GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA Sektor Kelautan Sektor Kehutanan dan Perkebunan Rapat Teknis Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara Pontianak, 7 September 2015
PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Hak Menguasai Negara Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran Rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.
Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi: 1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 4. Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa; 5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas. 2
Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi: 1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan) 2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur 3
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi TUGAS KPK (ps.6) Koodinasi (ps.7)
Supervisi (ps.8)
Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (ps.11)
Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi
Pencegahan (ps.13)
Monitor (ps.14)
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK 4
PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK Kelautan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)
Minerba
Kehutanan & Perkebunan
Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)
Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)
Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)
Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2105) – lokus 9 Kota
Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6 Kota
Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota
5
PENYELAMATAN SDA INDONESIA Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat Hadirnya negara untuk menjamin kesejahteraan melalui SDA
Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam
NKB Percepatan Pengukuhan KH, 11 Mar 2013; 12 K/L
Bumi
Kehutanan
Perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif
Perkebunan
Korsup Kehutanan dan Perkebunan: - 24 Prov: KOM 17 Feb 2015 - 19 K/L & 24 Provinsi
NKB GN-SDA 27 K/L 34 Gub 19 Mar 2015
Pertambangan
Pelayaran
Korsup Minerba: - 12 Prov: KOM 7 Feb 2014 - 19 Prov: KOM 4-5 Des 2014 - 24 K/L & 34 Provinsi
Laut
Perikanan
Pesisir dan Pulau Kecil
Korsup Kelautan: - KOM 17 Feb 2015 - 24 K/L & 34 Provinsi 6
NKB DAN KORSUP SDA “membangun komitmen kementerian dan lembaga lintas sektor”
“tidak bisa dilakukan oleh hanya satu kementerian”
2010
2011
2012
2014
2013
2015
2016 TARGET NKB
31 JUL 2013
JAN 2010
DES 2012
KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
SEMILOKA PERCEPATAN PENGUKUHAN
PENYEPAKATAN NOV 2014 INDIKATOR REFLEKSI KORSUP HUTBUN KINERJA 11 MAR 2013 SETAHUN & KELAUTAN PENANDATANGANAN NKB NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (NKB) KORSUP MINERBA 7
PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama
Pemerintah Pusat • Rencana aksi, pengembangan sistem informasi, harmonisasi regulasi, pembenahan sistem perizinan, pengembangan kelembagaan
Pemerintah Daerah • Rencana aksi, penguatan dan perlindungan hak masyarakat, penataan perizinan, pengawasan pemenuhan kewajiban
Aparat penegak hukum • Format kegiatan dan komitmen
Masyarakat sipil dan pelaku usaha • Format kegiatan yang mendampingi atau mengawasi pelaksanaan
8
Sifat Kegiatan GN-SDA 1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. 2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. 3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA Indonesia. 4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. 5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. 6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.
9
Tujuan Kegiatan GN-SDA 1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.
10
6 Sasaran Kegiatan GN-SDA 1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi
11
Instrumen Pelaksanaan Kegiatan 1. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat, Pemda & CSO 2. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha 3. Format pelaksanaan kegiatan untuk APGAKUM
12
Peranan Para Pihak Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi 4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
13
Peranan Para Pihak KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi. 3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait. 4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk halhal yang mendukung kegiatan. 5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan. 6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan. 7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi
Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin
Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. • Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya
14
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan 1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Jan s.d. Feb 2015) 3. Kick of Meeting : Pertambangan (2014); Hutbun dan Laut (17 Feb 2015) 4. NKB GN-SDA: 27 K/L dan 34 Provinsi (19 Maret 2015) di Istana Negara 5. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Mar 2015 s.d Nov 2016) 6. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester a. K/L Pusat (10 Jun dan 10 Des) b. Pemerintah Daerah (10 Mar, 10 Jun dan 10 Des) c. CSO (10 Jun, 10 Des) 7. Monitoring implementasi rencana aksi (Mar 2015 s.d. Nov 2016) 8. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agus 2015, Des 2015, Agus2016, Des 2016) 9. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Mar 2015 s.d Des 2016).
15
TINDAK LANJUT PEMDA Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait: a) b) c) d) e)
f) g)
h)
Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas dan UPT terkait) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA terkait data izin SDA di Kawasan Hutan Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP/Syahbandar terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan. Koordinasi Dinas KKP dengan KSOP/Syahbandar dan PSDKP terkait data kapal termasuk validasi dan akurasi GT Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan. Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban illegal mining, Illegal Logging, IUU Fishing
Koordinasi dengan Pelaku Usaha a)
Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi
Tindak lanjut antara lain: a)
Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IZIN SDA yang melanggar ketentuan
16
Tata Cara Penyampaian Laporan
1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi (Sektor Pertambangan dan Kehutanan), Sektor Kelautan laporan disusun oleh Provinsi 2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM/KKP/KLHK/KEMTAN setiap 3-6 Bulan 3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).
REKAP RENAKSI PUSAT-DAERAH-CSO - HUTBUN RENCANA AKSI = 74 PELAPORAN PUSAT PEMDA CSO RENAKSI PEMDA
NO
FOKUS AREA
REKOMENDASI
1
Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
3
20
7
2
2
Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
2
6
4
2
3
Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
2
5
4
1
4
Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
1
2
2
1
5
Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
2
4
0
0
6
Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
6
9
3
2
16
46
20
8
TOTAL
Laporan Berkala:
10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KLHK dan Kemtan)
19
REKAP RENAKSI PUSAT – KELAUTAN NO.
FOKUS AREA
1
Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundangundangan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan, Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan Sosial/Hibah/Subsidi Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
2 3 4 5 6 7
TOTAL
REKOMEN DASI
RENCANA INDIKATOR AKSI PELAPORAN OUTPUT PUSAT
4
13
13
8
14
17
3
35
38
Laporan I:
4 3
12 3
14 5
10 Juni 2015;
Laporan III : 10 Des 2015
4
6
17
6
6
6
32
89
110 20
REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN NO.
FOKUS AREA
RENCANA INDIKATOR REKOMENDASI AKSI OUTPUT PEMDA
1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
4
6
6
2 Penataan Izin 3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan Hak-hak 4 Masyarakat
4 6
4 6
4 6
5
5
5
TOTAL
19
21
21
PELAPORAN Laporan Berkala 10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)
21
Format Kegiatan CSO Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat: mengacu pada Renaksi Pemerintah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Renaksi Pemerintah Provinsi: mengacu pada renaksi Pemprov Kegiatan Kampaye/Pendidikan Kepada Publik a) Diskusi/workshop/semiloka antara lain dalam rangka revieu dan penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data, penyusunan program, dll terkait dengan rencana aksi b) Kampanye di media massa/media sosial/dan lain-lain terkait dengan kegiatan c) Publikasi dampak/permasalahan dan lain-lain terkait kegiatan d) Advokasi antara lain untuk pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
22
Format Kegiatan APGAKUM No.
Aparat Penegak Hukum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kepolisian Kejaksaan TNI AL dan BAKAMLA PPNS PSDKP KKP PPNS Ditjen Imigrasi PPNS Ditjen Bea & Cukai PPNS Karantina PPNS Perhubungan Laut Kemhub
9.
PPNS Ditjen Migas/Ditjen Minerba Kementerian ESDM/PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. 11
PPNS Pemda dan Instansi terkait lainnya Penyidik TNI
Kasus Pelanggaran Hukum*)
Tindak Lanjut Terhadap Kasus Pelanggaran Hukum**)
Catatan: *) kasus pelanggaran hukum yang dimaksudkan adalah kasus pelanggaran yang terkait dengan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus pelanggaran seperti IUU Fishing, pelanggaran tata ruang, pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana sektoral lainnya (pertambangan minerba, minyak dan gas, kehutanan, pelayaran, dan lain sebagainya). Uraian penjelasan kasus pelanggaran selain memuat kejadian hukum juga mencakup pihak-pihak yang terlibat. **) tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran hukum memuat langkah-langkah hukum yang telah dan akan dilakukan terkait dengan uraian kasus pelanggaran hukum. Tindak lanjut juga mencakup informasi permasalahan yang muncul dalam proses penanganan kasus.
23 23
Rencana Aksi • Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut:
http://acch.kpk.go.id/gn-sda
24
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
25
Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia 20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi Jakarta, 19 Maret 2015
REKAP PELAPORAN GN SDA TAHAP II 10 JUNI 2015 NO. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
SEKTOR
KELAUTAN
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
Pelaporan Juni 2015 Soft Copy Keterangan 4 September 2015
12 Juni 2015 22 Juli 2015
12 Juni 2015 2 Juli 2015 -
Kurang matriks renaksi Lengkap Belum Melaporkan Belum Melaporkan Lengkap Belum Diterima Belum Diterima OK IUPHHK/HA, HTI, & IPPKH Belum Diterima
29
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
5 PERMASALAHAN MENDASAR SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1) Ketidakpastian hukum kawasan hutan 2) Lemahnya regulasi dalam perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan 3) Belum optimalnya perluasan wilayah kelola masyarakat 4) Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari SDA. 5) Masih banyaknya konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani. 72
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA 11 Maret 2013 TEMA 1.
Harmonisasi Regulasi
TEMA 2.
Penyelarasan Prosedur Pengukuhan
PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
“PERSOALAN KORUPSI, KETIDAKPASTIAN HUKUM, DAN KEADILAN HARUS DILIHAT DAN DISELESAIKAN SECARA UTUH MENYELURUH”
TEMA 3.
Resolusi Konflik
PERMASALAHAN PENGELOLAAN SEKTOR KEHUTANAN & PERKEBUNAN Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 16,18% dari 120 juta ha – data Kemhut 2013) Laju Deforestasi 0.84
Perizinan SDA rentan suap atau pemerasan, terhitung untuk satu izin HPH/HTI besar potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta hingga rupiah 22,6 milyar setiap tahun (KPK, 2013).
JUTA HEKTAR
PEMBERIAN IZIN
0.45
PNBP
PRODUKSI HASIL HUTAN WASDAL
Indikasi state capture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh Margono et.al
Kemenhut
Perkebunan, tidak ada kewajiban PNBP
Ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar. Hanya 3,18% yang dialokasikan untuk skala kecil. Nilai manfaat SDA tidak sampai ke masyarakat.
TATA USAHA
Pemanfaatan Hutan
3%
97%
Skala besar Skala kecil
Perpres 39 Tahun 2014, memberi ruang usaha perkebunan dikuasai asing sebesar 95%. 75
Kinerja Izin USAHA HUTAN ALAM
26
48 80
67
USAHA HUTAN TANAMAN
139
179
IUPHHK-HA TDK AKTIF
IUPHHK-HT TDK AKTIF IUPHHK-HT AKTIF TDK BERSERTIFIKAT IUPHHK-HT AKTIF BERSERTIFIKAT
IUPHHK-HA AKTIF TDK BERSERTIFIKAT TREN HPH AKTIF
(Jumlah HPH Ak f)
250 200
212
34 juta ha open access
188 167
150
143 115
100 50 0 2008
2009
Sumber: APHI, 2013
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
76
Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi Analisis ini diperoleh dari: a/. hasil identifikasi peraturan yang terkait dan wawancara, b/. FGD dengan pelaku usaha tgl 26 Oktober 2013 yang difasilitasi UNDP PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN
-5
-4
-3
PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI -2 -1 0 +1 +2
+3
+4
+5
PELAKSANAAN PERIZINAN Pencadangan kawasan hutan (SK 6273/2011)
Biaya unofficial sd 25jt untuk mendapat informasi/peta
Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11)
Biaya negosiasi sd 200 jt agar dpt luasan yang dapat ditanam
Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup. Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012) Pengalihan Saham ( PP 6/07 jo PP 3/08)
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
Rp. 50 sd 100 ribu/ha
1
1
3
1
2
Rp. 2 sd 6 milyar
PERENCANAAN HUTAN Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11)
Revisi 50-100 juta & Unofficial sd 200 jt
1
1
1
Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya
Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan (KPK. 2013)
77
Lanjutan ... PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN
PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI -5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi
Biaya monitoring pra penyusunan RKT, bisa 140 hr kerja x 8 orang
Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13)
Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd 300 jt.
1
IHMB (P 33/2009 jo P 5/2011)
Jasa konsultan Rp. 50 ribu/ha dan Unofficial u/ pengesahan sd 1 M
2
1
+3
+4
+5
3
2
2
1
1 1
PRODUKSI HASIL HUTAN Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009) Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12)
Unofficial u/ alat & koord dng aparat lain sd 50 jt
5
1
Biaya unofficial sd 100 jt
1
1
1
1
2
Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009).
Biaya pelatihan 30-40 jt/orang
Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)
Unofficial , kasus 15 juta
1
1
1
1 3
2
1
1
1
3
PENATA-USAHAAN HASIL HUTAN Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009)
Double tax dng beragam pungutan
2
2
Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya
Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan (KPK. 2013)
78
Lanjutan ... PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)
TERKAIT KAWASAN HUTAN Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013) Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012)
-5
-4
-3
PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI -2 -1 0 +1 +2
Konsultan ±500 jt, 50-500 rb/pos (20-30 pos), Monev 100-150 x SPT ke pershn
1 1
1
Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif/luas-jenis kayu Biaya unofficial tergantung luas, sd 15 M
2
Biaya unofficial untuk mendapat izin
1
+3
2
3
2
1
1
3 1
+4
+5
1
3 1 1
1
KEBIJAKAN LAIN Monitoring dan pengawasan rutin
Membayar biaya perjalanan dan akomodasi
Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)
Rp 20-30 ribu /pasukan; Puluhan juta setoran rutin
1
4 1
3
Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya
Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan (KPK. 2013)
79
Data Perkebunan Indonesia No.
PROVINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
RIAU JAWA BARAT JAMBI ACEH KALIMANTAN BARAT JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN SUMATERA UTARA SUMATERA SELATAN BENGKULU SULAWESI UTARA JAWA TENGAH LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO SUMATERA BARAT BANTEN SULAWESI TENGAH PAPUA SULAWESI BARAT PAPUA BARAT KALIMANTAN UTARA MALUKU SULAWESI TENGGARA TOTAL
Jumlah Perusahaan 310 193 136 123 103 100 90 89 84 74 54 53 43 38 34 32 24 24 17 17 10 8 8 8 7 7 3 1,689.00
LUAS (Ha) 1,558,553.35 210,775.59 685,676.40 327,152.60 590,345.70 188,325.51 607,454.66 842,882.36 650,082.87 293,422.70 47,742.08 153,146.24 10,031.96 88,777.39 263,128.04 151,398.63 99,622.72 8,341.50 63019.6 9,470.32 140,806.63 99,041.60 48,036.85 249855.3 99,260.69 52880.48 18700 7,557,932
TOTAL PRODUKSI (Ton) 4,335,419.21 309,755.81 1,095,658.80 755,965.83 861,048.30 202,591.28 1,467,208.56 491,103.21 394,066.09 830,784.28 157,737.75 189,728.77 12,218.13 52,703.66 891,968.24 510,717.48 103,732.36 28,294.81 12,299.74 108,980.37 93,070.80 152,467.65
No.
Komoditi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
K. Sawit Karet Tebu Teh Kelapa Kakao Kopi Cengkeh Sagu Kapuk Kelapa Dalam Kina Jarak Jambu Mete Kenaf Astiri Serai Wangi Aneka Tanaman Albazia Jahe Abaca Tidak ada Keterangan
Luas 6,496,126 278,644.90 250,028.40 109,211.10 102,076.00 60,003.40 54,864.80 43,689.20 23,157.20 3,211.50 2,157.00 1,060.00 948.7 815.4 805 393.4 198 140 90 71.5
130,240.08
% 85.95% 3.69% 3.31% 1.44% 1.35% 0.79% 0.73% 0.58% 0.31% 0.04% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.72%
-
13,057,521
TOTAL
7,557,932
Sumber : Kementerian Pertanian, 2015
Data Perkebunan Berdasarkan Komoditas Provinsi Kalbar Kalteng Kalsel Total
Komoditi
Luas (Ha)
Kelapa Sawit 590.345,70 Kelapa Sawit 642.383,81 Karet 10.398,69 Kelapa Sawit 650.082,87 Kelapa Sawit 1.882.812,38 Karet 10.398,69
Produksi (Ton) 861.048,30 1.563.091,97 11.130,30 394.066,09 2.818.206,36 11.130,30 Sumber : Kementerian Pertanian, 2015
Data Perusahaan yang Tak Terdaftar di AHU, KemKumHAM KALIMANTAN BARAT No I
KABUPATEN
KOMODITI
PT. Ari a Hi j a u Al a m Les ta ri
Kel a pa Sa wi t
PT. Ra na Wes tu Kenca na
Kel a pa Sa wi t
Sambas
2 III
KEBUN/KECAMATAN
Pontianak
1 II
PERUSAHAAN
Sanggau
3
PT. Suma tera Ja ya Agro Les ta ri
Toba , Mel i a u
Kel a pa Sa wi t
4
PT. Ci pta Us a ha Ta ni
Ka pua s
Kel a pa Sa wi t
5
PT. Ci tra Nus a I nti Sa wi t
Mukok
Kel a pa Sa wi t
6
PT. Arvena Sepa ka t
Na nga Ma ha p
Kel a pa Sa wi t
7
PT. Mul ti Pri ma Enta ka i I I
Seka da u Hi l i r
Kel a pa Sa wi t
8
PT. Pa rna Agro Ma s
Bel i ta ng Hi l i r
Kel a pa Sa wi t
9
PT. Suma tra Ma kmur Les ta ri
Na nga Ta ma n
Kel a pa Sa wi t
IV
V
Sekadau
Sintang
10
PT. Bonti Perma i Ja ya
VI
Melawi
VII
Kapuas Hulu
11
Kel a pa Sa wi t
PT. Pa ra mi ta I nternus a Pra ta ma
Si l a t Hi l i r, Semi l a u
Kel a pa Sa wi t
12
PT. Umeka h Sa ri Pra ta ma
Jel a i Hul u, Ma ni s Ma ta
Kel a pa Sa wi t
13
PT. Pol ypl a nt Sej a htera
Ai r Upa s
Kel a pa Sa wi t
14
PT. Budi da ya Agro Les ta ri
Ma ra u
Kel a pa Sa wi t
15
PT. Anta r Mus ti ka Sega ra
Kel a pa Sa wi t
16
PT. Duta Sumber Na ba ti
Kel a pa Sa wi t
17
PT. Sepa nj a ng I nti Surya Mul i a
Kel a pa Sa wi t
18
PT. Sa ndi ka Na ta Pa l ma
Kel a pa Sa wi t
PI R Nga ba ng
Kel a pa Sa wi t
PT. Bumi Pra ta ma Ka tul i s ti wa
Kel a pa Sa wi t
21
PT. Mi tra I nti Sej a ti Pl a nta ti on
Kel a pa Sa wi t
22
PT. Pa tti wa re
Kel a pa Sa wi t
23
PT. Ceri a Pri ma I
Kel a pa Sa wi t
VIII
Ketapang
IX
Kayong Utara
X
Landak
19 XI
Kubu Raya
20 XII
Bengkayang
Data Perusahaan yang Tak Terdaftar di AHU, KemKumHAM KALIMANTAN TENGAH No I II III IV 1 V 2 3 4 5 VI 6
KABUPATEN
PERUSAHAAN
KEBUN/KECAMATAN
KOMODITI
Barito Utara Barito Selatan Barito Timur Katingan Kopera s i Ka rya Aba di
Kel a pa Sa wi t
Kotawaringin Timur PT. Ha ti Pri ma Agro PT. I nti ga Pha bha ka ra Ka huri pa n PT. Suka Ja di Sa wi t Meka r
Anta ng Ka l a ng Pa renggea n Kota Bes i
PT. Teguh Sa mpurna
Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t
Seruyan PT. Bi na s a wi t Aba di Pra ta ma
Da na u Sembul uh
Kel a pa Sa wi t
PT. Mus i ra wa s Ci tra ha rpi ndo PT. Sumur Pa nda n Wa ngi PT. Ta pi a n Na denga n
Ha na u Ha na u Ha na u
Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t
PT. Ba ngun Ja ya Al a m Perma i
Pa ngka l a n Ba nteng
Kel a pa Sa wi t
11
PT. Bumi l a nggeng Perda na Tra da
Kuma i
Kel a pa Sa wi t
12
PT. Mtra Menda wa i Sej a ti
Arut Sel a ta n
Kel a pa Sa wi t
13 14 15 16 VIII 17 IX X 18
PTP. Nus a nta ra XI I I PT. Pers a da Bi na Nus a nta ra Aba di PT. Pri ma s entos a Pra ta ma Putra PT. Surya I nda h Nus a nta ra Pa gi
Pa ngka l a n Ba nteng Arut Uta ra Pa ngka l a n La da Arut Uta ra
Ka ret Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t
7 8 9 VII 10
19 20 21 22
Kotawaringin Barat
Lamandau PT. Gra ha Ca kra Mul i a
Kel a pa Sa wi t
Sukamara Lintas PT. Agro I ndoma s Seruya n/Koti m
Da na u Sembul uh
Kel a pa Sa wi t
PT. Bumi Huta n Les ta ri PT.Gra ha Ca kra Mul i a PTP. Nus a nta ra XI I I (PI R-SUS I ) PT. Wa na Sa wi t Subur Les ta ri
Ka ti nga n Tenga h Ba l a i Ri a m Dus un Tenga h Ha na u
Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t Ka ret Kel a pa Sa wi t
Data Perusahaan yang Tak Terdaftar di AHU, KemKumHAM KALIMANTAN SELATAN No I 1 II III IV V 2 VI 3 4 VII 5 6 7 8 9 10 11 12 VIII 13 IX 14
KABUPATEN
PERUSAHAAN
PT. Mondra d I nta n Ba ra ka t
As ta mbul , Ma rta pura Ba ra t, Ma tra ma n, Si mp.Ampa t
Kel a pa Sa wi t
PT. Ca kra Agung Perti wi / PT. ATA
Jua l
Kel a pa Sa wi t
PT. Ca kung Perta ma Nus a I / PT. ATA PT. Ca kung Perta ma Nus a I I
Murung Puda k Benua La wa s
Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t
PTPN XI I I PT. Sma rt Tbk PT. Ci tra Putra Kebun As ri PT. Si na r Surya Jorong PT. Pugung Ra ya PT. I ndora ya Everl a tek PT. Sa ra na Subur Agri ndota ma PT. Erni da
Pel a i ha ri Pa nda ns a ri , Pa s i r Puti h Jorong Jorong Ba ti -ba ti Ki nta p Jorong, Pa nyi pa ta n
Kel a pa Kel a pa Kel a pa Kel a pa Kel a pa Kel a pa Kel a pa Kel a pa
PT. La da ng Rumpun Subur Aba di
Sa tui da n Sunga i Loba n
Kel a pa Sa wi t
PT. Ka rya Pra ta ma Agri s ej a htera
Kel umpa ng Tenga h da n Sei Duri a n Sunga i Duri a n
Kel a pa Sa wi t
Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Utara Balangan Tabalong
Tanah Laut Sa wi t Sa wi t Sa wi t Sa wi t Sa wi t Sa wi t Sa wi t Sa wi t
Tanah Bumbu Kotabaru
PT. PT. PT. PT. PT.
20 21
PT. Surya Bumi Tungga l Perka s a PT. Pes ona Li nta s Sura Sej a ti
22
PTPN XI I I
Al a m Ra ya Kenca na Ma s Ta pi n Na dengga n I Ta pi a n Na dengga n I I Sa wi ta Ka rya Ma nungga l Bumi Ra ya I nves ti ndo
Kel umpa ng Tenga h da n Hul u Duri a n da n Sa mpa na ha n Pul a u La ut Ba ra t, Pul a u La ut Sel a ta n, P.La ut Kepul a ua n
Kel a pa Kel a pa Kel a pa Kel a pa Kel a pa
Sa wi t Sa wi t Sa wi t Sa wi t Sa wi t
Ha mpa ng Sa mpa na ha n da n Kel umpa ng Ba ra t Kel umpa ng Uta ra da n Sa mpa na ha n
Kel a pa Sa wi t Kel a pa Sa wi t
Ma ra ba ha n, Kuri pa n, Ba kumpa i , Ta buka n Ta mba n, Meka rs a ri , Ta bunga nem
Kel a pa Sa wi t
Ai r Upa s
Kel a pa Sa wi t
Kel a pa Sa wi t
Barito Kuala PT. Ba ri to Putra Pl a nta ti on
24 XI 25 XII
KOMODITI
Banjar
15 16 17 18 19
X 23
KEBUN/KECAMATAN
PT. Ti ga Da un Ka pua s
Kel a pa Sa wi t
Ketapang PT. Pol ypl a nt Sej a htera Kayong Utara
Data Perusahaan yang Tak Terdaftar di AHU, KemKumHAM KALIMANTAN TIMUR No I 1 2 3 4 5 6 II 7 8 9 10 III IV V VI 11 12 13 14 VII 15 16
KABUPATEN Kutai Timur
PERUSAHAAN
KEBUN/KECAMATAN
PT.Long Bangun Prima Sawit Muara Bulan Estate PT.Hunusentra Agro Lestari PT. Dewata Inti Sawit Nugraha PT. Karya Nusa Eka Daya PT.Shabantara Rawi Sentosa
KOMODITI K.Sawit K.Sawit K.Sawit K.Sawit K.Sawit K.Sawit
Paser PT.PN XIII PT. Langeng Muara Makmur PT.Agra Waterfront Indonesia PT.Saraswati Sawit Makmur Penajam Paser Utara Kutai Barat Berau Nunukan PT. Karang Juang Hijau Lestari PT. SIL/SIP PT. Conismar Wanamaja Agro PT. Bumi Simanggaris Indah Kutai Kartanegara PT. Tri Tunggal Sentra Buana PT. Agroest Borneo Kencana
Tabara Binturung,Lanting,Bakau,S.Cengal
K.Sawit K.Sawit K.Sawit
K.Sawit K.Sawit K.Sawit K.Sawit K.Sawit K.Sawit
IUP PERKEBUNAN NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI NO.
1 2 3 4
PROVINSI; KALIMANTAN
BARAT SELATAN TENGAH TIMUR TOTAL
Jumlah Perusahaan Perkebunan 104 87 133 99 423
NPWP
NPWP Tidak Teridentifikasi
101 85 132 91 409
3 2 1 8 14
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu, April 2015
PROV
KABUPATEN
PERUSAHAAN
KOMODITI
NPWP
KALIMANTAN BARAT
KETAPANG
PT. POLYPLANT SEJAHTERA
K.SAWIT
-
KALIMANTAN BARAT
LANDAK
. PIR NGABANG
K.SAWIT
-
KALIMANTAN BARAT
BENGKAYANG
PT. PATTIWARE
K.SAWIT
-
PROV
KABUPATEN
PERUSAHAAN
KOMODITI
NPWP
KALIMANTAN SELATAN
BANJAR
PT. MONDRAD INTAN BARAKAT
K.SAWIT
-
KALIMANTAN SELATAN
TANAH LAUT
PT. ERNIDA
K.SAWIT
-
IUP PERKEBUNAN NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI NO.
1 2 3 4
PROVINSI; KALIMANTAN
BARAT SELATAN TENGAH TIMUR TOTAL
Jumlah Perusahaan Perkebunan 104 87 133 99 423
NPWP
NPWP Tidak Teridentifikasi
101 85 132 91 409
3 2 1 8 14
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu, April 2015
PROV
KABUPATEN
PERUSAHAAN
KOMODITI
NPWP
KALIMANTAN TENGAH
KATINGAN
KOP. KOPERASI KARYA ABADI
K.SAWIT
-
PROV
KABUPATEN
PERUSAHAAN
KOMODITI
NPWP
KALIMANTAN TIMUR
KUTAI TIMUR
. MUARA BULAN ESTATE
K.SAWIT
-
KALIMANTAN TIMUR
KUTAI TIMUR
PT. DEWATA INTI SAWIT NUGRAHA
K.SAWIT
-
KALIMANTAN TIMUR
KUTAI TIMUR
PT. SHABANTARA RAWI SENTOSA
K.SAWIT
-
KALIMANTAN TIMUR
PASER
PT. SARASWATI SAWIT MAKMUR
K.SAWIT
-
KALIMANTAN TIMUR
NUNUKAN
PT. SIL/SIP
K.SAWIT
-
KALIMANTAN TIMUR
NUNUKAN
PT. CONISMAR WANAMAJA AGRO
K.SAWIT
-
KALIMANTAN TIMUR
KUTAI KARTANEGARA
PT. PRIMA MITRA MANDIRI
K.SAWIT
-
KALIMANTAN TIMUR
KUTAI KARTANEGARA
PT. AGROEST BORNEO KENCANA
K.SAWIT
-
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
HASIL KAJIAN KELAUTAN – KPK 2014 * No.
Permasalahan
1
Permasalahan Terkait Batas Wilayah Laut Indonesia
5
2
Permasalahan Terkait Tata Ruang Wilayah Laut Indonesia
11
3
Permasalahan terkait Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
25
4
Permasalahan Kelembagaan
7
5
Permasalahan Regulasi
8 TOTAL
1
• Rekomendasi/Saran Perbaikan
2
• Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Kelautan Indonesia • Pelaporan Rencana Aksi • Monitoring dan Evaluasi
3
Jumlah Temuan
* Kajian KPK: Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, Desember 2014
56
90
8 Permasalahan Utama di Sektor Kelautan 1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas.
2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial. 3) Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain. 4) Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut.
5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. 6) Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi 7) Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. 8) Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. 91
6 Sasaran Kegiatan 1. Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk database, perizinan, monitoring dan evaluasi. 2. Mendorong perbaikan tatakelola di sektor kelautan 3. Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. 4. Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait. 5. Meningkatkan kapasistas kelembagaan terutama kelembagaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumberdaya kelautan. 6. Menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan seusai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan aturan perundang-undangan lainnya. 92
Rendahnya Kontribusi PNBP Sektor Perikanan Laut dibandingkan Nilai Produksi Sektor Perikanan Laut (2008 sampai dengan 2013)
Rincian Nilai Produksi Perikanan Laut PNBP SDA Perikanan % PNBP vs Nilai Produksi
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
2013
46,598,552,733,000
49,527,135,768,000
59,580,474,171,000
64,452,537,439,000
72,016,210,109,000
77,334,050,000,000
77,404,162,800
92,039,435,895
91,785,569,110
183,802,161,080
215,766,602,000
229,350,562,720
0.17%
0.19%
0.15%
0.29%
0.30%
0.30%
Sumber : diolah dari data KKP, 2008-2013
Sebagai perbandingan, jika menggunakan formula perhitungan royalti batubara minimum sebesar 3% dari nilai penjualan, maka PNBP dari penangkapan ikan akan mencapai sebesar Rp 2,3 Triliun, yang nilainya masih jauh lebih besar dari realisasi PNBP perikanan laut yang sebesar Rp 229,3 Miliar di tahun 93 2013
93
Penerimaan Negara dari Sektor Perikanan 72,020.00
80,000.00
64,450.00
70,000.00
59,580.00
Dalam Milyar Rupiah
60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00
**
20,000.00 10,000.00
4,970.00 31.42
92.00
61.96
7,380.00
5,580.00 183.80
54.38
215.77
-
2010
Pajak
PNBP
2011
Hasil Perairan Umum
Kontribusi Penerimaan Pajak dari sektor Perikanan selama 5 tahun terakhir dari Total Penerimaan Pajak Nasional
2012
Hasil Perairan Laut
< 0,02%
Sumber: Dirjen Pajak, 2015 94
Daftar Status Perusahaan Kapal Ikan Eks Asing Berdasarkan Hasil Penelusuran Database Perusahaan Pada Kemkumham NO
NAMA PEMILIK
AKTE PERUSAHAAN Pertama Terakhir Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 23 September 2006 yang dibuat dan Desember 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Bonar disampaikan oleh Notaris RM. Sihombing, SH Soediarto Soenarto, SH
10
ARAFURA MINA MULYA MARITIM, PT
16 21 22 49 54 77 78 88
ASROBEN, PT. BALI OCEAN ANUGRAH LINGER INDONESIA, PT BALI PACIFIC NUSANTARA, PT. EMPAT BINTANG KAWANUA, PT FISCHO MARINDO UTAMA, PT INDUSTRI PERIKANAN TERPADU CHIU SHIH. PT ING ING JASA MORINDO MANDIRI, PT.
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 29 Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris RIA ADJI HENDARTO, SH dan Salinan Akta Nomor : 83, Tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, SH
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Justitia Ferryanto, SH
90 124 164 181 182
JAYA KOTA, CV. OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. SUDITA PRIMA, PT. WAILAN PRATAMA, CV. WAILAN PRATAMA, PT
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan
Salinan Akta Nomor : 201, Tanggal 17 April 2008 dan Salinan Akta Nomor : 323, Tanggal 30 April 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi.
Salinan Akta Nomor : 8, Tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mintje Waani, SH
JENIS KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BADAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DARAT EKSPEDI SI DAN PERGUDANGAN.
• Sejumlah perusahaan tercatat bergerak dibidang non-perikanan seperti pertanian, agrobisnis, pengangkutan darat, pertambangan batubara, percetakan, dan sebagainya. • Terdapat perusahaan yang tidak tercatat dalam database perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.
JASA EKSPEDI SI , PENGEPAKAN DAN PERGUDANGAN (BUKAN VEEM) JASA KEBERSI HAN JASA PERI KLANAN DAN REKLAME SERTA PROMOSI DAN PEMASARAN JASA TELEKOMUNI KASI UMUM JASABOGA KONSULTAN BI DANG LAPANGAN MI NYAK, GAS DAN PANAS BUMI KONSULTASI
PERTANI AN AGROI NDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERCETAKAN DESAI N DAN CETAK GRAFI S PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BA
Sumber : Diolah dari Data KKP dan Database Perusahaan pada KemenkumHAM, 2014
95
Daftar status perusahaan yang mengoperasikan Kapal Ikan eks Asing berdasarkan hasil penelusuran database NPWP pada DJP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
NAMA PEMILIK ARIFIN WIJAYA BUYUNG KUSNADI ERVINA TANGKULUNG GUNAWAN HALIM Als TIUA TJEN I GUSTI ARYA DAMARYANTA I GUSTI NGURAH KETUT EKA PUTRA I KOMANG REDANA IWAN WANAPUTRA JUMI ERMIYATI KADIRAN KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT KASAN KRISTALIN DWILESTARI .PT KUB. MINA TUNA SEGAR KUNCORO HANDAYA LO AI SIEN LOE TIONG PENG MASLIM MEITTY SULAMANDA MINA MINATAMA MUTIARA , PT MUHDI NOMEN NURWAHID NYOMAN SARYA, BSC OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT.
KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
No. NAMA PEMILIK 28 PHANG CIAT LIE 29 PUSAKA BENJINA ARMADA , PT 30 PUSAKA BENJINA RESOURCES, PT 31 PUTU ARTA 32 RAMLI 33 RANI 34 RICHI RICHADO 35 RICO DIAN JAYATAMA, PT 36 RIYANTO 37 RUSLI 38 RUSTAM 39 SALIKIN,SE 40 SIANTI MALA 41 SINARINDO TIRTA SEJAHTERA , PT. 42 SUCANDRA 43 SUDIANTO 44 SURYANTO 45 TAIB 46 TANG TUA TIE 47 TJIN LEI 48 TRI KUSUMA GRAHA, PT. 49 WAHID / AL TJINTIK 50 WARSONO 51 WENY YUHADI 52 WILLIAM SUTIOSO 53 YUNGIN PRIMA SENTOSA, PT
53 perusahaan/pemilik kapal (28,3%) tidak memiliki/tidak teridentifikasi NPWPnya dari 187 perusahaan/pemilik kapal eks asing yang di telusuri
KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014 96
Daftar Status Perusahaan yang Mengoperasikan Kapal Ikan > 30 Gt Berdasarkan Hasil Penelusuran Database NPWP Perusahaan Pada Ditjen Pajak, Kemenkeu No.
NAMA PEMILIK
ALAMAT PEMILIK J. KAV POLRI BLOK A 8/199 A RT/RW.006/009, KEL JELAMBAR, KEC GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT JL. KPT. Pa ti mura Gg.XI I RT. 008 RW. 008, Ke l . Ma ngunha rjo, Ke c. Ma ya nga n, Probol i nggo - Ja wa Ti mur Pl t. Muti a ra I I No. 23 RT/RW. 03/I X, Ke l . Ke mboja , Ke c.Tpi .Ba ra t,Kota Ta njung Pi na ng Bl ok Ma dra s a h RT. 02 RW. 10, De s a Pa be a n Udi k, Ke c. I ndra ma yu, Ka b. I ndra ma yu, Ja wa Ba ra t. Jl . M.H. Sa mos i r No. 29, Si bol ga s e l a ta n, Si bol ga
1
A GUAT
2
A MOI
3
A TIO
4
ABDOLI, H.
5
ABDUL SAMIT TAMPUBOLON
6
ACHMAD MOKOA GOW
7
ADI
Jl . Poncowa ti / KPR BNI RT.03 RW.VI I , Ke l ura ha n Kl a wuyuk, Di s tri k Sorong Uta ra JL. KH. Ma ns yur Probol i nggo
8
AGUS
Jl . Te ga l Wa ngi , Gg. Me l a ti I nda h No. 1, Se s e ta n, De npa s a r Ba l i
9
AGUS GUIDIANTO
RSB BLOK CEMPAKA LT.I V/5 RT.014/ RW. 006 Ke c. Pe nja ri nga n Kota Ja ka rta Uta ra Ta ma n Wa hi di n, Ka v.35, Rt/Rw.005/001, De s a Suka pura , Ke c.Ke ja ks a a n, Kota Ci re bon. Ka mpung Ba ru Ka ri mun RT. 03/RW. 11 Ta njung Ba l a i Ka ri mun
10
AGUS SUSANTO
11
AI TJU
12
ALADIN
13
ALAN
14
ALIMIN, SE,H
15
AMAN INDAYANG
16
KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
1444 perusahaan/pemilik kapal (70,9%) yang tidak memiliki/tidak NPWP Tidak Teridentifikasi teridentifikasi NPWPnya dari 2036 NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi perusahaan/pemilik kapal yang di NPWP Tidak Teridentifikasi telusuri NPWP Tidak Teridentifikasi
NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
Jl . Te l uk Gong Je l a mba r RT. 012 RW.006 Ke l . Pe ja ga l a n Ke c. Pe nja ri nga n Ja ka rta Uta ra JL. A. Ya ni RT.05 RW 06 Ke l . Me ra l Kota , Ke c. Me ra l , Ka b. Ka ri mun, Ke pul a ua n Ri a u JL. Ra ya Sa pu Ga rut No.393.A
NPWP Tidak Teridentifikasi
NPWP Tidak Teridentifikasi
AMAN SAHLAN
Jl . Me s ji d No 32, Ke l . Pa s a r Ba ru, Ke c. Si bol ga Kota . Kota Si bol ga Provi ns i Suma te ra Uta ra Jl . Te l uk Uma r No. 170 A, Li ngkunga n I V
17
AMIR
Jl . Ce ni nga n Sa ri I V Gg. Ma wa r 10, De npa s a r, Ba l i
18
AMIRULLAH
19
ANDI
Jl Sul ta n Ma chmud RT 01/RW XI I Tg Pi na ng Ti mur Ke pul a ua n Ri a u APT. MTR Ba ha ri Towe r B. 11.05, RT 05/RW 008, Ja ka rta Uta ra
20
ANDI
Je l a mba r Al a di n Jl .K No.62 RT.007/RW006 Pe ja ga l a n,Ke c.Pe nja ri nga n Kodya .Ja ka rta Uta ra
NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014
NPWP Tidak Teridentifikasi
97
Data Umum Perpajakan Pemilik Kapal (Per Jan. 2015) Jumlah Izin 2036
Pemilik Kapal 1.836 (100%)
Ber-NPWP 1.204 (66%)
*Sumber: Ditjen Pajak 2015, Berdasarkan data Pemilik Kapal > 30 GT Per Januari 2015
NPWP Belum Teridentifikasi 632 (34%)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI NAD SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA SULUT SULBAR SULTENG SULTRA SULSEL GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT
KONDISI DOKUMEN RZWP-3-K S/D 2015 Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Belum menyusun Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2013 Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2014 Sudah perda tahun 2011 Sudah perda tahun 2012 Masih proses perbaikan dokumen final Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2012 Masih proses perbaikan dokumen final
Keterangan Direncanakan perda 2017 Direncanakan perda 2016 Akan disusun pada tahun 2016 Direncanakan perda 2017
Direncanakan perda 2015 Perlu ditinjau kembali Direncanakan perda 2017 Perlu ditinjau kembali Perlu ditinjau kembali Perlu ditinjau kembali
Daftar Status Rzwp-3-k Provinsi Di Indonesia Hingga Tahun 2015
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, April 2015 Perlu ditinjau kembali
99
LAPORAN VERIFIKASI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN, SUMUT (2011-2012) NO 1 2 3
SESUAI
Uraian < 30 GT = 72 Kapal Presentase (%) > 30 GT = 154 Kapal Presentase (%) Jumlah = 226 Kapal Jumlah Presentase (%)
Panjang 7 9.72 28 17.88 35 15.28
Lebar 27 37.50 98 63.64 125 55.31
Dalam 7 9.72 50 32.47 57 25.22
Kapal Izin Daerah Yang Seharusnnya Izin Pusat No Uraian 1 Izin Daerah 2 Izin Pusat Jumlah Sumber : PSDKP Belawan, 2015
Kapal (Unit) 3 69
Prosentase(%) 4,17
72
100,00
95,83
TIDAK SESUAI GT 0 11 7.14 11 4.87
Panjang 65 90.28 126 82.12 191 84.72
Lebar 45 62.50 56 36.36 101 44.69
Dalam 65 90.28 104 67.53 169 74.78
GT 72
100.00 143
92.86 215
95.13
Hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, antara lain: a. Ukuran panjang, lebar dan dalam kapal b. Jenis, nomor dan kekuatan mesin c. Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya/ melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama.
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
NAMA KAPAL (KM) SUMBER NUSANTARA 3 SERBA MAKMUR SERBA MAKMUR MILLENIUM III FARMA SAMUDERA 8 Sabena MAHKOTA REZEKI MAKMUR Camar 29 CAMAR 29 SUMBER REZEKI KIRANA MANDIRI Bahari Indah Bintang Samudera BAHARI INDAH BINTANG SAMUDERA NEW USAHA NUSANTARA MAS l ULANDARI MUJUR JAYA I BINTANG BARU BEROMBANG PERKASA 15
MBF 188 YAKIN Super Jaya I FAMILI SELAMAT JADI SAMUDERA INDAH MAJU JAYA WIDURI I MBF 2 SUMBER BARU CAMAR 15 Sentosa PALEMBANG SUMBER SAMUDRA 8 Selamat Jadi V Sumber Sempurna Sumber Berjaya Sumber Berjaya
SESUAI DOKUMEN Panjang Lebar Dalam 15.98 4.34 1.38 16.15 4.64 1.34 16.15 4.64 1.34 16.95 4.42 1.36 19.80 4.75 1.35 14.45 4.60 1.48 17.56 4.64 1.34 15.10 4.25 2.00 19.47 4.38 1.32 19.47 4.38 1.32 17.85 4.90 1.34 15.02 5.04 1.56 15.10 4.60 2.00 17.64 5.46 1.58 15.10 4.60 2.00 17.64 5.48 1.58 18.80 5.07 1.55 19.45 5.35 1.36 18.84 4.62 1.54 20.44 5.36 1.40 18.65 5.00 1.11 20.87 4.85 1.32 18.96 4.92 1.44 18.95 4.80 1.36 17.65 5.12 1.42 18.12 5.40 1.42 22.38 5.32 1.45 20.86 5.36 1.50 19.00 5.60 1.50 18.81 4.42 1.50 18.20 4.56 1.44 21.10 4.24 1.59 19.89 4.80 1.38 17.12 5.40 1.68 18.64 5.36 1.44 20.81 5.36 1.40 16.64 5.40 1.62 20.01 5.40 1.45 16.95 5.48 1.54 16.95 5.48 1.54
GT 20 20 20 22 22 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
HASIL VERIFIKASI Panjang Lebar Dalam GT 15.10 4.05 1.94 30 16.41 4.68 2.16 41 16.37 4.82 2.28 45 14.97 4.06 2.20 33 11.78 6.50 2.42 46 21.28 6.20 2.77 91 12.03 4.34 2.02 26 19.09 5.80 2.58 71 16.65 4.22 1.60 28 16.79 4.70 1.93 38 17.02 5.48 2.08 49 15.73 5.45 2.35 50 17.47 5.00 2.56 56 19.75 5.77 2.25 64 17.77 5.50 2.76 67 19.88 Panjang 6.27 2.17 68 16.09 5.17 1.85 38 17 4.21 2.27 41 16.66 4.66 2.17 42 18.74 5.72 2.39 64 19.56 5.68 2.50 69 19.08 5.16 2.84 70 17.67 6.05 2.76 74 20.14 6.30 2.57 82 22.70 7.00 2.50 99 19.91 6.12 3.43 104 23.90 7.45 2.72 121 21.29 4.50 1.82 44 18.44 6.00 1.78 49 16.80 5.39 2.32 53 18.10 5.48 2.18 54 18.87 6.40 1.92 58 16.06 6.15 2.56 63 20.14 5.84 2.35 69 19.57 6.05 2.35 70 20.18 5.87 2.59 77 21.10 6.22 2.50 82 20.84 6.05 2.65 84 21.72 6.00 2.60 85 21.42 5.95 2.73 87
SELISIH GT -10 -21 -25 -11 -24 -68 -2 -47 -3 -13 -24 -24 -30 -38 -41 -42 -10 -13 -14 -36 -41 -42 -46 -54 -71 -76 -93 -15 -20 -24 -25 -29 -34 -40 -41 -48 -53 -55 -56 -58
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
SESUAI DOKUMEN NAMA KAPAL (KM) Lebar Dalam GT 1 Nusantara 23.70 7.27 2.95 136 2 WIDURI 68 20.16 4.76 1.55 29
NO
17.58 16.95 16.40 17.78 20.16 21.09 18.06 21.07 15.08 21.70 18.38 18.95 21.70 21.04 19.42 19.52 17.42 18.36 19.28 17.18 19.18 17.92 20.10 18.32 15.84 21.09 18.36 19.12 18.46 19.06 18.09 18.46 20.83 21.04 19.84 18.32 17.92 31.39 20.09 20.44 SUMBER SAMUDERA 30 NUSANTARA PRAWN 20.09 LAUTAN MAS III 18.26 MBF 18 19.94 SUMBER NUSANTARA 5
SUMBER BERJAYA SUKSES MUSTIKA MAJU WIDURI 68 USAHA JAYA MBF-26 MBF-328 MBF 9888 Cinta Bahagia ALAM BAHARI ASIA BARU CINTA BAHAGIA MBF-9788 NUSANTARA MAS MBF 9288 REZEKI LAUT SUBUR BARU Panjang SRI MAKMUR MUSTIKA BARU MBF-5 Lestari Indah YAKIN 88 Alam Kencana KARYA LAUT NAGA MAS SUBUR BARU SUMBER MAS Sumber Mandiri SUPER II MAKMUR INDAH SUMBER MANDIRI REZEKI LAUT UNITED I UNITED BARU ALAM KENCANA LESTARI INDAH I USAHA BARU ANUGERAH BAHARI
4.94 5.48 5.82 5.45 4.76 5.53 5.02 5.53 5.05 5.80 5.50 5.80 5.80 5.51 5.35 5.12 5.10 5.62 5.00 5.50 5.42 5.56 4.70 5.45 5.40 5.53 5.60 4.76 5.50 5.57 5.02 5.50 5.61 5.61 5.98 5.45 5.56 5.53 5.10 5.39 5.13 5.48 4.82
1.38 1.54 1.52 1.42 1.55 1.40 1.40 1.40 1.75 1.32 1.44 1.45 1.32 1.40 1.36 1.46 1.27 1.42 1.30 1.70 1.42 1.44 1.60 1.44 1.86 1.40 1.42 1.32 1.46 1.49 1.64 1.46 1.40 1.40 1.32 1.44 1.44 1.40 1.63 1.40 1.60 1.40 1.52
29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
19.26 21.20 20.75 22.00 25.52 17.64 18.99 18.83 20.08 20.18 22.61 20.13 21.28 23.25 18.46 19.77 20.71 21.73 20.45 20.00 20.45 20.03 18.95 22.47 21.90 20.14 20.70 20.64 20.97 18.95 21.45 22.47 20.72 21.50 21.75 22.63 20.28 22.37 21.95 24.37 23.16 24.36 24.04
HASIL VERIFIKASI SELISIH Lebar Dalam GT GT 23.74 6.74 2.60 104 32 25.52 7.38 4.19 197 -168
5.92 6.00 5.89 7.50 7.38 5.78 5.37 4.92 6.33 5.86 6.25 6.10 6.00 5.56 5.78 6.56 6.34 5.82 5.76 6.00 6.04 6.30 6.33 6.30 6.48 6.00 6.43 6.40 6.17 6.00 6.00 6.46 6.05 6.40 6.45 6.30 6.84 7.00 6.65 6.87 7.23 7.52 7.10
3.10 2.83 3.54 3.25 4.19 1.76 2.05 2.60 2.05 2.35 2.03 2.39 2.38 2.40 2.96 2.47 2.47 2.59 2.83 2.81 2.80 2.75 2.90 2.50 2.52 2.98 2.72 2.84 2.92 3.35 3.04 2.70 3.21 3.01 2.97 3.03 3.23 2.91 3.19 3.03 3.20 3.12 3.62
88 90 108 134 197 45 52 60 65 69 72 73 76 78 79 80 81 82 83 84 86 87 87 88 89 90 91 94 94 95 98 98 101 104 104 108 112 114 116 127 134 143 154
-59 -61 -79 -105 -168 -15 -22 -30 -35 -39 -42 -43 -46 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -56 -57 -57 -58 -59 -60 -61 -64 -64 -65 -68 -68 -71 -74 -74 -78 -82 -84 -86 -97 -104 -113 -124
Hasil pengukuran kapal perikanan di Juwana UKURAN KAPAL NO
NAMA KAPAL
TANDA SELAR
P
SESUAI DOKUMEN L D LOA
GT
P
HASIL CEK FISIK L D LOA
GT
SELISIH GT
1
SAMUDRA iNDAH-I
GT.30 NO. 1112/Gc
15.50
5.25
1.60
17.80
30
19.90
6.80
2.30
22.36
64
34
2
MARGO JOYO-I
GT.30 NO. 577/Lc
17.55
5.65
1.55
19.00
30
18.90
7.53
2.50
23.90
79
49
3
MARGO AGUNG
GT.30 NO.575/Lc
17.35
7.45
2.50
-
30
19.00
7.45
2.50
23.75
80
50
4
WAHYU BARU TIGA
GT.29 NO.867/Gc
14.30
5.30
1.70
18.20
29
19.45
7.45
1.70
24.68
50
21
5
TAMBAH REJEKI-I
GT.29 NO.415/Gc
16.60
6.07
1.43
-
29
19.10
7.13
1.60
23.20
50
21
6
GT.28 NO.192/Gc
13.00
5.60
1.30
-
28
13.00
5.60
1.30
19.40
28
-
7
SOYO BERKAH TAMBAH REJEKI MAKMUR
GT.29 NO.843/Gc
15.20
5.35
1.70
-
29
19.20
7.15
2.00
22.65
64
35
8
KRIDA BAROKAH
GT.28 NO.1390/Fp
13.82
5.75
1.54
-
28
22.10
7.35
2.80
26.45
100
72
9
HARAPAN SEJATI-I
GT.30 NO.157/Np
18.25
6.05
1.34
19.00
30
20.50
8.35
3.00
25.30
112
82
Hasil pengukuran kapal perikanan di Juwana, Rembang
Hasil pengukuran kapal perikanan di Tegal, Batang
Klarifikasi GT dari Dinas KKP Provinsi Sumatera Utara
Klarifikasi GT dari Dinas KKP Provinsi Sumatera Utara 1. Pelabuhan Pangkalan Susu
2. Pelabuhan Bagan Siapiapi
3. Pelabuhan Sibolga
4. Pelabuhan Tanjung sarang elang
Klarifikasi GT dari Dinas KKP Provinsi Sumatera Utara 5. Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
Surat KSOP Tanjung Balai Asahan
SE KEMENDAGRI 120 Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014
109
“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
