Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan Semarang, 18 dan 20 Mei 2015
Kem LHK ‐ Litbang KPK
Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah
Deskripsi Permasalahan • Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan umum antara lain : waduk, jalan umum (tol), pemukiman, dan lain‐lain • Permohonan tukar menukar kawasan hutan seluas ± 12.022,50 ha a.n. PT. RNI di Kabupaten Indramayu dan Majalengka sampai dengan saat ini belum ada kejelasan terutama penyediaan lahan pengganti, sedangkan kawasan hutan yang dimohon telah digunakan dan diusahakan untuk tanaman tebu sejak tahun 1976 • Permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol Cikopo ‐ Palimanan dan sarana penunjangnya telah dilaksanakan, kondisi dilapangan telah dilakukan kegiatan pembangunan tetapi Pinjam pakai kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan kehutan belum sepenuhnya dimiliki, baru 38,69 ha dari 193 ha
Langkah Yang Dilakukan • Penanganan oleh Kemen LHK melalui pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) dan tukar menukar kawasan hutan (TMKH) • Perum Perhutani meminta dukungan kepada kementerian kehutanan melalui surat nomor : 229/044.3/Pusren SdH/Dir, tanggal 13 Agustus 2014, untuk membantu proses penyelesaiannya • Berkoordinasi dengan internal perhutani dan Kementerian Kehutanan mengingatkan kepada pemohon dalam ha ini kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan kewajiban2nya antara lain penyediaan lahan kompensasi
Perkembangan • Belum ada keseriusan dari pihak pemohon (PT. RNI) untuk menyelesaikan proses TMKH tersebut • Pemohonon baru menyelesaikan lahan kompensasi dengan kondisi c and c seluas 103,21 ha dari seluas ± 400 ha dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan baru seluas 38,69 ha dari seluas ±193 ha
Dukungan Yang Diharapkan • Segenap Kementerian Lembaga terkait (Kemen LHK, Pemda, BPN, Kemen PU) untuk dapatnya mensupport penyelesaian PPKH dan TMKH tersebut. • Percepatan pengukuhan (proses penunjukan, tata batas, pemetaan dan penetapan) • Pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten) ikut membantu dan mengingatkan kepada para pengguna kawasan hutan terkait dengan penyediaan lahan pengganti sebagai bahan pengukuhan kawasan hutan, mengingat selama ini kendala yang dihadapi antara lain penyediaan lahan pengganti dan pemerintah daerah pada saat kegiatan pengukuhan kedepan sebagai panitia tata batas kawasan hutan
Pihak Terkait • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pemerintahan Provinsi • Pemerintahan Daerah/Kota
Perluasan wilayah kelola masyarakat
Perluasan wilayah kelola masyarakat • • • • •
•
Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan di wilayah nya, memberikan akses pemanfaatan dengan sistem PHBM Pembentukan kelembagaan Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH Dari 5.394 desa hutan sudah terbentuk 5.293 LMDH PKS sebanyak 4.256 dok Saat ini dalam proses membangun sistem pengelolaan dan model kolaborasi yang lebih adaptif terhadap kondisi biofisik tapak Dukungan yang diharapkan : Pengakuan Petani hutan oleh pemerintah (Kemen Pertanian dan Pemda) (diharapkan petani hutan mendapatkan hak yang sama dengan kelompok petani lain,al: Bantuan Saprodi, subsidi, kredit usaha) Pihak terkait : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintahan Provinsi Pemkab/Kota.
Penyelesaian konflik kawasan hutan
Deskripsi • Adanya konflik di dalam kawasan hutan untuk kepentingan lain oleh lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat • Dukungan yang diharapkan : Pemahaman dan kepedulian dari unsur pemerintah pusat maupun daerah untuk turut serta penyelesaian permasalahan konflik kawasan hutan. • Pihak terkait : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Daerah/Kota BPN Kejaksaan Polri
Rencana Aksi Kegiatan yang sedang Rencana aksi : berjalan : • Mengklasifikasikan • Review pedoman permasalahan sesuai penyelesaian dengan tipologi masalah. permasalahan konflik • Mensosialisasikan tenurial. mengenai status kawasan hutan • Pembentukan Tim penyelesaian konflik • Mencari solusi kawasan hutan. penyelesaian konflik kawasan hutan
Kasus Prioritas dalam Implementasi Rencana Aksi • MUARA GEMBONG (KPH Bogor) Penggunaan kawasan hutan secara tidak procedural oleh masyarakat untuk pertambakan (udang dan bandeng) seluas 3.263,5 ha sejak tahun 1960. Untuk upaya penyelesaian penggunaan dan penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat secara tidak procedural tersebut, maka Bupati Bekasi mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan, namun Belum terbit Rekomendasi Gubernur Jawa Barat, sehingga proses tukar menukar belum dapat ditindak lanjuti.
•
TRENGGALEK (KPH Kediri) Terbitnya 111 bidang sertifikat atas nama masyarakat seluas 12,681 ha dimulai tahun 1995, 1998, 2001, 2003, 2005 terhadap kawasan hutan Negara di BKPH Dongko dan BKPH Kampak KPH Kediri. Dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian berupa permohonan Pembatalan/pencabutan di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek.
No.
BKPH
RPH
Petak
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2 Dongko Dongko Dongko Dongko Dongko Dongko Kampak Kampak
3 Sumberbening Dongko Utara Dongko Selatan Dongko Selatan Banjar Banjar Kampak Utara Kampak Utara
4 24 g 13 o 43 g 43 h 57 a 72 n 138 a 142 d
Luas (ha) 5 2,1 0,6 2,2 9,9 12,8 3,6 1,0 12,9
Jumlah SHM/bk 6 1 4 3 14 77 2 8 2
Luas SHM/ha 7 0,0504 0,2720 0,2400 1,8713 8,9350 0,1976 0,8600 0,2547
Desa
Kec
Kab
Ket
8 Ngerdani Dongko Watuagung Watuagung Sobo Ngrencak Bogoran Ngadimulyo
9 Dongko Dongko Dongko Dongko Munjungan Panggul Kampak Kampak
10 Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek Trenggalek
11 Eks tan cengkeh Tan Pinus 2012 Okupasi lahan Okupasi lahan Okupasi lahan Okupasi lahan KPS Mata air Okupasi lahan
• MARGAHARJA (KPH Ciamis) 1. Penggarapan lahan di kawasan hutan seluas 246,05 ha oleh Serikat Petani Pasundan (SPP) sejak tahun 1999. 2. Rencana penyelesaian dengan pola kemitraan PHBM.
• PT. RNI (RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA) Berdasarkan SK. MENTAN No. 481/Kpts/Um/8/76 Tgl 9 Agustus 1976 yang intinya berisi : Kawasan hutan seluas 12.022,50 Ha dicadangkan untuk Tanaman Tebu PTP XIV dan pendirian bangunan serta fasilitas lainnya. Yang meliputi wilayah kerja Perum Perhutani : KPH Indramayu : 6.351,90 Ha Kab Indramayu. KPH Majalengka : 5.671,30 Ha Kab Majalengka. Rencana penyelesaian dengan mekanisme tukar menukar, namun belum ada realisasi dari pihak PT RNI.
TELUK JAMBE (KPH Purwakarta) Pada tahun 1989 PT. Hutan Pertiwi Lestari (PT. HPL) sekarang PT. Pertiwi Lestari (PT. PL) mengajukan permohonan Tukar Menukar Persetujuan Menhut seluas ± 7.100 Ha Ratio 1 : 1 di KPH Purwakarta Kab Karawang. Oleh karena dari hasil Audit BPK proses tukar menukar harus dengan Ratio 1: 27, maka pihak PT Pertiwi Lestari hanya mengajukan tukar menukar dengan keseluasan 110 Ha dengan asumsi luas tersebut setara dengan keluasan BATM tahap I yaitu seluas 2.929,86 Ha yang telah diterima oleh Kementerian Kehutanan.
• MUARA GEMBONG (KPH Bogor) Penggunaan kawasan hutan secara tidak procedural oleh masyarakat untuk pertambakan (udang dan bandeng) seluas 3.263,5 ha sejak tahun 1960. Untuk upaya penyelesaian penggunaan dan penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat secara tidak procedural tersebut, maka Bupati Bekasi mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan, namun Belum terbit Rekomendasi Gubernur Jawa Barat, sehingga proses tukar menukar belum dapat ditindak lanjuti.
Penguatan instrument lingkungan hidup dalam perlindungan hutan
• Gangguan keamanan hutan meliputi : Pencurian pohon, Pengrusakan Hutan, Ilegal Mining, Bibrikan. • Melakukan operasi yang bersifat Preemtif, Preventif dan Represif terhadap para pelaku. • Melakukan kerjasama dengan SPORC, PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penindakan tindak pidana kehutanan.
• Pengenaan Undang‐Undang Lingkungan Hidup (UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) • Pihak yang terkait : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Daerah/Kota, Kepolisisian Kejaksaan, BPN
Pengendalian Anti Korupsi Pada Bidang Pemasaran
Rencana Aksi Pengendalian Anti Korupsi Bidang Pemasaran 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Penetapan alur proses pemasaran kayu jati dan titik‐titik kritis terdapatnya penyimpangan yang menyebabkan inefisiensi (dng responden internal dan eksternal Perhutani) Penetapan sistem online pemasaran kayu jati untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan meminimumkan terjadinya diskresi Penyusunan agenda untuk perbaikan sistem produksi getah, industri dan pemasaran gondorukem dan terpentin Implementasi perbaikan sistem produksi getah, industri dan pemasaran gondorukem dan terpentin Evaluasi hasil implementasi perbaikan sistem produksi getah, industri dan pemasaran gondorukem dan terpentin Peninjauan kembali sistem perhitungan HJD dan HPP untuk menginternalisasi potensi kehilangan nilai tambah penjualan kayu jati yang selama ini ditangkap (captured) oleh pedagang Identifikasi risiko‐risiko penerapan sistem on line yang diintegrasikan dengan barcoding dan sistem penjualan online dengan harga tertinggi dan upaya‐upaya mengatasi risiko‐risiko yang teridentifikasi Evaluasi pembaruan sistem pemasaran kayu jati
Progres Implementasi Ren Aksi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Penetapan alur proses pemasaran kayu jati dan titik‐titik kritis sudah dilaksanakan. Penetapan sistem online pemasaran kayu jati sudah kerjasama dengan PT.Telkom dan telah diuji cobakan pada tgl 28 Maret 2015 pada HUT Perhutani di Bandung. Penyusunan agenda untuk perbaikan sistem produksi getah, industri dan pemasaran gondorukem dan terpentin sudah dilaksanakan. Implementasi perbaikan sistem produksi getah, industri dan pemasaran gondorukem dan terpentin masih dalam proses. Evaluasi hasil implementasi perbaikan sistem produksi getah, industri dan pemasaran gondorukem dan terpentin dalam proses. Perhitungan HJD berdasarkan HPP telah selesai dilakssanakan oleh PUSLITBANG Perhutani dengan pendampingan Prof. Bramasto Nugroho (IPB) dan Prof. Wahyu Andayani (UGM) Identifikasi risiko‐risiko penerapan sistem on line dalam proses oleh Biro Managemen Resiko, Direktorat PPB. Evaluasi pembaruan sistem pemasaran kayu jati setelah pelaksanaan penjualan online.
Dukungan Yang Diharapkan 1. Dalam rangka kecepatan penanganan kayu dan pengamanan aset sehingga terhindar dari turun mutu diusulkan ke Kem LHK : a. Pembayaran PSDH dibayar dimuka. b. P2LP‐KHP Kayu hasil pemanenan yang semula oleh Wasganis PHPL‐PKB (Pegawai Dinas Kehutanan) menjadi pegawai Perhutani. 2. Pengesahan kwitansi penjualan sekaligus berfungsi sebagai faktur pajak oleh Ditjen Pajak. 3. Penghapusan SP3 untuk Pemda Jateng dan Jatim sebagaimana surat edaran Mendagri No.188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 dan Undang‐Undang No. 28 Tahun 2009 tetang pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang isinya sesuai butir 3 adalah Peratuaran Daerah tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga dan peraturan kepala daerah yang menetapkan besarnya penerimaan sumbangan pihak ketiga pada hakikatnya sma dengan pajak daerah, untuk itu segera dihentikan pelaksanaannya serta dicabut, agar tidak membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di daerah.
Berkaitan dengan SP3 1. Sudah tersedia surat Direktur Utama Perhutani penghentian dan pencabutan SP3 No.14/SI/APKL‐KOM KAYU/DIR/2015 tanggal 19 Maret 2015. 2. Untuk Propinsi Jateng : – Pergub No.60 th 2002 tentang pengumpulan sumbangan pihak ketiga – Srt Edaran Mendagri No.188.34/17/SJ tgl 5 Januari 2010 penghentian sumbangan pihak ketiga – Srt Dispenda dan Pengelolaan Aset Daerah No.979/.41/6662 tgl 23 Pebruari 2014, diminta Perhutani tetap melakukan pengumpulan sumbangan pihak ketiga. 3. Untuk Propinsi Jatim : – Pergub No.41 th 2011 tgl 18 Juni 2011 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
