GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
TATA CARA PELAPORAN RENCANA AKSI GNP-SDA KELAUTAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
TUJUAN PELAPORAN? • Baseline data dan informasi • Monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan rencana aksi • Bahan feedback perbaikan sistem • Disiapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi • Ruang lingkup aktivitas pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di setiap provinsi – Kewenangan provinsi dan masalah di setiap daerah
JENIS DAN WAKTU PELAPORAN • JENIS LAPORAN 1. Laporan progres rencana aksi GNP SDA Kelautan (Pemerintah Provinsi) diisikan di dalam matriks rencana aksi – kolom Bukti Pendukung dan Penjelasan Pemda 2. Laporan progres pelaksanaan kewajiban diisikan di dalam Tabel Monitoring pelaksanaan kewajiban perizinan – 6 tabel
• WAKTU PELAPORAN: – Tahap I : 10 Maret 2015 – Tahap II: 10 Juni 2015 – Tahap III: 10 Desember 2015
PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN A. KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP 1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) 3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) B. KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1 Izin Lokasi Reklamasi 2 Izin Pelaksanaan Reklamasi C. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA 1 Izin Lokasi Pemanfaatan 2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan D. KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya E. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan 2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan F. KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
CATATAN: • Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dan persyaratan/kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. • Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelaku usaha disampaikan ke pemberi izin/pemerintah/instansi (self assessment) yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan kewajiban tersebut. • Pemberi Izin/Pemerintah melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dan menetapkan status kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha serta tindak lanjut atas pelaksanaan kewajiban tersebut. • Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan, pendidikan/kampanye ke masyarakat, corporate social responsibility, dll.
LAPORAN I
PROGRES PELAKSANAAN RENCANA AKSI GNP SDA SEKTOR KELAUTAN
TATA CARA PENGISIAN • Menggunakan format Matriks Rencana Aksi – File format pelaporan korsup kelautan – sheet Lamp 1B • Mengisi kolom bukti pendukung dan penjelasan pemda • Kolom bukti pendukung diisikan nama file yang relevan dengan setiap renaksi dan indikator output yang harus disubmit bisa satu renaksi terdiri dari beberapa file sebagai bukti dari indikator output • Penjelasan pemda diisikan progres pelaksanaan kegiatan sampai saat ini, target rencana selesai, kendala yang dihadapi, dan alternatif solusi
Fokus Area 1: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut • Target utama : RZWP3K tersusun dan diintegrasikan dengan rencana penggunaan ruang laut dan pesisir lainnya; mis: RTWR; WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; dll) • Terdiri dari 4 rekomendasi; 6 rencana aksi • Indikator output: mengikuti setiap rencana aksi; dan berupa dokumen yang akan disampaikan sebagai bukti pendukung
•
Indikator output renaksi 1 (IO Ren-1) : Laporan identifikasi kebutuhan data tematik – Bukti Pendukung : file daftar data yang dibutuhkan; sumbernya; tujuan data; sumberdaya yang dibutuhkan; dll
•
IO-Ren2: database informasi tematik – Bukti Pendukung : file : blueprint database; printscreen database; penjelasan sistem data yang digunakan; link database (jika berbasis web), dll
•
IO-Ren3: Laporan rencana tata ruang Wilayah Laut – Bukti pendukung : file laporan atau draft laporan disertai dengan shape data spasial ; urut2an pelaksanaan kegiatan; dll tergantung progres ;
•
IO-Ren4: Laporan rencana penggunaan ruang laut lintas sektor – Bukti pendukung: file WIUP; DLKR/DLKP, ALKI; RTRW; jika memungkinkan disertai dengan shape file data spasial
•
IO-Ren5: Laporan rencana penggunaan ruang laut lintas sektor berbasis spasial – Bukti pendukung : File Shp (shape file) data RZWPK yang sudah dioverlay dengan WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; RTRW; dll
•
IO-Ren6: Laporan penggunaan ruang—program—anggaran – Bukti pendukung: RZWPK/ALKI/DLKRT/DLKP/RTRW yang dilengkapi dengan informasi program dan alokasi anggaran dari APBD/APBN
Petunjuk : pada kolom deskripsi indikator output sama pada 3 renaksi lainnya
CATATAN PADA SETIAP RENAKSI • Penataan Izin : semua izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, terkait dengan penggunaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil jika memungkinkan; izin yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota juga didata ulang untuk mengantisipasi UU 23/2004 • Pelaksanaan kewajiban para pihak : terutama kewajiban pelaku usaha yang menggunakan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil • Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat: hak-hak publik yang dijamin oleh UU atau peraturan daerah setempat: mis: hak atas akses sempadan pantai; hak nelayan/pembudidaya ikan kecil; hak masyarakat adat; dll sebagainya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah
Laporan II
MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN
TATA CARA PENGISIAN • Mengisi setiap kolom yang ada pada file format pelaporan korsup kelautan pada sheet IIA s.d IIF • Setiap tabel kewajiban dimulai dari daftar nama perusahaan/perorangan pemegang izin provinsi • Setiap jenis izin, memiliki kolom masingmasing sesuai dengan jenis kewajiban
CONTOH • Tabel Monitoring Pelaksanaan Kewajiban Perizinan di Bidang Perikanan Tangkap - Terdiri dari 90 kolom - Mencakup identitas perusahaan/perorangan sampai dengan pelaksanaan kewajiban lingkungan - Diisikan setiap kolomnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya jika tidak ada data dituliskan saja didalam setiap kolom
PENYAMPAIAN LAPORAN • Disampaikan dalam soft copy ke KPK dan KKP –
[email protected],
[email protected] –
[email protected],
[email protected]
• Disertai surat pengantar Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan • Bahan-bahan dapat diunduh di http://acch.kpk.go.id/gn-sda
