PROGRES IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR KELAUTAN
Oleh : H. Arsyadjuliandi Rachman (Plt.Gubernur Riau)
NEGARA Pemulihan, (Pasal 33 Pembangunan UUD 1945) Perizinan Pajak Retribusi Pungutan dll
Kebocoran-kebocoran : • Tidak Disetor ke Negara • Usaha Ilegal (tanpa Ijin)/Pembiaran • Nilai Pungutan Tidak sesuai degan Biaya Pemulihan SDA • Penyalahgunaan Izin
PEMANFA ATAN
• • • •
SUMBERDAYA ALAM SEKTOR KELAUTAN
MASYARAKAT/PENGUSAHA
POTENSI KERUGIAN NEGARA
Pendahuluan : Bahwa Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 Negara menguasai segenap Kekayaan alam untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran Rakyatya. Namun dalam Pemanfaatan SDA diperlukan upaya-upaya Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemulihan SDA dan Pengaturan-pengaturan menyangkut Pemanfaatan SDA. Dalam Pelaksanaan Pemanfataan ini KPK menemukan Potensipotensi Kerugian Negara yang menyebabkan ketimpangan dalam memberikan kemakmuran bagi Rakyatnya.
PENYELAMATAN SDA INDONESIA Sebesar-besanya Kemakmuran Rakyat Hadirnya Negara Untuk Perlindungan Hak Rakyat atas Menjamin Kesejahteraan SDA Baik Secara Indvidu eau S Melalui SDA aupu Kolektif oe t maupun Hak Menguasai Negara Atas Sumberdaya Alam
Sektor Lainnya
Pertambangan
Pesisir P i i d dan Pulau-pulau KEcil
Perikanan Tangkap
Perubungan/ Pelayaran
Sektor Lainnya
LAUT
Perikanan Budidaya
Pertambangan
Perkebunan
Kehutanan
BUMI
4 FOKUS AREA MENURUT KPK PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT (Tidak terbatas pada Wilayah laut saja tetapi Juga LPI/Lingkungan Pantai Indonesia) dan Juga Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkaitan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) PENATAAN PERIZINAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PEMBERIAN DAN PERLIDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
FOKUS AREA, REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI PENYELAMATAN SDA INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT
FOKUS AREA
REKOMEN DASI
Penyediaan Informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Tata Ruang Laut
1.
RENCANA AKSI
2. 3. 4. 5. 6.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut
Penyusunan Rencana penggunaan ruang untuk berbagai kepntingan sektor
Mengidentifikasi Kebutuhan Informasi tematik untuk kepentingan perencanaan lintas sektor Menyusun Informasi tematik untuk kepentingan perencanaan lintas sektor Menyeleaikan Rencana Tata RuangWilayah Laut Enyelesaikan Rencana Penggunaan Ruang Laut Lintas Sektor Mengidentifikasi semua rencana yang disusun oleh setiap sektor Mengintegrasikan perencanaan lintas sektor (Wilayah-Program-Anggaran)
Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Laut (RSWP3K,RZWP3K, RPWP3K, RAPWP3K) dengan peggunaan ruang Laut oleh berbagai sektor, RTRW, RPJM,RPJP dan Perencanaan Anggaran
Lanjutan ….
FOKUS AREA
PENATAAN PERIZINAN
1. REKOME N DASI
2. 3. 4.
RENCANA AKSI
1. 2. 3. 4.
Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/hibah/bantuan sosial/subsidi Perbaikan terhadap sistem ketatlaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui. Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan/ bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya Melakukan revisi terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi Melakukan perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi Mengimplemenstasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui. Mengintegrasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Lanjutan …. FOKUS AREA
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
REKOME N DASI
1. Identifikasi Setiap Jenis Kewajiban para Pihak 2. Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban Para Pihak 3. Mendorong pelaksanaan kewajiban para Pihak Yang belum dipenuhi 4. Memantau Pelaksanaan kewajiban para Pihak 5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 6. Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
RENCANA AKSI
1. Mengidentifikasi Setiap Jenis Kewajiban para Pihak 2. Mngidentifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban Para Pihak 3. Mendorong pelaksanaan kewajiban para Pihak Yang belum dipenuhi 4. Memantau Pelaksanaan kewajiban para Pihak 5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 6. Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan Kewajiban Para Pihak (termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku
Lanjutan …. FOKUS AREA
PEMBERIAN DAN PERLIDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
1. 2. REKOME N DASI
3. 4. 5.
1. 2. RENCANA AKSI
3. 4. 5.
Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hakhak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan sosialisasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Memenuhi hak-hak masyarakarat Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat Mengidentifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hakhak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. elakukan sosialisasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Memenuhi hak-hak masyarakarat Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat
RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU
1. PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT
R E K O M E N D A S I
Penyediaan Informasi yang dibutuhkan untuk Penyusunan Tata Ruang Laut
1
2
Penyusunan rencana tata ruang 3
Penyusunan Rencana Penggunaan Ruang Laut untuk berbagai kepentingan Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RAPWP3K)dengan rencana penggunaanruang laut oleh berbagai satker, rencana pembangunan (RPJM/RPJP) dan Perencanaan anggaran
4
1 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Penyediaan Informasi yang dibutuhkan untuk Penyusunan Tata Ruang Laut
Mengidentifikasi Kebutuhan Informasi Tematik Untuk Kepentingan Perencanaan Lintas Sektor
Laporan Hasil Rapat Internal Dinas Perikanan dan Kelautan ProvinsI Riau
Maret 2015
Penyusunan SK Tim
Maret 2015
Surat Dinas ke Gubernur Riau tentang Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Lintas SKPD dan Kab/Kota
Maret 2015
SK Tim Lintas Sektor dan Lintas Kabupaten
April 2015
Review Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sudah Ada
Rancangan Perda RZWP3K Kab. Inhil
Sudah ada
Menyusun Informasi tematik terkait dengan kelautan
Pengumpulan Informasi Tematik Tata Ruang dan Penyusunan Database Informasi Tematik Tata Ruang Laut
2 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Penyusunan rencana tata ruang
Menyusun Informasi tematik untuk kepentingan perencanaan lintas sektor
Penyusunan Rencana Zonasi Pesisir dan PPK
2016
3 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Penyusunan Menyelesaikan Peta Rencana Zonasi Rencana Rencana Tata Wilayah Pesisir dan PulauPenggunaan Ruang Ruang Wilayah Laut pulau Kecil Laut untuk berbagai kepentingan
2016
4 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/ RAPWP3K)dengan rencana penggunaanruang laut oleh berbagai satker, rencana pembangunan (RPJM/RPJP) dan Perencanaan anggaran
Mengidentifikasi semua rencana yang disusun oleh setiap sektor
Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil
Mengintegrasikan perencanaan lintas sektor (Wilayah – Progrm – Anggaran)
Dokumen Rencana 2016 Pengelolaa Wilayah Pesisir dan PPK (Perda RZWP3K,RAPWP3K dan Tata Ruang)
2016
REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/ RAPWP3K)dengan rencana penggunaanruang laut oleh berbagai satker, rencana pembangunan (RPJM/RPJP) dan Perencanaan anggaran
Mengidentifikasi semua rencana yang disusun oleh setiap sektor
Penyusunan Zonasi 2015 Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. PENATAAN IZIN
R E K O M E N D A S I
Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/hibah/bantuan sosial/subsidi
1
2 Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui.
3
4 Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
1 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/hibah/ bantuan sosial/ subsidi
Melakukan revisi terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi
Pengumpulan Peraturan yang mengatur perizinan Perikanan a.l : 1. 1. Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha 2. Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 8 Tahun 2002 3. Pergub Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau 4. PERDA Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (pasal 76, Hibah) 5. PERDA Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu
Sudah ada Sudah ada
Sudah ada
Sudah ada
Sudah ada Sudah ada
REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI 7. 8.
Identifikasi Perizinan Perikanan yang sudah dikeluarkan Pemprov Rencana review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/hibah/bantuan sosial/subsidi
Sudah ada April- Mei 2015
2 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/ subsidi
Melakukan perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi
Rencana Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan/Bansos/Hibah/Subsidi
Mei- Juni 2015
3 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsi di yang telah diperbaharui.
Mengimplemenstasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui.
Penyusunan Rencana Evaluasi terhadap Pelaksanaan Sistem Ketatalaksanaan perizinan/Bantuan Sosial/ Hibah/Subsidi yang telah diperbaharui
Juli 2015-
4 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsi di yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Mengintegrasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Penyusunan Rencana Pengintegrasian Sistem Ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Juli 2015-
KONDISI EXISTING PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP SEBELUM PENATAAN
LANJUTAN
LANJUTAN
LANJUTAN
JUMLAH IZIN YANG DIKELUARKAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (S/D 2014) NO.
IZIN YANG DITERBITKAN
KAB/KOTA
SIUP 49
SIPI 47
SIKPI 2
SIKPPI -
1.
BENGKALIS
2,
INDRAGIRI HILIR
3.
MERANTI
51
9
4.
ROKAN HILIR
483
433
5.
DUMAI
-
-
-
-
6.
SIAK SRI INDRAPURA -
-
-
-
7.
PELALAWAN
-
-
-
-
10 6 50
3. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1
Identifikasi Setiap Jenis Kewajiban para Pihak 2 R E K O M E N D A S I
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban Para Pihak 3
Mendorong pelaksanaan kewajiban para Pihak 4 Memantau Pelaksanaan kewajiban para Pihak 5 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak.
6
1 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Identifikasi Setiap Jenis Kewajiban para Pihak
Mengidentifikasi setiap jenis kewajiban Pra Pihak
Data Izin Yang Sudah Dikeluarkan oleh Pemprov(SIUP, SIPI, SIKPI dan SIKPPI)
Sudah ada
2 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban Para Pihak
Mengidentifikai tingkat pelaksanaan
Data Penerimaan Retribusi Perikanan
REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Mendorong pelaksanaan kewajiban para Pihak
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak
Mengacu pada Pergub Nomor 22 Tahun 2013
Sudah ada
3 Sudah ada
4 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Memantau Pelaksanaan kewajiban para Pihak
Memantau pelaksanaan kewajiban para pihak
1. 2.
Pembentukan Tim Pemantauan pelaksanaan kewajiban Para Pihak Rencana Pelaksanaan Pemantauan Kewajiban para Pihak
Sudah ada Mei - Nop 2015
5 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Rencana Evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para Pihak
Nop 2015
6 REKOMENDASI Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak.
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Mengambil langkahlangkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak (termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku).
Rencana Penyusunan Langkah Tindak atas hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
Des 2015
4. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut R E K O M E N D A S I
1
2
Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan sosialisasi/edukasi/ kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat
3
4
Memenuhi hak-hak masyarakarat 5 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat
1 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut
Mengidentifikasi setiap jenis kewajiban Pra Pihak
Laporan atas hasil Pengumpulan Identifikasi Hak-hak Masyarakat yanga da di laut (a.l Hak-hak Kepemilikan, sosial, jaminan keamana, adat dan konflik yang muncul terkait hak-hak masyarakat, dll
Nov 2015
2 REKOMENDASI
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku.
Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hakhak masyarakat sesuai dengan aturan perundangundanga yang berlaku
Laporan Hasil rumusan Langkahlangkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku
2015
3 REKOMENDASI Melakukan sosialisasi/edukasi / kampanye terhadap langkahlangkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat 4 REKOMENDASI Memenuhi hak-hak masyarakarat
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Mengdientifikasi hak-hak masyarakat yang ad di laut
Laporan atas hasil Pengumpulan Identifikasi Hak-hak Masyarakat yanga da di laut (a.l Hak-hak Kepemilikan, sosial, jaminan keamana, adat dan konflik yang muncul terkait hak-hak masyarakat, dll
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Memenuhi hak-hak masyarakarat
Laporan pelaksanan kegiatan pemenuhan hak-hak masyarakarat termasuk pelaksanaan resolusi konflik yang muncul dalam pemenuhan hakhak masyarakat
2016
2016
REKOMENDASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hakhak masyarakat
RENCANA AKSI
OUTPUT RENCANA AKSI
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hakhak masyarakat
Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat
2016
