MONITORING DAN EVALUASI ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN

MONITORING DAN EVALUASI ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

SEKTOR KELAUTAN [Gorontalo – Sulawesi Utara – Sulawesi Barat – Maluku Utara] GORONTALO, 9 JUNI 2015

1

FOKUS AREA RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI: 1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut 2. Penataan Perizinan Kelautan Kelautan dan Perikanan 3. Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 4. Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat 2

FOKUS AREA I: PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT

Hasil dan status RZWP-3-K yang dicapai: N0 PROVINSI STATUS RZWP3K (PERDA) 1 Gorontalo Belum Perda, Masih diperlukan perbaikan Dokumen Awal Belum perda, Masih diperlukan 2 Sulawesi Utara perbaikan Dokumen Final 3 Sulawesi Belum Perda, Masih proses penyiapan Barat Dokumen Final 4 Maluku Perda namun proses dianggap belum Utara sesuai, karena belum melalui tahapan pemberian tanggapan oleh K/L terkait pada forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) 3

FOKUS AREA I: ................................................................ Lanjutan

Kendala Penyusunan RZWP-3-K , a.l.: 1. Masih rendahnya komitmen kuat dari Pengambil keputusan; 2. Belum tersedianya data yang diperlukan untuk penyusunan RZWP-3-K secara memadai, baik kuantitas maupun kualitas; 3. Masih kurangnya pemahaman teknis didalam penyusunan RZWP-3-K; 4. Terbatasnya kemampuan anggaran daerah untuk penyusunan RZWP-3-K; 5. Terdapatnya perubahan peraturan perundangan terkait dengan kewenangan pengelolaan WP-3-K bagi Pemprov 4


Upaya yang telah dilakukan, a.l.: 1. Telah disiapkan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan WP-3-K Provinsi, yang meliputi: a. Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K; b. Pedoman Teknis Penyusunan RSWP-3-K (Perdirjen 43/KEPDJKP3K/2013); c. Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K (Perdirjen 44/KEPDJKP3K/2013); d. Pedoman Teknis Penyusunan RPWP-3-K (Perdirjen 45/KEPDJKP3K/2013); e. Pedoman Teknis Penyusunan RAPWP-3-K (Perdirjen 46/KEPDJKP3K/2013);

2. Telah dilaksanakan bimbingan teknis secara bertahap mengenai penyusunan RZWP-3-K kepada anggota PokJa/BKPRD Provinsi.

5


Upaya yang telah dilakukan, a.l.: 3. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka Penyusunan RZWP-3-K Provinsi kepada Pemprov, Pimpinan Legislatif, Tokoh Masyarakat selaku stakeholders WP-3-K, dan kepada perguruan tinggi setempat; 4. Telah dilakukan fasilitasi Penyusunan RZWP-3-K Provinsi melalui anggaran APBN Pusat dan Dekon di 34 Provinsi; 5. Telah dilaksanakan pendampingan (asistensi teknis, supervisi) dan pemberian tanggapan teknis kepada provinsi didalam proses penyusunan RZWP-3-K; 6. Telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka akselerasi perda RZWP-3-K provinsi setiap tahun (utk th 2015 akan diadakan pada minggu ke-2 bln Juni 2015 di Makasar); 6


Upaya yang telah dilakukan terkait UU 23/2014, a.l.:

UU 23/2014  Pemberian kewenangan pengelolaan laut kepada pemerintah Pusat dan Provinsi,

Dokumen RZWP-3-K yang disusun oleh Kab./kota agar diserahkan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai bagian dari Perda RZWP-3-K Provinsi. 7

FOKUS AREA I: ................................................................ Lanjutan KEMAJUAN PENATAAN RUANG LAUT SECARA NASIONAL DAERAH

PERDA

DALAM PROSES

KETERANGAN

JUMLAH

%

JUMLAH

%

PROVINSI

5

14.71

23

67.64

34 PROVINSI

KAB/KOTA

15

4.62

104

32.00

325 KAB/KOTA

8

FOKUS AREA II: PENATAAN PERIJINAN Upaya yang telah dilakukan, a.l.: 1. Pembentukan Satgas Pemberantasan IUU Fishing 2. Penerbitan Peraturan Menteri terkait pengelolaan kegiatan/usaha perikanan, yaitu: • No.56/2014 tentang Penghentian Sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP NRI; • No. 57/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; • No.58/2014 tentang Disiplin Pegawai ASNdi Lingkungan KKP dalam pelaksanaan Moratorium Usaha Perizinan, Transhipment dan Penggunaan Nakhoda dan ABK Asing; • No.1/2015 tentang Penangkapan Penangkapan lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla, spp.) dan rajungan (Portunus pelagicus, spp.);

• No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di WPP-RI. • No.4/KEPMEN-KP/2015 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya di Luar Negeri • No.10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 9

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan

3. Menginisiasi dan proaktif dalam penyusunan peraturan terkait pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil a. Sudah ditetapkan i. PP (Peraturan Pemerintah) ii. Perpres (Peraturan Presiden) iii. Permen (Peraturan Menteri)

: 2 dokumen : 2 dokumen : 8 dokumen

b. Dalam Proses Pembahasan Turunan UU Nomor 27 tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 i. PP (Peraturan Pemerintah) : 1 dokumen ii. Perpres (Peraturan Presiden) : 5 dokumen iii. Permen (Peraturan Menteri) : 1 dokumen Turunan UU Nomor 31 Tahun 2004 dan Perubahan UU Nomor 45 Tahun 2009 i. PP (Peraturan Pemerintah) : 1 dokumen ii. Kepmen (Keputusan Menteri) : 5 dokumen c. Amanat Tindak Lanjut dari UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan i. PP (Peraturan Pemerintah) : 9 dokumen ii. Perpres (Peraturan Presiden) : 1 dokumen

10


Hasil yang Dicapai, a.l.: Menangani 43 kasus pelanggaran perijinan bidang perikanan tangkap sampai dengan Triwulan II 2015, yaitu: 1. 31 (Tiga puluh satu) kasus dilakukan proses hukum: - 16 (Enam belas) kasus proses penyidikan; - 5 (Lima) kasus P21; dan - 10 (Sepuluh) kasus dalam proses persidangan.

2. 11 (Sebelas) kasus diberikan sanksi administrasi 3. 1 (Satu) kasus masih dalam proses penelitian 11


HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS [PERIODE 2010-2015]

TAHUN

DIPERIKSA (Unit Kapal)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.255 3.348 4.326 3.871 2.044 1.169

24 31 42 24 27 22

159 75 70 44 16 28

183 106 112 68 43 50*

JUMLAH

17.013

170

392

562

Ket: KII = Kapal Ikan Indonesia KIA = Kapal Ikan Asing

DITANGKAP (Kapal) KII KIA KII+KIA

12

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan • PERMEN KP No. PER.30/ MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI, Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI & SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri KKP melalui Dirjen PT setiap 6 (enam) bulan • Laporan dimaksud sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan

JUMLAH IZIN KAPAL 10-30 GT YANG DILAPORKAN KE PUSAT No

Provinsi

Jumlah Izin Kapal (SIPI/SIKPI)

2012

2013

2014

1

Gorontalo

90

95

102

2

Sulawesi Utara

275

388

444

3

Sulawesi Barat

x

x

x

4

Maluku Utara

76

x

x

x = tidak menyampaikan laporan

13

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan Kendala: 1. Secara rutin Daerah sudah disurati, namun sebagian masih belum merespon surat tersebut. 2. Beberapa daerah menunggu kompilasi data dari Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsinya; Alternatif Solusi: 1. Harus jelas NSPK yang mengatur Perizinan tersebut 2. Terdapat NSPK yang bersifat cross-cutting menyangkut K/L terkait, seperti: pengaturan wisata bahari dengan Kementerian Pariwisata; hutan bakau terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dll. 3. Harus adanya penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas terhadap Provinsi yang tidak rutin 14 menyampaikan laporan perizinanannya.

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan PERKEMBANGAN PERIZINAN (SIPI/SIKPI) KAPAL PERIKANAN PASCA MORATORIUM PER TANGGAL 5 Juni 2015 No.

URAIAN

3 Nov 14

29 Mei 2015 5 Juni 2015

1

Jumlah Kapal Buatan Luar Negeri

1.132

384

357

2

Jumlah Kapal Buatan Dalam Negeri

3.832

3.455

3.389

196

245

252

3.636

3.210

3.137

4.964

3.839

3.746

a. Inka Mina b. Non-Inka Mina Jumlah Kapal Luar Negeri + Dalam Negeri

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan PERKEMBANGAN SIPI/SIKPI KAPAL BUATAN LUAR NEGERI PASCA MORATORIUM

Per 29 Mei 2015

384 Kapal

- 27

Per 5 Juni 2015

357 Kapal

Expired tidak diperpanjang karena moratorium = 27 kapal Keterangan : Data per 5 Juni 2015

16

FOKUS AREA III: PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ISU STRATEGIS:

PUSAT

PELAKU USAHA

PARA PIHAK

APARAT PENEGAK HUKUM

Civil Society Organizat ion (CSO)

DAERAH (PROV/KA B/KOTA)

1. Belum memadainya identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Tingkat kepatuhan para pihak memenuhi kewajiban masih rendah 3. Koordinasi lintas sektor di daerah masih lemah 4. Belum terdapat sistem data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan perizinan di sektor sumberdaya alam, khususnya untuk aktivitas yang menggunakan ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

FOKUS AREA III: .................................................. Lanjutan 1. Pemerintah Pusat: a. Perwakilan dari Kementerian/Lembaga di Pusat agar konsisten dan tetap berkomitmen tinggi membantu KKP dalam menyelesaikan seluruh rencana aksi dalam fokus area ini. b. Pejabat Eselon I KKP agar memprioritaskan tindak lanjut Rencana Aksi c. Itjen untuk mengawal tindak lanjut Rencana Aksi

2. Pemerintah Daerah: a. Meningkatkan Sosialisasi kepada semua stakeholders terkait pelaksanaan kewajiban setiap pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan; b. Mendorong setiap pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan untuk mengikuti aturan yang ada; c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak Ianjut atas hasil kewajiban pelaku usaha  mengisi Tabel Monitoring 18

FOKUS AREA III: PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 3. Pelaku Usaha, agar melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin 4. Civil Society Organization (CSO), agar memonitoring pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak serta melaporkan kepada APH jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak. 5. Aparat Penegak Hukum, agar: a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. b. Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya 6. Khusus kepada KPK, agar dapat mengkoordinir dan memfasilitasi penyelesaian masalah koordinasi antar unit kerja baik di Pusat maupun antara Pusat dengan Daerah. 19

FOKUS AREA IV: PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT

ISU STRATEGIS: Belum memadainya identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut dan juga impelementasi pemenuhan akan hakhak tersebut

MENGACU:

Menjamin: - Akses publik terhadap sempadan pantai, - Akses masyarakat terhadap perairan pesisir - Kearifan lokal lainnya (termasuk didalamnya pelaksanaan resolusi konflik)

 Hak-hak masyarakat yang diatur dalam:  UU Perikanan  UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  UU Kelautan  Peraturan Daerah (prov/kab/kota)  Hak-hak masyarakat adat (misal: hak ulayat)

 Hak kepemilikan  Hak sosial  Jaminan keamanan

20

1. Melalui Forum Rapat ini agar: a. Kita bangun komitmen untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi b. Pemerintah daerah lebih transparan dalam penyediaan data dan informasi serta pengungkapan kendala-kendala yang dihadapi. 2. Mengesampingkan egosektoral; Meningkatkan koordinasi PusatDaerah/lintas Kementerian; serta hilangkan conflict of interest. 3. Mari selesaikan pekerjaan rumah yang mendesak, a.l: a. Pengaturan hal-hal yang masih melekat di kab/kota sehubungan berpindahnya kewenangan ke provinsi (sesuai UU 23/2014), seperti pelestarian pesisir & penyelenggaraan karantina ikan, pengedalian mutu, dan keamanan hasil perikanan b. Integrasi data dan informasi terkait perijinan. c. Penyusunan SOP/mekanisme pelayanan perizinan (mudah & sederhana) d. Peningkatan kompetensi SDM 21

22

MONITORING DAN EVALUASI ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN

Recommend Documents