PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

GERAKAN NASIONAL

PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA • Sektor Kelautan • Sektor Pertambangan

Rapat Teknis Prov. Maluku, Papua dan Papua Barat Ambon, 11 Mei 2015 BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Hak Menguasai Negara Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran Rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.

Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi: 1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 4. Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa; 5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas. 2

Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK

Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi: 1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan) 2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur 3

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi TUGAS KPK (ps.6) Koodinasi (ps.7)

Supervisi (ps.8)

Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (ps.11)

Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi

Pencegahan (ps.13)

Monitor (ps.14)

Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi

Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK 4

PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK Kelautan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)

Minerba

Kehutanan & Perkebunan

Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)

Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)

NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)

Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)

Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)

Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)

Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)

Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2105) – lokus 9 Kota

Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6 Kota

Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota

5

PENYELAMATAN SDA INDONESIA Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat Hadirnya negara untuk menjamin kesejahteraan melalui SDA

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam

NKB Percepatan Pengukuhan KH, 11 Mar 2013; 12 K/L

Bumi

Kehutanan

Perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif

Perkebunan

Korsup Kehutanan dan Perkebunan: - 24 Prov: KOM 17 Feb 2015 - 19 K/L & 24 Provinsi

NKB GN-SDA 27 K/L 34 Gub 19 Mar 2015

Pertambangan

Pelayaran

Korsup Minerba: - 12 Prov: KOM 7 Feb 2014 - 19 Prov: KOM 4-5 Des 2014 - 24 K/L & 34 Provinsi

Laut

Perikanan

Pesisir dan Pulau Kecil

Korsup Kelautan: - KOM 17 Feb 2015 - 24 K/L & 34 Provinsi 6

PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama

Pemerintah Pusat • Rencana aksi, pengembangan sistem informasi, harmonisasi regulasi, pembenahan sistem perizinan, pengembangan kelembagaan

Pemerintah Daerah • Rencana aksi, penguatan dan perlindungan hak masyarakat, penataan perizinan, pengawasan pemenuhan kewajiban

Aparat penegak hukum • Format kegiatan dan komitmen

Masyarakat sipil dan pelaku usaha • Format kegiatan yang mendampingi atau mengawasi pelaksanaan

7

Sifat Kegiatan GN-SDA 1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. 2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. 3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA Indonesia. 4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. 5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. 6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.

8

Tujuan Kegiatan GN-SDA 1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

9

6 Sasaran Kegiatan GN-SDA 1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi

10

Instrumen Pelaksanaan Kegiatan 1. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat, Pemda & CSO 2. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha 3. Format pelaksanaan kegiatan untuk APGAKUM

11

Peranan Para Pihak Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi 4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

12

Peranan Para Pihak KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi. 3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait. 4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk halhal yang mendukung kegiatan. 5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan. 6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan. 7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi

Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin

Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. • Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya

13

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan 1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Jan s.d. Feb 2015) 3. Kick of Meeting : Pertambangan (2014); Hutbun dan Laut (17 Feb 2015) 4. NKB GN-SDA: 27 K/L dan 34 Provinsi (19 Maret 2015) di Istana Negara 5. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Mar 2015 s.d Nov 2016) 6. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester a. K/L Pusat (10 Jun dan 10 Des) b. Pemerintah Daerah (10 Mar, 10 Jun dan 10 Des) c. CSO (10 Jun, 10 Des) 7. Monitoring implementasi rencana aksi (Mar 2015 s.d. Nov 2016) 8. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agus 2015, Des 2015, Agus2016, Des 2016) 9. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Mar 2015 s.d Des 2016).

14

TINDAK LANJUT PEMDA Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait: a) b) c) d)

e)

f) g)

h)

Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas dan UPT terkait) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA/BPKH terkait data izin SDA di Kawasan Hutan Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan. Koordinasi Dinas KKP dengan KSOP/Syahbandar dan PSDKP terkait data kapal termasuk validasi dan akurasi GT Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan. Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban illegal mining, Illegal Logging, IUU Fishing

Koordinasi dengan Pelaku Usaha a)

Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi

Tindak lanjut antara lain: a)

Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IZIN SDA yang melanggar ketentuan

15

Tata Cara Penyampaian Laporan

1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi 2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM/KKP/KLHK/KEMTAN setiap 3-6 Bulan 3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).

REKAP RENAKSI DAERAH - PERTAMBANGAN NO

FOKUS AREA

1 Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha 2 pertambangan minerba Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan 3 minerba Pelaksanaan pengawasan pengolahan/pemurnian 4 hasil tambang minerba Pelaksanaan pengawasan penjualan/pengapalan hasil 5 tambang minerba

TOTAL

RENCANA PELAPORAN REKOMENDASI AKSI RENAKSI PEMDA PEMDA 1 5 Laporan Berkala: 1 4 4

18

1

4

3

15

10

46

10 Mar 2015 10 Jun 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KESDM)

17

REKAP RENAKSI PUSAT – KELAUTAN NO.

FOKUS AREA

1

Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundangundangan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan, Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan Sosial/Hibah/Subsidi Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak

2

3 4 5 6 7

TOTAL

REKOMEN DASI

RENCANA INDIKATOR AKSI PELAPORAN OUTPUT PUSAT

4

13

13

8

14

17

3

35

38

Laporan I:

4 3

12 3

14 5

10 Juni 2015;

Laporan III : 10 Des 2015

4

6

17

6

6

6

32

89

110 20

REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN NO.

FOKUS AREA

RENCANA INDIKATOR REKOMENDASI AKSI OUTPUT PEMDA

1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut

4

6

6

2 Penataan Izin 3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan Hak-hak 4 Masyarakat

4 6

4 6

4 6

5

5

5

TOTAL

19

21

21

PELAPORAN Laporan Berkala 10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)

21

PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN - KELAUTAN A. KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP 1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) 3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI B. DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1 Izin Lokasi Reklamasi 2 Izin Pelaksanaan Reklamasi KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN C. PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA 1 Izin Lokasi Pemanfaatan 2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan D. KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya E. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan 2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan F. KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

CATATAN: • Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dan persyaratan/kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. • Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelaku usaha disampaikan ke pemberi izin/pemerintah/instansi (self assessment) yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan kewajiban tersebut. • Pemberi Izin/Pemerintah melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dan menetapkan status kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha serta tindak lanjut atas pelaksanaan kewajiban tersebut. • Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan, pendidikan/kampanye ke masyarakat, corporate social responsibility, dll.

22

Format Kegiatan CSO • Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat: mengacu pada Renaksi Pemerintah Pusat • Pemantauan Pelaksanaan Renaksi Pemerintah Provinsi: mengacu pada renaksi Pemprov • Kegiatan Kampaye/Pendidikan Kepada Publik a) Diskusi/workshop/semiloka antara lain dalam rangka revieu dan penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data, penyusunan program, dll terkait dengan rencana aksi b) Kampanye di media massa/media sosial/dan lain-lain terkait dengan kegiatan c) Publikasi dampak/permasalahan dan lain-lain terkait kegiatan d) Advokasi antara lain untuk pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat

23

Format Kegiatan APGAKUM No.

Aparat Penegak Hukum

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepolisian Kejaksaan TNI AL dan BAKAMLA PPNS PSDKP KKP PPNS Ditjen Imigrasi PPNS Ditjen Bea & Cukai PPNS Karantina PPNS Perhubungan Laut Kemhub

9.

PPNS Ditjen Migas/Ditjen Minerba Kementerian ESDM/PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10. 11

PPNS Pemda dan Instansi terkait lainnya Penyidik TNI

Kasus Pelanggaran Hukum*)

Tindak Lanjut Terhadap Kasus Pelanggaran Hukum**)

Catatan: *) kasus pelanggaran hukum yang dimaksudkan adalah kasus pelanggaran yang terkait dengan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus pelanggaran seperti IUU Fishing, pelanggaran tata ruang, pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana sektoral lainnya (pertambangan minerba, minyak dan gas, kehutanan, pelayaran, dan lain sebagainya). Uraian penjelasan kasus pelanggaran selain memuat kejadian hukum juga mencakup pihak-pihak yang terlibat.

**) tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran hukum memuat langkah-langkah hukum yang telah dan akan dilakukan terkait dengan uraian kasus pelanggaran hukum. Tindak lanjut juga mencakup informasi permasalahan yang muncul dalam proses penanganan kasus.

24

Rencana Aksi • Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut: http://acch.kpk.go.id/gn-sda

25

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

26

Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia 20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi Jakarta, 19 Maret 2015

“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA

PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA DATA SEKTOR KELAUTAN dan PERTAMBANGAN

DI 3 PROVINSI Maluku, Papua, Papua Barat

REKAP PELAPORAN GN SDA TAHAP 1 10 MARET 2015 NO.

SEKTOR

MALUKU

1 2

PROVINSI

PERTAMBANGAN

Pelaporan Maret 2015 Soft Copy

Hard Copy

Keterangan Kurang dokumen pendukung

7 April 2015

PAPUA

Belum melaporkan

3

PAPUA BARAT

1

MALUKU

Belum melaporkan

PAPUA

Belum melaporkan

PAPUA BARAT

Belum melaporkan

2 3

KELAUTAN

10 Maret 2015

10 Maret 2015

Lengkap

31

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR PERTAMBANGAN

KORSUP MINERBA 2014-2015

Deklarasi Penyelamatan SDA Indonesia, 9 Juni 2014

Jan- Feb 2014

FEB – JULI 2014

AUG - DES 2014

JAN – JUNI 2015

3-4 Des 2014

Pelaksanaan Monev Korsup 19 Provinsi FEB 2014

Kick-Off Meeting Korsup Minerba di KPK

FEB – JULI 2014 Rapat Korsup Minerba 12 Provinsi

DES 2014 Rapat Korsup 19 Provinsi AUG-NOV 2014 di Bali Monev Korsup Minerba 12 Prov 35

Lokus Kegiatan Korsup Minerba 19 Provinsi tahun 2014-2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Aceh Sumatera Utara Riau Sumatera Barat Lampung Bengkulu Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Daerah Istimewa Yogyakarta Sulawesi Utara Sulawesi Barat Gorontalo Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Papua Papua Barat Maluku 36

5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target – 46 Item Renaksi Pemda 5 FOKUS KEGIATAN

TARGET JUNI 2015

1. Penataan izin usaha pertambangan 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)

3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku • Tidak ada lagi PETI

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar • Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal 38

Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya

Tindak Lanjut • •

•

•

•

•

Agar Gubernur mengkoordinasikan pelaporan Korsup Minerba kepada seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan matriks pelaporan. Agar Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan teguran administrasi kepada IUP yang tidak melakukan kewajibanya seperti pembayaran Royalti dan Iuran Tetap, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, Pelaporan produksi dan lain-lain. Agar Gubernur, Bupati dan Walikota mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pembayaran PNBP (Royalti, Iuran Tetap) dengan menggunakan sistem penerimaan negara MPN G-2 secara online ke portal Billing PNBP di www.simponi.kemenkeu.go.id (target 2015, semua pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI) Target: tidak ada lagi IUP yang Non CNC. Untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang/ditingkatkan agar segera ditagih semua kewajibannya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan IUP. Jika tidak, IUP tsb dikembalikan ke negara menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara) Agar Ditjen Minerba mengembangkan sistem MOMI (Minerba One Map Indonesia) lebih jauh lagi agar bisa menjadi data base dan sistem monitoring evaluasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia, terintegrasi dengan sistem IT di K/L terkait dan Pemda. KPK akan berkoordinasi secara intesif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam rangka penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara. 40

Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba di 12 Provinsi, KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014) Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T *export ban Kenaikan PNBP Batubara sebesar ± Rp 10 T 874 IUP dicabut/dikembalikan/ berakhir di 12 Provinsi

Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah

41

REKAP PENGAKHIRAN IUP 2014-2015 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Provinsi

Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Utara Sulawesi Selatan Kepualauan Riau Sumatera Selatan Jambi Bangka Belitung Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Aceh Papua Gorontalo Sulawesi Barat TOTAL

Tidak diperpanjang 0 0 0 0 48 33 46 0 74 33 0 10 0 0 0 244

Mengembalikan

Pencabutan

TOTAL

0 0 0 0 0 2 21 0 2 18 0 0 0 0 0

148 35 48 27 34 49 104 18 27 30 4 58 28 23 3 4 556

148 35 48 27 82 84 171 18 103 81 4 68 28 23 3 4 918

43

42

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan- Nasional • Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha  IUP : 34.727.338 Ha (7.468 unit)  KK : 2.210.698 Ha ( 40 unit)  PKP2B : 1.956.194 Ha ( 78 unit)

(7.584 unit)

• Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan :  Hutan Konservasi : 1.372.398 Ha  Hutan Lindung : 4.936.878 Ha  Hutan Produksi : 19.674.210 Ha Kawasan Hutan : 25.983.486 Ha  Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha

( 379 unit) (1.457 unit) (4.327 unit) (5.022 unit) (6.208 unit)

 Status perizinan kehutanan  Operasi Produksi  IPPKH  Persetujuan Prinsip  Explorasi  IPPKH

(5.022 unit) (1.735 unit) ( 457 unit) ( 340 unit) (3.287 unit) ( 281 unit)

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

: : : : : :

25.983.486 3.312.612 279.429 111.103 22.670.874 1.230.270

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

43

Data IUP NasionaL - NPWP Jumlah IUP yang Diterbitkan 10.922

Pemegang IUP 7.834 (100%)

Ber-NPWP

Non -NPWP

5.984 (76%)

Periode Pajak = 2010 s.d. 2012

Lapor SPT

Tidak Lapor SPT

3.276 (42%)

Tidak membayar pajak* 404 (5%) *Penyebab: a. WP belum produksi

b. WP rugi

1.850 (24%)

2.708 (35%)

Membayar Pajak 2.304 (29%) c. WP lebih bayar

d. PPh dibayar = PPh terutang

Sumber : Ditjen Pajak, 2014

44

PENATAAN IUP RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C STATUS 01 DESEMBER 2014 CNC NO

PROVINSI

JUMLAH IUP/KP

MINERAL

NON-CNC BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

TOTAL IUP CNC

MINERAL

BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

TOTAL IUP NON CNC

PROSENTASE (%)

CNC

NON CNC

TOTAL

1 MALUKU

102

83

4

3

0

90

9

1

2

0

12

88% 12% 100%

2 PAPUA

125

13

1

19

0

33

54

3

35

0

92

26% 74% 100%

3 PAPUA BARAT

115

6

2

26

0

34

29

13

37

2

81

30% 70% 100%

342

102

7

48

0

157

92

17

74

2

185 46% 54% 100%

TOTAL

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

45

PENATAAN IUP RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C STATUS 01 DESEMBER 2014

No.

1

2 3

Provinsi

CNC

NonCNC

Jumlah

Maluku

90

12

102

Papua Barat 34

81

115

92 185

125 342

Papua Jumlah


33 157

46

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI MALUKU

STATUS 01 DESEMBER 2014

CNC NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROVINSI

PROV. MALUKU KAB. MALUKU TENGAH KAB. MALUKU TENGGARA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT KAB. BURU KAB. SERAM BAGIAN TIMUR KAB. SERAM BAGIAN BARAT KAB. KEPULAUAN ARU KAB. MALUKU BARAT DAYA KAB. BURU SELATAN KOTA AMBON KOTA TUAL TOTAL


MINERAL

BATUBARA

NON-CNC MINERAL BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

0 1 0 0 0 0 14 0 53 15 0 0 83

0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 1 0 0 0 1 17 0 62 19 0 0 102 47

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI PAPUA BARAT CNC NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROVINSI PROV. PAPUA BARAT

KAB. SORONG KAB. MANOKWARI KAB. FAK FAK KAB. SORONG SELATAN KAB. RAJA AMPAT KAB. TELUK BENTUNI KAB. TELUK WONDAMA KAB. KAIMANA KAB. TAMBRAUW KAB. MAYBRAT KOTA SORONG

TOTAL Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

MINERAL

BATUBARA


NON-CNC MINERAL BATUBARA

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

EKS

OP

0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

0 7 3 2 0 0 13 1 0 0 0 0 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 2 5 1 11 0 0 0 1 0 0 29

0 3 6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 13

2 2 3 3 4 4 12 7 0 0 0 0 37

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

TOTAL 11 14 16 10 6 23 25 8 0 2 0 0 115 48

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI PAPUA CNC NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PROV. PAPUA KAB. MERAUKE KAB. JAYAWIJAYA KAB. JAYAPURA KAB. NABIRE KAB. KEPULAUAN YAPEN KAB. BIAK NUMFOR KAB. PUNCAK JAYA KAB. PANIAI KAB. MIMIKA KAB. SARMI KAB. KEEROM KAB. PEGUNUNGAN BINTANG KAB. YAHUKIMO KAB. TOLIKARA KAB. WAROPEN KAB. BOVEN DIGOEL KAB. MAPPI KAB. ASMAT KAB. SUPIORI KAB. MAMBERAMO RAYA KAB. MAMBERAMO TENGAH KAB. YALIMO KAB. LANNY JAYA KAB. NDUGA KAB. PUNCAK KAB. DOGIYAI KAB. INTAN JAYA KAB. DEIYAI KOTA JAYAPURA TOTAL

MINERAL EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1

BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

NON-CNC MINERAL BATUBARA EKS OP EKS OP 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 1 0 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3 35 0

TOTAL 18 0 0 1 10 0 0 17 4 6 16 4 4 18 0 5 4 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125


Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014 49

PENATAAN IUP REKAPITULASI PIUTANG NEGARA DARI PEMEGANG IUP MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2011 S.D 2013 STATUS 01 DESEMBER 2014 NO.

PROVINSI

JUMLAH IUP JUMLAH MINERBA IUP YANG MINERBA KURANG BAYAR

1

MALUKU

98

93

2

PAPUA

124

116

3

PAPUA BARAT

115

112

JUMLAH

337

321

PIUTANG NEGARA 2011

2012

2013

JUMLAH SELURUHNYA

IURAN TETAP

ROYALTI

IURAN TETAP

ROYALTI

IURAN TETAP

ROYALTI

IURAN TETAP

ROYALTI

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

909,642,230

-

9,708,807,021

-

10,074,525,606 -

20,692,974,857

7,180,259,710

-

56,175,445,442

-

65,540,711,381 -

128,896,416,533 -

3,567,901,196

-

38,213,555,168

-

38,853,422,554 -

80,634,878,918

11,657,803,136

-

104,097,807,631

-

114,468,659,541

-

230,224,270,309

-

-

Total Piutang Negara Rp: 230,224,270,309 Sumber Data : Ditjen Minerba, Desember 2014

50

DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP PROPER PROPER 2014 IUP PERTAMBANGAN Status Proper Pembinaan dan Pengawasan No.

1

Provinsi

Maluku

Kabupaten

Nama Perusahaan

PT. Wana Kencana Mineral

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Keterangan

Pembinaan dan Pengawasan

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan No.

Provinsi

1 Maluku 2 Papua 3 Papua Barat TOTAL

Hutan Konservasi Jumlah Luas (Ha) perusahaan 10 15,712 28 448,994 28 613,353 66

1,078,060

Hutan Lindung Jumlah Luas (Ha) perusahaan 25 66,717 77 1,409,976 43 709,641 145

2,186,335

1. Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan) 2. Hutan Lindung: terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka) Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

52

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Provinsi Maluku

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

NO.

KAWASAN HUTAN

PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

LUAS (Ha)

KABUPATEN

1

HUTAN KONSERVASI

IUP

BAGUS JAYA ABADI

2

HUTAN KONSERVASI

IUP

HALTIM NUSANTARA

3

HUTAN KONSERVASI

IUP

KANAWA MANDIRI

4

HUTAN KONSERVASI

IUP

MANUSELA PRIMA MINNING

1.056,91

SERAM BAGIAN BARAT

5

HUTAN KONSERVASI

IUP

MASINDO PUTRA ENERGI

4.710,73

MALUKU BARAT DAYA

6

HUTAN KONSERVASI

IUP

NUSA INA BUANA

8.210,51

SERAM BAGIAN BARAT

7

HUTAN KONSERVASI

IUP

SATRIA FAJAR INTIM

1.214,11

MALUKU BARAT DAYA

8

HUTAN KONSERVASI

IUP

WETAR PRIMA BERKAT ABADI

74,23

MALUKU BARAT DAYA

9

HUTAN KONSERVASI

IUP

WETAR PRIMA KURNIA UTAMA

0,49

MALUKU BARAT DAYA

10

HUTAN KONSERVASI

IUP

WETAR PRIMA PUTERA SAKTI

65,54

MALUKU BARAT DAYA

11,32

MALUKU BARAT DAYA

283,71

MALUKU BARAT DAYA

84,75

MALUKU BARAT DAYA

53

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi Maluku Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) NO.

KAWASAN HUTAN

PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG

IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

AQUILA PRIMA ARITRA KASIH ABADI BACOM TIRTA INDOTAMA BAHANA BINAR GEMILANG BANGUN MINERAL SAKTI BINTANG MERPATI SEMESTA BINTANG SUMBERDAYA DIAN PERSADA PRIMAKARYA HALTIM NUSANTARA HANDAYANI GEMACITRA IYAPUPAI

11 12

HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG

IUP IUP

KARTIKA JAYA BESTARI MAKARA JAYA PRATAMA

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG

IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

MANUSELA PRIMA MINNING MEMBERAMO BARAINDO ENERGITAMA MITRA UNGGUL PERSADA NUSA INA BUANA OMEGA PRIMA UTAMA PANCAR BUANA PRATAMA BUANA SENTOSA PUSPITA SURYA MENTARI RAMST MATHYA SARANA BANGUN ABADI JAYA SERAM JAYA PERKASA SIRIH MERAH REJEKI USAHA KETAPANG MANDIRI

LUAS (Ha) 6.183,18 12,20 50,79 440,77 2,28 142,96 9.171,55 2.333,25 2.301,97 31,95 0,02 2.261,58 71,58 2.256,97 9.225,15 2.143,60 5.755,60 8.320,02 1.457,07 372,02 4.616,48 204,96 1.191,39 76,83 4.964,95 3.010,98 117,40

KABUPATEN BURU SELATAN SERAM BAGIAN TIMUR BURU SELATAN BURU SELATAN MALUKU BARAT DAYA BURU SELATAN MALUKU TENGAH MALUKU BARAT DAYA MALUKU BARAT DAYA BURU SELATAN SERAM BAGIAN TIMUR BURU SELATAN BURU SELATAN MALUKU PROV SERAM BAGIAN BARAT MALUKU BARAT DAYA MALUKU BARAT DAYA SERAM BAGIAN BARAT MALUKU BARAT DAYA BURU SELATAN MALUKU BARAT DAYA SERAM BAGIAN TIMUR SERAM BAGIAN TIMUR SERAM BAGIAN TIMUR SERAM BAGIAN BARAT BURU SELATAN BURU SELATAN

54

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) Provinsi Papua NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KAWASAN HUTAN Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi Hutan Konservasi

PERUSAHAAN IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP KK

27 28

Hutan Konservasi Hutan Konservasi

KK KK

NAMA PERUSAHAAN BAHARI MEGA NUSANTARA BENLIZ PACIFIC BENLIZ PASIFIC CAESAR DUTA KARYA DEGEUWO DELAPAN INTI POWER FAHAD PERKASA INDONESIA MULTI ENERGI KOMPUTER KOTABARA MITRATAMA KQEBS' KRISNIAN BERKATI LION MULTI RESOURCES MAWARI ANUGERAH MUARA ENIM POWER ENERGI OBIO INDO ENERGI PERSADA BERAU JAYA SAKTI RADJAWALI MEGA PRIMA RED DRAGON ENERGI SALOMO MINING SETIANEGARA SEJAHTERA ABADI SUMBER DAYA ENERGI SUMBER DAYA PERSADA TABLASUFA NICKEL MINING TAWANG MINERAL INDONESIA VIPRONITY POWER ENERGY FREEPORT INDONESIA CORPORATION * IRIANA MUTIARA IDENBURG NABIRE BAKTI MINING

LUAS (Ha) 60.134,04 4.935,99 49.240,94 1,58 4.535,36 13.609,49 4.688,23 12.442,13 59,70 3.784,26 63.244,34 14.531,08 2.393,93 4.355,00 6,08 5.758,64 2.131,65 9.678,07 537,20 19.779,19 21.799,50 9.825,71 143,75 31.782,59 28.698,99 144,80 1.089,23 2.003,90 77.658,97

KABUPATEN PAPUA PROV PAPUA PROV PAPUA PROV MAMBERAMO RAYA SARMI PUNCAK JAYA NABIRE PUNCAK JAYA PANIAI PANIAI MIMIKA PUNCAK JAYA SARMI PUNCAK JAYA YAHUKIMO PUNCAK JAYA MAMBERAMO RAYA PUNCAK JAYA PANIAI PUNCAK JAYA PUNCAK JAYA PUNCAK JAYA SARMI YAHUKIMO PUNCAK JAYA MIMIKA, PANIAI MIMIKA, PANIAI, TOLIKARA, YAHUKIMO KEEROM NABIRE, MIMIKA, DOGIYAI, PANIAI, INTAN JAYA

55

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi Papua Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) NO.

KAWASAN HUTAN

PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

1 Hutan Lindung

IUP

ABADI JAYA MINERAL

2 Hutan Lindung

IUP

AIDI JAYA

3 Hutan Lindung

IUP

4 Hutan Lindung

IUP

LUAS (Ha)

KABUPATEN

NO. KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

LUAS (Ha)

KABUPATEN

0,00 NABIRE

20

Hutan Lindung

IUP

DARMA YUDHA

148,19 NABIRE

283,41 NABIRE

21

Hutan Lindung

IUP

DAYA MEGA PELITA

AIFA GEMILANG

90,68 NABIRE

22

Hutan Lindung

IUP

DHAFA TRANS LINE

ALAM JAYA ENERGI

48,75 BOVEN DIGOEL

23

Hutan Lindung

IUP

ELSATRI PUTRINDO

1.487,73 SARMI

10.627,45 PUNCAK JAYA

24

Hutan Lindung

IUP

FAHAD PERKASA

1.201,14 NABIRE

9.555,06 SARMI PEGUNUNGAN 157.225,86 BINTANG 10.689,06 KEEROM

25

Hutan Lindung

IUP

FEROLINA

26

Hutan Lindung

IUP

GRAHA MULTI ENERGI

6.523,99 BOVEN DIGOEL

27

Hutan Lindung

IUP

INDONESIA MULTI ENERGI


50.311,80 PAPUA PROV

28

Hutan Lindung

IUP

INTERCON JAYA MAJU

11.854,97 MAMBERAMO RAYA

1.456,19 WAROPEN 26,08 MAMBERAMO RAYA

5 Hutan Lindung

IUP

ANDRIES PRATAMA MANDIRI

6 Hutan Lindung

IUP

ANEKA TAMBANG (TBK)

7 Hutan Lindung

IUP

ARTA WILMA SEJAHERA

8 Hutan Lindung

IUP

BAHARI MEGA NUSANTARA

9 Hutan Lindung

IUP

BALIEM COAL MINING

8.806,86 YAHUKIMO

29

Hutan Lindung

IUP

JAYA MINING ENERGI


10 Hutan Lindung

IUP

BARA BALIEM MINING

13.625,47 YAHUKIMO

30

Hutan Lindung

IUP

KARIMA SIRIWO JAYA

11.203,55 NABIRE

11 Hutan Lindung

IUP

BARA DEKAI MINING

31

Hutan Lindung

IUP

KARYA INTI ENERGI

12 Hutan Lindung

IUP

BARA INTI ALAM INDONESIA

32

Hutan Lindung

IUP

KOTABARA MITRATAMA

13 Hutan Lindung

IUP

BARA NGALIK MINING

33

Hutan Lindung

IUP

KQEBS' KRISNIAN BERKATI

14 Hutan Lindung

IUP

BARA PAPUA MINING

798,64 YAHUKIMO

34

Hutan Lindung

IUP

LION MULTI RESOURCES

15 Hutan Lindung

IUP

BENLIZ PACIFIC


35

Hutan Lindung

IUP

MARSHINTA MANDIRI

9.949,94 KEEROM

16 Hutan Lindung

IUP

BENLIZ PASIFIC


36

Hutan Lindung

IUP

MAWARI ANUGERAH

353,75 SARMI

17 Hutan Lindung

IUP

BINTANG MILLENIUM UTAMA

37

Hutan Lindung

IUP

MEGA DAYA BUANA

601,91 WAROPEN

18 Hutan Lindung

IUP

BUMEN ADIASIH

38

Hutan Lindung

IUP

MEGA DAYA PERSADA

10.584,09 WAROPEN

19 Hutan Lindung

IUP

CIPTA BUANA RAYA

290,86 SARMI MAMBERAMO 13.075,52 RAYA 8.209,51 KEEROM

39

Hutan Lindung

IUP

MUARA ENIM POWER ENERGI


1.614,74 YAHUKIMO MAMBERAMO 8.586,33 RAYA 3.270,38 YAHUKIMO

54.845,33 YAHUKIMO

8.038,20 PUNCAK JAYA 10.288,92 PANIAI 7.838,73 MIMIKA 15,72 PUNCAK JAYA

56

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi Papua NO.

KAWASAN HUTAN

PERUSAHAAN

40

Hutan Lindung

IUP

NARU NURI NIKKO

41

Hutan Lindung

IUP

NUSAPATI SATRIA

42

Hutan Lindung

IUP

OBIO INDO ENERGI

43

Hutan Lindung

IUP

44

Hutan Lindung

45

NAMA PERUSAHAAN

LUAS (Ha)

KABUPATEN

690,69 SARMI

NO. KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) LUAS (Ha) KABUPATEN

NAMA PERUSAHAAN

60

Hutan Lindung

IUP

SUMBER DAYA PERSADA


61

Hutan Lindung

IUP

SUMO FOLDE ENERGI

23.509,80 YAHUKIMO

3.785,24 YAHUKIMO

62

Hutan Lindung

IUP

SUMO PAPUA ENERGI

12.553,28 YAHUKIMO

PACIFIC MINING JAYA


63

Hutan Lindung

IUP

SYNFUELS INDONESIA


IUP

PAPUA FAJAR TIMUR

1.776,39 PAPUA PROV

64

Hutan Lindung

IUP

TABLASUFA NICKEL MINING

Hutan Lindung

IUP

PAPUA PERMATA KHATULISTIWA

3.507,89 PAPUA PROV

65

Hutan Lindung

IUP

TAWANG MINERAL INDONESIA

33.797,08 YAHUKIMO

46

Hutan Lindung

IUP

PAPUA PERSADA COAL

2.942,31 PAPUA PROV

66

Hutan Lindung

IUP

TECHNOKARYA UTAMA PRIMA


47

Hutan Lindung

IUP

PAPUA PUSAKA NUSANTARA


67

Hutan Lindung

IUP

TRI OKTA UTAMA

48

Hutan Lindung

IUP

PAPUA SINAR PELANGI

2.806,38 PAPUA PROV

68

Hutan Lindung

IUP

TRI UNGGUL ANUGERAH

49

Hutan Lindung

IUP

PAPUAN RIMBA NALIK

24.320,33 YAHUKIMO

69

Hutan Lindung

IUP

VIPRONITY POWER ENERGY

50

Hutan Lindung

IUP

PENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA


70

Hutan Lindung

IUP

WAHANA MULTI CIPTA

51

Hutan Lindung

IUP

PERSADA BERAU JAYA SAKTI


71

Hutan Lindung

IUP

YAMIN MINERAL

6.302,11 YAHUKIMO

52

Hutan Lindung

IUP

PINGABANGUN MANDIRI


72

Hutan Lindung

KK

FREEPORT INDONESIA CORPORATION *

9.900,15 MIMIKA, PANIAI

53

Hutan Lindung

IUP

PUTRA MARPAN ROS JAYA

54

Hutan Lindung

IUP

RADJAWALI MEGA PRIMA

55

Hutan Lindung

IUP

RED DRAGON ENERGI

56

Hutan Lindung

IUP

RYNG MULTITRADA ASIA

57

Hutan Lindung

IUP

SALOMO MINING

58

Hutan Lindung

IUP

SARIZ ANDATU UTAMA

59

Hutan Lindung

IUP

SETIANEGARA SEJAHTERA ABADI

348,24 SARMI 20.225,79 MAMBERAMO RAYA

Hutan Lindung

KK

IRIANA MUTIARA IDENBURG

74

Hutan Lindung

KK

IRIANA MUTIARA MINING

75

Hutan Lindung

KK

KUMAMBA MINING

2.703,49 PANIAI

76

Hutan Lindung

KK

NABIRE BAKTI MINING

5.485,78 SARMI

77

Hutan Lindung

KK

IRJA ESTERN MINERALS

- MAMBERAMO RAYA


1.936,31 SARMI

9.524,13 KEEROM 47.952,94 PAPUA PROV 225,08 PUNCAK JAYA 64,61 SARMI

120.891,02 73



MIMIKA, PANIAI, TOLIKARA, YAHUKIMO

94.658,39 KEEROM 5.003,69 SARMI 793,20 SARMI NABIRE, MIMIKA, 90.782,39 DOGIYAI, PANIAI, INTAN JAYA KAIMANA,MIMIKA, 71.162,95 WAROPEN,PANIAI, INTAN JAYA

57

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) Provinsi Papua Barat NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KAWASAN HUTAN HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI

PERUSAHAAN IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP

NAMA PERUSAHAAN ABISHA BUMI PERSADA AKRAM RESOURCES ALAM BUMI MAKMUR ALAM PAPUA NUSAJAYA ALAM PAPUA NUSANTARA ALAM PAPUA NUSARAYA ANNUGERAH RESOURCES ANUGERAH SURYA PRATAMA BERKAT BUMI WAIGEO BUMI WAIGEO LESTARI JAYA CALIDAL CAPITAL CENDRAWASIH ANUGERAH RESOURCES CHOICE PLUS ENERGY CHOICE PLUS ENERGY PETROLIUM AND MINERALS DUTA KARYA HARITA TAMBANG GIRI DELTA MINING HARITA MULTI KARYA MINERAL HIYEJO INDOGOLD INTERGATE INDONESIA KARUNIA ALAM WAIGEO LINTAS WIGUNA LESTARI OMEGA INTERNATIONAL RESOURCES AND MINING SERVICES OMNI SUMBER ESA GEMILANG PACIFIC NICKEL MINING PANDU SELARAS PAPUA METALINDO TRI MITRA BAYANY TSAWAAB MINING

LUAS (Ha) 186,28 69.239,32 5.976,65 23.074,13 73.231,12 88.187,23 47.532,95 4.813,49 1.052,80 785,10 1.130,95 9.279,07 74.139,46 69.910,76 7.380,37 8.708,36 32,36 478,52 74.188,34 2.838,73 405,32 6,96 563,41 4.976,97 1.286,51 26.619,71 16.718,62 609,54

KABUPATEN TELUK WONDAMA PAPUA BARAT PROV RAJA AMPAT PAPUA BARAT PROV PAPUA BARAT PROV PAPUA BARAT PROV PAPUA BARAT PROV RAJA AMPAT RAJA AMPAT RAJA AMPAT FAK-FAK SORONG SELATAN MANOKWARI TAMBRAUW RAJA AMPAT RAJA AMPAT RAJA AMPAT MANOKWARI PAPUA BARAT PROV RAJA AMPAT TELUK BINTUNI MANOKWARI SORONG RAJA AMPAT FAK-FAK PAPUA BARAT PROV PAPUA BARAT PROV PAPUA BARAT PROV

58

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung, Provinsi Papua Barat Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) NO.

KAWASAN HUTAN

PERUSAHAAN

1

HUTAN LINDUNG

IUP

AKRAM RESOURCES

21.012,17 PAPUA BARAT PROV

KAWASAN PERUSAHAA NAMA PERUSAHAAN HUTAN N 23 HUTAN LINDUNG IUP HIYEJO INDOGOLD

2

HUTAN LINDUNG

IUP

ALAM PAPUA NUSAJAYA


24 HUTAN LINDUNG

IUP

INTERGATE INDONESIA

3

HUTAN LINDUNG

IUP

ALAM PAPUA NUSANTARA


25 HUTAN LINDUNG

IUP

IRJA JAYA BUMI PAPUA

4

HUTAN LINDUNG

IUP

ALAM PAPUA NUSARAYA


26 HUTAN LINDUNG

IUP

LION MULTI RESOURCES

20.758,31 MANOKWARI

5

HUTAN LINDUNG

IUP

ALPESTRIS PHOENIX BERLIAN

1.453,20 TELUK WONDAMA

27 HUTAN LINDUNG

IUP

MIER NATURAL RESOURCES

10.326,50 MANOKWARI

6

HUTAN LINDUNG

IUP


28 HUTAN LINDUNG

IUP

MINERALINDO REKSA UTAMA

7

HUTAN LINDUNG

IUP

2.079,33 RAJA AMPAT

29 HUTAN LINDUNG

IUP

NAKABES

8

HUTAN LINDUNG

IUP

1.424,65 RAJA AMPAT

30 HUTAN LINDUNG

IUP

NARIKI MITRA SEJATI

9

HUTAN LINDUNG

IUP

31 HUTAN LINDUNG

IUP

OMNI SUMBER ESA GEMILANG

10

HUTAN LINDUNG

IUP

ANNUGERAH RESOURCES ANUGERAH PERTIWI INDOTAMA BERKAT BUMI WAIGEO BIMA CAKRAWALA NUSANTARA BUKIT IRIANA LESTARI

32 HUTAN LINDUNG

IUP

PANDU SELARAS

11

HUTAN LINDUNG

IUP

BUMI PAPUA MINERAL

33 HUTAN LINDUNG

IUP

PAPUA METALINDO

12

HUTAN LINDUNG

IUP

BUMI SIANTAR PRATAMA

766,29 TELUK WONDAMA

34 HUTAN LINDUNG

IUP

13

HUTAN LINDUNG

IUP

CAHAYA TIMUR ENERGI


35 HUTAN LINDUNG

IUP

PRABU ENERGI ABADI RESOURCES DEVELOPMENT INDONESIA

14

HUTAN LINDUNG

IUP

10.459,54 SORONG SELATAN

36 HUTAN LINDUNG

IUP

RIDLATAMA NICKELINDO

15

HUTAN LINDUNG

IUP

6.658,07 MANOKWARI

37 HUTAN LINDUNG

IUP

SINAR BARA PAPUA CEMERLANG


16

HUTAN LINDUNG

IUP

2.058,33 TAMBRAUW

38 HUTAN LINDUNG

IUP

SUMBER DAYA PERSADA

10.134,14 MANOKWARI

17

HUTAN LINDUNG

IUP

1.014,94 MANOKWARI

39 HUTAN LINDUNG

IUP

TRI MITRA BAYANY


18

HUTAN LINDUNG

IUP

18,74 RAJA AMPAT

40 HUTAN LINDUNG

IUP

TSAWAAB MINING


19

HUTAN LINDUNG

IUP

CENDRAWASIH ANUGERAH RESOURCES CHOICE PLUS ENERGY CHOICE PLUS ENERGY PETROLIUM AND MINERALS CIA INTERNATIONAL DUTA KARYA HARITA TAMBANG EAST SIDE MINING INDONESIA

41 HUTAN LINDUNG

IUP

VIPRONITY POWER ENERGY

18.681,41 MANOKWARI

20

HUTAN LINDUNG

IUP

HARAPAN BARA PAPUA JAYA

42 HUTAN LINDUNG

KK

GAG NIKEL *

21

HUTAN LINDUNG

IUP

HARITA MULTI KARYA MINERAL

43 HUTAN LINDUNG

KK

IRJA ESTERN MINERALS

6.052,51 RAJA AMPAT KAIMANA,MIMIKA, 71.162,95 WAROPEN,PANIAI, INTAN JAYA

22

HUTAN LINDUNG

IUP

HERMON PERSADA

NAMA PERUSAHAAN

LUAS (Ha)

KABUPATEN

1,98 PAPUA BARAT PROV 13,63 SORONG SELATAN 1.544,09 SORONG

2,48 SORONG 36.341,92 TELUK WONDAMA 2.164,86 RAJA AMPAT 0,69 SORONG

NO.

LUAS (Ha)

KABUPATEN

58.925,47 MANOKWARI 18.329,31 PAPUA BARAT PROV 430,32 MANOKWARI

2.282,94 FAK-FAK 33.881,99 MANOKWARI 1.534,03 RAJA AMPAT 33,82 SORONG 3.731,79 FAK-FAK 25.625,69 PAPUA BARAT PROV 1,95 SORONG 1.721,30 MANOKWARI 4.429,99 SORONG

59

NO

Data Tersus/TUKS Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015

NO

PROVINSI

TERSUS

TOTAL TIDAK ADA TUKS KETERANGAN TERMINAL

1 Maluku

4

2

2 Papua

6

3

3 Papua Barat

6

3

9

16

8

25

TOTAL

6

1

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 18 19 20 21 22 23 25 24 27 28 29 30 26 31 32 33

PROVINSI ACEH BALI BANGKA BELITUNG BANTEN BENGKULU DKI GORONTALO JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALBAR KALSEL KALTARA KALTENG KALTIM KEPRI LAMPUNG MALUKU MALUT NTB NTT PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULBAR SULSEL SULTENG SULTRA SULUT SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA TOTAL

TERSUS

TUKS

9 7 24 5 5 12 1 0 9 2 16 12 54 6 50 93 93 9 4 18 4 3 6 6 16 3 10 25 40 5 0 37 2 586

8 15 8 52 1 4 0 58 2 14 20 27 65 10 23 148 30 9 2 0 0 0 3 3 33 0 3 15 6 17 4 12 14 606

Tidak ada keterangan

1

4

1

1

TOTAL TERMINAL 17 22 32 57 6 16 1 58 11 16 36 39 120 16 73 245 123 18 6 18 4 3 10 9 49 3 13 40 47 22 4 49 16 1199

Data Tersus/TUKS NO.

PROVINSI

SATUAN KERJA

1

MALUKU

KSOP KELAS I AMBON

2 3 4 5 6 7 8

MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU MALUKU PAPUA PAPUA

KSOP KELAS I AMBON KSOP KELAS I AMBON KSOP KELAS I AMBON KUPP KELAS II TUAL KUPP KELAS III WAHAI KSOP KELAS II JAYAPURA KSOP KELAS II BIAK

9

PAPUA

10 11 12 13 14 15 16 17 18

PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA BARAT PAPUA BARAT

Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015 NAMA PERUSAHAAN

PT. SEMEN TONASA PERSERO

PT. ARGHA GIRI PERKASA PT. PERTAMINA BP MIGAS PT. DAYA GUNA SAMUDERA PT. TING SHEEN PT. RISANA INDAH FOREST PT. PERTAMINA PT. WAPOGA MUTIARA KSOP KELAS II BIAK INDUSTRIES PT. SINAR WIJAYA KARYA KUPP KELAS III SERUI KUPP KELAS III SERUI PT. PERTAMINA (PERSERO) KUPP KELAS III NABIRE/TELUK KIMI PERTAMINA PT. AVONA MINA LESTARI KUPP KELAS III KAIMANA SOMALINDO LESTARI III KUPP KELAS III SARMI PT. BINA BALANTAK KUPP KELAS III SARMI PT. AGROPANCA MODERN KUPP KELAS III SARMI PT. HENDRISON IRIANA KSOP KELAS I SORONG PT. PERTAMINA KSOP KELAS I SORONG

BIDANG KEGIATAN

TERSUS/TUKS

SK

INDUSTRI SEMEN

TUKS

SK.14/AL.106/PHB-98

CPO BBM MIGAS INDUSTRI PERIKANAN INDUSTRI PERIKANAN INDUSTRI KAYU BBM

TERSUS TUKS TERSUS TERSUS TERSUS TERSUS TUKS

SK.49A/AL.003/PHB-98 KP 302 TAHUN 2006 KP 467 TAHUN 2010 KP. 67 TAHUN 2000 SK.26/AL.003/PHB-98 KP. 249 TAHUN 2000 88/0/1972

INDUSTRI

TUKS

KP. 22 TAHUN 2001

BBM INDUSTRI IKAN KAYU INDUSTRI KAYU CPO INDUSTRI KAYU LAPIS BBM

TERSUS TUKS TERSUS TERSUS TERSUS TERSUS TUKS TUKS

SK.18/AL.003/PHB-97 KP 87 TAHUN 2002 SK DJPL B-12884/PP.72 KP. 250 TAHUN 2000 KP. 240 TAHUN 2001 SK.9/AL.003/PHB-97 SK.80/AL.106/PHB-99

19 PAPUA BARAT

KSOP KELAS I SORONG

PT. RADIOS APIRJA SORONG

INDUSTRI

TUKS

KP. 152 TAHUN 2005

20 PAPUA BARAT

KUPP KELAS III SUANEK

PERTAMBANGAN NIKEL

TERSUS

KP 1057 TAHUN 2012

21 PAPUA BARAT

KUPP KELAS III SUANEK

PERTAMBANGAN NIKEL

TERSUS

KP 335 TAHUN 2009

22 PAPUA BARAT

KUPP KELAS III BADE

PT.GAG NIKEL PT. ANUGERAH SURYA PRATAMA PT.DWIKARYA REKSA ABADI

TERSUS

KP 406 TAHUN 2014

23 PAPUA BARAT

KUPP KELAS III BADE

PT. KORINDO ABADI

TERSUS

KP 1203 TAHUN 2013

24 PAPUA BARAT

KUPP KELAS III BADE

PT. KORINDO ABADI

TERSUS

KP 1202 TAHUN 2013

25 PAPUA BARAT

KUPP KELAS III BINTUNI

SKK MIGAS

INDUSTRI PERIKANAN INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU MIGAS

TERSUS

KP 25 TAHUN 2014

IUP OP Khusus yang telah berakhir di Kementerian ESDM

62

63

Tindak Lanjut K.ESDM Witness Survey

64

Tindak Lanjut K.ESDM Pembayaran melalui SIMPONI

65

Tindak Lanjut Lingkungan Hidup Proper Pertambangan pada 16 Provinsi

66

Tindak Lanjut Dirjen Perhubungan Laut

67

SE KEMENDAGRI Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

68

Tindak Lanjut Gubernur Bengkulu

69

Tindak Lanjut Gubernur Kalimantan Utara

70

Tindak Lanjut Bupati Aceh Barat Daya Surat pencabutan CNC untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya

71

Tindak Lanjut Provinsi Aceh

72

Tindak Lanjut Bupati Aceh Jaya Surat pencabutan IUP

73

Format Rencana Aksi LAMPIRAN I LAPORAN TAHAP 1 PELAKSANAAN RENCANA AKSI KORSUP ATAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERBA TAHUN 2015

Format Rencana Aksi LAMPIRAN II STATUS PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA TAHUN 2015

NO

PROVI NAMA NO NSI / PERUS DAN LUAS WILAYAH KABUP AHAA TAHUN (HA) ATEN/ N SK KOTA

1

2

3

4

1

PT. XYZ

PROV. …/….… …

2

PT. ABC

KAB./K …/…./… OTA …. ../……

TAHAPAN TGL TGL MULAI KEGIATAN BERAKHIR

NPWP

DOKUMEN LINGKUNGAN

KEWAJIB KEWAJIBAN AN LANDRENT ROYALTI

CnC Non-CnC ADA TIDAK ADA * TIDAK ADA TIDAK

5

6

7

13,590.00 EKSPLORASI 1,686.00

STATUS

INDIKASI TUMDIH KAWASAN HUTAN

OPERASI PRODUKSI

8

9

10

11

12

13

14

15

16

RPH

RPH

17

18

PELUNASAN KEWAJIBAN PNBP

USD LUNAS 19

KURANG BELUM BYR BYR

20

21

22

PELUNASAN KEWAJIBAN JAMREK

ADA TIDAK 23

24

11/May/200 11/May/20 9 14 3/Nov/2009 3/Nov/2011

3 dstnya

NO

1

JUMLAH KEWAJIBAN JAMINAN REKLAMASI

PELUNASAN KEWAJIBAN PASCA TAMBANG

PELUNASAN JUMLAH KEWAJIBAN JUMLAH KEWAJIBAN PELUNASAN JAMINAN KEWAJIBA PASCA KEWAJIBAN PAJAK KESUNGGUHA N PAJAK TAMBANG N

LAPORAN REALISASI PRODUKSI (sejak awal produksi)

LAPORAN REALISASI Penjualan (sejak awal produksi)

RPH

USD

ADA

TIDAK

RPH

USD

ADA

TIDAK

ADA

TIDAK

RPH

VOLUME (MT)****

VOLUME (MT)****

ADA

TIDAK

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

REKOMENDASI ET

FASILITAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN/PEMURNIAN

SPASIAL TUKS/TERSUS

STATUS PEMBERIAN SANKSI

ADA ADA** (SENDIRI/KERJASAM TIDAK ADA ** TIDAK TIDAK * A) ** 40 41 42 43 44 45

1 2

3 dstnya

75

TATACARA PELAPORAN No. Uraian Tata Cara Pelaporan Keterangan A. Tujuan Pelaporan Memudah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi kegiatan serta pelaksanaan kewajiban Izin Usaha Pertambangan dalam 5 aspek yang menjadi fokus kegiatan Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba dan Batubara di 19 Provinsi B. Jenis Pelaporan 1 Pelaporan pelaksanaan 46 rencana aksi oleh Pemerintah Daerah Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran I 2 Pelaporan pelaksanaan kewajiban IUP oleh Penerbit Izin Format Pelaporan seperti halnya pada Lampiran II C. Waktu Pelaporan 1 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Maret 2015 Pelaporan Tahap I 2 Penyerahan laporan paling lambat tanggal 10 Juni 2015 Pelaporan Tahap II D. Mekanisme Penyampaian Laporan 1 Penyerahan secara langsung (hard copy dan soft copy) Diserahkan ke : Tim Korsup Minerba , Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan 2 Penyerahan melalui email Korupsi, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-19 Lt.4; Jakarta Selatan-Jakarta. Telp 021-25578300 ext. 8009. A.n. Abdul Aziz Suhendra email: [email protected]; [email protected] dengan 3 Penyerahan melalui pengiriman pos tembusan softcopy ke M. Dwinugroho ([email protected]) Ditjen Minerba, Kementerian ESDM E. 1

Tahapan Penyusunan Laporan Laporan Pemerintah Kabupaten/Kota

a.

Mengisikan kolom penjelasan pemda untuk setiap rencana aksi sesuai dengan yang ada pada Lampiran I

b.

Melengkapi dokumen pendukung untuk setiap penjelasan pada rencana aksi sebagaimana yang telah dicatatkan dalam penjelasan kolom bukti pendukung dari pemda sebagaimana yang ada pada Lampiran I

c. d. e.

Melengkapi isian status pelaksanaan kewajiban IUP sesuai pada matrik dalam Lampiran II; dan merujuk pada pelaksanaan rencana aksi sesuai pada matrik Lampiran I Menyertakan surat pengantar penyampain laporan dari Bupati/Walikota Laporan disampaikan ke pemerintah provinsi masing-masing untuk dilanjutkan oleh pemerintah provinsi ke KPK dan Softcopy ke Kementerian ESDM

2

Laporan Pemerintah Provinsi

a.

Mengisikan kolom penjelasan pemda untuk setiap rencana aksi sesuai dengan yang ada pada Lampiran I

b.

Melengkapi dokumen pendukung untuk setiap penjelasan pada rencana aksi sebagaimana yang telah dicatatkan dalam penjelasan kolom bukti pendukung dari pemda sebagaimana yang ada pada Lampiran I

c.

d. e. f.

Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi

Melengkapi isian status pelaksanaan kewajiban IUP sesuai pada matrik dalam Lampiran II; dan merujuk pada pelaksanaan rencana aksi sesuai pada matrik Lampiran I Menyertakan surat pengantar penyampaian laporan dari Gubernur Melakukan kompilasi laporan dari Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing Menyampaikan laporan dari Kabupaten/Kota serta Laporan Provinsi kepada KPK

Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM

76

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN

HASIL KAJIAN KELAUTAN – KPK 2014 * No.

Permasalahan

1

Permasalahan Terkait Batas Wilayah Laut Indonesia

5

2

Permasalahan Terkait Tata Ruang Wilayah Laut Indonesia

11

3

Permasalahan terkait Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

25

4

Permasalahan Kelembagaan

7

5

Permasalahan Regulasi

8 TOTAL

1

• Rekomendasi/Saran Perbaikan

2

• Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Kelautan Indonesia • Pelaporan Rencana Aksi • Monitoring dan Evaluasi

3

Jumlah Temuan

* Kajian KPK: Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, Desember 2014

56

101

Rendahnya Kontribusi PNBP Sektor Perikanan Laut dibandingkan Nilai Produksi Sektor Perikanan Laut (2008 sampai dengan 2013)

Rincian Nilai Produksi Perikanan Laut PNBP SDA Perikanan % PNBP vs Nilai Produksi

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

2013

46,598,552,733,000

49,527,135,768,000

59,580,474,171,000

64,452,537,439,000

72,016,210,109,000

77,334,050,000,000

77,404,162,800

92,039,435,895

91,785,569,110

183,802,161,080

215,766,602,000

229,350,562,720

0.17%

0.19%

0.15%

0.29%

0.30%

0.30%

Sumber : diolah dari data KKP, 2008-2013

Sebagai perbandingan, jika menggunakan formula perhitungan royalti batubara minimum sebesar 3% dari nilai penjualan, maka PNBP dari penangkapan ikan akan mencapai sebesar Rp 2,3 Triliun, yang nilainya masih jauh lebih besar dari realisasi PNBP perikanan laut yang sebesar Rp 229,3 Miliar di tahun 104 2013

104

Penerimaan Negara dari Sektor Perikanan 72,020.00

80,000.00

64,450.00

70,000.00

59,580.00

Dalam Milyar Rupiah

60,000.00 50,000.00

40,000.00 30,000.00

**

20,000.00 10,000.00

4,970.00 31.42

92.00

61.96

7,380.00

5,580.00 183.80

54.38

215.77

-

2010

Pajak

PNBP

2011

Hasil Perairan Umum

Kontribusi Penerimaan Pajak dari sektor Perikanan selama 5 tahun terakhir dari Total Penerimaan Pajak Nasional

2012

Hasil Perairan Laut

< 0,02%

Sumber: Dirjen Pajak, 2015 105

Daftar Status Perusahaan Kapal Ikan Eks Asing Berdasarkan Hasil Penelusuran Database Perusahaan Pada Kemkumham NO

NAMA PEMILIK

AKTE PERUSAHAAN Pertama Terakhir Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 23 September 2006 yang dibuat dan Desember 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Bonar disampaikan oleh Notaris RM. Sihombing, SH Soediarto Soenarto, SH

10

ARAFURA MINA MULYA MARITIM, PT

16 21 22 49 54 77 78 88

ASROBEN, PT. BALI OCEAN ANUGRAH LINGER INDONESIA, PT BALI PACIFIC NUSANTARA, PT. EMPAT BINTANG KAWANUA, PT FISCHO MARINDO UTAMA, PT INDUSTRI PERIKANAN TERPADU CHIU SHIH. PT ING ING JASA MORINDO MANDIRI, PT.

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 29 Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris RIA ADJI HENDARTO, SH dan Salinan Akta Nomor : 83, Tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, SH

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Justitia Ferryanto, SH

90 124 164 181 182

JAYA KOTA, CV. OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. SUDITA PRIMA, PT. WAILAN PRATAMA, CV. WAILAN PRATAMA, PT

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan

tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan

Salinan Akta Nomor : 201, Tanggal 17 April 2008 dan Salinan Akta Nomor : 323, Tanggal 30 April 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi.

Salinan Akta Nomor : 8, Tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mintje Waani, SH

JENIS KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BADAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DARAT EKSPEDI SI DAN PERGUDANGAN.

• Sejumlah perusahaan tercatat bergerak dibidang non-perikanan seperti pertanian, agrobisnis, pengangkutan darat, pertambangan batubara, percetakan, dan sebagainya. • Terdapat perusahaan yang tidak tercatat dalam database perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

JASA EKSPEDI SI , PENGEPAKAN DAN PERGUDANGAN (BUKAN VEEM) JASA KEBERSI HAN JASA PERI KLANAN DAN REKLAME SERTA PROMOSI DAN PEMASARAN JASA TELEKOMUNI KASI UMUM JASABOGA KONSULTAN BI DANG LAPANGAN MI NYAK, GAS DAN PANAS BUMI KONSULTASI

PERTANI AN AGROI NDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERCETAKAN DESAI N DAN CETAK GRAFI S PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BA

Sumber : Diolah dari Data KKP dan Database Perusahaan pada KemenkumHAM, 2014

106

Daftar status perusahaan yang mengoperasikan Kapal Ikan eks Asing berdasarkan hasil penelusuran database NPWP pada DJP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

NAMA PEMILIK ARIFIN WIJAYA BUYUNG KUSNADI ERVINA TANGKULUNG GUNAWAN HALIM Als TIUA TJEN I GUSTI ARYA DAMARYANTA I GUSTI NGURAH KETUT EKA PUTRA I KOMANG REDANA IWAN WANAPUTRA JUMI ERMIYATI KADIRAN KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT KASAN KRISTALIN DWILESTARI .PT KUB. MINA TUNA SEGAR KUNCORO HANDAYA LO AI SIEN LOE TIONG PENG MASLIM MEITTY SULAMANDA MINA MINATAMA MUTIARA , PT MUHDI NOMEN NURWAHID NYOMAN SARYA, BSC OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT.

KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

No. NAMA PEMILIK 28 PHANG CIAT LIE 29 PUSAKA BENJINA ARMADA , PT 30 PUSAKA BENJINA RESOURCES, PT 31 PUTU ARTA 32 RAMLI 33 RANI 34 RICHI RICHADO 35 RICO DIAN JAYATAMA, PT 36 RIYANTO 37 RUSLI 38 RUSTAM 39 SALIKIN,SE 40 SIANTI MALA 41 SINARINDO TIRTA SEJAHTERA , PT. 42 SUCANDRA 43 SUDIANTO 44 SURYANTO 45 TAIB 46 TANG TUA TIE 47 TJIN LEI 48 TRI KUSUMA GRAHA, PT. 49 WAHID / AL TJINTIK 50 WARSONO 51 WENY YUHADI 52 WILLIAM SUTIOSO 53 YUNGIN PRIMA SENTOSA, PT

53 perusahaan/pemilik kapal (28,3%) tidak memiliki/tidak teridentifikasi NPWPnya dari 187 perusahaan/pemilik kapal eks asing yang di telusuri

KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014 107

Daftar Status Perusahaan yang Mengoperasikan Kapal Ikan > 30 Gt Berdasarkan Hasil Penelusuran Database NPWP Perusahaan Pada Ditjen Pajak, Kemenkeu No.

NAMA PEMILIK

ALAMAT PEMILIK J. KAV POLRI BLOK A 8/199 A RT/RW.006/009, KEL JELAMBAR, KEC GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT JL. KPT. Pa ti mura Gg.XI I RT. 008 RW. 008, Ke l . Ma ngunha rjo, Ke c. Ma ya nga n, Probol i nggo - Ja wa Ti mur Pl t. Muti a ra I I No. 23 RT/RW. 03/I X, Ke l . Ke mboja , Ke c.Tpi .Ba ra t,Kota Ta njung Pi na ng Bl ok Ma dra s a h RT. 02 RW. 10, De s a Pa be a n Udi k, Ke c. I ndra ma yu, Ka b. I ndra ma yu, Ja wa Ba ra t. Jl . M.H. Sa mos i r No. 29, Si bol ga s e l a ta n, Si bol ga

1

A GUAT

2

A MOI

3

A TIO

4

ABDOLI, H.

5

ABDUL SAMIT TAMPUBOLON

6

ACHMAD MOKOA GOW

7

ADI

Jl . Poncowa ti / KPR BNI RT.03 RW.VI I , Ke l ura ha n Kl a wuyuk, Di s tri k Sorong Uta ra JL. KH. Ma ns yur Probol i nggo

8

AGUS

Jl . Te ga l Wa ngi , Gg. Me l a ti I nda h No. 1, Se s e ta n, De npa s a r Ba l i

9

AGUS GUIDIANTO

RSB BLOK CEMPAKA LT.I V/5 RT.014/ RW. 006 Ke c. Pe nja ri nga n Kota Ja ka rta Uta ra Ta ma n Wa hi di n, Ka v.35, Rt/Rw.005/001, De s a Suka pura , Ke c.Ke ja ks a a n, Kota Ci re bon. Ka mpung Ba ru Ka ri mun RT. 03/RW. 11 Ta njung Ba l a i Ka ri mun

10

AGUS SUSANTO

11

AI TJU

12

ALADIN

13

ALAN

14

ALIMIN, SE,H

15

AMAN INDAYANG

16

KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

1444 perusahaan/pemilik kapal (70,9%) yang tidak memiliki/tidak NPWP Tidak Teridentifikasi teridentifikasi NPWPnya dari 2036 NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi perusahaan/pemilik kapal yang di NPWP Tidak Teridentifikasi telusuri NPWP Tidak Teridentifikasi

NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

Jl . Te l uk Gong Je l a mba r RT. 012 RW.006 Ke l . Pe ja ga l a n Ke c. Pe nja ri nga n Ja ka rta Uta ra JL. A. Ya ni RT.05 RW 06 Ke l . Me ra l Kota , Ke c. Me ra l , Ka b. Ka ri mun, Ke pul a ua n Ri a u JL. Ra ya Sa pu Ga rut No.393.A

NPWP Tidak Teridentifikasi


AMAN SAHLAN

Jl . Me s ji d No 32, Ke l . Pa s a r Ba ru, Ke c. Si bol ga Kota . Kota Si bol ga Provi ns i Suma te ra Uta ra Jl . Te l uk Uma r No. 170 A, Li ngkunga n I V

17

AMIR

Jl . Ce ni nga n Sa ri I V Gg. Ma wa r 10, De npa s a r, Ba l i

18

AMIRULLAH

19

ANDI

Jl Sul ta n Ma chmud RT 01/RW XI I Tg Pi na ng Ti mur Ke pul a ua n Ri a u APT. MTR Ba ha ri Towe r B. 11.05, RT 05/RW 008, Ja ka rta Uta ra

20

ANDI

Je l a mba r Al a di n Jl .K No.62 RT.007/RW006 Pe ja ga l a n,Ke c.Pe nja ri nga n Kodya .Ja ka rta Uta ra

NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi

Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014


108

Data Umum Perpajakan Pemilik Kapal (Per Jan. 2015)

Jumlah Izin 2036

Pemilik Kapal 1.836 (100%)

Ber-NPWP 1.204 (66%) *Berdasarkan data Pemilik Kapal > 30 GT Per Januari 2015

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

NPWP Belum Teridentifikasi 632 (34%)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PROVINSI NAD SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA SULUT SULBAR SULTENG SULTRA SULSEL GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA

KONDISI DOKUMEN RZWP-3-K S/D 2015 Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Belum menyusun Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2013 Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2014 Sudah perda tahun 2011 Sudah perda tahun 2012 Masih proses perbaikan dokumen final Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2012

Keterangan Direncanakan perda 2017 Direncanakan perda 2016 Akan disusun pada tahun 2016 Direncanakan perda 2017

Direncanakan perda 2015 Perlu ditinjau kembali Direncanakan perda 2017 Perlu ditinjau kembali Perlu ditinjau kembali Perlu ditinjau kembali

Daftar Status Rzwp-3-k Provinsi Di Indonesia Hingga Tahun 2015

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, April 2015 Perlu ditinjau kembali

110

LAPORAN VERIFIKASI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN, SUMUT (2011-2012) NO 1

2 3

SESUAI

Uraian < 30 GT = 72 Kapal Presentase (%) > 30 GT = 154 Kapal Presentase (%) Jumlah = 226 Kapal Jumlah Presentase (%)

Panjang 7 9.72 28 17.88 35 15.28

Lebar 27 37.50 98 63.64 125 55.31

Dalam 7 9.72 50 32.47 57 25.22

Kapal Izin Daerah Yang Seharusnnya Izin Pusat No Uraian 1 Izin Daerah 2 Izin Pusat Jumlah Sumber : PSDKP Belawan, 2015

Kapal (Unit) 3 69

Prosentase(%) 4,17

72

100,00

95,83

TIDAK SESUAI GT 0 -

11 7.14 11 4.87

Panjang 65 90.28 126 82.12 191 84.72

Lebar 45 62.50 56 36.36 101 44.69

Dalam 65 90.28 104 67.53 169 74.78

GT 72

100.00 143

92.86 215

95.13

Hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, antara lain: a. Ukuran panjang, lebar dan dalam kapal b. Jenis, nomor dan kekuatan mesin c. Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya/ melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama.

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NAMA KAPAL (KM) SUMBER NUSANTARA 3 SERBA MAKMUR SERBA MAKMUR MILLENIUM III FARMA SAMUDERA 8 Sabena MAHKOTA REZEKI MAKMUR Camar 29 CAMAR 29 SUMBER REZEKI KIRANA MANDIRI Bahari Indah Bintang Samudera BAHARI INDAH BINTANG SAMUDERA NEW USAHA NUSANTARA MAS l ULANDARI MUJUR JAYA I BINTANG BARU BEROMBANG PERKASA 15

MBF 188 YAKIN Super Jaya I FAMILI SELAMAT JADI SAMUDERA INDAH MAJU JAYA WIDURI I MBF 2 SUMBER BARU CAMAR 15 Sentosa PALEMBANG SUMBER SAMUDRA 8 Selamat Jadi V Sumber Sempurna Sumber Berjaya Sumber Berjaya

SESUAI DOKUMEN Panjang Lebar Dalam 15.98 4.34 1.38 16.15 4.64 1.34 16.15 4.64 1.34 16.95 4.42 1.36 19.80 4.75 1.35 14.45 4.60 1.48 17.56 4.64 1.34 15.10 4.25 2.00 19.47 4.38 1.32 19.47 4.38 1.32 17.85 4.90 1.34 15.02 5.04 1.56 15.10 4.60 2.00 17.64 5.46 1.58 15.10 4.60 2.00 17.64 5.48 1.58 18.80 5.07 1.55 19.45 5.35 1.36 18.84 4.62 1.54 20.44 5.36 1.40 18.65 5.00 1.11 20.87 4.85 1.32 18.96 4.92 1.44 18.95 4.80 1.36 17.65 5.12 1.42 18.12 5.40 1.42 22.38 5.32 1.45 20.86 5.36 1.50 19.00 5.60 1.50 18.81 4.42 1.50 18.20 4.56 1.44 21.10 4.24 1.59 19.89 4.80 1.38 17.12 5.40 1.68 18.64 5.36 1.44 20.81 5.36 1.40 16.64 5.40 1.62 20.01 5.40 1.45 16.95 5.48 1.54 16.95 5.48 1.54

GT 20 20 20 22 22 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

HASIL VERIFIKASI Panjang Lebar Dalam GT 15.10 4.05 1.94 30 16.41 4.68 2.16 41 16.37 4.82 2.28 45 14.97 4.06 2.20 33 11.78 6.50 2.42 46 21.28 6.20 2.77 91 12.03 4.34 2.02 26 19.09 5.80 2.58 71 16.65 4.22 1.60 28 16.79 4.70 1.93 38 17.02 5.48 2.08 49 15.73 5.45 2.35 50 17.47 5.00 2.56 56 19.75 5.77 2.25 64 17.77 5.50 2.76 67 19.88 Panjang 6.27 2.17 68 16.09 5.17 1.85 38 17 4.21 2.27 41 16.66 4.66 2.17 42 18.74 5.72 2.39 64 19.56 5.68 2.50 69 19.08 5.16 2.84 70 17.67 6.05 2.76 74 20.14 6.30 2.57 82 22.70 7.00 2.50 99 19.91 6.12 3.43 104 23.90 7.45 2.72 121 21.29 4.50 1.82 44 18.44 6.00 1.78 49 16.80 5.39 2.32 53 18.10 5.48 2.18 54 18.87 6.40 1.92 58 16.06 6.15 2.56 63 20.14 5.84 2.35 69 19.57 6.05 2.35 70 20.18 5.87 2.59 77 21.10 6.22 2.50 82 20.84 6.05 2.65 84 21.72 6.00 2.60 85 21.42 5.95 2.73 87

SELISIH GT -10 -21 -25 -11 -24 -68 -2 -47 -3 -13 -24 -24 -30 -38 -41 -42 -10 -13 -14 -36 -41 -42 -46 -54 -71 -76 -93 -15 -20 -24 -25 -29 -34 -40 -41 -48 -53 -55 -56 -58

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

SESUAI DOKUMEN NAMA KAPAL (KM) Lebar Dalam GT 1 Nusantara 23.70 7.27 2.95 136 2 WIDURI 68 20.16 4.76 1.55 29

NO

17.58 16.95 16.40 17.78 20.16 21.09 18.06 21.07 15.08 21.70 18.38 18.95 21.70 21.04 19.42 19.52 17.42 18.36 19.28 17.18 19.18 17.92 20.10 18.32 15.84 21.09 18.36 19.12 18.46 19.06 18.09 18.46 20.83 21.04 19.84 18.32 17.92 31.39 20.09 20.44 SUMBER SAMUDERA 30 NUSANTARA PRAWN 20.09 LAUTAN MAS III 18.26 MBF 18 19.94 SUMBER NUSANTARA 5

SUMBER BERJAYA SUKSES MUSTIKA MAJU WIDURI 68 USAHA JAYA MBF-26 MBF-328 MBF 9888 Cinta Bahagia ALAM BAHARI ASIA BARU CINTA BAHAGIA MBF-9788 NUSANTARA MAS MBF 9288 REZEKI LAUT SUBUR BARU Panjang SRI MAKMUR MUSTIKA BARU MBF-5 Lestari Indah YAKIN 88 Alam Kencana KARYA LAUT NAGA MAS SUBUR BARU SUMBER MAS Sumber Mandiri SUPER II MAKMUR INDAH SUMBER MANDIRI REZEKI LAUT UNITED I UNITED BARU ALAM KENCANA LESTARI INDAH I USAHA BARU ANUGERAH BAHARI

4.94 5.48 5.82 5.45 4.76 5.53 5.02 5.53 5.05 5.80 5.50 5.80 5.80 5.51 5.35 5.12 5.10 5.62 5.00 5.50 5.42 5.56 4.70 5.45 5.40 5.53 5.60 4.76 5.50 5.57 5.02 5.50 5.61 5.61 5.98 5.45 5.56 5.53 5.10 5.39 5.13 5.48 4.82

1.38 1.54 1.52 1.42 1.55 1.40 1.40 1.40 1.75 1.32 1.44 1.45 1.32 1.40 1.36 1.46 1.27 1.42 1.30 1.70 1.42 1.44 1.60 1.44 1.86 1.40 1.42 1.32 1.46 1.49 1.64 1.46 1.40 1.40 1.32 1.44 1.44 1.40 1.63 1.40 1.60 1.40 1.52

29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

19.26 21.20 20.75 22.00 25.52 17.64 18.99 18.83 20.08 20.18 22.61 20.13 21.28 23.25 18.46 19.77 20.71 21.73 20.45 20.00 20.45 20.03 18.95 22.47 21.90 20.14 20.70 20.64 20.97 18.95 21.45 22.47 20.72 21.50 21.75 22.63 20.28 22.37 21.95 24.37 23.16 24.36 24.04

HASIL VERIFIKASI SELISIH Lebar Dalam GT GT 23.74 6.74 2.60 104 32 25.52 7.38 4.19 197 -168

5.92 6.00 5.89 7.50 7.38 5.78 5.37 4.92 6.33 5.86 6.25 6.10 6.00 5.56 5.78 6.56 6.34 5.82 5.76 6.00 6.04 6.30 6.33 6.30 6.48 6.00 6.43 6.40 6.17 6.00 6.00 6.46 6.05 6.40 6.45 6.30 6.84 7.00 6.65 6.87 7.23 7.52 7.10

3.10 2.83 3.54 3.25 4.19 1.76 2.05 2.60 2.05 2.35 2.03 2.39 2.38 2.40 2.96 2.47 2.47 2.59 2.83 2.81 2.80 2.75 2.90 2.50 2.52 2.98 2.72 2.84 2.92 3.35 3.04 2.70 3.21 3.01 2.97 3.03 3.23 2.91 3.19 3.03 3.20 3.12 3.62

88 90 108 134 197 45 52 60 65 69 72 73 76 78 79 80 81 82 83 84 86 87 87 88 89 90 91 94 94 95 98 98 101 104 104 108 112 114 116 127 134 143 154

-59 -61 -79 -105 -168 -15 -22 -30 -35 -39 -42 -43 -46 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -56 -57 -57 -58 -59 -60 -61 -64 -64 -65 -68 -68 -71 -74 -74 -78 -82 -84 -86 -97 -104 -113 -124

REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN NO.

FOKUS AREA

RENCANA INDIKATOR REKOMENDASI AKSI OUTPUT PEMDA

1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut

4

6

6

2 Penataan Izin 3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan Hak-hak 4 Masyarakat

4 6

4 6

4 6

5

5

5

TOTAL

19

21

21

PELAPORAN Laporan Berkala 10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)

113

Matriks Rencana Aksi Atas Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan (Pemerintah Provinsi)

115

PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN A. KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP 1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) 3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI B. DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1 Izin Lokasi Reklamasi 2 Izin Pelaksanaan Reklamasi KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN C. PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA 1 Izin Lokasi Pemanfaatan 2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan D. KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya E. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan 2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan F. KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

CATATAN: • Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dan persyaratan/kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. • Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelaku usaha disampaikan ke pemberi izin/pemerintah/instansi (self assessment) yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan kewajiban tersebut. • Pemberi Izin/Pemerintah melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dan menetapkan status kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha serta tindak lanjut atas pelaksanaan kewajiban tersebut. • Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan, pendidikan/kampanye ke masyarakat, corporate social responsibility, dll.

116

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP Identitas Perusahaan/Perorangan

Identitas Pemilik

Identitas Kapal

NPWP No. Nama No. Alamat Perusa No. Perusah Akta Nama Alamat Nama Perus haan/P KTP aan/Per Perus Pemilik Pemilik Kapal ahaan eroran Pemilik orangan ahaan gan

1 2 1. PT A 3. PT C

3 ....

4

5

6

7

8

9

Nama Jenis Panja Kapal Kapal Tempat/ Tempat/ Tanda Keban ng/LO Sebelu (Penan Nomor Nomor Tanda Penge gsaan A mnya gkap/P Buku Grosse Selar nal Kapal (Meter (Jika engang Kapal Akta Kapal ) Ada) kut)

10

11

12

13

14

15

16

17

Panj Leba ang r/B (Met (Met er) er)

1) SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)

Dala Tonna Tonnag Tempat m/D ge e /Tahun Call (Met Kotor Bersih Pemba Sign er) (GT) (NT) ngunan

18 19

20

21

22

23

Bah Juml Kapas Temp an ah itas eratur Kap Palka Palka Kapal al (Unit) (m3) (oC)

24 25

26

27

28

Surat pernyat aan Surat kesedia Pernyat an aan Surat mematu Kesang pernyataa Surat hi dan Jenis gupan n Mesin Kekuata Pelab Pelab Renc Ketera melaks Alat Memba kebenaran dan Merk Nomor n Mesin uhan uhan No. Jenis ana ngan anakan Penag ngun, data dan Alat Mesin Mesin (HP) Pangk Singg SIUP SIUP Usah Domisi semua kapan Memiliki informasi Bantu RPM alan ah a li ketentu Ikan , atau yang Usaha an Bermitr disampaik peratur a an an dengan perunda UPI ngundang an

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

PELAKSANAAN KEWAJIBAN 2) SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan)

Lapora Pelaksanaan Kewajiban n Keuangan

3) SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)

Surat Surat Surat Pernyata Pernyata Surat Pernya an Surat an Pernyata Surat taan Surat Kesangg Pernya Surat Kesangg an Pernyat Kesan Surat Pernyat Surat upan Surat taan Pernyat upan Surat Kesangg aan ggupan Pernyat aan Pernyat Menggun Pernya Kapal aan Menggu Pernya upan Kesang Meneri aan Kapal aan akan taan yang Kesang nakan taan Menerim gupan ma, Kesang yang Recan Kesang Nakhoda Kesan Diguna gupan Nakhoda Kesan Spesifi Gamb a, Mengisi Memba gupan Diguna a gupan dan ABK ggupa kan Mas Untuk dan ABK ggupa kasi ar Memban Log Pelabu ntu mengg kan Pelabu N Masa Target Untuk Berkewar n Tidak Jeni a Menjag Berkewa n Jeni Teknis Renc Data tu Book han No. Kelanc unakan Tidak han o. Berla Spesi Menjaga ganegara Memas Tercan s Berl a rganegar Memas s Alat ana Kapa Kelancar Sesuai Singga WPP SIK aran satu Tercant Singga SI ku es Kelestar an ang tum SIKP aku Kelesta aan ang SIPI penan Umu l an Ketentu h/Pang PI Tugas, orang um h/Pang PI SIPI Penan ian Indonesia dan Dalam I SIK rian Indonesi dan gkapa m Tugas, an kalan dan tenaga Dalam kalan gkapa Sumber sesuai Menga Daftar PI Sumber a sesuai Menga n Ikan Kapal dan Peratur Menjag kualiti Daftar n Ikan daya Ketentua ktifkan Kapal daya Ketentua ktifkan Menjaga an a kontrol Kapal Ikan dan n Trans yang Ikan n Trans Keselam Perund Kesela yang yang Lingkun Peratura mitter Melaku dan Peratura mitter atan angmatan memilik Melaku gannya n SPKP kan Lingkun n SPKP Petugas undang Petuga i SKPI kan IUU Perundan IUU gannya Perunda Pemanta an s Fishing gFishing ngu Peman undanga undanga tau n n

43 44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

Pelaksanaan Kewajiban Terkait Operasional

Pelaksanaan Kewajiban Lingkungan

Melak Penya Melakuk Mengg ukan Penghe mpaia an Memba unakan tindak ntian Meneri Kapal Kepe n tindaka ngun, Nakho Penyam Melaku an Penang ma, yang milika inform n Memiliki da dan paian kan konse kapan Memb Mengi Digun n asi konserv , atau ABK Mengg Berop Pend LKU Tindak rvasi ikan antu si Log akan Doku terkait asi Bermitra Berkew Mema unaka erasi aratan setiap an terhad pada Lapora Kelanc Book Tidak men perbai terhada Pemb Pemba dengan argane sang n Alat dala Pada Pela enam Konser ap waktu n Pemb aran Sesua Terca Untuk Penya kan/do p jenis Pemba ayara yaran UPI garaan dan Tangk m Pelab pora bulan vasi non penangk Produk ayara Tugas, i ntum Setiap mpaia cking spesies yaran n Kewajib yang Indone Meng ap WPPuhan n yang Terhad ikan apan si/Pena n dan Keten Dalam Trip n LKP ke luar tertentu Kewaji Kewaji an telah sia aktifka Sesuai NRI Pangk Hasil dilengka ap ikan yang ikan ngkapa Kewaj Menja tuan Daftar Penan Setiap negeri yang ban ban Retribu memiliki sesuai n denga yang alan Tang pi hasil tertan ditutup n/Peng iban ga Perat Kapal gkapa 3 kepad terkait PHP Perpaj si Sertifika Ketent Trans n yang suda Sesua kapa dengan tangka gkap dan angkuta PPP Kesela uran yang n Bulan a secara akan Daerah t uan mitter Tertera h i SIPI n realisasi pan secar atau n matan Perun Melak (SLO; syahb ekologi Kelayak Peratur SPKP dalam diteta dan investas sampin a wilayah Petug dangukan SPB; andar dengan an an SIPI pkan SIKPI idan gan tidak penangk as undan IUU SIPI/S di tuna, Pengola Perund permod (bycatc senga apan Pema gan Fishin IKPI; pelabu yang han angalan h) ja ikan ntau g dll) han ditetapk (SKP) undan (incid yang perika an oleh gan ental ditutup nan RFMO catch)

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

117 88

89

90

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Identitas Perusahaan/Perorangan

No.

1) Izin Lokasi Reklamasi

2) Izin Pelaksanaan Reklamasi

Peta Peta Lokasi Lokasi Sumber Reklama Material Bukti Permo si Reklama Kesesuai honan dengan si an Lokasi Izin Skala dengan Surat Surat Reklamas Lokasi Dokum 1:1.000 Skala Ketera Nama Keterang Surat i dengan Reklam en Nomor No. Alama NPWP Surat dengan 1:10.000 Propos ngan Perusa an Izin RZWP-3K asi oleh Hasil Izin Status Luasan Akta t Perusah Keteranga sistem dengan al Penan haan/P Penangg Usaha dan atau Gubern Pemeri Lokasi Hak Rekla Perusa Perus aan/Pero n Domisili koordina sistem Reklam ggung erorang ung Perdag RTRW ur atau ksaan Reklam Tanah masi haan ahaan rangan Usaha t lintang koordina asi Jawab an Jawab angan dari Bupati Lapang asi (longitut t lintang Kegiat Kegiatan instansi Walikot an e) dan (longitut an yang a bujur e) dan berwenan kepada (latitute) bujur g Menteri pada (latitute) lembar pada peta lembar peta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Fotoc opy Izin Lokasi Rekla masi

19

Surat Pernyata Fotoc an Fotoc Surat opy Kesangg opy Perjan Surat Metode upan Izin Surat jian Izin Dokum Pelaks Bukti Untuk Lingk Permo Dokum Renca antara Perta Nomor en anaan Kepemilik Menjaga unga honan en Fotoco na Pemo mban Izin Statu Luasa Renca Studi Rancan dan an dan dan nUntu Pelaks Hasil Koordi Lokasi py Izin Induk hon gan Pelaks s Hak n na Kelaya gan Jadwal atau Menjamin k anaan Pemeri nat Rekla Lingku Lokasi dan dari anaan Tana Rekla Perunt kan Detail Pelaks Penguas Keberlanj Lokas Reklam ksaan Lokasi masi ngan Reklam Pihak Daer Reklam h masi ukan Reklam anaan aan utan i asi Lapang asi Pema ah asi asi Reklam Lahan Kehidupa Sumb Kepada an sok Pem asi n dan er Menteri Materi asok Penghidu Mater al Mate pan ial rial Masyarak at

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29

30

31

32

33

34

35

36

37

1. PT A ....

Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam Pemberian Akses Kepada Masyarakat

Pemberian Pemberian Pemberian Akses Pemberian Akses Akses Kepada Akses Masyarakat Pemberia Masyaraka Nelayan Masyarakat Menuju n Akses t Untuk dan Untuk Pantai Kepada Memanfaa Pembudida Kegiatan Dalam Pelayaran tkan ya Ikan Keagamaan Menikmati Rakyat Sempadan Dalam dan Adat di Keindahan Pantai Kegiatan Pantai Alam Perikanan 38

39

40

41

42

PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pelaksanaan Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Kewajiban Pelaksanaan Kewajiban Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam Reklamasi Terkait Pelaksana Pelaksana Reklamasi Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Mempertahankan Mata Pencaharian Pemberian Reklamasi Terkait Terkait Pemberdayaan Kompensasi/Ganti Relokasi Masyarakat Kerugian Pemukiman Pelengka pan Penyediaa Penyediaan Penyedia Sarana n Mata Pemberian Pembay Pembay Penyediaan Penyediaan Sarana dan an dan Pembay Pencahari kompensasi Perbaika Pembaya aran aran Sarana dan Lokasi dan Prasarana Pemukim Prasaran Pemberi aran an sebagai n Pendampi Pelatih ran Kewajiba Kewajiba Prasarana Prasarana Usaha an a Pada an Kewajiba Alternatif bentuk ganti Lingkun ngan an Kewajiba n n Penangkapan Untuk Kelautan dan Penggant Lokasi Fasilitas n Pajak yang kerugian gan n PNBP Perpajak Retribusi Ikan Budidaya Ikan Perikanan i Yang Pemukim Daerah Berkelanju (uang tunai) an Daerah Lainnya Layak an tan Penggan ti 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA Identitas Perusahaan/Perorangan

Surat Keteran NPWP Nama No. Alama gan Perusa No. Perusaha Akta t Penang haan/P an/Perora Perus Perus gung erorang ngan ahaan ahaan Jawab an Kegiata n

1 2 1. PT A

3

4

5

6

Surat Izin Usaha Perdag angan

Status Perus ahaan (PMA atau PMD N)

Surat Keteran gan Domisili Usaha

7

8

9

1) Izin Lokasi Pemanfaatan Peta Lokasi Peta Peman Lokasi Permo Bukti faatan Sumber honan Material Kesesua denga Izin Pemanf ian n Lokasi Lokasi Skala aatande Pema ngan Pemanf 1:1.00 Skala nfaata Doku aatan 0 1:10.00 Propo noleh men Nomor Luasa dengan denga Izin 0 sal Guber Hasil Status n RZWPn Lokasi dengan Pema nur Pemer Hak Pema 3K dan sistem sistem Pema nfaata atau iksaan Tanah nfaata koordin atau koordin nfaata n Bupati Lapan n at RTRW at n Waliko gan lintang dari lintang (longitut ta instansi (longitu e) dan kepad yang te) dan bujur a berwena bujur (latitute) Mente ng (latitute pada ri ) pada lembar peta lembar peta 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2) Izin Pelaksanaan Pemanfaatan

Surat Ketera ngan Penan ggung Jawab Kegiat an

Fotoco Fotoco py Izin py Izin Lokasi Lingku Peman ngan faatan

19

20

21

Surat Pernyat aan Metod Kesang e gupan Surat Doku Pelaks Untuk Permo Nomor Bukti Doku Renca men anaan Menjag honan Izin Kepemil men Luasa na Ranca dan a dan Pelaks Pelak Lokasi Renc Studi ikan dan Hasil Koordi Status n Induk ngan Jadwa Menjami anaan sanaa Pema ana Kelaya atau Pemer nat Hak Pema Lokasi Detail l n Peman n nfaata Perun kan Pengua iksaan Lokasi Tanah nfaata Peman Pema Pelaks Keberla faatan Pema n tukan saan Lapan n faatan nfaata anaan njutan Kepad nfaata Lahan gan n Pema Kehidup a n nfaata an dan Menteri n Penghid upan Masyar akat

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

....

Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam Pemberian Akses Kepada Masyarakat

Pemberian Pemberian Pemberian Akses Akses Akses Kepada Pemberian Masyarakat Masyarakat Nelayan Akses Untuk Menuju Pantai dan Kepada Memanfaatk Dalam Pembudida Pelayaran an Menikmati ya Ikan Rakyat Sempadan Keindahan Dalam Pantai Alam Kegiatan Perikanan 36 37 38 39

Pemberian Akses Masyarakat Untuk Kegiatan Keagamaan dan Adat di Pantai 40

PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pelaksanaan Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam Pemanfaatan Terkait Kewajiban Pelaksana Mempertahankan Mata Pencaharian Pemberian Pemanfaatan Terkait Kompensasi/Ganti Relokasi Pemukiman Kerugian

Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana PemanfaatanTerkait Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Kewajiban Keuangan

Pelengkap Penyediaa an Sarana Penyediaan Pemberian Penyediaan Penyediaan n dan Pembayar Pembayar Pembayar Penyediaan Sarana dan kompensasi Perbaika Pembayar Sarana dan Mata Pemukima Prasarana Pemberi an an an Lokasi dan Prasarana sebagai n Pendamping Pelatih an Prasarana Pencaharian n Pada an Kewajiban Kewajiban Kewajiban Prasarana Untuk Usaha Kelautan bentuk ganti Lingkung an an Kewajiban Penangkapan Alternatif yang Pengganti Lokasi Fasilitas Perpajaka Retribusi Pajak Budidaya Ikan dan Perikanan kerugian an PNBP Ikan Berkelanjutan Yang Pemukima n Daerah Daerah Lainnya (uang tunai) Layak n Pengganti 41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN Identitas Perusahaan/Perorangan Surat NPWP Keteranga Surat Nama No. Akta Alamat No. Perusahaa n Keteranga Jenis Perusahaan/Peror Perusaha Perusahaa n/Perorang Penanggu n Domisili SIUP angan an n an ng Jawab Usaha Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 1. PT A

1) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya

No. SIUP

Lokasi Usaha

Renca na Usaha

Izin Lokasi

9

10

11

12

Surat Pernyataa Izin n Lingkunga Kebenaran n Data dan Informasi 13 14

PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pelaksanaan Kewajiban Operasional SIUP

Jenis Gross No. SIUP SIKP Akta SIKPI AL I Kapal

15

16

17

18

2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya Surat Surat Pernyataa Pernyata n Kapal Surat Rencan an Gamb Surat tidak Pernyata a Surat kesanggu Paspor, Surat ar Perjanjian Dat tercantum an Pelabuh Kewajib Kewajiba Kewajiba Kewajib Tanda pan Buku Kewajib Buku Ukur Renca Kerjasam a dalam Kebenar an Muat an n n an Kebang memasa Pelaut, an Kapal Internasio na a Kap daftar an Data dan Keuang Operasio Adminsitr Lingkun saan ng dan dan Foto Lainnya nal Umum Pengangk al kapal yang Pelabuh an nal atif gan Kapal mengaktif Nakhoda Kapal utan yang Disampai an kan melakuka kan tujuan transmitt n IUU er SPKP Fishing 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Identitas Perusahaan/Perorangan Surat Nam Keter Surat a angan Keter NPWP Mak Ilmia Nama No. Alama Pena anga Nam Lok Perus No. sud h No. Perusaha Akta t nggun n a asi ahaan Sura dan dan an/Perora Perus Perus g Domi Sura Usa /Peror t Izin Tuju Nam ngan ahaan ahaan Jawa sili t Izin ha angan an a b Usah Dag Kegiat a ang an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. PT A 2) Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan

Nama No. Surat Surat Izin Izin

24

25

1) Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan

Jenis (Kode HS 10 Digit)

13

Temp Sumb Fotoco Sara at er py Surat Dokum Jumlah/ na Pema Jadw Baha Sertifik Rekom en Volume Neg Fotoc Pen sukan al n at endasi Analisi dan ara opy gan /Tepa Pema Baku Pener dari s Spesifik Asal SKP gkut t sukan Hasil apan Provins Importa asi an Perun Perik HACC i si Ikan tukan anan P 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Fotoco Sumber py Kewajib Maks Nama Jumlah/V Surat Dokum Loka Jenis Neg Bahan Sertifik Kewaji Kewaji Kewajib Kewaji an Kewaji ud Ilmiah olume Sarana Tempat Jadwal Fotoc Rekome en si (Kode araT Baku at ban ban an ban Keseha ban dan dan dan Pengang Pengiri Pengiri opy ndasi Analisis Usa HS 10 ujua Hasil Pener Keuan Operas Adminsi Lingku tan/Kes Lainny Tujua Nama Spesifika kutan man man SKP dari Eksport ha Digit) n Perikana apan gan ional tratif ngan elamat a n Dagang si Provinsi Ikan n HACC an P 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN Identitas Perusahaan/Perorangan Surat NPWP Keterangan Surat No. Nama No. Akta Alamat Perusahaan/Peroranga Penanggung Keterangan Perusahaan/Perorangan Perusahaan Perusahaan n Jawab Domisili Usaha Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 1. PT A PELAKSANAAN KEWAJIBAN

1) Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Surat Pernyataan Jenis No. Lokasi Rencana Izin Izin Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kebenaran SIUP SIUP Usaha Usaha Lokasi Lingkungan Keuangan Operasional Adminsitratif Lingkungan Lainnya Data dan Informasi

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Recommend Documents