Kerangka Acuan Kerja
KONSOLIDASINASIONAL
PENYUSUNAN RENCANA KERJA CSO DALAM PELAKSANAAN NKB GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dengan kekayaan tersebut, konstitusi mengamanatkan bagaimana sumber daya alam dan agraria yang ada menjadi jalan bagi kemakmuran rakyat, sembari menjamin kelestarian lingkungan hidup. Faktayang terjadi justru memperlihatkan kegagalan negara dalam memastikan amanah konstitusi tersebut tercapai.Sumber daya alam lebih banyak menjadi obyek korupsi, ruang konflik, dan ketidakadilan. Berbagai kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sector sumber daya alam mengafirmasi bahwa pengelolaan berbagai sektor sumber daya alam —perkebunan, pertambangan, kelautan, dan kehutanan— rentan dengan korupsi. Dalam kajian tersebut dinyatakan bahwa berbagai permasalahan mendera pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, termasuk lemahnya pengawasan, tidak optimalnya pendapatan negara, ketidak pastian hukum, dan ketidakadilan dalam alokasi lahan untuk masyarakat. Sesuai dengan kewenangannya dalam UU 20 Tahun 2002, KPKtelah mengajukan berbagai rekomendasi pembenahan tatakelola sumber daya alam kepada kementerian dan lembaga terkait. Salah satu inisiasi perbaikan tatakelola sumber daya alam melalui Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia dan melaksanakan Koordinasi dan Supervisi Pembenahan Tatakelola PNBP Minerba guna mendorong koordinasi lintas kementerian lembaga untuk mempercepat perbaikan tatakelola di sektor kehutanan dan pertambangan yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Berbagai pembenahan mulai dapat terlihat, di sektor kehutanan misalnya penguatan terhadap hak masyarakat atas hutan terjadi dengan penerbitan Peraturan Bersama 4 Menteri tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, sementara di pertambangan terjadi penertiban terhadap 784 Izin Usaha Pertambangan dan peningkatan PNBP sektor minerba hingga lebih dari 10 trilyun rupiah.Pembelajaran pelaksanaan upaya-upaya tersebut menguatkan poin bahwa upaya pembenahan tatakelola akan lebih efektif dengan keterlibatan dan sinergi multi pihak. Ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama (NKB) oleh 27 Kementerian dan Lembaga terkait tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia pada Tanggal 19 Maret 2015 menjadi tonggak upaya pembenahan tatakelola sumber daya alam yang dilakukan secara komprehensif sebagai inisiasi kedua oleh KPK. Rencana aksi penyelamatan sumber daya alam dirancang dalam NKB tersebut, tidak hanya lintas sektor, tetapi juga melibatkan multipihak termasuk di antaranya kementerian, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, aparat penegak hukum maupun civil society. Dalam NKB GN-PSDA tersebut, civilsociety bahkan diiterasi langsung di dalam rencana aksi untuk memberikan ruang partisipasi dan sinergi yang lebih luas bagi CSO. Untuk Rencana Aksi (renaksi) NKB GN-PSDA pada tingkat daerah telah ditandatangani oleh Gebernur atau perwakilan gubernur dari 34 Provinsi wilayah rencana aksi pada 17 Februari 2015 di Jakarta. Sementara aparat penegak hukum juga melakukan penandatanganan Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam, sehingga pelaksanaan penegakan hukum juga dapat dilakukan secara sinergis dengan upaya pembenahan tatakelola. Untuk memastikan pelaksanaan renaksi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka sebelum atau sesudah pelaksanaannya harus dibuka ruang bagi publik terutama CSOs (LSM, Akademisi, Media, Mahasiswa, dan Organisasi Keagamaan) untuk mengawal dan memberikan masukan. Sehubungan dengan itu, KPK bekerjasama dengan AURIGA sebagai perwakilan CSO yang selama ini aktif dalam mengawal proses NKB GN-PSDA, memandang perlu untuk mengadakan kegiatan konsolidasi nasional
CSOs yang berasal dari CSOs wilayah renaksi NKB-GNPSDA. Kegiatan konsolidasi ini harapannya mampu melahirkan renaksi CSOs yang komprehensif yang terkoordinasi antara nasional dan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi tersebut, konsolidasi nasional ini juga diperkuat dengan konsolidasi media dan donor.
TUJUAN KEGIATAN Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah: 1. Mengkonsolidasikan CSO untuk berpartisipasi dalam kegiatan monitor dan evaluasi implementasi rencana aksi dalam NKB GN SDA; 2. Membangun strategi dan mekanisme advokasi di tingkat nasional dalam mengawal implementasi rencana aksi sesuai rekomendasi KPK; 3. Menyusun rencana aksi tingkat nasional dan daerah bagi CSO dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam NKB GN SDA; 4. Membahas peluang-peluang dukungan sumber daya CSO dalam mengawal rencana aksi Kementerian dan Lembaga terkait dalam NKB GN SDA; 5. Dengar pendapat dengan beberapa pimpinan redaksi media cetak atau elektronik terkait agenda CSOs.
CAPAIAN KEGIATAN Berdasarkan pada tujuan kegiatan di atas, maka kegiatan ini diharapkan setidaknya menghasilkan: 1. Terkonsolidasinya rencana aksi di tingkat nasional dan daerah; 2. Terbangunnya strategi dan mekanisme advokasi di tingkat nasional dalam mengawal implementasi rencana aksi sesuai rekomendasi KPK; 3. Terpetakannya peluang-peluang dan sinergi dukungan donor untuk CSO dalam mengawal rencana aksi Kementerian ke depannya; 4. Tersampaikannya agenda CSOs dan adanya masukan terkait agenda tersebut dari pihak media.
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN Hari/Tanggal
: Senin s.d. Rabu/ 30 Maret s.d. 1 April 2015
Tempat
: Hotel Grand Cemara
Alamat
: Jl. Cemara No.1, Jakarta.
Waktu
: 08.00 – selesai
PELAKSANA KEGIATAN Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPK dan AURIGA yang bekerjasama dengan Climate Land Use Aliance (CLUA), KEMITRAAN, The Asia Foundation (TAF) dan berbagai pihak lainnya.
PESERTA Peserta berasal dari: (i) perwakilan CSOs daerah yang selama ini terlibat aktif dalam melakukan advokasi di sektor sumber daya alam, khususnya kehutanan, perkebunan, dan pertambangan; (ii) redaksi media massa nasional; (iii) lembaga donor.
SUSUNAN ACARA No
1
Tanggal
Senin/ 30 Maret 2015
Jam 08.00 WIB 09.00 WIB 09.15 WIB
Kegiatan Registrasi Peserta Pembukaan Coffe Break
09.30 WIB
Diskusi, ―Mengawal Implementasi NKB, Mendorong Percepatan Pembenahan Tata Kelola Sumber Daya Alam‖
10.00 WIB
Diskusi/Tanya Jawab
12.00 WIB
16.30 WIB 08.00 WIB
ISHOMA Diskusi Kelompok Penyusunan Renaksi CSO di tiap Provinsi Coffe Break Lanjutan Diskusi Kelompok Istirahat dan Makan Malam Registrasi Diskusi panel penyusunan rencana aksi dan pembagian peran CSO ISHOMA Finalisasi Renaksi CSO, dan Penyusunan Draft Rilis bersama. Dengar pendapat dengan Redaksi media cetak dan elektronik Istirahat dan Makan Malam Registrasi
09.00 WIB
Konsolidasi Donor
13.30 WIB 15.00 WIB 15.30 WIB 17.00 08.00 WIB 09.00 WIB 2
Selasa/31 Maret 2015
12.00 WIB 13.30 WIB 15.00 WIB
3
Rabu/1 April 2015
12.00 WIB
Uraian Pimpinan KPK Fasilitator: Timer Manurug Pembicara: TIM PAKAR NKB/TIM MONEV NKB Moderator: Timer Manurung Fasilitator: Zenzi Suhadi
Fasilitator: Zenzi Suhadi Fasilitator: Zenzi Suhadi Moderator: Timer Manurung
Fasilitator: Nazir Fuad
Ishoma Penyerahan Renaksi CSO ke Fasilitator: 13.00 WIB KPK dan Konpres Bersama Emerson Yuntho Catatan: Untuk tiket penerbangan akan direimburs melalui mekanisme transfer oleh Panitia setelah selesai acara dan bukti transport diterima Panitia.
Lampiran 1. DAFTAR WILAYAH NKB GN-PSDA DAN LOKASI MONITORING EVALUASI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Propinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Bengkulu Lampung DKI Jakarta Banten Maluku Papua Papua Barat Jawa Tengah Jawa Barat Yogyakarta Jawa Timur Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Sulawesi Barat Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau Bangka Belitung Jambi Sumatera Selatan Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Lokasi Kegiatan Medan
Tanggal Kegiatan 23 – 26 Maret 2015
DKI Jakarta
20-22 April 2015
Ambon
4-6 Mei 2015
Semarang
18-20 Mei 2015
Gorontalo
8-10 Juni 2015
Denpasar
3-4 Agustus 2015
Makasar
24-26 Agustus 2015
Pontianak
7-9 September 2015
Pangkal Pinang
14-16 September 2015
Kupang
3-4 Juni 2015
Lampiran 2. DAFTAR PESERTA CSOs Jakarta/Nasional. No
Lembaga donor dan intermediary Lembaga
No
Lembaga
1
Walhi Eknas
1
CLUA
2
JATAM
2
Ford Foundation
3
ICW
3
British Embassy
4
Epistema Institute
4
UKCCU
5
FWI
5
MFP
6
ICEL
6
TAF
7
HuMa
7
EU Delegation
8
FITRA
8
DANIDA
9
Sawit Watch
9
SIDA
10
SPKS
10
GIZ
11
TuK Indonesia
11
Netherlands Embassy
12
Prakarsa
12
ICCO
13
CIFOR
13
Royal Norwegian Embassy
14
YLBHI
14
Kemitraan
15
ELSAM
15
US Embassy
16
DKN
16
USAID
17
WWF
17
Kehati
18
FKKM
18
TFCA
19
KPSHK
19
MSI-SIAP
20
AMAN
20
Natural Resource Governance Institute
21
Article 33
21
Samdhana Institute
22
PWYP
22
CIDA
23
JPIC
23
UNDP
24
Telapak
24
World Bank
25
RMI
25
Australian Embassy
26
KPA
26
DFAT
27
IWGFF
28
WWF
29
SAINS
30
KPH Jawa
31
WGT
32
ICRAF
33
JKPP
34
BRWA
CSOs Daerah No
Provinsi
Lembaga
No
1
Haka
47
2
MATA
48
3
Lembaga Menapak
Kaltara
Radio Kaltara
LBH Aceh
49
4
Walhi Aceh
50
5
GeRAK
51
6
KSPPM
52
AMAN Tano Batak
53
9
Walhi Sumut
51
10
Walhi Sumbar
52
LBH Padang
53
Sulawesi Tenggara
LEPMIL Sultra
Maluku
AMAN Maluku
8
11 12
Aceh
Daerah
Sumut
Sumbar
YCM
54
13
Integritas
55
14
Jikalahari
56
15
Walhi Riau
57
Riau Corruption Trial
58
16
Riau
17
Fitra Riau
18
YMI Riau
19
Walhi Jambi
19
Jambi
SSS Pundi
21
Walhi Sumsel Sumsel
WBH
23
Pinus
24
Walhi Bengkulu
26 27 28 29
Bengkulu Banten Jateng-DIY
AKAR Bengkulu PATRIOT Serang ARUPA Lidah Tani Blora
32
Jabar
SPP
33
Jatim
Paramitra
34
Bali
Walhi Bali
35
PBHK
36
Pancur Kasih
37
Pontianak Institute
38
Kalbar
Titian
39
Walhi Kalbar
40
Sampan
41
Faturrohman
42
Kalteng
YCI
43
Jari Kalteng
44
Jatam Kaltim
45 46
Kaltim
YCHI Walhi Sulsel
Sulawesi Selatan
LBH Makasar Walhi Sulteng
Sulawesi Tengah
SCF Jatam Sulteng
Fokker Papua dan Papua Barat
Paradisea Kamuki Jasoil
WARSI
20 22
Walhi Kalsel
Kalsel
Stabil Pokja 30
Media massa No
Media
1
Kompas
2
Tempo
3
Jawa Pos
4
Sindo
5
Media Indonesia
6
Bisnis Indonesia
7
RCTI
8
SCTV
9
Kompas TV
10
TV One
11
Metro TV
12
Indosiar
Pakar GN-SDA KPK 2015 No
Nama
Keterangan
1
Prof. Hariadi Kartodihardjo
Pakar Tata Kelola Kehutanan
2
Prof. Maria S.W. Soemardjono
Pakar Hukum Agraria
3
Prof. Endriatmo Soetarto
Pakar Politik Agraria
4
Myrna A. Safitri
Pakar Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik Agraria
5
Martua T. Sirait
Pakar Agraria
6
Yando Zakaria
Pakar Antropologi Kehutanan
7
Sudarmalik
Pakar Ekonomi dan Sumberdaya Kehutanan
8
Rimawan Pradiptyo
Pakar Kriminal Ekonomi
9
Eka Djunarsjah
Pakar Kelautan
10
Dwi Wisayantono
Pakar Kelautan
11
Raja Oloan Saut Gurning
Pakar Pelayaran
12
Ahmad Maryudi
Pakar Tata Kelola Kehutanan
Lampiran 3. RINGKASAN LINGKUP GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KELAUTAN Di sektor kelautan, hasil kajian KPK di tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia, menunjukkan sejumlah persoalan. Setidaknya 8 permasalahan utama di sektor kelautan sebagai berikut : 1. Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas. 2. Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial. 3. Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain. 4. Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut. 5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. 6. Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi. 7. Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. 8. Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.
SEKTOR PERTAMBANGAN Di sektor pertambangan mineral dan batubara, terdapat 10 permasalahan utama berkenaan dengan pelaksnaan tugas pemerintah sesuai dengan amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesepuluh permasalahan tersebut adalah: 1. Pengembangan sistem data dan informasi minerba 2. Penerbitan aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 3. Renegosiasi Kontrak (34 Kontrak Karya/KK dan 78 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B) 4. Peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara 5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan 6. Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) 7. Pelaksanaan kewajiban pelaporan secara reguler 8. Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang 9. Pelaksanaan pengawasan 10. Pengoptimalan penerimaan Negara
SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Di sektor kehutanan dan perkebunan ada lima permasalahan mendasar dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan: 1. 2. 3. 4. 5.
Ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan Kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi Alokasi pengelolaan sumber daya hutan untuk masyarakat tidak optimal Lemahnya pengawasan sehingga tidak optimalnya penerimaan negara Konflik agraria dan kehutanan.
