GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA. Rapat Teknis Prov. Aceh, Sumut, Sumbar & Riau. Medan, 23 Maret 2015

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA • Sektor Kelautan • Sektor Pertambangan • Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Rapat Teknis Prov. Aceh, Sumut, Sumbar & Riau Medan, 23 Maret 2015 BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Hak Menguasai Negara

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran Rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.

Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi: 1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 4. Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa; 5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas. 2

Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK

Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi: 1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan) 2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur 3

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi TUGAS KPK (ps.6) Koodinasi (ps.7)

Supervisi (ps.8)

Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (ps.11)

Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi

Pencegahan (ps.13)

Monitor (ps.14)

Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi

Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK 4

PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK Kelautan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)

Minerba

Kehutanan & Perkebunan

Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)

Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)

NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)

Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)

Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)

Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)

Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)

Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2105) – lokus 9 Kota

Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6 Kota

Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota

5

PENYELAMATAN SDA INDONESIA Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat Hadirnya negara untuk menjamin kesejahteraan melalui SDA

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam

NKB Percepatan Pengukuhan KH, 11 Mar 2013; 12 K/L

Bumi

Kehutanan

Perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif

Perkebunan

Korsup Kehutanan dan Perkebunan: - 24 Prov: KOM 17 Feb 2015 - 19 K/L & 24 Provinsi

NKB GN-SDA 27 K/L 34 Gub 19 Mar 2015

Pertambangan

Pelayaran

Korsup Minerba: - 12 Prov: KOM 7 Feb 2014 - 19 Prov: KOM 4-5 Des 2014 - 24 K/L & 34 Provinsi

Laut

Perikanan

Pesisir dan Pulau Kecil

Korsup Kelautan: - KOM 17 Feb 2015 - 24 K/L & 34 Provinsi 6

PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama

Pemerintah Pusat • Rencana aksi, pengembangan sistem informasi, harmonisasi regulasi, pembenahan sistem perizinan, pengembangan kelembagaan

Pemerintah Daerah • Rencana aksi, penguatan dan perlindungan hak masyarakat, penataan perizinan, pengawasan pemenuhan kewajiban

Aparat penegak hukum • Format kegiatan dan komitmen

Masyarakat sipil dan pelaku usaha • Format kegiatan yang mendampingi atau mengawasi pelaksanaan

7

Sifat Kegiatan GN-SDA 1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. 2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. 3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA Indonesia. 4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. 5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. 6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.

8

Tujuan Kegiatan GN-SDA 1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

9

6 Sasaran Kegiatan GN-SDA 1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi

10

Instrumen Pelaksanaan Kegiatan 1.Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat, Pemda & CSO 2.Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha 3.Format pelaksanaan kegiatan untuk APGAKUM

11

Peranan Para Pihak Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi 4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

12

Peranan Para Pihak KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi. 3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait. 4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk halhal yang mendukung kegiatan. 5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan. 6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan. 7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi

Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin

Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. • Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya

13

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan 1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Jan s.d. Feb 2015) 3. Kick of Meeting : Pertambangan (2014); Hutbun dan Laut (17 Feb 2015) 4. NKB GN-SDA: 27 K/L dan 34 Provinsi (19 Maret 2015) di Istana Negara 5. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Mar 2015 s.d Nov 2016) 6. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester a. K/L Pusat (10 Jun dan 10 Des) b. Pemerintah Daerah (10 Mar, 10 Jun dan 10 Des) c. CSO (10 Jun, 10 Des) 7. Monitoring implementasi rencana aksi (Mar 2015 s.d. Nov 2016) 8. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agus 2015, Des 2015, Agus2016, Des 2016) 9. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Mar 2015 s.d Des 2016).

14

TINDAK LANJUT PEMDA Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait: a) Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas dan UPT terkait) b) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final c) Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP d) Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA/BPKH terkait data izin SDA di Kawasan Hutan e) Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba, data Kapal untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan. f) Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan. g) Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban illegal mining, Illegal Logging, IUU Fishing

Koordinasi dengan Pelaku Usaha a)

Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi

Tindak lanjut antara lain: a)

Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IZIN SDA yang melanggar ketentuan

15

Tata Cara Penyampaian Laporan

1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi 2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM/KKP/KLHK/KEMTAN setiap 3-6 Bulan 3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).

5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target – 46 ITEM RENAKSI PEMDA 5 FOKUS KEGIATAN 1. Penataan izin usaha pertambangan 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

TARGET Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan) Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya

3. Pelaksanaan pengawasan produksi • Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di pertambangan minerba

wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku • Tidak ada lagi PETI

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar • Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal 17

REKAP RENAKSI PUSAT-DAERAH-CSO - HUTBUN RENCANA AKSI = 74 PELAPORAN PUSAT PEMDA CSO RENAKSI PEMDA

NO

FOKUS AREA

REKOMENDASI

1

Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif

3

20

7

2

2

Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

2

6

4

2

3

Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat

2

5

4

1

4

Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

1

2

2

1

5

Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan

2

4

0

0

6

Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

6

9

3

2

16

46

20

8

TOTAL

Laporan Berkala:

10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KLHK dan Kemtan)

18

PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN - HUTBUN NO

JENIS IZIN

A. KEHUTANAN 1 2 3

4

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IPPKH Survey/Eksplorasi * IPPKH Operasi Produksi/Eksploitasi IZIN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN DESA, HUTAN TANAMAN RAKYAT

B. PERKEBUNAN 1

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)

19

REKAP RENAKSI PUSAT – KELAUTAN NO.

FOKUS AREA

1

Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundangundangan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan, Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan Sosial/Hibah/Subsidi Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak

2

3 4 5 6 7

TOTAL

REKOMEN DASI

RENCANA INDIKATOR AKSI PELAPORAN OUTPUT PUSAT

4

13

13

8

14

17

3

35

38

Laporan I:

4 3

12 3

14 5

10 Juni 2015;

Laporan III : 10 Des 2015

4

6

17

6

6

6

32

89

110 20

REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN NO.

FOKUS AREA

RENCANA INDIKATOR REKOMENDASI AKSI OUTPUT PEMDA

1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut

4

6

6

2 Penataan Izin 3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan Hak-hak 4 Masyarakat

4 6

4 6

4 6

5

5

5

TOTAL

19

21

21

PELAPORAN Laporan Berkala 10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)

21

PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN - KELAUTAN A. KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP 1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) 3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI B. DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1 Izin Lokasi Reklamasi 2 Izin Pelaksanaan Reklamasi KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN C. PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA 1 Izin Lokasi Pemanfaatan 2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan D. KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya E. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan 2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan F. KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

CATATAN: • Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dan persyaratan/kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. • Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelaku usaha disampaikan ke pemberi izin/pemerintah/instansi (self assessment) yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan kewajiban tersebut. • Pemberi Izin/Pemerintah melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dan menetapkan status kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha serta tindak lanjut atas pelaksanaan kewajiban tersebut. • Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan, pendidikan/kampanye ke masyarakat, corporate social responsibility, dll.

22

Format Kegiatan CSO • Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat: mengacu pada Renaksi Pemerintah Pusat • Pemantauan Pelaksanaan Renaksi Pemerintah Provinsi: mengacu pada renaksi Pemprov • Kegiatan Kampaye/Pendidikan Kepada Publik a) Diskusi/workshop/semiloka antara lain dalam rangka revieu dan penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data, penyusunan program, dll terkait dengan rencana aksi b) Kampanye di media massa/media sosial/dan lain-lain terkait dengan kegiatan c) Publikasi dampak/permasalahan dan lain-lain terkait kegiatan d) Advokasi antara lain untuk pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat

23

Format Kegiatan APGAKUM No.

Aparat Penegak Hukum

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepolisian Kejaksaan TNI AL dan BAKAMLA PPNS PSDKP KKP PPNS Ditjen Imigrasi PPNS Ditjen Bea & Cukai PPNS Karantina PPNS Perhubungan Laut Kemhub

9.

PPNS Ditjen Migas/Ditjen Minerba Kementerian ESDM/PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10. 11

PPNS Pemda dan Instansi terkait lainnya Penyidik TNI

Kasus Pelanggaran Hukum*)

Tindak Lanjut Terhadap Kasus Pelanggaran Hukum**)

Catatan: *) kasus pelanggaran hukum yang dimaksudkan adalah kasus pelanggaran yang terkait dengan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus pelanggaran seperti IUU Fishing, pelanggaran tata ruang, pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana sektoral lainnya (pertambangan minerba, minyak dan gas, kehutanan, pelayaran, dan lain sebagainya). Uraian penjelasan kasus pelanggaran selain memuat kejadian hukum juga mencakup pihak-pihak yang terlibat.

**) tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran hukum memuat langkah-langkah hukum yang telah dan akan dilakukan terkait dengan uraian kasus pelanggaran hukum. Tindak lanjut juga mencakup informasi permasalahan yang muncul dalam proses penanganan kasus.

24

Rencana Aksi • Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut: http://acch.kpk.go.id/gerakan-nasional-penyelamatan-sumber-dayaalam-indonesia

25

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

26

Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia 20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi Jakarta, 19 Maret 2015

“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA

UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”

TERIMA KASIH BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA DATA SEKTOR KELAUTAN, PERTAMBANGAN SEKTOR KEHUTAN & PERKEBUNAN DI 4 PROVINSI ACEH, SUMUT, SUMBAR, RIAU

REKAP PELAPORAN GN SDA TAHAP 1 10 MARET 2015 No. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Sektor

MINERBA

Kehutanan dan Perkebunan

Kelautan

Provinsi ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU

Tanggal Keterangan Pelaporan 12 Maret 2015 Lengkap 28 Januari 2015 Matriks renaksi belum disampaikan Belum melaporkan 23 Maret 2015 Matriks renaksi belum disampaikan 23 Maret 2015 Matriks renaksi belum disampaikan Belum melaporkan Belum melaporkan Belum melaporkan 12 Maret 2015 Matriks renaksi belum disampaikan Belum melaporkan Belum melaporkan 20 Maret 2015 Lengkap 31

PENATAAN IUP RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C

No 1 2 3 4

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

STATUS 01 DESEMBER 2014

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jumlah

IUP Mineral & Batubara CNC NON CNC Total 32.0% 68.0% 100.0% 60.4% 39.6% 100.0% 48.4% 51.6% 100.0% 48.9% 51.1% 100.0% 46.7% 53.3% 100.0%

32

PENATAAN IUP RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C STATUS 01 DESEMBER 2014 CNC NO

PROVINSI

JUMLAH IUP/KP

MINERAL

NON-CNC

BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

TOTAL IUP CNC

MINERAL

BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

TOTAL IUP NON CNC

PROSENTASE (%)

CNC

NON CNC

TOTAL

1 ACEH

150

24

13

7

4

48

55

36

11

0

102

32,00

68,00

100

2 SUMATERA UTARA

111

16

47

3

1

67

9

35

0

0

44

60,36

39,64

100

3 SUMATERA BARAT

281

17

68

10

41

136

53

71

11

10

145

48,40

51,60

100

92

5

6

17

17

45

15

6

19

7

47

48,91

51,09

100

634

62

134

37

63

296

132

148

41

17

338

46

54

100

4 RIAU TOTAL


33

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI ACEH


CNC NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PROVINSI

PROV. NANGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH SELATAN KAB. ACEH TENGGARA KAB. ACEH TIMUR KAB. ACEH TENGAH KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH BESAR KAB. PIDIE KAB. ACEH UTARA KAB. SIMEULUE KAB. ACEH SINGKIL KAB. BIREUEN KAB. ACEH BARAT DAYA KAB. GAYO LUES KAB. ACEH JAYA KAB. NAGAN RAYA KAB. ACEH TAMIANG KAB. BENER MERIAH KAB. PIDIE JAYA KOTA BANDA ACEH KOTA SABANG KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGGA KOTA SUBUSSALAM TOTAL


NON-CNC

MINERAL

BATUBARA

MINERAL

BATUBARA

TOTAL

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

0 0 2 0 9 0 0 3 0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 24

0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 13

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 16 1 0 7 6 0 8 0 0 0 0 0 3 2 7 1 0 1 0 0 0 0 3 55

0 0 0 0 0 1 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 3 0 16 16 2 14 34 0 5 1 5 7 2 16 1 0 2 0 0 0 0 7 150

34

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI SUMATERA UTARA


CNC NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PROVINSI PROV. SUMATERA UTARA KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI UTARA KAB. TAPANULI SELATAN KAB. NIAS KAB. LANGKAT KAB. KARO KAB. DELI SERDANG KAB. SIMALUNGUN KAB. ASAHAN KAB. LABUHAN BATU KAB. DAIRI KAB. TOBA SAMOSIR KAB. MANDAILING NATAL KAB. NIAS SELATAN KAB. PAKPAK BHARAT KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. SAMOSIR KAB. SERDANG BEDAGAI KAB. BATUBARA KAB. PADANG LAWAS UTARA KAB. PADANG LAWAS KAB. LABUHAN BATU SELATAN KAB. LABUHAN BATU UTARA KAB. NIAS UTARA KAB. NIAS BARAT KOTA MEDAN KOTA PEMATANG SIANTAR KOTA SIBOLGA KOTA TANJUNG BALAI KOTA BINJAI KOTA TEBING TINGGI KOTA PADANG SIDEMPUAN KOTA GUNUNG SITOLI TOTAL

NON-CNC

MINERAL

EKS 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

BATUBARA

OP 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

EKS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

MINERAL

OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EKS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

BATUBARA

OP 0 0 0 4 1 18 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

EKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAL

OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 5 2 27 1 4 0 0 0 36 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111

35

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI SUMATERA BARAT


CNC

NO

NON-CNC

MINERAL

PROVINSI

BATUBARA

MINERAL

BATUBARA

TOTAL

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

2

0

0

0

3

0

0

1

6

2 KAB. PESISIR SELATAN

1

1

2

5

1

0

3

3

16

3 KAB. SOLOK

1

23

1

0

7

12

3

0

47

4 KAB. SW. LUNTO/SIJUNJUNG

0

2

3

16

0

1

0

2

24

5 KAB. TANAH DATAR

2

2

0

0

0

0

0

0

4

6 KAB. PADANG PARIAMAN

0

1

0

0

0

11

0

0

12

7 KAB. AGAM

0

1

0

0

1

1

0

0

3

8 KAB. LIMA PULUH KOTA

0

8

0

5

1

11

3

2

30

9 KAB. PASAMAN

6

2

0

0

12

5

0

0

25

10 KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 KAB. DHARMASRAYA

0

2

4

3

0

10

2

1

22

12 KAB. SOLOK SELATAN

1

8

0

0

19

16

0

0

44

13 KAB. PASAMAN BARAT

3

2

0

0

6

3

0

0

14

14 KOTA PADANG

0

16

0

0

2

1

0

0

19

15 KOTA SOLOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 KOTA SAWAHLUNTO

1

0

0

12

1

0

0

1

15

17 KOTA PADANG PANJANG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 KOTA BUKITTINGGI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 KOTA PAYAKUMBUH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 KOTA PARIAMAN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

68

10

41

53

71

11

10

281

1

PROV. SUMATERA BARAT

TOTAL


36

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI RIAU


CNC NO

PROVINSI

NON-CNC

MINERAL

BATUBARA

MINERAL

TOTAL

BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

1 PROV. RIAU

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2 KAB. KAMPAR

3

1

2

1

11

0

5

0

23

3 KAB. INDRAGIRI HULU

0

0

9

4

0

0

12

4

29

4 KAB. BENGKALIS

0

0

0

0

0

1

0

0

1

5 KAB. INDRAGIRI HILIR

0

0

2

5

0

1

1

1

10

6 KAB. PELALAWAN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 KAB. ROKAN HULU

0

0

2

2

0

0

0

0

4

8 KAB. ROKAN HILIR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 KAB. SIAK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 KAB. KUANTAN SINGINGI

0

5

2

5

0

4

1

2

19

11 KAB. KEPULAUAN MERANTI

0

0

0

0

4

0

0

0

4

12 KOTA PEKAN BARU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 KOTA DUMAI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

17

17

15

6

19

7

92

TOTAL


37

PENATAAN IUP REKAPITULASI PIUTANG NEGARA DARI PEMEGANG IUP MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2011 S.D 2013 STATUS 01 DESEMBER 2014

NO .

PROVINSI

1

JUMLAH IUP 2011 JUMLAH MINERBA IUP YANG MINERBA ROYALTI KURANG IURAN TETAP BAYAR (Rp) (Rp)

ACEH SUMATERA 2 UTARA SUMATERA 3 BARAT

113

94

32

28

212

159

4

90

71

447

352

RIAU JUMLAH

1,282,606,800 478,898,020 -

PIUTANG NEGARA 2012

2013

JUMLAH SELURUHNYA

IURAN TETAP

ROYALTI

IURAN TETAP

ROYALTI

IURAN TETAP

ROYALTI

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

59,210,981 9,694,199,972 -

11,630,317,649 -

22,607,124,421

59,210,981

2,877,827,991 -

4,808,116,962 8,164,842,973 315,362,73 517,898,012 1,135,198,300 5,761,438,088 577,923,884 6,622,129,219 3 12,901,465,319 2,028,484,917 4,045,194,623 3,641,484,686 5,300,304,432 -

7,762,059,922 17,107,558,977 3,641,484,686 315,362,73 6,324,597,455 4,835,893,966 23,633,770,483 577,923,884 30,822,623,752 3 60,780,991,690 5,729,180,583

Total Piutang Negara Rp: 66,510,172,273 Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

38

Data IUP NON-NPWP JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH PEMEGANG NO PROVINSI PEMEGANG PEMEGANG IUP IUP IUP BERIUP NON NPWP NPWP 1 ACEH

113

104

112

1

2 SUMUT

70

63

57

6

3 SUMBAR

243

203

197

6

4 RIAU

90

69

69

0

516

439

435

13

TOTAL

Sumber : Ditjen Pajak, Maret 2015

IUP Tambang No Provinsi NPWP Non-NPWP Total 1 Aceh 112 1 113 2 Sumatera Utara 57 6 63 3 Sumatera Barat 4 Riau Jumlah

197 69 567

6 0 58

203 69 625

39

Data IUP NON-NPWP NO

PROPINSI

1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA UTARA 4 SUMATERA UTARA 5 SUMATERA UTARA 6 SUMATERA UTARA 7 SUMATERA UTARA 8 SUMATERA BARAT 9 SUMATERA BARAT 10 SUMATERA BARAT 11 SUMATERA BARAT 12 SUMATERA BARAT 13 SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA PEMEGANG USAHA ACEH UTARA

DAERAH

GP. DAYAH SEUPENG KEC. GEUREUDONG PASE DUSUN II PAYA SALIT, DESA PULAU SEMIKAT, KEC. SIRAMPIT, LANGKAT NAZLI KAB.LANGKAT SUNGAI BATANG SERANGAN, KEL.LINGKUNGAN PAHLAWAN, LANGKAT NURUDDIN LUBIS KEC.BATANG SERANGAN, KAB.LANGKAT DAIRI ROHANI SIRAIT DESA BANJARTOBA, KEC.BERAMPU DAIRI SIXJEN SIBORO KEL.PANJI DABUTAR, KEC.SITINJO SUNGAI MALOMBU/ SUNGAI BATUGODANG, DESA PERKEBUNAN, TAPANULI SELATAN SYAMSUL QAMAR KEC.ANGKOLA SANGKUNUR, KAB.TAPANULI SELATAN DUSUN AIR PANAS, DESA KWALA PESILAM, KEC.PADANG TUALANG, LANGKAT YANSEN WIJAYA KAB.LANGKAT NAGARI PARIT MALINTANG, KEC. ENAM LINGKUNG, KAB. PADANG PADANG PARIAMAN ABUNAIN PARIAMAN SIJUNJUNG DIAN PURNAMA NAGARI SISAWAH, KEC LUMPUR KUDUS, KAB SIJUNJUNG SOLOK HERLINA KEC GUNUNG TALANG SOLOK JORONG BALAI PANJANG, NAGARI BALAI PANJANG, KEC.LAREH LIMA PULUH KOTA KASRI SAGO HALABAN NAGARI PANGKALAN, KEC.PANGKALAN KOTO BARU, KAB. LIMA LIMA PULUH KOTA SINAR ASIA PULUH KOTA PASAMAN TRISAKTI PERSADA NAGARI. MUARA TAIS KEC. MAPAT TUNGGUL KAB. PASAMAN


ABDUL MANAN

40

DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP PROPER PROPER 2014 IUP PERTAMBANGAN No.

Provinsi

Kabupaten

Nama Perusahaan

Keterangan

1

Sumatera Barat

Dharmasraya

KUD Sinarmar

Proper Merah

3

Sumatera Barat

Dharmasraya

PT. Karbindo Abesyapradhi

Proper Merah

4

Sumatera Barat

Dharmasraya

PT. Sinamarinda Lintas Nusantara

Proper Merah

5

Sumatera Barat

PT. Karya Denai Barito

Pembinaan dan Pengawasan

6

Sumatera Barat

PT. Mutiara Bumi Manggilang


7

Sumatera Barat

Pasaman

PT. Sumber Mineral Bersama


8

Sumatera Barat

Solok Selatan

PT. Niaga Inti Mineral


9

Aceh

Nagan Raya

PT. Emas Mineral Murni


10

Riau

Indragiri Hulu

PT. Pengembangan Investasi Riau


11

Riau

Indragiri Hulu

PT. Samantaka Batubara


Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan

No.

Provinsi

1 2 3 4

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau TOTAL

Hutan Konservasi Jumlah Luas (Ha) perusahaan 4 31,316.12 5 2,200.08 12 190.16 7 240.05 28 33.946,41

Hutan Lindung Jumlah Luas (Ha) perusahaan 65 339.959,76 18 136.869,27 66 97.315,06 11 10.832,28 160 584.976,37

1. Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan) 2. Hutan Lindung: terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka) Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

42

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Provinsi Aceh

No.

Kawasan Hutan

PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

1

Hutan Konservasi

IUP

Jag Miningindo

2

Hutan Konservasi

IUP

Linge Mineral Resources

3

Hutan Konservasi

IUP

4

Hutan Konservasi

IUP

Luas (Ha) 198,26

Kabupaten GAYOLUES

30.747,57

ACEH TENGAH

Mega Fiume International

87,05

ACEH SELATAN

Wahana Surya Nusantara

283,24

ACEH TENGAH

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 43

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi Aceh Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kawasan Hutan Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung

PERUSAHAA N Nama Perusahaan IUP ACEH KENCANA MANDIRI IUP ACEH MINING LESTARI IUP AGRO MINING EXPERT 1 IUP AGRO MINING EXPERT 2 IUP AMAR MAKMUR MANDIRI IUP ANEKA MINING NASIONAL IUP ANUGERAH AKSES BUMI IUP ARUS TIRTA POWER IUP ASPIRASI WIDYA CHANDRA IUP ATJEH INTI IUP BANDA RAYA PARADISO IUP BARA ADHIPRATAMA IUP BAYU KAMONA KARYA IUP BAYU NYOHOKA IUP BINTANG AGUNG MINING IUP BUMI BABAHROT IUP DELMA MINERAL IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

DENSUKO NANIKO EMAS MINERAL MURNI FRANSA WIKARYA GAYO MINERAL RESOURCES GEMPANG TANGSE MINERAL GEO MINING INDONESIA GLE ACEH MAKMU HALIMON MEUGAH RAYA HOFFMEN INTERNATIONAL INDOSINGA STONEPRATAMA KENCANA MURNI SARANA KRUENG BAJIKAN MINERAL LESTARI KENCANA MANDIRI LINGE MINERAL RESOURCES MAGELLANIC GARUDA KENCANA MEDANG PERDANA

Luas (Ha) 10.290,74 8.572,56 5.570,05 6.026,84 737,44 9.444,27 2.966,24 7.184,44 8.139,67 0,14 10.031,95 109,02 10.031,46 10.027,73 1.317,13 1,59 10.042,60

Kabupaten ACEH BARAT NAGAN RAYA ACEH TENGAH ACEH TENGAH ACEH BARAT ACEH SELATAN ACEH TENGAH ACEH SELATAN ACEH SELATAN KOTA SUBULUSSALAM PIDIE ACEH BARAT PIDIE PIDIE ACEH SELATAN ACEH BARAT DAYA PIDIE

No. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kawasan Hutan Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung

PERUSAHAAN Nama Perusahaan IUP MEGA FIUME INTERNASIONAL IUP MEGATAMA ABADI SENTOSA IUP MEHAD INTER BUANA IUP MEULIGOU TIMUE MINING ZHONGSHENG IUP MINERAL KENCANA MANDIRI IUP MINERAL NAGAN RAYA IUP MULIA KENCANA MAKMUR IUP MULIA KENCANA MANDIRI IUP MUTIARA KARYA IUP NANGGROE KUCHI PUEGA 1 IUP NANGGROE KUCHI PUEGA 2 IUP ORGANIK SEMESTA SUBUR IUP PARAHITA SANU SETIA IUP PELITA SAKTI SEMESTA IUP RIMBA CAHAYA IUP RIMBAKA MINING MAKMUR IUP SARANA KENCANA MINERAL 1

536,75 6.011,63 3.840,57 5.538,55 10.020,59 24.180,95 6.400,45 10.031,16 0,10 4.188,41 5.807,11 2.307,64 9.948,10 10.731,04 450,71 0,11

KOTA SUBULUSSALAM NAGAN RAYA ACEH TENGAH GAYOLUES PIDIE GAYOLUES PIDIE PIDIE PIDIE ACEH TENGAH NAGAN RAYA PIDIE ACEH BARAT ACEH TENGAH PIDIE ACEH BARAT DAYA

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung

IUP SARANA KENCANA MINERAL 2 IUP SARANA PERSADA RAYA IUP SEULAWAH JAYA IUP SONGO ABADI INTI IUP SURYA MINERAL RESOURCES IUP SYNERGY MINING IUP TAKENGON MINERAL RESOURCES IUP TAMBANG EMAS CEMERLANG IUP TAMBANG INDRAPURI JAYA IUP TANGSE GUNONG PUSAKA IUP WAHANA SURYA NUSANTARA 1 IUP WAHANA SURYA NUSANTARA 2 IUP WANYANG MINING GAYOINDO Kontrak Karya TAMBANG MAS SABLE Kontrak Karya WOYLA ACEH MINERALS

Luas (Ha) 584,17 9.308,90 1.852,16 5.728,34 9.948,44 9.581,39 375,34 9.949,08 24,55 7.957,55 6.185,52 875,01 8.148,21 2.688,20 1.009,02 564,28 3.220,14 9.028,89 24,14 0,05 87,78 5.403,07 15.630,68 16.479,74 10.019,06 2,99 283,20 6.088,37 5.462,21 3.353,65 28.093,07 21.514,81

Kabupaten NAGAN RAYA NAGAN RAYA GAYOLUES ACEH TIMUR ACEH BARAT NAGAN RAYA ACEH SELATAN ACEH BARAT ACEH SELATAN ACEH TENGAH ACEH TENGAH KOTA SUBULUSSALAM PIDIE ACEH TENGAH ACEH SELATAN NAGAN RAYA ACEH TENGAH ACEH TENGAH ACEH BARAT ACEH JAYA ACEH SELATAN ACEH TENGAH GAYOLUES ACEH TENGAH NAGAN RAYA ACEH BESAR PIDIE ACEH TENGAH ACEH TENGAH GAYOLUES ACEH BARAT, PIDIE ACEH BARAT, PIDIE

44

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Provinsi Sumatera Utara

No.

Kawasan Hutan

PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

1

Hutan Konservasi

IUP

ANEKA TAMBANG (TBK)

2

Hutan Konservasi

IUP

BAHANA MULTI ENERGY

3

Hutan Konservasi

IUP

PANCA KARYA PRIMA AGUNG

4

Hutan Konservasi

Kontrak Karya AGINCOURT RESOURCES

5

Hutan Konservasi

Kontrak Karya SORIKMAS MINING *

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

Luas (Ha)

Kabupaten

54,69 TOBA SAMOSIR 308,11 MANDAILING NATAL 40,87 TAPANULI UTARA TAPANULI 1.787,87 (UTARA,TENGAH,SELATAN) , MANDAILING NATAL 9,34 MANDAILING NATAL

45

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi Sumatera Utara Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) No. 1

Kawasan Hutan Hutan Lindung

PERUSAHAAN IUP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung

IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP Kontrak Karya Kontrak Karya

Nama Perusahaan ANEKA TAMBANG (TBK)

BAHANA MULTI ENERGY BAHANA NADA GEMILANG BALIKNO SARAAN GESTAFO SIRAIT INTI CIPTA JAYA TAMBANG JAPINAR SIBURIAN KOTANOPAN MINING MADINA BUMI LESTARI MANDAILING MINING MARTINUS SURBAKTI PANCA KARYA PRIMA AGUNG RADE SIMAMORA SURYA KENCANA PERTIWI TAMBANG SYNERGI MINING DAIRI PRIMA MINERAL AGINCOURT RESOURCES SORIKMAS MINING *

Luas (Ha) 3.625,18 4.974,88 7.471,96 11.504,25 383,78 1.936,11 1,31 1,47 431,87 0,53 1.906,41 4,97 4.531,06 1,34 553,93 1,88 1.565,73 2.332,41 16.819,33 41.367,45 37.453,41

Kabupaten DAIRI KARO TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR MANDAILING NATAL MANDAILING NATAL DAIRI DAIRI TAPANULI UTARA DAIRI MANDAILING NATAL MANDAILING NATAL MANDAILING NATAL DAIRI TAPANULI UTARA DAIRI TAPANULI UTARA TAPANULI UTARA DAIRI, PAKPAKBHARAT TAPANULI, MANDAILING NATAL MANDAILING NATAL

46

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Provinsi Sumatera Barat No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi

PERUSAHAAN IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP


Nama Perusahaan BINA BAKTI PERTIWI BUMI EMAS INDONESIA DEMPO MULTI MINERAL DENICHI AMINA SELARAS HERLINA KARYA DENAI AMBOKO MINANG PANGERAN RESOURCES MULTI MINERAL MAGNETIC SARIAGRINDO ANDALAS SEMEN PADANG SUMBER MINERA BERSAMA UNIVERSAL MINING PRIMA

Luas (Ha) 0,59 4,40 0,99 0,00 0,01 25,26 0,03 18,33 60,06 60,29 18,28 1,92

Kabupaten PASAMAN KOTA PADANG PASAMAN SOLOK SOLOK PESISIR SELATAN SOLOK SOLOK PESISIR SELATAN KOTA PADANG PASAMAN SOLOK SELATAN 47

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung, Provinsi Sumatera Barat No. Kawasan Hutan PERUSAHAAN Nama Perusahaan 1 Hutan Lindung IUP ANDALAS TETRA JAYA 2 Hutan Lindung IUP ANUGRAH BATU HIRANG 3 Hutan Lindung IUP ARDI SANTANU JAYA 4 Hutan Lindung IUP AROSUKA MANDIRI 5 Hutan Lindung IUP ASTRINDO GITA MANDIRI 6 Hutan Lindung IUP BACOM TIRTA INDOTAMA 7 Hutan Lindung IUP BANGUN KORIN UTAMA 8 Hutan Lindung IUP BERKAT BHINNEKA PERKASA 9 Hutan Lindung IUP BIMA ESTETIKA LESTARI 10 Hutan Lindung IUP BINA BAKTI PERTIWI

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung

IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

Luas (Ha) 48,72 7.385,68 76,87 13,80 5,24 8.012,94 31,19 104,80 18,95 5.074,19 665,35 BINA CITRA SAWITA 274,98 BLACK GOLD INTERNATIONAL 2.967,29 BUMI EMAS INDONESIA 1.508,27 BUMI KURNIA ABADI 756,63 CAHAYA SELATAN GEMILANG 580,01 CITRA NIAGA NUSANTARA 5,86 DATACON INDOJAYA 18.532,07 DEMPO MITRA INTERNASIONAL 11,22 DEMPO TRANSERA MINERAL 116,35 DENICHI AMINA SELARAS 3,84 DIAN PURNAMA 57,87 DUTA ALAM ABADI 71,99 DWI ARTHA PRIMA 434,94 EMAS BUMI PERSADA 2.203,87 FAMILI MINERA SEJAHTERA 2,04 FARAS PRATAMA 0,07 FERAL ANUGERAH ALAM 1,11 GALIAN ENDAPAN BUANA 15,27 GAMINDRA MITRA KESUMA 59,72 GEOMINEX SAPEK 94,15 HALMAHERA SENTRA MINERAL 178,58 IKHLAS JAYA KARYA NUSA 6,08 JESSLY TAMBANG MINERALS 1.416,16

Kabupaten PASAMAN BARAT PASAMAN SOLOK SOLOK LIMA PULUH KOTA PASAMAN BARAT LIMA PULUH KOTA LIMA PULUH KOTA PASAMAN PASAMAN SOLOK SELATAN SOLOK SELATAN PASAMAN BARAT KOTA PADANG SOLOK SELATAN SOLOK SELATAN PASAMAN PASAMAN PASAMAN BARAT SOLOK SELATAN SOLOK SIJUNJUNG DHARMASRAYA SOLOK SELATAN SOLOK SELATAN SOLOK SELATAN SOLOK SELATAN SOLOK AGAM PASAMAN BARAT SOLOK SELATAN PASAMAN BARAT SOLOK SOLOK SELATAN

No. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Kawasan Hutan Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Lindung

PERUSAHAAN Nama Perusahaan Luas (Ha)Kemenhut Kabupaten Sumber: Ditjen Planologi (2014) IUP KOLINDO BINA NUSANTARA 1.572,59 LIMA PULUH KOTA IUP KUANTAN RESOURCES 204,50 SOLOK SELATAN IUP MAKINDO MINERAL SAKTI 46,62 SOLOK SELATAN IUP MINANG MINING MAKAO 0,37 SUMATERA BARAT PROV IUP MINANG PANGERAN RESOURCES 10,56 SOLOK IUP MINERAL SUKSES MAKMUR 8,42 SOLOK IUP MRANTI MAS PRATAMA 97,22 PASAMAN IUP MULTI MINERAL MAGNETIC 33,90 SOLOK IUP MUTIARA BUMI MANGGILANG 134,43 LIMA PULUH KOTA IUP NUSA PALAPA MINERALS 17.504,20 PASAMAN IUP OSITAMA MINERAL 98,43 SOLOK SELATAN IUP PANCA JANGKAR SEJATI 793,41 SOLOK SELATAN IUP PANCASONA JAYA PRATAMA 353,39 PESISIR SELATAN IUP PANDU ARO PACIFIC 29,87 SOLOK IUP PASAMAN ALAM LESTARI 10,74 PASAMAN IUP PENTA BERSAMA GEMILANG 1,42 PASAMAN IUP PERSADA INDO TAMBANG 204,25 PASAMAN IUP PRATAMA ENERGY BERSAMA 4.978,16 SOLOK IUP PRIMA ENERGY UTAMA JAYA 41,00 KOTA PADANG IUP PUNAKAWAN SUMATERA INTERNASIONAL 13.030,90 SUMATERA BARAT PROV IUP PUTRA SOLOK SEJAHTERA 0,63 SOLOK IUP RIPA ABA KARYA UTAMA 52,69 PASAMAN BARAT IUP SARANTAU KARYA 29,77 SOLOK SELATAN IUP SEMEN PADANG 3,48 KOTA PADANG IUP SUMATERA INA MINERINDO 504,69 PASAMAN BARAT IUP SUMBAR CALCIUM PRATAMA 20,48 LIMA PULUH KOTA IUP SUMBAR PERKASA JAYA 1,36 KOTA PADANG IUP SUMBER MINERA BERSAMA 1.067,55 PASAMAN IUP TRIPILAR GLOBALINDO 2.332,97 SOLOK SELATAN IUP TRISAKTI PERSADA 468,37 PASAMAN IUP UNIVERSAL MINING PRIMA 1.694,82 SOLOK SELATAN IUP USAHA KETAPANG MANDIRI 1.084,24 PASAMAN BARAT IUP WIRAPATRIOT SAKTI 163,53 SOLOK SELATAN

48

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Provinsi Riau No.

Kawasan Hutan

PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

1

Hutan Konservasi

IUP

ASTA MAHARANITA

2

Hutan Konservasi

IUP

BARA PRIMA PRATAMA

9,79 INDRAGIRI HILIR

3

Hutan Konservasi

IUP

GELAR KARYA RAYA

1,85 KAMPAR

4

Hutan Konservasi

IUP

MEGA KHARISMA NUSANTARA

5

Hutan Konservasi

IUP

RIAU COALINDO ENERGY

91,77 INDRAGIRI HULU

6

Hutan Konservasi

IUP

SVARNA INTERLOKA LANDCORE

65,75 KAMPAR

7

Hutan Konservasi

PKP2B

RIAU BARA HARUM


Luas (Ha)

Kabupaten

68,33 KAMPAR

- KUANTAN SINGINGI

2,56 INDRAGIRI HULU

49

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung, Provinsi Riau No.

Kawasan Hutan

PERUSAHAAN

1

Hutan Lindung

IUP

ASTA MAHARANITA

3.324,75 KAMPAR

2

Hutan Lindung

IUP

AUSINDO PRIMA ANDALAS

2.646,80 INDRAGIRI HULU

3

Hutan Lindung

IUP

BALAJI MINERAL INDONESIA


4

Hutan Lindung

IUP

BARATAMA MUTIARA PERTIWI

264,00 KAMPAR

5

Hutan Lindung

IUP

BASTARA JAYA MUDA


6

Hutan Lindung

IUP

BUANA TAMBANG JAYA

94,10 KAMPAR

7

Hutan Lindung

IUP

GELAR KARYA RAYA

67,75 KAMPAR

8

Hutan Lindung

IUP

INDONESIA MINERAL DAN ENERGY

9

Hutan Lindung

IUP

KAPUAS BARA NUSA

158,21 KAMPAR

10

Hutan Lindung

IUP

NANDITAMA BARA UTAMA

826,98 KAMPAR

11

Hutan Lindung

IUP

PRIMA NUSA


Nama Perusahaan

Luas (Ha)

Kabupaten

3.016,48 INDRAGIRI HULU

1,58 INDRAGIRI HULU

50

Data Perkebunan Indonesia No.

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

RIAU JAWA BARAT JAMBI ACEH KALIMANTAN BARAT JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN SUMATERA UTARA SUMATERA SELATAN BENGKULU SULAWESI UTARA JAWA TENGAH LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO SUMATERA BARAT BANTEN SULAWESI TENGAH PAPUA SULAWESI BARAT PAPUA BARAT KALIMANTAN UTARA MALUKU SULAWESI TENGGARA TOTAL

Jumlah Perusahaan 310 193 136 123 103 100 90 89 84 74 54 53 43 38 34 32 24 24 17 17 10 8 8 8 7 7 3 1,689.00

LUAS (Ha) 1,558,553.35 210,775.59 685,676.40 327,152.60 590,345.70 188,325.51 607,454.66 842,882.36 650,082.87 293,422.70 47,742.08 153,146.24 10,031.96 88,777.39 263,128.04 151,398.63 99,622.72 8,341.50 63019.6 9,470.32 140,806.63 99,041.60 48,036.85 249855.3 99,260.69 52880.48 18700 7,557,932

TOTAL PRODUKSI (Ton) 4,335,419.21 309,755.81 1,095,658.80 755,965.83 861,048.30 202,591.28 1,467,208.56 491,103.21 394,066.09 830,784.28 157,737.75 189,728.77 12,218.13 52,703.66 891,968.24 510,717.48 103,732.36 28,294.81 12,299.74 108,980.37 93,070.80 152,467.65

No.

Komoditi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K. Sawit Karet Tebu Teh Kelapa Kakao Kopi Cengkeh Sagu Kapuk Kelapa Dalam Kina Jarak Jambu Mete Kenaf Astiri Serai Wangi Aneka Tanaman Albazia Jahe Abaca Tidak ada Keterangan

Luas 6,496,126 278,644.90 250,028.40 109,211.10 102,076.00 60,003.40 54,864.80 43,689.20 23,157.20 3,211.50 2,157.00 1,060.00 948.7 815.4 805 393.4 198 140 90 71.5 130,240.08

-

13,057,521

% 85.95% 3.69% 3.31% 1.44% 1.35% 0.79% 0.73% 0.58% 0.31% 0.04% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.72%

Sumber : Kementerian Pertanian, 2015 TOTAL

7,557,932

Data Perkebunan untuk 4 Provinsi No.

1 2 3 4

PROVINSI

ACEH SUMATERA BARAT SUMATERA UTARA RIAU

TOTAL

Jumlah Perusahaan

LUAS (Ha)

123 17 74 310 524

327,153 63,020 293,423 1,558,553 2,242,148

TOTAL PRODUKSI (Ton) 755,966 830,784 4,335,419 5,922,169

Sumber : Kementerian Pertanian, 2015

Data Perkebunan Berdasarkan Komoditas ACEH Karet K. Sawit Sagu

Komoditi

LUAS (Ha) SUMATERA BARAT

RIAU 15,534

15,035

304,990

1,522,218 21,300

SUMATERA UTARA 31,467 4,360

Kelapa Jahe

1,031 72

Kakao Tebu

6,557

Tidak ada Keterangan

6,557

TOTAL

260,150

775.79

327,153

58,660 1,558,553

63,020

293,423

Sumber : Kementerian Pertanian, 2015

IUP (Perkebunan) Tidak Teridentifikasi NPWP nya No. 1 2 3 4

Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Jumlah


Jumlah Perusahaan Perkebunan

NPWP

NPWP Tidak Teridentifikasi

148 105 17 355 625

134 103 16 314 567

14 2 1 41 58

IUP Kebun Tidak Teridentifikasi NPWP nya IUP Perkebunan No Provinsi NPWP Non-NPWP Total 1 Aceh 134 14 148 2 Sumatera Utara 103 2 105 3 Sumatera Barat 4 Riau Jumlah


16 314 567

1 41 58

17 355 625

IUP NON NPWP PROVINSI ACEH NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROV ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH

KABUPATEN PIDIE BIREUN BIREUN BIREUN BIREUN ACEH UTARA ACEH UTARA ACEH BARAT ACEH TIMUR ACEH TIMUR ACEH TIMUR ACEH TIMUR ACEH TIMUR TAMIANG


PERUSAHAAN KOPERASI SERBA GUNA USAHA GANDA PRAWIRA BAHRUN & SONS BAHRUN & SONS DAYAH ABU TANOH MERAH AGROE NAD/KSU KAWAH SEJATI BUKIT NIBONG PALEM SUBIANTO RUSYID ARCO ARCO BANDA ACEH SAKTI JAYA BAYU PUGA SAWIT RIZKI ARDI JAYA CHIEK DIRIBEE CHIK

KOMODITI KAKAO K.SAWIT K. SAWIT KARET K.SAWIT K.SAWIT K.SAWIT K. SAWIT KARET K. SAWIT K.SAWIT K.SAWIT K.SAWIT K.SAWIT

IUP NON NPWP PROVINSI SUMATERA UTARA PROV KABUPATEN NO. 1 SUMATERA UTARA LANGKAT 2

SUMATERA UTARA LANGKAT


PERUSAHAAN UKINDO

KOMODITI KELAPA SAWIT

RAYA PADANG LANGKAT

KELAPA SAWIT

IUP NON NPWP PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN PERUSAHAAN NO. PROV 1 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT PT. SAWIT PASAMAN JAYA


IUP NON NPWP PROVINSI RIAU NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KABUPATEN BENGKALIS BENGKALIS BENGKALIS BENGKALIS DUMAI


PERUSAHAAN KOMODITI MURINI WOOD INDAH INDUSTRI KELAPA SAWIT LIAT ADIDAYA PERDANA KELAPA SAWIT SIBAYA MULTI SAWIT KELAPA SAWIT PRIATAMA RUPAT KELAPA SAWIT KUD MAKMUR JAYA KELAPA SAWIT

INDRAGIRI HILIR BUMI REKSA NUSA SEJATI INDRAGIRI HILIR BUMI REKSA NUSA SEJATI INDRAGIRI HILIR MULTI GAMBUT INDAH INDUSTRI INDRAGIRI HILIR PUTRA KERINTANG SAWIT INDRAGIRI HILIR MULTI GUNA LESTARI ABADI INDRAGIRI HULU REGUNAS AGRI UTAMA INDRAGIRI HULU SUMBER SAWITINDO KENCANA INDRAGIRI HULU REGUNAS AGRI UTAMA ROKAN HULU BUDI DATA ROKAN HULU VONNY REJEKI INDAH ROKAN HULU PADASA KABUN ROKAN HULU PADASA ALIANTAN ROKAN HULU SAWIT SONTANG PERMAI PELALAWAN CIPTA DAYA SEJATI PELALAWAN GANDAHERAH HENDANA PELALAWAN AMAN MULIA INDAH LESTARI

KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT

NO. KABUPATEN 22 PELALAWAN 23 PELALAWAN 24 ROKAN HILIR 25 ROKAN HILIR 26 ROKAN HILIR KUANTAN 27 SINGINGI 28 KAMPAR 29 KAMPAR 30 KAMPAR 31 KAMPAR 32 KAMPAR 33 KAMPAR 34 KAMPAR 35 KAMPAR 36 KAMPAR 37 SIAK 38 SIAK 39 SIAK 40 SIAK 41 SIAK

PERUSAHAAN RAWANG KOWO LESTARI JALUR MAHKOTA JATIM JAYA PERKASA KARYA ABADI SAMASEJATI HES AGRO LESTARI

KOMODITI KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT KELAPA SAWIT

MANUNGGAL MUARA SAWIT KELAPA SAWIT EGA SUTI NASAKTI KELAPA SAWIT DAMITAMA MAS SEJAHTERA KELAPA SAWIT SUPRA MEMORIES CORP KELAPA SAWIT BINA FITRI JAYA KELAPA SAWIT SIAK SURYA PRATAMA KELAPA SAWIT SIP SAWIT MUJUR KELAPA SAWIT ETNA SAWIT SEJATI KELAPA SAWIT CENTRAL AGRO LESTARI KELAPA SAWIT CIPTA DAYA SEJATI KELAPA SAWIT BINA FITRI JAYA KELAPA SAWIT DUTA SWAKARSA INDAH KELAPA SAWIT MULIA UNGGUL LESTARI KELAPA SAWIT ERA SAWIT INDAH KELAPA SAWIT FETL MINA JAYA KELAPA SAWIT

DAFTAR PERINGKAT PERUSAHAAN PROPER 2013-2014 PERKEBUNAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nama Perusahaan PT. Nafasindo PT. Hervenia Kampar Lestari PT. Andalas Agro Lestari PT. Adimulia Agrolestari PT. Sewangi Sejati Luhur PT. Mustika Agro Sari PT. Langgam Inti Hibrindo PT. Ganda Buanindo PT. Fortius Agro Asia PT. Hutahaean PKS Gora Gahana Kebun Dalu-Dalu PT. Inhil Sarimas Kelapa PT. Cerenti Subur PT. Surya Agrolika Reksa PT. Dian Anggara Persada PT. Guna Agung Semesta PT. Karya Mitra Andalan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Pulu Raja PT. Asam Jawa PT. Sumber Sawit Makmur PT. Tjipta Rimba Djaja PT. Serdang Tengah PT. Sinarlika Portibijaya Plantation PT. Family Raya PT. Inecda Plantation PT. Peputra Masterindo PMKS Petapahan PT. Wana Jingga Timur PT. Bhumireksa Nusa Sejati PT. Rigunas Agri Utama PMKS Pranap PT. Teluk Luas PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Jambi

Sektor AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO AGRO

Sub Sektor Sawit Karet Karet Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Kayu Lapis Sawit Sawit Karet Sawit Sawit Sawit Sawit Sawit Karet Sawit

Kab./Kota Kab. Aceh Singkil Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Kampar Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Kampar Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi Kab. Siak Kab. Siak Kab. Asahan Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Batubara Kota Medan Kab. Deli Serdang Kab. Padang Lawas Utara Kota Padang Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kota Padang Kab. Simalungun

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Aceh Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Riau Riau Riau Riau sumatera barat Sumatera Utara

PERINGKAT 2013-2014 MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH MERAH

Indentifikasi IUP (Perkebunan) di Database Ditjen AHU Terdaftar Tidak Terdaftar Jml Perush Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Total

Sumber : Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, Jan 2015

58 34 17 158 267

65 40 152 257

123 74 17 310 524

Indentifikasi IUP (Perkebunan) di Database Ditjen AHU Perusahaan No. 1 2 3 4

Provinsi

Ibukota

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau

Banda Aceh Medan Padang Pekanbaru Total

Sumber : Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, Jan 2015

Jumlah 123 74 17 310

524

Terdaftar 58 34 17 158

267

Tidak Terdaftar 65 40 152

257

PERMASALAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation) Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan  tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.

B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah 1. 2. 3.

Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat  implementasi lebih banyak dilakukan di daerah  lemahnya pengawasan oleh pemda Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik

64

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan- Nasional • Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha  IUP : 34.727.338 Ha (7.468 unit)  KK : 2.210.698 Ha ( 40 unit)  PKP2B : 1.956.194 Ha ( 78 unit)

(7.584 unit)

• Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan :  Hutan Konservasi : 1.372.398 Ha  Hutan Lindung : 4.936.878 Ha  Hutan Produksi : 19.674.210 Ha Kawasan Hutan : 25.983.486 Ha  Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha

( 379 unit) (1.457 unit) (4.327 unit) (5.022 unit) (6.208 unit)

 Status perizinan kehutanan  Operasi Produksi  IPPKH  Persetujuan Prinsip  Explorasi  IPPKH

(5.022 unit) (1.735 unit) ( 457 unit) ( 340 unit) (3.287 unit) ( 281 unit)


: : : : : :

25.983.486 3.312.612 279.429 111.103 22.670.874 1.230.270

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

65

Data IUP NasionaL - NPWP Jumlah IUP yang Diterbitkan 10.922

Pemegang IUP 7.834 (100%)

Ber-NPWP

Non -NPWP

5.984 (76%)

Periode Pajak = 2010 s.d. 2012

Lapor SPT

Tidak Lapor SPT

3.276 (42%)

Tidak membayar pajak* 404 (5%) *Penyebab: a. WP belum produksi

b. WP rugi

1.850 (24%)

2.708 (35%)

Membayar Pajak 2.304 (29%) c. WP lebih bayar

d. PPh dibayar = PPh terutang

Sumber : Ditjen Pajak, 2014

66

Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014) Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T *export ban Kenaikan PNBP Batubara sebesar ± Rp 10 T 874 IUP dicabut/dikembalikan/ berakhir

Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah

67

REKAP PENGAKHIRAN IUP 2014-2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Utara Sulawesi Selatan Kepualauan Riau Sumatera Selatan Jambi Bangka Belitung Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Aceh Papua TOTAL

Tidak Mengembalikan diperpanjang 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 33 2 46 21 0 0 74 2 33 18 0 0 10 0 0 0 0 0 244 43

Pencabutan

TOTAL

122 35 48 27 34 49 104 18 27 30 4 58 8 23 556

122 35 48 27 82 84 171 18 103 81 4 68 8 23 874

68

5 PERMASALAHAN MENDASAR SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1) Ketidakpastian hukum kawasan hutan 2) Lemahnya regulasi dalam perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan 3) Belum optimalnya perluasan wilayah kelola masyarakat 4) Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari SDA. 5) Masih banyaknya konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani. 69

PERMASALAHAN PENGELOLAAN SEKTOR KEHUTANAN & PERKEBUNAN Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 16,18% dari 120 juta ha – data Kemhut 2013) Laju Deforestasi 0.84

Perizinan SDA rentan suap atau pemerasan, terhitung untuk satu izin HPH/HTI besar potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta hingga rupiah 22,6 milyar setiap tahun (KPK, 2013).

JUTA HEKTAR

PEMBERIAN IZIN

0.45

PNBP

PRODUKSI HASIL HUTAN WASDAL

Indikasi state capture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh Margono et.al

Kemenhut

Perkebunan, tidak ada kewajiban PNBP

Ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar. Hanya 3,18% yang dialokasikan untuk skala kecil. Nilai manfaat SDA tidak sampai ke masyarakat.

TATA USAHA

Pemanfaatan Hutan

3%

97%

Skala besar Skala kecil

Perpres 39 Tahun 2014, memberi ruang usaha perkebunan dikuasai asing sebesar 95%. 70

Kinerja Izin USAHA HUTAN ALAM

26

48 80

67

USAHA HUTAN TANAMAN

139

179

IUPHHK-HA TDK AKTIF

IUPHHK-HT TDK AKTIF IUPHHK-HT AKTIF TDK BERSERTIFIKAT IUPHHK-HT AKTIF BERSERTIFIKAT

IUPHHK-HA AKTIF TDK BERSERTIFIKAT TREN HPH AKTIF

(Jumlah HPH Ak f)

250 200

212

34 juta ha open access

188 167

150

143 115

100 50 0 2008

2009

Sumber: APHI, 2013

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

71

Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi Analisis ini diperoleh dari: a/. hasil identifikasi peraturan yang terkait dan wawancara, b/. FGD dengan pelaku usaha tgl 26 Oktober 2013 yang difasilitasi UNDP PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN

-5

-4

-3

PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI -2 -1 0 +1 +2

+3

+4

+5

PELAKSANAAN PERIZINAN Pencadangan kawasan hutan (SK 6273/2011)

Biaya unofficial sd 25jt untuk mendapat informasi/peta

Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11)

Biaya negosiasi sd 200 jt agar dpt luasan yang dapat ditanam

Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup.

Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012) Pengalihan Saham ( PP 6/07 jo PP 3/08)

1

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

1

2

2

Rp. 50 sd 100 ribu/ha

1

1

3

1

2

Rp. 2 sd 6 milyar

PERENCANAAN HUTAN Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11)

Revisi 50-100 juta & Unofficial sd 200 jt

1

1

1

Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan (KPK. 2013)

72

Lanjutan ... PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN

PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI -5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi

Biaya monitoring pra penyusunan RKT, bisa 140 hr kerja x 8 orang

Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13)

Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd 300 jt.

1

IHMB (P 33/2009 jo P 5/2011)

Jasa konsultan Rp. 50 ribu/ha dan Unofficial u/ pengesahan sd 1 M

2

1

+3

+4

+5

3

2

2

1

1 1

PRODUKSI HASIL HUTAN Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009) Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12)

Unofficial u/ alat & koord dng aparat lain sd 50 jt

5

1

Biaya unofficial sd 100 jt

1

1

1

1

2

Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009).

Biaya pelatihan 30-40 jt/orang

Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)

Unofficial , kasus 15 juta

1

1

1

1 3

2

1

1

1

3

PENATA-USAHAAN HASIL HUTAN Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009)

Double tax dng beragam pungutan

2

2



73

Lanjutan ... PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)

TERKAIT KAWASAN HUTAN Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013) Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012)

-5

-4

-3

PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI -2 -1 0 +1 +2

Konsultan ±500 jt, 50-500 rb/pos (20-30 pos), Monev 100-150 x SPT ke pershn

1 1

1

Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif/luas-jenis kayu Biaya unofficial tergantung luas, sd 15 M

2

Biaya unofficial untuk mendapat izin

1

+3

2

3

2

1

1

3 1

+4

+5

1

3 1 1

1

KEBIJAKAN LAIN Monitoring dan pengawasan rutin

Membayar biaya perjalanan dan akomodasi

Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)

Rp 20-30 ribu /pasukan; Puluhan juta setoran rutin

1

4 1

3



74

8 Permasalahan Utama di Sektor Kelautan 1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas. 2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial.

3) Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain. 4) Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut. 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. 6) Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi 7) Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.

8) Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. 75

Rendahnya Kontribusi PNBP Sektor Perikanan Laut dibandingkan Nilai Produksi Sektor Perikanan Laut (2008 sampai dengan 2013)

Rincian Nilai Produksi Perikanan Laut PNBP SDA Perikanan % PNBP vs Nilai Produksi

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

2013

46,598,552,733,000

49,527,135,768,000

59,580,474,171,000

64,452,537,439,000

72,016,210,109,000

77,334,050,000,000

77,404,162,800

92,039,435,895

91,785,569,110

183,802,161,080

215,766,602,000

229,350,562,720

0.17%

0.19%

0.15%

0.29%

0.30%

0.30%

Sumber : diolah dari data KKP, 2008-2013

Sebagai perbandingan, jika menggunakan formula perhitungan royalti batubara minimum sebesar 3% dari nilai penjualan, maka PNBP dari penangkapan ikan akan mencapai sebesar Rp 2,3 Triliun, yang nilainya masih jauh lebih besar dari realisasi PNBP perikanan laut yang sebesar Rp 229,3 Miliar di tahun 76 2013

76

Penerimaan Negara dari Sektor Perikanan 72,020.00

80,000.00

64,450.00

70,000.00

59,580.00

Dalam Milyar Rupiah

60,000.00 50,000.00

40,000.00 30,000.00

**

20,000.00 10,000.00

4,970.00 31.42

92.00

61.96

7,380.00

5,580.00 183.80

54.38

215.77

-

2010

Pajak

PNBP

2011

Hasil Perairan Umum

Kontribusi Penerimaan Pajak dari sektor Perikanan selama 5 tahun terakhir dari Total Penerimaan Pajak Nasional

2012

Hasil Perairan Laut

< 0,02%

Sumber: Dirjen Pajak, 2015 77

Daftar Status Perusahaan Kapal Ikan Eks Asing Berdasarkan Hasil Penelusuran Database Perusahaan Pada Kemkumham NO

NAMA PEMILIK

AKTE PERUSAHAAN Pertama Terakhir Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 23 September 2006 yang dibuat dan Desember 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Bonar disampaikan oleh Notaris RM. Sihombing, SH Soediarto Soenarto, SH

10

ARAFURA MINA MULYA MARITIM, PT

16 21 22 49 54 77 78 88

ASROBEN, PT. BALI OCEAN ANUGRAH LINGER INDONESIA, PT BALI PACIFIC NUSANTARA, PT. EMPAT BINTANG KAWANUA, PT FISCHO MARINDO UTAMA, PT INDUSTRI PERIKANAN TERPADU CHIU SHIH. PT ING ING JASA MORINDO MANDIRI, PT.

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 29 Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris RIA ADJI HENDARTO, SH dan Salinan Akta Nomor : 83, Tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, SH

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Justitia Ferryanto, SH

90 124 164 181 182

JAYA KOTA, CV. OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. SUDITA PRIMA, PT. WAILAN PRATAMA, CV. WAILAN PRATAMA, PT

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan

Salinan Akta Nomor : 201, Tanggal 17 April 2008 dan Salinan Akta Nomor : 323, Tanggal 30 April 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi.

Salinan Akta Nomor : 8, Tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mintje Waani, SH

JENIS KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BADAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DARAT EKSPEDI SI DAN PERGUDANGAN.

• Sejumlah perusahaan tercatat bergerak dibidang non-perikanan seperti pertanian, agrobisnis, pengangkutan darat, pertambangan batubara, percetakan, dan sebagainya. • Terdapat perusahaan yang tidak tercatat dalam database perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

JASA EKSPEDI SI , PENGEPAKAN DAN PERGUDANGAN (BUKAN VEEM) JASA KEBERSI HAN JASA PERI KLANAN DAN REKLAME SERTA PROMOSI DAN PEMASARAN JASA TELEKOMUNI KASI UMUM JASABOGA KONSULTAN BI DANG LAPANGAN MI NYAK, GAS DAN PANAS BUMI KONSULTASI

PERTANI AN AGROI NDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERCETAKAN DESAI N DAN CETAK GRAFI S PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BA

Sumber : Diolah dari Data KKP dan Database Perusahaan pada KemenkumHAM, 2014

78

Daftar status perusahaan yang mengoperasikan Kapal Ikan eks Asing berdasarkan hasil penelusuran database NPWP pada DJP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

NAMA PEMILIK ARIFIN WIJAYA BUYUNG KUSNADI ERVINA TANGKULUNG GUNAWAN HALIM Als TIUA TJEN I GUSTI ARYA DAMARYANTA I GUSTI NGURAH KETUT EKA PUTRA I KOMANG REDANA IWAN WANAPUTRA JUMI ERMIYATI KADIRAN KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT KASAN KRISTALIN DWILESTARI .PT KUB. MINA TUNA SEGAR KUNCORO HANDAYA LO AI SIEN LOE TIONG PENG MASLIM MEITTY SULAMANDA MINA MINATAMA MUTIARA , PT MUHDI NOMEN NURWAHID NYOMAN SARYA, BSC OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT.

KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

No. NAMA PEMILIK 28 PHANG CIAT LIE 29 PUSAKA BENJINA ARMADA , PT 30 PUSAKA BENJINA RESOURCES, PT 31 PUTU ARTA 32 RAMLI 33 RANI 34 RICHI RICHADO 35 RICO DIAN JAYATAMA, PT 36 RIYANTO 37 RUSLI 38 RUSTAM 39 SALIKIN,SE 40 SIANTI MALA 41 SINARINDO TIRTA SEJAHTERA , PT. 42 SUCANDRA 43 SUDIANTO 44 SURYANTO 45 TAIB 46 TANG TUA TIE 47 TJIN LEI 48 TRI KUSUMA GRAHA, PT. 49 WAHID / AL TJINTIK 50 WARSONO 51 WENY YUHADI 52 WILLIAM SUTIOSO 53 YUNGIN PRIMA SENTOSA, PT

53 perusahaan/pemilik kapal (28,3%) tidak memiliki/tidak teridentifikasi NPWPnya dari 187 perusahaan/pemilik kapal eks asing yang di telusuri

KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014 79

Daftar Status Perusahaan yang Mengoperasikan Kapal Ikan > 30 Gt Berdasarkan Hasil Penelusuran Database NPWP Perusahaan Pada Ditjen Pajak, Kemenkeu No.

NAMA PEMILIK

ALAMAT PEMILIK J. KAV POLRI BLOK A 8/199 A RT/RW.006/009, KEL JELAMBAR, KEC GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT JL. KPT. Pa ti mura Gg.XI I RT. 008 RW. 008, Ke l . Ma ngunha rjo, Ke c. Ma ya nga n, Probol i nggo - Ja wa Ti mur Pl t. Muti a ra I I No. 23 RT/RW. 03/I X, Ke l . Ke mboja , Ke c.Tpi .Ba ra t,Kota Ta njung Pi na ng Bl ok Ma dra s a h RT. 02 RW. 10, De s a Pa be a n Udi k, Ke c. I ndra ma yu, Ka b. I ndra ma yu, Ja wa Ba ra t. Jl . M.H. Sa mos i r No. 29, Si bol ga s e l a ta n, Si bol ga

1

A GUAT

2

A MOI

3

A TIO

4

ABDOLI, H.

5

ABDUL SAMIT TAMPUBOLON

6

ACHMAD MOKOA GOW

7

ADI

Jl . Poncowa ti / KPR BNI RT.03 RW.VI I , Ke l ura ha n Kl a wuyuk, Di s tri k Sorong Uta ra JL. KH. Ma ns yur Probol i nggo

8

AGUS

Jl . Te ga l Wa ngi , Gg. Me l a ti I nda h No. 1, Se s e ta n, De npa s a r Ba l i

9

AGUS GUIDIANTO

RSB BLOK CEMPAKA LT.I V/5 RT.014/ RW. 006 Ke c. Pe nja ri nga n Kota Ja ka rta Uta ra Ta ma n Wa hi di n, Ka v.35, Rt/Rw.005/001, De s a Suka pura , Ke c.Ke ja ks a a n, Kota Ci re bon. Ka mpung Ba ru Ka ri mun RT. 03/RW. 11 Ta njung Ba l a i Ka ri mun

10

AGUS SUSANTO

11

AI TJU

12

ALADIN

13

ALAN

14

ALIMIN, SE,H

15

AMAN INDAYANG

16

KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

1444 perusahaan/pemilik kapal (70,9%) yang tidak NPWP Tidak Teridentifikasi memiliki/tidak teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWPnya dari 2036 NPWP Tidak Teridentifikasi perusahaan/pemilik kapal NPWP Tidak Teridentifikasi yang di telusuri NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi


Jl . Te l uk Gong Je l a mba r RT. 012 RW.006 Ke l . Pe ja ga l a n Ke c. Pe nja ri nga n Ja ka rta Uta ra JL. A. Ya ni RT.05 RW 06 Ke l . Me ra l Kota , Ke c. Me ra l , Ka b. Ka ri mun, Ke pul a ua n Ri a u JL. Ra ya Sa pu Ga rut No.393.A



AMAN SAHLAN

Jl . Me s ji d No 32, Ke l . Pa s a r Ba ru, Ke c. Si bol ga Kota . Kota Si bol ga Provi ns i Suma te ra Uta ra Jl . Te l uk Uma r No. 170 A, Li ngkunga n I V

17

AMIR

Jl . Ce ni nga n Sa ri I V Gg. Ma wa r 10, De npa s a r, Ba l i

18

AMIRULLAH

19

ANDI

Jl Sul ta n Ma chmud RT 01/RW XI I Tg Pi na ng Ti mur Ke pul a ua n Ri a u APT. MTR Ba ha ri Towe r B. 11.05, RT 05/RW 008, Ja ka rta Uta ra

20

ANDI

Je l a mba r Al a di n Jl .K No.62 RT.007/RW006 Pe ja ga l a n,Ke c.Pe nja ri nga n Kodya .Ja ka rta Uta ra

NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014


80

Daftar Kabupaten/kota yang Sudah Memiliki Perda RZWP-3-K

No.

PROVINSI

1 2

Banten Jawa Tengah

3 4 5 6

Jawa Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara

7 8 9 10

Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Papua Maluku Utara

KABUPATEN / KOTA PESISIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Serang Pekalongan Kota Pekalongan Gresik Sinjai Kota Kendari Bolaang Mongondow Kota Bitung Banjar Berau Sorong Kota Ternate

NOMOR PERDA No. 2 Tahun 2013 No. 17 Tahun 2009 No. 4 Tahun 2010 No. 8 Tahun 2011 No. 30 Tahun 2012 No. 5 Tahun 2013 No. 5 Tahun 2013 No. 3 Tahun 2013 No. 8 Tahun 2014 No. 26 Tahun 2013 No. 36 Tahun 2011

Hingga September 2014: • 12 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan • 122 Pemda sedang dalam proses penyusunan • 184 Pemda belum menyusun RZWP3K

81

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA. Rapat Teknis Prov. Aceh, Sumut, Sumbar & Riau. Medan, 23 Maret 2015

Recommend Documents