Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 449 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) Di Habitat Alami (In-Situ) Dan Habitat Buatan (Ex-Situ) Menteri Kehutanan Dan Perkebunan, Menimbang : a. bahwa burung walet (Collocalia) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; b. bahwa untuk menjamin kelestarian populasi dan jenis serta pemanfaatannya, maka perlu adanya pengaturan dalam pengelolaannya; c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; 10.Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998; 11.Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998; 12.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/Kpts-II/1998; 13.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 138/Kpts-II/1999; 14.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 245/Kpts-II/1999. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENGELOLAAN BURUNG WALET (Collocalia) DI HABITAT ALAMI (INSITU) DAN HABITAT BUATAN (EX-SITU). BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga Collocalia. 2. Pengelolaan Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami maupun habitat buatan. 3. Habitat Alami (In-Situ) Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. 4. Habitat Buatan (Ex-Situ) Burung Walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak. 5. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetaskan anakan burung walet. 6. Pemanfaatan burung walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet. 7. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alaminya yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya. 8. Panen Rampasan adalah sistem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet sempurna dibuat dan belum berisi telur. 9. Panen Tetasan adalah sistem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah anakan burung walet menetas dan sudah bisa terbang serta dapat mencari makan sendiri. Pasal 2 Pengelolaan burung walet bertujuan untuk : a. Menjaga dan melindungi kelestarian burung walet baik di habitat alami maupun habitat buatan dari bahaya kepunahan. b. Meningkatkan produksi sarang burung walet dalam upaya pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. BAB II PEMBINAAN HABITAT DAN POPULASI Pasal 3 (1) Pembinaan habitat burung walet dilakukan dalam bentuk kegiatan pengamanan habitat burung walet dari gangguan hewan, hama dan penyakit serta manusia.
(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk habitat alami dilaksanakan dengan tidak mengubah bentuk fungsi habitat alami burung walet dan dengan tetap menjaga estetika dan keasliannya. (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk habitat buatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan (ekosistemnya). Pasal 4 (1) Pemanenan sarang burung walet dapat dilakukan dalam rangka pembinaan populasi. (2) Pemanenan sarang burung walet sebagaimana dimaksu dalam ayat (1) dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya. (3) Pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan pada waktu siang hari antara pukul 09.00 s/d 16.00 waktu setempat. Pasal 5 (1) Pemanenan sarang burung walet dengan cara panen tetasan wajib dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. (2) Pemanenan sarang burung walet dengan cara panen rampasan dapat dilakukan tiga kali dalam satu tahun. BAB III PEMANFAATAN BURUNG WALET Pasal 6 (1) Pemanfaatan burung walet dapat dilakukan : a. habitat alami (in-situ), dan b. habitat buatan (ex-situ). (2) Pemanfaatan burung walet di habitat alami (in-situ) dapat dilakukan dalam hutan produksi dan hutan lindung. (3) Pemanfaatan burungwalet dapat dilakukan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta. (4) Jangka waktu izin pemanfaatan burung walet oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 7 (1) Izin pemanfaatan burung walet di habitat alami (in-situ) dalam hutan produksi dan hutan lindung diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam.
(2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin pemanfaatan burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam. Pasal 8 (1) Izin pemanfaatan burungwalet di habitat alami dan di habitat buatan di luar kawasan hutan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat. (2) Ketentuan menenai tata cara permohonan dan pemberian izin pemanfaatan burungwalet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat. Pasal 9 (1) Pemegang izin pemanfaatan burung walet berhak untuk memungut/ memanen srang burung walet dan memanfaatkannya. (2) Pemegang izin pemanfaatan burung walet wajib : a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet. b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Balai KSDA/ Sub Balai KSDA dengan tembusan kepada Dijen PKA, Kakanwil Dephutbun setempat dan Bupati KDH TK. II setempat. c. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 (1) Setiap pemanenan sarang burung walet wajib dicatat dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Sub Seksi atau Resort KSDA setempat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup tentang waktu, kondisi lingkungan dan jumlah sarang burung walet yang diambil dan dibuat sesuai format model A dan B terlampir. (3) Ketentuan tentang pelanggaran terhadap kewajiban pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 11 (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengelolaan burung walet dilakukan oleh Sub Seksi dan Resort KSDA setempat. (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan teknis pengelolaan di habitat alami dan habitat buatan.
(3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaporkan secara periodik setiap triwulan dan tahunan kepada Kepala balai KSDA/Unit KSDA. BAB V PENUTUP Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 17 Juni 1999 MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, ttd. Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. YB. WIDODO SUTOYO, SH, MM, MBA NIP. 080023934 Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada Yth. : 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan Reformasi 2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Daerah 3. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan 4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi seluruh Indonesia 5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia 6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi seluruh Indonesia 7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia 8. Kepala Balai Taman Nasional/Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seluruh Indonesia 9. Kepala Unit Taman Nasional/Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seluruh Indonesia
______________________________________
