CAPAIAN IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan Indonesia DI PROVINSI PAPUA
disampaikan oleh :
GUBERNUR PAPUA Disampaikan pada Acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi yang diinisiasi oleh KKP dan KPK di Ambon, 11 – 12 Mei 2015
I
GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA KONDISI GEOGRAFI Luas Wilayah : 317.602 Km2 Panjang garis pantai : 1.170 mile Jumlah pulau : 449 Pulau Jumlah pulau berpenghuni : 144 Pulau Jumlah pulau tidak berpenghuni : 305 Pulau Jumlah pulau terdepan : 7 Pulau
Wilayah Administrasi
Kota: 1 Kabupaten: 28 Distrik:389 Kampung: 3.619
Penduduk (SP 2010) dan Budaya : Total: 2.851.999 jiwa Papua: 2.121.436 Jiwa Non Papua : 703.563 Jiwa Bahasa lokal: 275 Kepadatan Penduduk: 9 org/km2
Gambar . Peta Administrasi Papua
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Penataan Izin
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat
1. PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT PAPUA
REKOMENDASI DAN TARGET
Rekomendasi : Rencana strategi WP3K : 1. Menyusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis WP3K Provinsi 2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Strategi WP3K Kabupaten 3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencan strategi WPK Kabupaten
Target Tahun 2015 : 1. Penyusunan Draf Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategi WP3K Provinsi 2. Finalisasi dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategi WP3K Provinsi 3. Sosialisaasi ke seluruh SKPD dan stakeholder terkait. Target Tahun 2016 : 1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Strategi WP3K Kabupaten: (1). Nabire, (2). Waropen (3). Mappi 2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategi WP3K Kabupaten Nabire, Waropen dan Mimika Target Tahun 2017 1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Strategi WP3K Kabupaten : (1). Sarmi, (2). Waropen (3). Jayapura 2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategi WP3K Kabupaten Sarmi, Waropen dan Jayapura
Rekomendasi Rencana Zonasi WP3K : 1. Menyusun Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi WP3K Provinsi 2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Zonasi WP3K Kabupaten 3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Rencana Zonasi WP3K Kabupaten
Rekomendasi Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Aksi WP3K Provinsi
Target Tahun 2016 : 1. Penyusunan Draf Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi WP3K Provinsi 2. Finalisasi dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi WP3K Provinsi 3. Sosialisaasi ke seluruh SKPD dan stakeholder terkait. Target Tahun 2016 : 1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Zonasi WP3K Kabupaten: (1). Kab. Nabire, (2). Kab. Waropen (3).Kab. Mappi 2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Strategi WP3K Kabupaten Nabire, Waropen dan Mappi Target Tahun 2018 1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Strategi WP3K Kabupaten : (1). Kab. Sarmi , (2). Kab. Waropen (3).Kab. Jayapura 2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)tentang Rencana Strategi WP3K Kabupaten Sarmi, Waropen dan Jayapura
Target Tahun 2017 : 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Aksi WP3K Provinsi Target Tahun 2018 : 1. Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Aksi WP3K Provinsi
Tata Ruang Wilayah Laut Provinsi Papua KONDISI SAAT INI Dokumen Rencana Strategis WP3K Provinsi Kab/Kota : 1. Telah tersusun Rencana Strategis WP3K Provinsi 2. Belum adanya Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategi WP3K Provinsi 3. Telah tersusunnya Rencana Strategis WP3K Kabupaten Asmat, Supiori, dan Kota Jayapura 4. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategi WP3K Kabupaten/Kota Dokumen Rencana Zonasi WP3K Provinsi dan Kab/Kota : 1. Telah tersusun Rencana Zonasi WP3K Provinsi 2. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi WP3K Provinsi 3. Telah tersusunnya Rencana Zonasi WP3K Kabupaten Asmat, dan Supiori 4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi WP3K Kabupaten/Kota
REKOMENDASI DAN TARGET Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan
Laporan hasil review terhadap sistem tata laksana perizinan Tahun 2016 Perbaikan terhadap sistem perizinan berupa SDM, TI, Kelembagaan, Perbaikan Data Base
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinann sosial/hibah/subsidi
Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinan yang baik Tahun 2016 Sosialisasi dan konsultasi publik berupa SOP perizinan yang telah disempurnakan melalui PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Terlaksananya SOP perizinan yang efektif dan efisien Tahun 2017 Diharapkan jumlah perizinan yang dapat diterbitkan meningkat
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Tersedianya proses pelayanan perizinan terpadu Tahun 2017 Keterpaduan antar sektor dan kawasan berbasis aplikasi
KONDISI SAAT INI SIUP, SIPI dan SIKPI yang diterbitkan selama Tahun 2014 di Tingkat Provinsi (Kewenangan 10 s/d 30 GT , TERBIT BARU DAN PERPANJANGAN) JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGST
SEPT
OKT
NOV
DES
0
8
1
7
8
3
6
0
3
20
9
9
TOTAL 72 25 20 15 10
Series1 Jenis Izin
5 0 JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGST
SEPT
DI TINGKAT PROVINSI (30 S/D 10 GT) SIUP, SIPI DAN SIKPI YANG DI TERBITKAN SELAMA TAHUN 2014
OKT
NOV
DES
KONDISI SAAT INI I. IZIN USAHA BERDASARKAN ALAT TANGKAP IKAN DI WWP 717 PROV. PAPUA Kewenangan Pusat:
Kewenangan Provinsi:
Purse kapal
10 s/d 30 GT pada 12 mile Alat Tangkap Purse Saine, GillNet, Hand Line/Pancing Tonda
Tidak Ada Laporan Produksi Kapal
Tidak Ada Laporan Produksi Kapal
30 GT ke atas Alat Tangkap Saine dan
Colecting
II. IZIN USAHA BERDASARKAN ALAT TANGKAP IKAN DI WWP 718 PROV. PAPUA
Kewenangan Pusat:
Kewenangan Provinsi:
30 GT ke atas Alat Tangkap Trawls, Kapal Colecting/kapal pengangkut ikan
10 s/d 30 GT pada 12 mile Alat Tangkap GillNet Pancing dan Kapal Colecting
Tidak Ada Laporan Produksi Kapal
Tidak Ada Laporan Produksi Kapal
Sistematika Pelayanan Perijinan Bidang Perikanan Pengajuan Ijin oleh Pemohon kepada PTSP
Penelitian Berkas (Validasi)
Komputerisasi Berkas (Input Berkas) ‐>DKP
Penerimaan Berkas Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis ‐> DKP Pembayaran Retribusi ‐> Dispenda melalui Kas Daerah
Dokumen Perijinan Diserahkan kepada Pemohon
Proses Penandatanganan Surat Ijin‐>PTSP
Pertimbangan Kelayakan Ijin ‐>DKP
Pencetakan Dokumen ‐> DKP/PTSP Output :
Ijin Diberikan
Di Terima
Diberikan Waktu Melengkapi Persyaratan
Di Tunda
Di Kembalikan
Di Tolak
REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban para pihak Tahun 2016 Para Pihak Terkait (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pelaku Usaha Perikanan)
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Teridentifikasinya tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak Tahun 2016 Penentuan kriteria penilaian pelaksanaan kewajiban para pihak berupa Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) dan Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) serta PERGUB
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Terpenuhinya kewajiban para pihak Tahun 2017 Peningkatan para pihak untuk memenuhi kewajiban terhadap Pajak dan Retribusi Daerah
Memantau pelaksanaan kewajiaban para pihak
Terlaksananya pemantauan kewajiban para pihak Tahun 2017 Monitoring jumlah para pihak yang melaksanakan kewajiban
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Terlaksananya evaluasi kewajiban para pihak Tahun 2018 Evaluasi jumlah para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban
Mengambil langkah‐langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
Tersusunnya langkah‐langkah strategis untuk pelaksanaan kewajiban para pihak Tahun 2018 Pelaksanaan PERDASUS dan PERDASI PAPUA
Pemberian dan Perlindungan Hak‐hak Masyarakat REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi hak‐hak masyarakat Adat yang ada di Wilayah Pesisir dan Laut y Merumuskan langkah‐ langkah untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang‐ undangan yang berlaku Melakukan sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi hak‐hak masyarakat Adat
Memenuhi hak‐hak masyarakat Adat Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak‐hak masyarakat
Teridentifikasinya hak‐hak masyarakat adat di 4 (empat) Wilayah Adat Pesisir dan laut Tahun 2016 Hak Perlindungan Hukum, Hak Mendapat Informasi, Hak Akses Permodalan, Hak Adat Laut, Hak Pengelolaan dan pemanfaatan SDA Laut, Hak Mendapatkan Asuransi Terhadap Nelayan, Pembudidaya, Pelaku Usaha, Masyarakat Adat Tersusunnya Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) dan Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat Adat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan Tahun 2016 Bukti pendukung dokumen PERDASUS dan PERDASI
Tersosialisasi hak‐hak masyarakat Adat Tahun 2015 Tersampaikannya Informasi tentang hak‐hak masyarakat Adat (GERBANGMAS HASRAT PAPUA, KARTU PAPUA SEHAT (KPS), KARTU PAPUA PINTAR (KPP) Terpenuhinya hak‐hak masyarakat Adat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan Tahun 2016 Implementasi kegiatan terhadap pemenuhan hak hak masyarakat Adat dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Terpantau dan terevaluasinya pemenuhan hak‐hak masyarakat Tahun 2016 Terukurnya indikator capaian hak‐hak masyarakat berupa dokumen monev
2 1 3
5 4
Gambar 1. Peta Administrasi Papua Provinsi Papua memiliki 13 Kabupaten/Kota Pesisir : 1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Sarmi 4. Kabupaten Memberamo Raya 5. Kabupaten Kepulauan Yapen 6. Kabupaten Biak Numfor 7. Kabupaten Supiori 8. Kabupaten Waropen 9. Kabupaten Nabire 10. Kabupaten Mimika 11. Kabupaten Mappi 12. Kabupaten Asmat 13. Kabupaten Merauke
Gambar 2. Peta Wilayah Adat Papua
Provinsi Papua terbagi menjadi 5 (lima) wilayah adat : 1. Wilayah Adat Mamta 2. Wilayah Adat Saireri 3. Wilayah Adat Mi-Pago 4. Wilayah Adat Ha-Anim 5. Wilayah Adat La-Pago
1. Wilayah Adat Mamta meliputi (5 Kabupaten): Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi.dan Kab.Memberamo Raya,
Hukum Masyarakat adat di Wilayah Mamta: 3
Gambar 1. Peta Wilayah Adat Papua
Peraturan Tiatiki : Pengetahuan masyarakat adat tentang bagaimana, mengelola, memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya laut pesisir dalam konteks lokal . ONDOWAFI
TANGAN KANAN (Yarona)
KEPALA KLEN (Yarise) Bidang Laut Bidang Air Bidang Hutan Bidang Pertanian
KEPALA PERANG (Perai Tonif)
Komunitas Gambar 2 .Bagan Struktur Kepemimpinan Adat di Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Jayapura
TERIMA KASIH “RAPAT MONEV GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
”
