MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 189/Kpts –IV/88 Tentang PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 08/KPTS/UM/1/78 TANGGAL 4 JANUARI 1978 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. INOCIN ARIA BIMA DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 258/KPTS/UM/6/79 TANGGAL 8 JUNI 1979 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. SARI WINAHYU SEPANJANG MENYANGKUT PENGGABUNGAN BADAN USAHA KEDUA PERUSAHAAN TERSEBUT, DAN PERUBAHAN NAMA MENJADI PT. INOCIN ARIA BIMA SARI DAN PERUBAHAN AREAL KERJANYA SERTA PENYESUAIAN BENTUK BARU SURAT KEPUTUSAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN. MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/Um/1/78 tanggal 4 januari 1978 telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan atas areal seluas 100.000 (seratus ribu) hektar yang terletak di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. INOCIN ARIA BIMA, b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/Um/6/79 tanggal 8 Juni 1979 telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan atas areal seluas 45.000 (empat puluh lima ribu) hektar yang terletak di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. SARI WINAHYU, c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 telah ditunjuk areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkai I Kalimantan Tengah seluas 153.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu) hektar, sebagai kawasan hutan termasuk didalamnya areal Hak Pengusahaan Hutan PT. INOCIN ARIA BIMA seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, sehingga perlu dikeluarkan dari areal Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan, d. Bahwa sehubungan dengan permohonan PT. INOCIN ARIA BIMA untuk bergabung dengan PT. SARI WAHYU sesuai dengan suratnya Nomor 080/IAB-2 Gen/VIII/85 tanggal 12 Agustus 1985, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dapat menyetujui permohonan tersebut sesuai dengan surat Nomor 768/IV-Prog/1985 tanggal 1 Oktober 1985, e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 069/Kpts-II/1984 tanggal 12 April 1984 tentang pencabutan beberapa perijinan dibidang Kehutanan, telah dicabut dan ditiadakan perjanjian tentang Pengusahaan Hutan (Forestry Agreement),
f. bahwa…..
2 f.
Mengingat:
Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu diadakan perubahan Surat Keptusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/Um/1/78 tanggal 4 Januari 1978 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. INOCIN ARIA BIMA dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 358/Kpts/Um/6/79 tanggal 8 Juni 1979 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. SARI WINAHYU sepanjang menyangkut penggabungan Badan Usaha PT. INOCIN ARIA BIMA SARI (sesuai Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 22 Nopember 1986 Nomor C2-8139-HT.01.01.Th 86), dengan areal kerja menjadi 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) hektar, serta penyesuaian bentuk baru surat Keputusan Hak Pengusahaan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 069/Kpts-II/1984 tanggal 12 April 1984.
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33; 2. Ordonansi Perlindungan Alam tahun 1941; 3. Undang-undang No 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 4. Undang-undang No 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 11 Tahun 1970; 5. Undang-undang No 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan; 6. Undang-undang No 6 tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1970; 7. Undang-undang No 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentun Pokok pengelolaan lingkungan hidup: 8. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1967, tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1980; 9. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1970, tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1975; 10. Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1970, tentang Perencanaan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 12. Keputusan Presiden No 66 tahun 1971, tentang Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan jo Keputusan Presiden No 19 tahun 1974; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 23 tahun 1974, tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 20 tahun 1975 tentang kebijaksanaan di bidang pemberian Hak Pengusahaan Hutan; 15. Keputusan Presiedn Republik Indonesia No 35 tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 45/M tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV; 17. Keputusan Republik Indonesia No 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen; 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan; 19. Surat Keputusan Menteri Pertanian no 76/Kpts/EKKU/3/1969, tentang Pedoman Umum Eksploitasi Hutan; 20. Surat Keputusan Menteri Pertanian No 291/Kpts/Um/5/1970, tentang Penetapan Areal Kerja Pengusahaan Hutan sebagai Kawasan Hutan Produksi; 21. Surat Keputusan Menteri Pertanian No 837/Kpts/Um/11/1980, tentang criteria dan Tata cara Penetapan Hutan Lindung; 22. Surat Keputusan Menteri Pertanian No 680/Kpts/Um/8/1981, tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan; 23. Surat….
3 23. Surat Keputusan Menteri Pertanian No 683/Kpts/Um/8/1981, tentang Kriteria dan Tata-cara Penetapan Hutan Produksi; 24. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982, Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Dati I Kalimantan Tengah,
tentang
25. Surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No KPP-88/MEN/1983, tentang Pelaksanaan Pembatasa Penggunaan TKWNAP pada sektor pertanian, Sub Sektor Kehutanan Unit Pengusahaan Hutan; 26. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 20/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 27. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 069/Kpts-II/1984, tentang Pencabutan beberapa Perizinan di Bidang Kehutanan; 28. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 291/Kpts-II/1986 tentang tata cara Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan; 29. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 292/Kpts-II/1986, tentang Perubahan butir 11 pada lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No 76/Kpts/EKKU/3/1969, tentang Pedoman Eksploitasi Hutan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 08/kpts/um/1/78 tanggal 4 januari 1978 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. INOCIN ARIA BIMA dan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 258/kpts/um/6/79 tanggal 8 juni 1979 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. SARI WINAHYU sepanjang menyangkut penggabungan badan usaha PT. INOCIN ARIA BIMA dengan PT. SARI WINAHYU menjadi PT. INOCIN ARIA BIMA SARI dan perubahan areal kerjanya serta penyesuaian bentuk baru Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan. Pertama
: Memberikan kepada PT. INOCIN ARIA BIMA SARI Hak Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 20 (dua puluh ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/Um/1/78 tanggal 4 Januari 1978 atas areal seluas 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) hektar yang terletak di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
Kedua
: Areal Hutan yang diberikan dengan Hak Pengusahaan Hutan tersebut letaknya ditetapkan di dalam areal yang dilukiskan pada peta terlampir.
Ketiga
: Luas dan letak definitive dari wilayah hutan yang dibebani Hak Penguasaan hutan tersebut diatas ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas pada areal tersebut ;
Keempat
: PT. INOCIN ARIA BIMA SARI sebagai pemegang hak Pengusahaan Hutan harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 1. Membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Iuran Hasil Hutan dan Dana Jaminan Reboisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melaksanakan sendiri pengusahaan hutan meliputi, kegiatan-kegiatan: perencanaan, penanaman, dan pemeliharaan, perlindungan hutan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pengusahaan hutan. 4. Membangun industri pengolahan kayu dan atau membantu keperluan bahan baku industri pengolahan kayu lain. 5. Mematuhi dan memberikan bantuan seluas-luasnya kepada para petugas yang oleh Menteri Kehutanan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian. 6. Memulai kegiatannya secara nyata dan sungguh-sungguh selambat-lambatnya 100 hari setelah dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
4 7. Bertanggung jawab atas perlindungan dan keamanan hutan yang menjadi areal Hak Pengusahaan Hutannya. 8. Ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah setempat. Kelima
: PT. INOCIN ARIA BIMA SARI sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tersebut di atas terikat oleh Ketentuan-ketentuan Sebagai Berikut : 1. Hak Pengusahaan Hutan ini Tidak dapat Dipindah tangankan dalam bentuk apapun kepada Pihak Lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan, 2. Memenuhi segala ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi pengusahaan hutan, 3. Kewajiban-kewajiban tersebut di atas tidak mengurangi berlakuknya peraturanperaturan yang ada, sepanjang mengenai bidang kehutanan.
Kelima
: 1. Apabila pemegang Hak Pengusahaan Hutan ternyata tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada dictum ketiga dan keempat, Menteri Kehutanan berhak mencabut Hak Pengusahaan Hutan ini. 2. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dibidang Kehutanan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang beraku.
Keenam
: Dengan ditetapkannya Surat keputusan ini, maka : 1. Perjanjian Pengusahaan Hutan (Forestry Agreement) Nomor FA/N/07/II/78 tanggal 9 Februari 1976 dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku lagi. 2. Perjanjian Pengusahaan Hutan (Forestry Agreement) No. FA/N/059/XII/78 tanggal 18 desember 1978 beserta perubahannya No. FA/N-AD/001/I/82 tanggal 22 Janurai 1982 dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku lagi. 3. Ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/Um/I/78 tanggal 4 Januari 1978 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 358/Kpts/Um/6/79 tanggal 8 Juni 1979, sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tetap berlaku.
Kedelapan : Surat keputusan Hak Pengusahaan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/Um/1/78 tanggal 4 Januari 1978, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan, atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.
DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : 27 Februari 1988 MENTERI KEHUTANAN, ttd. SOEDJARWO
Salinan…..
5 Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Sdr. Menko EKKUIN & Pengawasan Pembangunan, 2. Sdr. Menteri Kehakiman, 3. Sdr. Menteri Dalam Negeri, 4. Sdr. Menteri Keuangan, 5. Sdr. Menteri Tenaga Kerja, 6. Sdr. Menteri Transmigrasi, 7. Sdr. Menteri Pertambangan & Energi, 8. Sdr. Menteri Pertanian, 9. Sdr. Menteri Perdagangan 10. Sdr. Menteri Perindustrian, 11. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, 12. Sdr. Sekretaris Jenderal Departeman Kehutanan, 13. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan, 14. Sdr. Para Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Kehutanan, 15. Sdr. Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, 16. Sdr. Direktur Jenderal Pajak, 17. Sdr. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 18. Sdr. Direktur Jenderal Agraria, 19. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangkaraya, 20. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, 21. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan Propinsi Dati I Kalimantan Tengah di Palangkaraya, 22. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi DATI I Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Lampiran…..
