MONITORING DAN EVALUASI ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN WILAYAH BALI-NTB-NTT

MONITORING DAN EVALUASI ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

SEKTOR KELAUTAN WILAYAH BALI-NTB-NTT Oleh: Menteri Kelautan dan Perikanan DENPASAR, 4 AGUSTUS 2015

DRAFT

PENDAHULUAN VISI KKP

TRISAKTI • • •

Sovereign in politics Independence in economic Strong character in culture

NAWACITA

MISI RPJMN

NC 1 NC 4 NC 6 NC 7

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional

Redistribution for Justice Gini Ratio 0,3

Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional

PROGRESS RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI: FOKUS AREA 1. 2. 3. 4.

Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan HakHak Masyarakat

FOKUS AREA I: PENATAAN RUANG WILAYAH LAUT

PROGRES PENCAPAIAN RZWP-3-K S/D TH 2015 - TELAH ADA 5 PERDA RZWP-3-K PROVINSI (DIY, JATIM, JABAR, JATENG, MALUT)  HARUS DILAKUKAN REVISI SESUAI KETENTUAN UU 23/2014;

- TELAH ADA 15 PERDA RZWP-3-K KAB/KOTA  HARUS DISAMPAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR UNTUK MENJADI BAGIAN LAMPIRAN PERDA RZWP-3-K PROVINSI ; - 29 PROVINSI DALAM PROSES REVISI RZWP-3-K  DIHARAPKAN PALING TELAT THN 2018 SELURUH PROVINSI TELAH ADA PERDA RZWP-3-K

FOKUS AREA I: ................................................................ Lanjutan Hasil dan status RZWP-3-K di Bali, NTB, dan NTT N0

PROV

1

BALI

2

NTB

3

NTT

STATUS RZWP-3-K

KET

- Provinsi telah memiliki dokumen final RZWP-3-K - 5 BWP-3-K Prov tlh memiliki Dok Final RZR BWP-3-K (di Kab Buleleng, Kr Asem, Klungkung, Tabanan, Badung) - 2 BWP-3-K Prov telah memiliki Dokumen Awal RZRBWP3-K (di Kab Gianyar dan Jembrana) - Provinsi belum memiliki dokumen RZWP-3-K - 5 BWP-3-K Prov telah memiliki Dokumen Final RZR BWP3-K (di Kab Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima, dan Kota Bima) - 1 BWP-3-K Prov telah memiliki Dokumen Awal RZRBWP3-K (di Kab Lombok Utara) - Provinsi telah memiliki dokumen final RZWP-3-K - 3 BWP-3-K Prov telah memiliki Dokumen Final RZR BWP-3-K (di Kab Sumba Tengah, Sumba Timur, Ende) - 1 BWP-3-K Prov telah memiliki Dokumen Awal RZRBWP-3-K (di Kab Sikka)

Dokumen perlu direvisi sesuai dengan perubahan didalam ketentuan kewenangan pengelolaan perairan laut oleh Daerah menurut UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

FOKUS AREA I: ................................................................ Lanjutan

Kendala dalam Penyusunan RZWP-3-K , a.l.: 1. Masih rendahnya komitmen dari Pengambil keputusan (RZWP-3-K belum menjadi prioritas); 2. Belum tersedianya data sesuai kebutuhan teknis untuk penyusunan RZWP-3-K, baik kuantitas maupun kualitas; 3. Masih kurangnya pemahaman teknis dalam penyusunan RZWP-3-K; 4. Terbatasnya kemampuan anggaran daerah untuk penyusunan RZWP-3-K; 5. Terdapatnya perubahan peraturan perundangan terkait dengan kewenangan pengelolaan WP-3-K bagi Pemerintah Daerah


Upaya yang telah dilakukan, a.l.: 1. Telah disiapkan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan WP-3-K Provinsi, yang meliputi: a. Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K; b. Pedoman Teknis Penyusunan RSWP-3-K (Perdirjen 43/KEP-DJKP3K/2013); c. Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K (Perdirjen 44/KEP-DJKP3K/2013); d. Pedoman Teknis Penyusunan RPWP-3-K (Perdirjen 45/KEP-DJKP3K/2013); e. Pedoman Teknis Penyusunan RAPWP-3-K (Perdirjen 46/KEP-DJKP3K/2013);

2. Secara rutin dilaksanakan sosialisasi kepada unsur-unsur Pemerintahan Daerah; 3. Secara rutin dilaksanakan bimbingan teknis secara bertahap mengenai penyusunan RZWP-3-K kepada anggota PokJa/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). 4. Secara rutin dilakukan rapat-rapat dengan unsur-unsur terkait Pemerintahan Daerah guna mengakselerasi Perda RZWP-3-K 5. Pemberian Fasilitasi Anggaran Penyusunan RZWP-3-K kepada Pemda 6. Pemberian asistensi, supervisi, dan konsultasi teknis kepada daerah selama proses penyiapan RZWP-3-K hingga penetapan perda


Terkait dengan Berlakunya UU 23/2014, a.l.:

Amanat UU 23/2014: Pemberian Kewenangan Pengelolaan Laut Kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Bagi kab/kota yang telah dan/atau sedang berproses menyusun Dokumen RZWP-3-K, agar segera menyampaikan kepada Gubernur untuk direviu/disesuaikan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai bagian dari Perda RZWP-3-K Provinsi

FOKUS AREA II: PENATAAN PERIJINAN Upaya yang telah dilakukan, a.l.: 1. Pembentukan Satgas Pemberantasan IUU Fishing untuk melakukan analisis dan evaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan, khususnya perizinan 2. Penerbitan Peraturan Menteri terkait pengelolaan kegiatan/usaha perikanan, yaitu: • No.56/2014 tentang Penghentian Sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP NRI; • No. 57/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; • No.58/2014 tentang Disiplin Pegawai ASNdi Lingkungan KKP dalam pelaksanaan Moratorium Usaha Perizinan, Transhipment dan Penggunaan Nakhoda dan ABK Asing; • No.1/2015 tentang Penangkapan lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla, spp.) dan rajungan (Portunus pelagicus, spp.); • No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di WPP-RI. • No.4/KEPMEN-KP/2015 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya di Luar Negeri • No.10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan 3. Menginisiasi dan proaktif dalam penyusunan peraturan terkait pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil a. Sudah ditetapkan i. PP (Peraturan Pemerintah) : 2 dokumen ii. Perpres (Peraturan Presiden) : 2 dokumen iii. Permen (Peraturan Menteri) : 8 dokumen b. Dalam Proses Pembahasan Turunan UU Nomor 27 tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 i. PP (Peraturan Pemerintah) : 1 dokumen ii. Perpres (Peraturan Presiden) : 5 dokumen iii. Permen (Peraturan Menteri) : 1 dokumen Turunan UU Nomor 31 Tahun 2004 dan Perubahan UU Nomor 45 Tahun 2009 i. PP (Peraturan Pemerintah) : 1 dokumen ii. Kepmen (Keputusan Menteri) : 5 dokumen c. Amanat Tindak Lanjut dari UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan i. PP (Peraturan Pemerintah) : 9 dokumen ii. Perpres (Peraturan Presiden) : 1 dokumen

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan 4. Diterapkannya pelayanan perijinan perikanan tangkap secara on line (e-services) dan sampai dengan 28 Juli 2015 telah melayani 47 izin 5. Pelimpahan kewenangan perpanjangan kapal ukuran > 30 GT-60 GT kepada UPT Pusat dan Provinsi 6. Integrasi sistem perijinan Pusat dengan Daerah (dalam proses) 7. Melakukan revisi PerMen KP No.49/2014 ttg Usaha Perikanan Budidaya yang mengacu pada UU No.23 Tahun 2014 (substansi utamanya adalah kewenangan yang terkait dengan penerbitan SIKPI dan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal/RPIPM)

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan

Hasil yang Dicapai Dalam Penataan Perizinan, a.l.: 1. Menangani 43 kasus pelanggaran perijinan bidang perikanan tangkap sampai dengan Triwulan II 2015, yaitu: a. 31 (tiga puluh satu) kasus dilakukan proses hukum: - 16 (Enam belas) kasus proses penyidikan; - 5 (Lima) kasus P21; dan - 10 (Sepuluh) kasus dalam proses persidangan. b. 11 (sebelas) kasus diberikan sanksi administrasi c. 1 (satu) kasus masih dalam proses penelitian

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan 2. Operasi Kapal Pengawas selama Periode 2010-2015 DIPERIKSA TAHUN

DITANGKAP (Kapal)

(Unit Kapal)

KII

KIA

KII+KIA

2010

2.255

24

159

183

2011

3.348

31

75

106

2012

4.326

42

70

112

2013

3.871

24

44

68

2014

2.044

27

16

43

2015 *)

2.960

29

34

63

JUMLAH

18.804

177

398

575

Keterangan: *) s.d. 10 Juli 2015 KII = Kapal Ikan Indonesia KIA = Kapal Ikan Asing

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan 3. Perkembangan Perizinan (SIPI/SIKPI) Pasca-Moratorium (posisi per 24 Juli 2015)

No.

URAIAN

Jumlah Kapal Buatan Luar Negeri Jumlah Kapal Buatan 2. Dalam Negeri, terdiri atas: 1.

a. Inka Mina

b. Non Inka Mina

Jumlah Kapal Luar Negeri + Dalam Negeri

3 Nov 14 15 Juli 2015 24 Juli 2015 1.132

201

185

3.832

3.390

3.346

196

269

263

3.636

3.121

3.083

4.964

3.591

3.531

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan 4. Perkembangan SIPI/SIKPI Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri Pasca-Moratorium (posisi per 24 Juli 2015)

Per 15 Juli 2015

201 Kapal

- 16

Per 24 Juli 2015

185 Kapal

Expired tidak diperpanjang karena moratorium = 16 kapal Catatan: Jumlah ijin kapal yang pembuatannya di Luar Negeri tgl 3 Nov 2014 sebanyak 1.132 Kapal


Kendala: 1.Belum semua Provinsi mematuhi ketentuan kepatuhan pelaporan ijin kapal ikan < 30 GT yang diterbitkan oleh provinsi (PERMEN KP No. PER.30/ MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI) setiap enam bulan., disebabkan: a. Secara rutin Daerah sudah disurati, namun sebagian masih belum merespon surat tersebut. b. Beberapa daerah menunggu kompilasi data dari Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi-nya; 2. Belum selesainya revisi PP 19 Tahun 2006 tentang PNBP Alternatif Solusi: 1. Harus jelas NSPK yang mengatur Perizinan tersebut 2. Harus adanya penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas terhadap Provinsi yang tidak patuh menyampaikan laporan perizinanannya.

FOKUS AREA III: PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

ISU STRATEGIS:

PUSAT

PELAKU USAHA

PARA PIHAK

APARAT PENEGAK HUKUM

Civil Society Organizat ion (CSO)

DAERAH (PROV/KA B/KOTA)

1. Belum memadainya identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Tingkat kepatuhan para pihak memenuhi kewajiban masih rendah 3. Koordinasi lintas sektor di daerah masih lemah 4. Belum terdapat sistem data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan perizinan di sektor sumberdaya alam, khususnya untuk aktivitas yang menggunakan ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

FOKUS AREA 3: ................................................................ Lanjutan

Upaya yang telah dilakukan, a.l.: 1. 2. 3. 4.

Identifikasi jenis kewajiban pelaku usaha KP Revisi PP mengenai PNBP (PP Nomor 19/2006); Diterapkannya sistem pembayaran PNBP secara on line (Simponi) Melakukan verifikasi dan evaluasi pelaku usaha perikanan.

Kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar: 1. Meningkatkan sosialisasi kepada semua stkeholders 2. Menyampaikan laporan perizinan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan kab/kota kepada Menteri KP melalui Dirjen (semesteran) 3. Menyediakan SOP/mekanisme pelayanan perizinan (mudah & sederhana) 4. Meningkatkan kompetensi SDM

HARAPAN KEPADA PARA PIHAK Aparat Penegak Hukum • melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya alam di dalamnya

Pemerintah Pusat • Perwakilan dari Kementerian/Lembaga di Pusat agar konsisten dan tetap berkomitmen tinggi bekerjasama dengan KKP dalam menyelesaikan seluruh rencana aksi dalam fokus area ini. • Pejabat Eselon I KKP agar memprioritaskan tindak lanjut Rencana Aksi • Itjen untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Renaksi

Komisi Pemberantasan Korupsi • mengkoordinir dan memfasilitasi penyelesaian masalah koordinasi antar-sektor terkait baik di Pusat maupun antara Pusat dengan Daerah

HARAPAN KEPADA PARA PIHAK Civil Society Organization (CSO) • memonitoring pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota • Menyampaikan laporan perizinan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Prov/Kab/Kota kepada Menteri KP melalui Dirjen (semesteran) • Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan (teknis dan administrasi) terhadap semua stakeholders bidang kelautan dan perikanan; • Mendorong setiap pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan yang berlaku • Terkait dengan penataan ruang laut, bagi kab/kota agar menyampaikan dokumen RZWP3K yang telah disusun dan/atau dalam proses penyusunan ke Provinsi, untuk legislasi lebih lanjut

Pelaku Usaha • melakukan pelaporan kegiatan usaha kepada pemberi izin secara periodik sesuai ketentuan

FOKUS AREA IV: PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT

ISU STRATEGIS: Belum memadainya identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut dan juga impelementasi pemenuhan akan hak-hak tersebut

MENGACU:

Menjamin: - Akses publik terhadap sempadan pantai, - Akses masyarakat terhadap perairan pesisir - Kearifan lokal lainnya (termasuk didalamnya pelaksanaan resolusi konflik)

 Hak-hak masyarakat yang diatur dalam:  UU Perikanan  UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  UU Kelautan  Peraturan Daerah (prov/kab/kota)  Hak-hak masyarakat adat (misal: hak ulayat)

 Hak kepemilikan  Hak sosial  Jaminan keamanan


Upaya yang telah dilakukan, a.l.: 1. Menginisiasi Rancangan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan, dan Petambak Garam 2. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan berupa: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan Asuransi Nelayan Air Bersih Listrik Tenaga Surya (Penerangan) Subsidi BBM Peningkatan Keterampilan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah, Pemasar, dan Petambak Garam Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Rumah Ramah Bencana Pendidikan bagi Anak Pelaku Utama di Sekolah Perikanan (PUMAKAN) Pendampingan Hukum dan Pemulangan Nelayan yang Bermasalah di Luar Negeri Bantuan Modal Usaha bagi Nelayan, Pembudaya Ikan, Pengolah, Pemasar, dan Petambak Garam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Penyelesaian Konflik antar Nelayan Perbaikan lingkungan dan vegetasi pesisir Informasi Cuaca dan Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground) Informasi Harga Ikan


Kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar: 1. Mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya, 2. Memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak, 3. Merelokasi pemukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi, dan/atau, 4. Memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak.

PENUTUP 1. Melalui Forum Rapat ini agar: a. Kita bangun komitmen untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi b. Pemerintah daerah lebih transparan dalam penyediaan data dan informasi serta pengungkapan kendala-kendala yang dihadapi. 2. Mengesampingkan egosektoral; meningkatkan koordinasi PusatDaerah/lintas Kementerian; serta hilangkan conflict of interest. 3. Mari selesaikan pekerjaan rumah yang mendesak, a.l: a. Pengaturan hal-hal yang masih melekat di kab/kota sehubungan berpindahnya kewenangan ke provinsi (sesuai UU 23/2014), seperti pelestarian pesisir & penyelenggaraan karantina ikan, pengedalian mutu, dan keamanan hasil perikanan b. Integrasi data dan informasi terkait perijinan. c. Penyusunan SOP/mekanisme pelayanan perizinan (mudah & sederhana) d. Peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan


KEPATUHAN PELAPORAN IJIN KAPAL IKAN < 30 GT YANG DITERBITKAN OLEH PROVINSI:

No

Provinsi

Jumlah Izin Kapal (SIUP/SIPI/SIKPI)

2012

2013

2014

1

BALI

539

x

x

2

NTB

14

x

x

3

NTT

316

x

x

x = tidak menyampaikan laporan

FOKUS AREA II: ................................................................ Lanjutan Kewenangan Perijinan REKLAMASI di WP3K

Kewenangan Perizinan Reklamasi

Di Luar DLKr / DLKp

Di Dalam DLKr / DLKp DLKr = Daerah lingkungan kerja DLKp = Daerah lingkungan kepentingan


Jenis Perizinan REKLAMASI: Izin Lokasi - Izin lokasi reklamasi - Izin lokasi sumber material

I z i n Pe l a ks a n a a n

MONITORING DAN EVALUASI ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN WILAYAH BALI-NTB-NTT

Recommend Documents