Cek Fisik Kapal
Pencetakan Dokumen Dokumen Perijinan Diserahkan kepada Pemohon
Dasar Hukum Perda no. 6 Thn. 2004
Output :
Ijin Diberikan
Di Terima
Diberikan Waktu Melengkapi Persyaratan
Di Tunda
Di Kembalikan
Di Tolak
REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban para pihak Tahun 2015 (Desember) Para Pihak Terkait (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pelaku Usaha Perikanan)
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Teridentifikasinya tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak Tahun 2016 (Desember) Penentuan kriteria penilaian pelaksanaan kewajiban para pihak berupa juklak dan juknis
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Terpenuhinya kewajiban para pihak Tahun 2016 (Desember) Diharapkan kesadaran para pihak untuk memenuhi kewajiban meningkat
Memantau pelaksanaan kewajiaban para pihak
Terlaksananya pemantauan kewajiban para pihak Tahun 2016 Terpantaunya jumlah para pihak yang melaksanakan kewajiban
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Terlaksananya evaluasi kewajiban para pihak Tahun 2016 Terevaluasinya jumlah para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban
Mengambil langkah‐langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
Tersusunnya langkah‐langkah strategis untuk peningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak Tahun 2017 Penyempurnaan Dokumen Juklak Juknis
Pemberian dan Perlindungan Hak‐hak Masyarakat REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi hak‐hak masyarakat yang ada di laut
Merumuskan langkah‐ langkah untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang‐ undangan yang berlaku
Melakukan sosialiasi/edukasi/kampany e terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi hak‐hak masyarakat
Memenuhi hak‐hak masyarakat Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak‐hak masyarakat
Teridentifikasinya hak‐hak masyarakat yang ada di laut Tahun 2015 (Desember) Hak Perlindungan Hukum, Hak Mendapat Informasi, Hak Akses Permodalan, Hak Pengelolaan dan pemanfaatan SDA Laut, Hak Mendapatkan Asuransi Terhadap Nelayan, Pembudidaya, Pelaku Usaha Sektor KP
Tersusunnya PERDA dan PERGUB, untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan Tahun 2016 ( Desember) Bukti pendukung dokumen juklak dan juknis
Tersosialisasi hak‐hak masyarakat Tahun 2016 (Desember) Tersampaikannya Informasi tentang hak‐hak masyarakat
Terpenuhinya hak‐hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan Tahun 2017(Desember) Implementasi kegiatan terhadap pemenuhan hak hak masyarakat dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Terpantau dan terevaluasinya pemenuhan hak‐hak masyarakat Tahun 2017 (Desember) Terukurnya indikator capaian hak‐hak masyarakat berupa dokumen monev
KONDISI SAAT INI
Permasalahan yang ada di Banten : 1. Telah diterbitkanya PERMEN KP Nomor : 02 tahun 2015 tentang pelarangan alat Penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik, (Seine Nets) yang merupakan alat tangkap yang sangat Produktif dan Dominan di gunakan oleh para nelayan di Banten 2. Adanya Laporan Indikasi Penambangan Pasir Laut Secara ilegal 3. Rusaknya Jaring Nelayan Karena Tersedot Penambangan Pasir 4. Keterbatasan Sarana, Parasarana dan SDM Pengawasan Sumberberdaya Kelautan Dan Perikanan (Kapal Pengawas Perikanan, PPNS, Polsus Pesisir, Alat Komunikasi Radio) 5. Implementasi Perijinan Setelah Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 6. Permen KP No.36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan, belum adanya koordinasi dan kesepakatan antar daerah (Prov. Banten, Jabar, Lampung dan DKI Jakarta). 7. Provinsi Banten kekurangan SDM Petugas cek fisik kapal dan Petugas Syahbandar.
RENCANA AKSI 1. 2.
3. 4. 5.
Sosialisasi Pembinaan Nelayan dan koordinasi ke Dinas kab/kota terkait peraturan yang baru. Melaksanakan Rapat Koordinasi (RAKOR) dengan Dinas kab/kota dan Instansi terkait (LANAL Banten, Ditpolair, Direktorat KP3K, PSDKP, dan Pelaku Usaha) Mengajukan Usulan Pengadaan Kapal Pengawas, Alat Bantu Radio komunikasi, PPNS, Polsus ke KKP Menyusun Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Membuat Kesepakatan Antar wilayah daerah (Prov. Banten,
Jabar, Lampung dan DKI Jakarta) mengenai SIPI Nelayan Andon. 6. Mengusulkan Angggran Kegiatan BINTEK SDM Petugas cek fisik kapal, dan Petugas Syahbandar.
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
