GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA
Rapat Teknis Prov. NTT dan NTB Kupang, 4 Juni 2015
• Sektor Pertambangan
PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Hak Menguasai Negara Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran Rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.
Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi: 1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 4. Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa; 5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas. 2
Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK
Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi: 1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan) 2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur 3
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi TUGAS KPK (ps.6) Koodinasi (ps.7)
Supervisi (ps.8)
Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (ps.11)
Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi
Pencegahan (ps.13)
Monitor (ps.14)
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK 4
PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK Kelautan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)
Minerba
Kehutanan & Perkebunan
Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)
Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)
Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)
Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2105) – lokus 9 Kota
Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6 Kota
Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota
5
PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama
Pemerintah Pusat • Rencana aksi, pengembangan sistem informasi, harmonisasi regulasi, pembenahan sistem perizinan, pengembangan kelembagaan
Pemerintah Daerah • Rencana aksi, penguatan dan perlindungan hak masyarakat, penataan perizinan, pengawasan pemenuhan kewajiban
Aparat penegak hukum • Format kegiatan dan komitmen
Masyarakat sipil dan pelaku usaha • Format kegiatan yang mendampingi atau mengawasi pelaksanaan
6
Sifat Kegiatan GN-SDA 1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. 2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. 3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA Indonesia. 4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. 5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. 6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.
7
Tujuan Kegiatan GN-SDA 1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.
8
6 Sasaran Kegiatan GN-SDA 1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi
9
Instrumen Pelaksanaan Kegiatan 1. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat, Pemda & CSO 2. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha 3. Format pelaksanaan kegiatan untuk APGAKUM
10
Peranan Para Pihak Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi 4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
11
Peranan Para Pihak KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi. 3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait. 4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk halhal yang mendukung kegiatan. 5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan. 6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan. 7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi
Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin
Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. • Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya
12
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan 1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Jan s.d. Feb 2015) 3. Kick of Meeting : Pertambangan (2014); Hutbun dan Laut (17 Feb 2015) 4. NKB GN-SDA: 27 K/L dan 34 Provinsi (19 Maret 2015) di Istana Negara 5. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Mar 2015 s.d Nov 2016) 6. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester a. K/L Pusat (10 Jun dan 10 Des) b. Pemerintah Daerah (10 Mar, 10 Jun dan 10 Des) c. CSO (10 Jun, 10 Des) 7. Monitoring implementasi rencana aksi (Mar 2015 s.d. Nov 2016) 8. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agus 2015, Des 2015, Agus2016, Des 2016) 9. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Mar 2015 s.d Des 2016).
13
TINDAK LANJUT PEMDA Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait: a) b) c) d)
e)
f) g)
h)
Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas dan UPT terkait) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA/BPKH terkait data izin SDA di Kawasan Hutan Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan. Koordinasi Dinas KKP dengan KSOP/Syahbandar dan PSDKP terkait data kapal termasuk validasi dan akurasi GT Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan. Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban illegal mining, Illegal Logging, IUU Fishing
Koordinasi dengan Pelaku Usaha a)
Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi
Tindak lanjut antara lain: a)
Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IZIN SDA yang melanggar ketentuan
14
Tata Cara Penyampaian Laporan
1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi 2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM/KKP/KLHK/KEMTAN setiap 3-6 Bulan 3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).
REKAP RENAKSI DAERAH - PERTAMBANGAN NO
FOKUS AREA
1 Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha 2 pertambangan minerba Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan 3 minerba Pelaksanaan pengawasan pengolahan/pemurnian 4 hasil tambang minerba Pelaksanaan pengawasan penjualan/pengapalan hasil 5 tambang minerba
TOTAL
RENCANA PELAPORAN REKOMENDASI AKSI RENAKSI PEMDA PEMDA 1 5 Laporan Berkala: 1 4 4
18
1
4
3
15
10
46
10 Mar 2015 10 Jun 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KESDM)
16
Rencana Aksi • Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut:
http://acch.kpk.go.id/gn-sda
17
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
18
Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia 20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi Jakarta, 19 Maret 2015
“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA
PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA DATA SEKTOR KELAUTAN dan PERTAMBANGAN
DI 2 PROVINSI NTT dan NTB
REKAP PELAPORAN GN SDA TAHAP 1 10 MARET 2015 Pelaporan Maret 2015 NO.
1 2
SEKTOR
PROVINSI Pelaporan
Keterangan
NTT
-
Belum melaporkan
NTB
April 2015
PERTAMBANGAN
23
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR PERTAMBANGAN
PERMASALAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation) Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.
B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah 1. 2. 3.
Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat implementasi lebih banyak dilakukan di daerah lemahnya pengawasan oleh pemda Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik
25
KORSUP MINERBA 2014-2015
Deklarasi Penyelamatan SDA Indonesia, 9 Juni 2014
Jan- Feb 2014
FEB – JULI 2014
AUG - DES 2014
JAN – JUNI 2015
3-4 Des 2014
Pelaksanaan Monev Korsup 19 Provinsi FEB 2014
Kick-Off Meeting Korsup Minerba di KPK
FEB – JULI 2014 Rapat Korsup Minerba 12 Provinsi
DES 2014 Rapat Korsup 19 Provinsi AUG-NOV 2014 di Bali Monev Korsup Minerba 12 Prov 28
Lokus Kegiatan Korsup Minerba 19 Provinsi tahun 2014-2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Aceh Sumatera Utara Riau Sumatera Barat Lampung Bengkulu Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Daerah Istimewa Yogyakarta Sulawesi Utara Sulawesi Barat Gorontalo Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Papua Papua Barat Maluku 29
5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target – 46 Item Renaksi Pemda 5 FOKUS KEGIATAN
TARGET JUNI 2015
1. Penataan izin usaha pertambangan 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)
3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku • Tidak ada lagi PETI
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba
• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar • Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal 31
Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya
Tindak Lanjut • •
•
•
•
•
Agar Gubernur mengkoordinasikan pelaporan Korsup Minerba kepada seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan matriks pelaporan. Agar Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan teguran administrasi kepada IUP yang tidak melakukan kewajibanya seperti pembayaran Royalti dan Iuran Tetap, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, Pelaporan produksi dan lain-lain. Agar Gubernur, Bupati dan Walikota mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pembayaran PNBP (Royalti, Iuran Tetap) dengan menggunakan sistem penerimaan negara MPN G-2 secara online ke portal Billing PNBP di www.simponi.kemenkeu.go.id (target 2015, semua pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI) Target: tidak ada lagi IUP yang Non CNC. Untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang/ditingkatkan agar segera ditagih semua kewajibannya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan IUP. Jika tidak, IUP tsb dikembalikan ke negara menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara) Agar Ditjen Minerba mengembangkan sistem MOMI (Minerba One Map Indonesia) lebih jauh lagi agar bisa menjadi data base dan sistem monitoring evaluasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia, terintegrasi dengan sistem IT di K/L terkait dan Pemda. KPK akan berkoordinasi secara intesif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam rangka penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara. 33
Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba di 12 Provinsi, KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014) Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T *export ban Kenaikan PNBP Batubara sebesar ± Rp 10 T 860 IUP dicabut/dikembalikan/ berakhir di 12 Provinsi
Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah
34
REKAP PENGAKHIRAN IUP 2014-2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Utara Sulawesi Selatan Kepualauan Riau Sumatera Selatan Jambi Bangka Belitung Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Aceh Papua Gorontalo DIY Sulawesi Barat TOTAL
Tidak diperpanjang 0 0 0 0 57 33 46 0 76 22 0 10 3 0 0 0 244
Mengembalikan
Pencabutan
TOTAL
0 0 0 0 0 2 21 0 2 18 0 0 0 0 0 0
148 35 48 27 34 49 104 18 18 30 4 58 31 23 3 8 4 556
148 35 48 27 91 84 171 18 96 70 4 68 34 23 3 8 4 932
43
35
Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan- Nasional • Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha IUP : 34.727.338 Ha (7.468 unit) KK : 2.210.698 Ha ( 40 unit) PKP2B : 1.956.194 Ha ( 78 unit)
(7.584 unit)
• Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan : Hutan Konservasi : 1.372.398 Ha Hutan Lindung : 4.936.878 Ha Hutan Produksi : 19.674.210 Ha Kawasan Hutan : 25.983.486 Ha Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha
( 379 unit) (1.457 unit) (4.327 unit) (5.022 unit) (6.208 unit)
Status perizinan kehutanan Operasi Produksi IPPKH Persetujuan Prinsip Explorasi IPPKH
(5.022 unit) (1.735 unit) ( 457 unit) ( 340 unit) (3.287 unit) ( 281 unit)
Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)
: : : : : :
25.983.486 3.312.612 279.429 111.103 22.670.874 1.230.270
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
36
Data IUP NasionaL - NPWP Jumlah IUP yang Diterbitkan 10.922
Pemegang IUP 7.834 (100%)
Ber-NPWP
Non -NPWP
5.984 (76%)
Periode Pajak = 2010 s.d. 2012
Lapor SPT
Tidak Lapor SPT
3.276 (42%)
Tidak membayar pajak* 404 (5%) *Penyebab: a. WP belum produksi
b. WP rugi
1.850 (24%)
2.708 (35%)
Membayar Pajak 2.304 (29%) c. WP lebih bayar
d. PPh dibayar = PPh terutang
Sumber : Ditjen Pajak, 2014
37
PENATAAN IUP RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C STATUS 01 DESEMBER 2014 CNC
NO
PROVINSI
JUMLAH IUP/KP
MINERAL
NON-CNC BATUBARA
EKS
OP
EKS
OP
TOTAL IUP CNC
MINERAL
EKS
BATUBARA
OP
EKS
OP
TOTAL IUP NON CNC
PROSENTASE (%)
CNC
NON CNC
TOTAL
1 NTT
306
66
68
0
0
134 144
27
1
0
172 44% 56% 100%
2 NTB
150
24
10
0
0
34
51
65
0
0
116 23% 77% 100%
456
90
78
0
0
168 195
92
1
0
288 37% 63% 100%
TOTAL
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014
38
PENATAAN IUP RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C STATUS 01 DESEMBER 2014
CNC
NonCNC
JUMLAH
1 NTT
134
172
306
2 NTB
34
116
150
168
288
456
No.
PROVINSI
JUMLAH
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014
39
REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CNC NO
PROVINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR KAB. BELU KAB. TIMOR TENGAH UTARA KAB. KUPANG KAB. ENDE KAB. MANGGARAI KAB. TIMOR TENGAH SELATAN KAB. ROTE NDAO KAB. NAGEKEO KAB. ALOR KAB. MANGGARAI TIMUR KAB. NGADA KAB. SUMBA TENGAH KAB. SUMBA BARAT DAYA KAB. SABU RAIJUA KAB. SUMBA TIMUR KAB. SUMBA BARAT KAB. FLORES TIMUR KAB. SIKKA KAB. LEMBATA KAB. MANGGARAI BARAT KOTA KUPANG TOTAL
MINERAL EKS OP 1 1 12 20 20 14 1 2 7 12 7 8 9 1 0 0 0 0 2 7 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 68
NON-CNC BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINERAL EKS OP 3 0 48 4 28 8 25 4 1 0 3 1 5 1 7 8 14 0 2 1 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 27
BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 5 84 70 32 20 19 16 15 14 12 6 5 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 306
Sumber : Ditjen Minerba, 2014 STATUS 01 DESEMBER 2014 40
REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT CNC NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROVINSI PROV. NUSA TENGGARA BARAT KAB. LOMBOK TENGAH KAB. SUMBAWA KAB. LOMBOK BARAT KAB. BIMA KAB. SUMBAWA BARAT KAB. DOMPU KAB. LOMBOK TIMUR KAB. LOMBOK UTARA KOTA BIMA KOTA MATARAM TOTAL
MINERAL EKS OP 0 0 0 0 15 2 3 2 1 5 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24 10
NON-CNC BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINERAL EKS OP 0 0 12 19 8 1 9 9 5 11 4 16 10 1 0 3 0 4 3 1 0 0 51 65
BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 31 26 23 22 22 14 4 4 4 0 150
Sumber : Ditjen Minerba, 2014 STATUS 01 DESEMBER 2014 41
PENATAAN IUP REKAPITULASI PIUTANG NEGARA DARI PEMEGANG IUP MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2011 S.D 2013 STATUS 01 DESEMBER 2014 NO.
PROVINSI
JUMLAH IUP 2011 JUMLAH MINERBA IUP YANG MINERBA KURANG IURAN TETAP ROYALTI BAYAR (Rp) (Rp)
1
NTB
65
41
2
NTT
269
249
JUMLAH
334
657,860,757 22,005,230
2012
PIUTANG NEGARA 2013
IURAN TETAP
ROYALTI
(Rp)
(Rp)
IURAN TETAP ROYALTI (Rp)
(Rp)
IURAN TETAP
ROYALTI
(Rp)
(Rp)
7,071,961,129 -
13,439,376,491
22,005,230
987,946,040 925,381,780 7,112,129,593 345,824,752 10,799,132,861 -
18,899,208,494
925,381,780
290 1645806797 947387009.6
5,709,554,605 -
JUMLAH SELURUHNYA
12821684198 345824752.3 17871093990
0
32338584985
947387009.6
Total Piutang Negara Rp: 33,285,971,994.56
Sumber Data : Ditjen Minerba, Desember 2014
42
DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP PROPER PROPER 2014 IUP PERTAMBANGAN Status Proper Pembinaan dan Pengawasan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Provinsi NTB NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT
Kabupaten Lombok Timur Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu
Nama Perusahaan PT. Anugrah Mitra Graha PT. Bun Yan Hasanah PT. Golden Global Indonesia PT. Gema Eximindo Sejahtera PT. Karunia Karsa Widya PT. Wanda Jaya Utama CV. Shekinah Glory PT. Bumi Timor Kencana PT. internasional Peperia Nusantara PT. Harum Sarana Mining PT. Sehati Jaya Pratama PT. Multi Husada Wahana CV. Pridon PT. Batu Mulia Sulawesi PT. Berkat Esa Mining CV. Asia Traco PT. Titisan Mangan Resources PT. Central Buana Abadi PT. Gairah Karya PT. Risky Belu CV. Tomy Marannu CV. Kasih Mulya CV. Lasaka Palapa Timor CV. Awal Karya PT. Laksana Jaya PT. Tanjung Mas CV. Bintang Timur Mineral PT. Timor Nusa Cendana PT. Intan Prima CV. Sinar Jaya PT. Nusa Lontar Resouces
Keterangan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014
DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP PROPER PROPER 2014 IUP PERTAMBANGAN Status Proper Pembinaan dan Pengawasan No. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Provinsi NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT NTT
Kabupaten Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Belu Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara
Nama Perusahaan PT. Hera Timor Perkasa PT. Sumber Alam Timor CV. Legowo CV Lestari Agung CV. Mugiarto Nusa Persada PT. Natbour Resources Surabaya PT. Timor Tambang Lestari PT. Timur Generasi CV. Kembang CV. Surya Teknik PT. Royal Bumi Utama PT. Parikesit Tambang Jaya PT. Bun Yan Hasana PT. Mandala Eracovic CB Mujur Abadi Santosa PT. Wanda Jaya Utama PT. Elang Perkasa Mining PT. Zoniyee International PT. Anugerah Nusantara Sejahtera PT. Cahaya Bulan Sejahtera PT. Gobisari Utama PT. Aderu PT. HWL Contruction PT. Batavia Cyclindo Industri PT. Gema Energy Indonesia PT. Utama Sentosa Abadi PT. Mandala Eracovic PT. Tiara Utfar Mandiri PT. Ainun Persada Sakti PT. Tasiq Bahari Pratama
Keterangan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014
Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan
Hutan Konservasi No.
Provinsi
Hutan Lindung
Jumlah perusahaan
Luas (Ha)
Jumlah perusahaan
Luas (Ha)
1 NTT
9
16,457.88
77
55,949.51
2 NTB
10 19
5,561.35 22,019.23
34 111
189,410.53 245,360.04
TOTAL
1. Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan) 2. Hutan Lindung: terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka) Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)
45
Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) Provinsi NTT NO.
KAWASAN HUTAN
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
LUAS (Ha)
KABUPATEN
1
HUTAN KONSERVASI
IUP
ALAM INDAH CENDANA
2
HUTAN KONSERVASI
IUP
ARTA SUMBA
532,52 SUMBA TIMUR
3
HUTAN KONSERVASI
IUP
BAJAWA RESOURCES
411,47 NGADA
IUP
CENTRAL BUANA ABADI
129,91 KUPANG
2,56 KUPANG
4
HUTAN KONSERVASI
IUP
FATHI RESOURCES
14.620,70 NTT PROV
5
HUTAN KONSERVASI
IUP
JALUNATU
11,71 BELU
6
HUTAN KONSERVASI
IUP
LAKI TANGGUH INDONESIA
20,06 NGADA
7
HUTAN KONSERVASI
IUP
MEGA BUDI MANGANI
9
HUTAN KONSERVASI
IUP
MERIDIEN INTI ENERGY
0,20 KUPANG 699,45 SUMBA BARAT 29,29 SUMBA TENGAH 46
NO. PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN 1 IUP ADITYA BUMI PERTAMBANGAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP
11 12 13 14 15 16 17 18
IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP
36 37
IUP IUP
38 39 40 41 42
IUP IUP IUP IUP IUP
ALAM INDAH CENDANA ALBROS RESOURCES AMANEKAT ANEKA TAMBANG (TBK) ANUGERAH ALAM ARTA SUMBA ASIA MITRA PERKASA ASIA MITRA PRATAMA BAJAWA RESOURCES BANGUN USAHA MINERAL INDONESIA BUANA SANTALUM BUMI TIMOR KENCANA CAHAYA PRATAMA MANDIRI CITA ASRI DOTY NAINABAN DUA SEKAWAN DUTA GLOBALINDO PERKASA JAYA ELANG PERKASA KENCANA RESOURCES ELGARY RESOURCES ELGARY RESOURCES INDONESIA ENDE MINERA NUSA EQUATOR RESOURCES FATHI RESOURCES FITRIA GOLDEN GLOBAL INDONESIA GRAHA KENCANA PERKASA HAMPARAN ALAM NUSANTARA HARAPAN TUNGGAL DAYA HARUM CENDANA ABADI HERA TIMOR PERKASA INDIANA NUSA ALAMINDO INDO MINERATAMA INDOCO MINERAL RESOUCES INDOMINERAL RESOURCES INDONUSA INTI PERKASA TAMBANG INTAN PRIMA INTERNASIONAL PEPERLA NUSANTARA JALUNATU KARSATAMA ALOR PRIMA KEMBANG LAKI TANGGUH INDONESIA
LUAS (Ha) KABUPATEN 210,47 MANGGARAI TIMUR 3,37 KUPANG 1.219,15 NGADA 80,42 TIMOR TENGAH UTARA 2.177,21 MANGGARAI BARAT 444,87 KUPANG 1.133,67 SUMBA TIMUR 1.597,52 KUPANG 582,66 KUPANG 2.045,09 NGADA 281,77 MANGGARAI BARAT
NO. PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN 37 IUP INTAN PRIMA INTERNASIONAL PEPERLA 38 IUP NUSANTARA 39 IUP JALUNATU 40 IUP KARSATAMA ALOR PRIMA 41 IUP KEMBANG 42 IUP LAKI TANGGUH INDONESIA 43 IUP LAKSANA JAYA 44 IUP LASAKA PALAPA TIMOR 45 IUP LEGOWO 46 IUP LESTARI AGUNG 47 48 49 50 51 52 53
IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP
54 467,00 TIMOR TENGAH UTARA 55 39,69 TIMOR TENGAH UTARA 56 16.506,56 NTT PROV 57 4.462,50 SUMBA BARAT DAYA 58 898,05 NTT PROV 59 77,60 BELU 60 107,44 KUPANG 61 702,86 NGADA 62 0,04 TIMOR TENGAH SELATAN 63 131,81 BELU 64 194,97 ENDE 65 0,17 BELU 66 33,94 TIMOR TENGAH UTARA 67 172,44 NTT PROV 68 200,45 KUPANG 69 1.327,87 MANGGARAI 70
IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP
64,84 BELU 3,32 BELU 12,75 BELU 216,42 TIMOR TENGAH UTARA 53,73 TIMOR TENGAH UTARA 127,09 KUPANG 638,00 ROTE NDAO 42,48 TIMOR TENGAH UTARA
998,11 ALOR 134,03 BELU 21,16 BELU 0,35 BELU 870,70 ALOR 69,43 BELU 28,68 NGADA
71 72
IUP IUP
73 74 75 76 77
IUP IUP IUP IUP IUP
LUAS (Ha) KABUPATEN 134,03 BELU 21,16 BELU 0,35 BELU 870,70 ALOR 69,43 BELU 28,68 NGADA 0,78 BELU 158,66 BELU 37,57 BELU 43,84 BELU
MAHIDANA TANTRAGATA
2.186,30 NTT PROV
MANDEU OAN MALAKA MANGAN KUPANG INDUSRTI MANGGARAI MANGANESE MARAZYU R. MINING MEGA BUDI MANGANI MERIDIEN INTI ENERGY
58,71 BELU 1,25 KUPANG 240,62 MANGGARAI TIMUR 14,55 BELU 71,94 KUPANG 354,68 SUMBA BARAT 4.064,18 SUMBA BARAT DAYA
MERUKH FLORS COAL
5.029,86 NGADA
MUTIARA INTAN NIPINDO KARYA ALAM NIPINDO PRIMATAMA NUSA ENERGY RAYA PANCAMITRA UTAMA KARYA PUTRA SEN BOKING PUTRA TIMOR INDUSTRI RISKI BELU SHEKINAH GLORY SUMBER JAYA ASIA TAMAN DAMAI TIARA UTFAR MANDIRI TIGA MAS NUSANTARA TIMOR INDAH ABADI TIMOR NUSA CENDANA TIMOR TAMBANG LESTARI
11,88 ALOR 482,07 MANGGARAI BARAT 1.123,34 MANGGARAI BARAT 1.769,88 MANGGARAI BARAT 112,06 ROTE NDAO 0,98 BELU 48,44 BELU 77,20 BELU 22,11 BELU 43,68 MANGGARAI 73,72 BELU 16,89 TIMOR TENGAH UTARA 20,06 SABU RAIJUA 879,34 KUPANG 7,31 BELU 0,34 BELU
TITISAN MANGAN RESOURCES TOMY MARANNU TRIBINA SEMPURNA TUNAS SESAWI INDAH VETO SERENA WELINDO INTI PRATAMA WINSPEC INDONUSA
Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi NTT
3,56 BELU 38,21 BELU 526,25 MANGGARAI 27,96 BELU 0,49 BELU 0,10 TIMOR TENGAH SELATAN 20,02 TIMOR TENGAH UTARA
Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 47
Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) Provinsi NTB NO.
KAWASAN HUTAN
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
1 2 3
HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI
IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP
BINTANG BULAENG PERKASA
0,10
LOMBOK BARAT
BUMI MULIA SEJATI
5,58
LOMBOK TENGAH
BUMI NUSANTARA
167,33
SUMBAWA BARAT
4 5 6 7 9 10
HUTAN KONSERVASI
KK
LUAS (Ha)
KABUPATEN
BUNGA RAYA LESTARI
0,48
CAGAR ALAM LESTARI
275,65
CITRA NUSRA PERSADA
0,48
BIMA
HUSNY LEE MINING
1,61
SUMBAWA BARAT
1.048,07
SUMBAWA BARAT
4,70
SUMBAWA BARAT
INDOTAN SUMBAWA BARAT TIANG BULAENG PERKASA NEWMONT NUSA TENGGARA
4.057,37
BIMA SUMBAWA BARAT
SUMBAWA, SUMBAWA BARAT
48
NO.
KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG
IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP
24
HUTAN LINDUNG
IUP
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG
IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP KK KK
NAMA PERUSAHAAN ASIAPASIFIK ARISTAMA ENTEBE AZAHRA RESOURCES BIMA FEROINDO BINTANG BULAENG PERKASA BRAHMA MINING BULAN BULAENG PERKASA BUMI MULIA SEJATI BUMI NUSANTARA CAGAR ALAM LESTARI DELAPAN INTI POWER DPA MINING INDONESIA DUA RAJAWALI PROENERGI GALANG ARTHA BUANA ILTIMAS RIZQY ARDHYA INDOMINERALS CITRA PERSADA INDOMINING KARYA BUANA INDOTAN LOMBOK BARAT B. INDOTAN SUMBAWA BARAT INTAM KARYA DUTA GEMILANG MEGA BUANA ENERGY RAZANA SHORA SELATAN ARC MINERALS SUMBAWA BARAT SEJAHTERA BERSAMA SUMBAWA BATU MULIA SUMBAWA JUTARAYA SUMBER DAYA ENERGI SYABAS SUMBAWA MINERAL TAMBANG BARAT NUSANTARA TARUNA PERKASA TERCIPTA MEGAH TIANG BULAENG PERKASA NEWMONT NUSA TENGGARA SUMBAWA TIMUR MINING
LUAS (Ha)
KABUPATEN
3,15 SUMBAWA 5.870,86 SUMBAWA 3.491,62 BIMA 581,34 LOMBOK BARAT 1,80 LOMBOK TENGAH 561,59 LOMBOK TENGAH 20,21 SUMBAWA 142,84 SUMBAWA BARAT 2.481,38 SUMBAWA BARAT 2.096,64 SUMBAWA 540,36 LOMBOK BARAT 3.066,59 SUMBAWA 14.014,54 SUMBAWA 704,66 LOMBOK TENGAH 12.626,18 BIMA 2.544,19 BIMA 111,99 LOMBOK BARAT 3.447,30 SUMBAWA BARAT 14.747,15 SUMBAWA 219,94 DOMPU 152,43 DOMPU 327,34 LOMBOK TENGAH 8.481,24 SUMBAWA
Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi NTB
19.120,01 SUMBAWA BARAT 9.809,93 SUMBAWA 7.897,62 SUMBAWA 11.471,64 SUMBAWA 182,04 SUMBAWA 7.639,40 SUMBAWA 1.070,42 SUMBAWA 0,00 DOMPU 4.661,47 SUMBAWA BARAT 36.972,62 SUMBAWA, SUMBAWA BARAT 14.350,04 BIMA, DOMPU
Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 49
NO
Data Tersus/TUKS Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015
TERSUS
TUKS
TOTAL TERMINAL
1 NTB
4
0
4
2 NTT
3
0
3
7
0
7
NO
PROVINSI
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 18 19 20 21 22 23 25 24 27 28 29 30 26 31 32 33
PROVINSI ACEH BALI BANGKA BELITUNG BANTEN BENGKULU DKI GORONTALO JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALBAR KALSEL KALTARA KALTENG KALTIM KEPRI LAMPUNG MALUKU MALUT NTB NTT PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULBAR SULSEL SULTENG SULTRA SULUT SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA TOTAL
TERSUS
TUKS
9 7 24 5 5 12 1 0 9 2 16 12 54 6 50 93 93 9 4 18 4 3 6 6 16 3 10 25 40 5 0 37 2 586
8 15 8 52 1 4 0 58 2 14 20 27 65 10 23 148 30 9 2 0 0 0 3 3 33 0 3 15 6 17 4 12 14 606
Tidak ada keterangan
1
4
1
1
TOTAL TERMINAL 17 22 32 57 6 16 1 58 11 16 36 39 120 16 73 245 123 18 6 18 4 3 10 9 49 3 13 40 47 22 4 49 16 1199
Data Tersus/TUKS Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015
No. PROVINSI 1 NTB
2 NTB 3 NTB 4 NTB
5 NTT 6 NTT 7 NTT
KSOP KUPP KELAS III BENETE
NAMA PERUSAHAAN
BIDANG KEGIATAN
KOORDINAT
TERSUS/ TUKS
SK
PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
TEMBAGA & EMAS
08°-53'-40" LS / 116°-45'-35" BT
TERSUS
KP 258 TAHUN 2003
PT. BUMIPASIR MANDIRI
PERTAMBANGAN BATU KAPUR DAN BATU ANDESIT
08° - 42’ - 54” LS / 116° - 46’ - 44” BT
TERSUS
KP 378 TAHUN 2010
TERSUS
SK.57/AL.003/PHB-99
TERSUS
KP 1172 TAHUN 2013
TERSUS
KP 733 TAHUN 2012
TERSUS
KP 539 TAHUN 2012
TERSUS
SK.54/AL.003/PHB-99
KUPP KELAS III BENETE KUPP KELAS III PEMENANG/ PT. WAKA OBERAI TANJUNG KUPP KELAS III PEMENANG/ PT. WISATA ALAM TANJUNG SAMUDERA
PARIWISATA
PARIWISATA
KSOP KELAS V KUPANG TENAU
PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
PLTU
KSOP KELAS V ENDE
PT. PLN (PERSERO)
PLTU
KUPP KELAS III LARANTUKA PT. PERTAMINA
BBM
08°-21'-37" LS / 116°-07'-20" BT 08°-21'-45" LS / 116°-07'-42" BT 10°- 14’- 28,9” LS / 123° - 29’ — 13,2” BT 08°- 30’- 21,5” LS / 121° - 42’ - 3,5” BT 08°-20'-15" LS / 122°-55'-09" BT
IUP OP Khusus yang telah berakhir di Kementerian ESDM
52
53
Tindak Lanjut K.ESDM Witness Survey
54
Tindak Lanjut K.ESDM Pembayaran melalui SIMPONI
55
Tindak Lanjut Lingkungan Hidup Proper Pertambangan pada 16 Provinsi
56
Tindak Lanjut Dirjen Perhubungan Laut
57
SE KEMENDAGRI 120 Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014
58
SE MENTERI ESDM 04-2015 Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014
59
SE MENTERI ESDM 04-2015 Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014
Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014
Tindak Lanjut Gubernur Kalbar
Tindak Lanjut Gubernur Kalimantan Utara
62
Tindak Lanjut Gubernur Bengkulu
63
Tindak Lanjut Provinsi Aceh
64
Tindak Lanjut Bupati Aceh Jaya Surat pencabutan IUP
65
Tindak Lanjut Provinsi Sumut
66
Format Rencana Aksi LAMPIRAN I LAPORAN TAHAP 1 PELAKSANAAN RENCANA AKSI KORSUP ATAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERBA TAHUN 2015
Format Rencana Aksi LAMPIRAN II STATUS PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA TAHUN 2015
NO
PROVI NAMA NO NSI / PERUS DAN LUAS WILAYAH KABUP AHAA TAHUN (HA) ATEN/ N SK KOTA
1
2
3
4
1
PT. XYZ
PROV. …/….… …
2
PT. ABC
KAB./K …/…./… OTA …. ../……
TAHAPAN TGL TGL MULAI KEGIATAN BERAKHIR
NPWP
DOKUMEN LINGKUNGAN
KEWAJIB KEWAJIBAN AN LANDRENT ROYALTI
CnC Non-CnC ADA TIDAK ADA * TIDAK ADA TIDAK
5
6
7
13,590.00 EKSPLORASI 1,686.00
STATUS
INDIKASI TUMDIH KAWASAN HUTAN
OPERASI PRODUKSI
8
9
10
11
12
13
14
15
16
RPH
RPH
17
18
PELUNASAN KEWAJIBAN PNBP
USD LUNAS 19
KURANG BELUM BYR BYR
20
21
22
PELUNASAN KEWAJIBAN JAMREK
ADA TIDAK 23
24
11/May/200 11/May/20 9 14 3/Nov/2009 3/Nov/2011
3 dstnya
NO
1
JUMLAH KEWAJIBAN JAMINAN REKLAMASI
PELUNASAN KEWAJIBAN PASCA TAMBANG
PELUNASAN JUMLAH KEWAJIBAN JUMLAH KEWAJIBAN PELUNASAN JAMINAN KEWAJIBA PASCA KEWAJIBAN PAJAK KESUNGGUHA N PAJAK TAMBANG N
LAPORAN REALISASI PRODUKSI (sejak awal produksi)
LAPORAN REALISASI Penjualan (sejak awal produksi)
RPH
USD
ADA
TIDAK
RPH
USD
ADA
TIDAK
ADA
TIDAK
RPH
VOLUME (MT)****
VOLUME (MT)****
ADA
TIDAK
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
REKOMENDASI ET
FASILITAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN/PEMURNIAN
SPASIAL TUKS/TERSUS
STATUS PEMBERIAN SANKSI
ADA ADA** (SENDIRI/KERJASAM TIDAK ADA ** TIDAK TIDAK * A) ** 40 41 42 43 44 45
1 2
3 dstnya
68
TATACARA PELAPORAN No. Uraian Tata Cara Pelaporan Keterangan A. Tujuan Pelaporan Memudah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi kegiatan serta pelaksanaan kewajiban Izin Usaha Pertambangan dalam 5 aspek yang menjadi fokus kegiatan Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba dan Batubara di 19 Provinsi B. Jenis Pelaporan 1 Pelaporan pelaksanaan 46 rencana aksi oleh Pemerintah Daerah Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran I 2 Pelaporan pelaksanaan kewajiban IUP oleh Penerbit Izin Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran II C. Waktu Pelaporan 1 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Maret 2015 Pelaporan Tahap I 2 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Juni 2015 Pelaporan Tahap II D. Mekanisme Penyampaian Laporan 1 Penyerahan secara langsung (hard copy dan soft copy) Diserahkan ke : Tim Korsup Minerba , Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan 2 Penyerahan melalui email Korupsi, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-19 Lt.4; Jakarta Selatan-Jakarta. Telp 021-25578300 ext. 8009. A.n. Abdul Aziz Suhendra email:
[email protected];
[email protected] dengan 3 Penyerahan melalui pengiriman pos tembusan softcopy ke M. Dwinugroho (
[email protected]) Ditjen Minerba, Kementerian ESDM E. 1
Tahapan Penyusunan Laporan Laporan Pemerintah Kabupaten/Kota
a.
Mengisikan kolom penjelasan pemda untuk setiap rencana aksi sesuai dengan yang ada pada Lampiran I
b.
Melengkapi dokumen pendukung untuk setiap penjelasan pada rencana aksi sebagaimana yang telah dicatatkan dalam penjelasan kolom bukti pendukung dari pemda sebagaimana yang ada pada Lampiran I
c. d. e.
Melengkapi isian status pelaksanaan kewajiban IUP sesuai pada matrik dalam Lampiran II; dan merujuk pada pelaksanaan rencana aksi sesuai pada matrik Lampiran I Menyertakan surat pengantar penyampain laporan dari Bupati/Walikota Laporan disampaikan ke pemerintah provinsi masing-masing untuk dilanjutkan oleh pemerintah provinsi ke KPK dan Softcopy ke Kementerian ESDM
2
Laporan Pemerintah Provinsi
a.
Mengisikan kolom penjelasan pemda untuk setiap rencana aksi sesuai dengan yang ada pada Lampiran I
b.
Melengkapi dokumen pendukung untuk setiap penjelasan pada rencana aksi sebagaimana yang telah dicatatkan dalam penjelasan kolom bukti pendukung dari pemda sebagaimana yang ada pada Lampiran I
c.
d. e. f.
Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi
Melengkapi isian status pelaksanaan kewajiban IUP sesuai pada matrik dalam Lampiran II; dan merujuk pada pelaksanaan rencana aksi sesuai pada matrik Lampiran I Menyertakan surat pengantar penyampaian laporan dari Gubernur Melakukan kompilasi laporan dari Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing Menyampaikan laporan dari Kabupaten/Kota serta Laporan Provinsi kepada KPK
Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM
69
