CAPAIAN IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SEKTOR KELAUTAN INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA AKSI 1
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
2
Penataan Izin
3
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
4
Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat
REKOMENDASI DAN TARGET Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan tata ruang laut
Tersedianya 36 Data Tematik pada tahun 2011 dan tersedianya data RZWP3K di 5 Kab./kota (Lumajang, Trenggalek, Pacitan, Banyuwangi, Gresik)
Penyusunan rencana tata ruang laut
Peraturan Gubernur Nomor 97 /2011 Tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s/d 2030
Penyusunan rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor
Peraturan Daerah Prov. Jatim Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2012 s/d Tahun 2032
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RPWP3 K/RAPWP3K), dg rencana penggunaan ruang laut oleh berbagai sektor, rencana tata ruang wilayah, rencana pemb. (RPJM/RPJP), & perencanaan anggaran
Penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Perda Prov. Jatim Nomor 6 Tahun 2012 terkait dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan penyiapan RZWP3K-Rinci, RPWP3K, RAWP3K.
KONDISI SAAT INI
1
Tersedia • Pergub Rencana Strategis WP3K Provinsi Jawa Timur • Perda RZWP3K Provinsi Jawa Timur, Skala 1 : 250.000
2
Dalam proses : - Ranperda RZWP3K di Kab Lumajang, Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Banyuwangi, Kab. Gresik - (Skala, 1 :50.000)
REKOMENDASI DAN TARGET Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan
Laporan hasil review terhadap sistem tata laksana perizinan sampai dengan tahun 2014 di keluarkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur Peningkatan SDM, Perbaikan Kelembagaan dan Data Base
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan
Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) tentang Tata Cara Perizinan Perikanan Tahun 2011 Sosialisasi SOP kepada pelaku usaha perikanan dan kelautan
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Penyempurnaan SOP yang disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penyusunan Pergub tentang perizinan perikanan dan kelautan
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Sudah tersedia Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) untuk usaha perikanan dan kelautan Optimalisasi pelayanan perizinan yang terintegrasi secara mobile di sentra-sentra usaha perikanan dan kelautan
1. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP a. SIUP b. SIPI c. SIKPI d. SKTA
: 10 – 30 GT : 10 – 30 GT : 10 – 30 GT
-Perda 4 Tahun 2005 dan Pergub 46 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Jawa Timur, (< 10 GT ) -PERGUB No. 77 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu. -untuk <10 GT telah dilkkn perubahan TUPOKSI Dinas Perikanan (Pergub 18/2014) agar dpt melayani perizinan tsb (dilaksanakn oleh P2T dan UPT sbg cek fisik di daerah).
2. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA a. REKOMENDASI IMPOR IKAN HIDUP (IIH) (PERMEN KP No.9 Tahun 2007 & Peraturan Ditjen Budidaya No.185 Tahun 2014) 3. PERIZINAN PENGELOLAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN a. REKOMENDASI SKP (UU No.45 Tahun 2009 Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan & PERMEN KP No.19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu) b. SERTIFIKAT MUTU EKSPORT dan HACCP (Keputusan Kepala Badan (BKIPM) No.04/BKIPM/2011 tentang Pendelegasian Inspeksi & Sertifikat dalam Penerbitan Setifikasi Kesehatan)
1. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jenis Izin
Jumlah
SIUP (10 – 30 GT)
1.076
SIPI (10 – 30 GT)
2.270
SIKPI (10 – 30 GT)
44
Surat Keterangan Andon ke Luar Provinsi
160
2. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jenis Izin REKOMENDASI IMPOR IKAN HIDUP (IIH)
Jumlah 5
3. PERIZINAN PENGELOLAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jenis Izin REKOMENDASI SKP SERTIFIKASI MUTU EKSPORT
Jumlah 172 12.114
BAGAN ALUR DAN MEKANISME PELAYANAN SIUP PEMOHON Surat Permohonan Dengan Lampiran Tidak lengkap ditolak/ kembali ke pemohon
Prosedur Pelayanan Terpadu di UPT P2T Jatim
Lengkap/benar
AGENDA Verifikasi & Validasi
PROSES PENGETIKAN SIUP
PENOMORAN STEMPEL
PENANDATANGANAN SIUP
SIUP
PEMOHON
BAGAN ALUR DAN MEKANISME PELAYANAN SIPI PEMOHON Surat Permohonan Dengan Lampiran Tidak lengkap ditolak/ kembali ke pemohon
Prosedur Pelayanan Terpadu di UPT P2T Jatim
Lengkap/benar
AGENDA Verifikasi & Validasi
PROSES PENGETIKAN SIPI
PENOMORAN STEMPEL RETRIBUSI
PENANDATANGANAN SIPI
SIPI
PEMOHON
BAGAN ALUR DAN MEKANISME PELAYANAN SIKPI PEMOHON Surat Permohonan Dengan Lampiran Tidak lengkap ditolak/ kembali ke pemohon
Prosedur Pelayanan Terpadu di UPT P2T Jatim
Lengkap/benar
AGENDA Verifikasi & Validasi
PROSES PENGETIKAN SIKPI
PENOMORAN STEMPEL RETRIBUSI
PENANDATANGANAN SIKPI
SIKPI
PEMOHON
3. KEWAJIBAN PARA PIHAK Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
DALAM PROSES IDENTIFIKASI & REKONSILIASI
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Memantau pelaksanaan kewajiaban para pihak 15
4. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut Merumuskan utk melindungi & memenuhi hak2 masy. sesuai dg aturan perundangan yg berlaku
Identifikasi hak-hak masy sesuai UU 23/2014
Perizinan Perikanan dan Kelautan, Bantuan dan Hibah, PUMP/Pugar, SEHAT Nelayan/pembudidaya, Kartu Nelayan dan KUR, Penyediaan BBM Nelayan, Peningkatan jaminan mutu dan keamanan pangan, pemulihan SDI, konservasi dan rehabilitasi
Melakukan sosialiasi/ edukasi/kampanye thdp utk memenuhi hak-hak masy.
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Bantuan/Hibah, Sinkronisasi
Memenuhi hak-hak masyarakat
Telah dilakukan pelayanan perizinan, bantuan/Hibah, realisasi SEHAT Nelayan, Kartu Nelayan dan KUR, penyediaan SPDN, restocking ikan, rehabilitasi mangrove, fish apartemen dan transpantasi terumbu karang
Mlkkn monitoring dan evaluasi thdp pemenuhan hak-hak masyarakat
Evaluasi hak yang belum tertangani serta evaluasi kegiatan dan penganggaran
•Memberikan Pelayanan Perizinan Perikanan (SIUP,SIPI,SIKPI, Andon) secara kolektif (crash program), gratis dan jemput bola bekerja sama antara Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim dengan Syahbandar, Dinas Perhubungan dan P2T
•Bantuan Hibah untuk peningkatan produksi perikanan dan kelautan berupa : alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, sarana budidaya perikanan, sarana produksi garam rakyat, sarana pengolahan dan pemasaran serta sarana pengawasan.
•Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Bidang Perikanan dan Kelautan dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
•Sertifikat Hak AtasTanah (SeHAT) Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kartu Nelayan serta realiasasi KUR
•Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan bagi Masyarakat (Sistem Rantai Dingin)
•Penyediaan Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) di sentra-sentra nelayan sebanyak 44 unit (24 SPDN dan 20 AKR)
•Upaya-upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Perairan Melalui Konservasi dan Rehabilitasi ekosistem perairan serta pemulihan Sumber Daya Ikan (SDI) yang berkelanjutan
17
Permasalahan Serius di Jawa Timur Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) Menurun, utamanya di PANTURA Jawa Timur; Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah, utamanya yang bernilai ekonomis tinggi; Harga pakan pabrikan tinggi;
Terbatasnya ketersediaan bahan baku industri perikanan; Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal; Produktivitas Garam masih terkendala pada tataniaga; Masih terjadi destructive, illegal fishing, dan perusakan wilayah pesisir serta konflik nelayan.
RENCANA AKSI PERMASALAHAN 1. Melakukan upaya pemulihan sumber daya ikan yang
2. 3. 4. 5.
6.
7.
berkelanjutan melalui pembangunan rumah ikan dan underwater restocking dan Pengendalian perizinan usaha perikanan tangkap serta rehabilitasi ekosistem melalui transplantasi terumbu karang dan rehabilitasi mangrove; Perbaikan mutu induk dan benih ikan; Pemberian paket hibah alat pembuatan pakan mandiri dan formulasi bahan baku pakan; Bekerja sama dengan provinsi penghasil ikan dalam kerangka Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN); Pemberian bantuan sarana rantai dingin berupa coolbox, palkanisasi dan pembangunan cold storage di sentra-sentra perikanan; Pemberian bantuan sarana produksi berupa geomembran dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan mutu produksi garam; Peningkatan sarana pengawasan, optimalisasi kegiatan operasional pengawasan terpadu, peningkatan peran kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan pengendalian penangkapan ikan melalui perizinan usaha penangkapan ikan.
