MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 101/Menhut-II/2006 TENTANG PEMBAHARUAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN PT. MITRA HUTANI JAYA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS + 9.240 (SEMBILAN RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH) HEKTAR DI PROVINSI RIAU MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 kepada PT. Mitra Hutani Jaya telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman seluas + 10.000 (sepuluh ribu) hektar di Provinsi Riau untuk jangka waktu 41 (empat puluh satu) tahun; b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan agar pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo Nomor P.05/Menhut-II/2006 terhadap IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan verifikasi; c. bahwa berdasarkan penilaian TIM Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.14/VI-SET/2005 tanggal 18 Maret 2005, direkomendasikan bahwa PT. Mitra Hutani Jaya dapat diberikan pengakuan/pelayanan; d. bahwa berdasarkan hasil hitungan digitasi sesuai surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.202/VII-SET/RHS/2005 tanggal 11 Novermber 2005, areal tersebut huruf a menjadi seluas + 9.240 (sembilan ribu dua ratus empat puluh) hektar yang disebabkan koreksi batas; e. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo Nomor P.05/Menhut-II/2006 ditentukan bahwa apabila pemberian IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 atau Pasal 6, Menteri menerbitkan Keputusan Pembaharuan IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; f.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembaharuan IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. Mitra Hutani Jaya atas areal hutan produksi seluas + 9.240 (sembilan ribu dua ratus empat puluh) hektar di Provinsi Riau.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-undang...
2 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 jo Nomor 15 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 19. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 jo Nomor 246/KptsII/1996 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri; 21. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangungan Kehutanan; 22. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 jo Nomor 10172/Kpts-II/2002 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 jo Nomor SK.48/MenhutII/2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jis Nomor SK.445/KptsII/2004 dan Nomor SK.450/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan; 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; 26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jis Nomor 446/KptsII/2003 dan Nomor SK.451/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi; 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 jis Nomor SK.45/Menhut-II/2004 dan Nomor P.08/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman; 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 427/Kpts-II/2003 tentang Kriteria, Indikator dan Petunjuk Teknis Penilaian Sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan pada Hutan Tanaman; 30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu; 31. Keputusan...
3 31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/Menhut-II/2004 jo Nomor P.23/Menhut-II/2005 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas; 32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo Nomor P.05/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; 33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
(1) Memberikan Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman PT. Mitra Hutani Jaya atas areal hutan produksi seluas + 9.240 (sembilan ribu dua ratus empat puluh) hektar, terdiri dari Hutan Produksi Tetap seluas + 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh) hektar dan Hutan Produksi Konversi seluas + 3.690 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini. (2) Areal kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, mata air, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa liar, dan lain-lain) yang tidak boleh dieksploitasi, namun pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan, serta harus dikelola sebagai kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEDUA
:
Luas dan letak definitif areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman tersebut Amar KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.
KETIGA
:
PT. Mitra Hutani Jaya sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam keputusan ini dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya.
KEEMPAT
:
PT. Mitra Hutani Jaya sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 1. Membuat dan menyerahkan : a. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan tanaman untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan; b. Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) pada hutan tanaman 5 (lima) bulan sejak perbaikan RKUPHHK disahkan; c. Rencana Kerja Tahunan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan tanaman sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; 2. Melakukan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan; 3. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akutansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32); 5. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan; 6. Pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman; 7. Melakukan...
4 7. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan; 8. Melakukan penanaman pada hutan tanaman paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari luas tanaman yang ditanam berdasarkan daur tanaman dan luas areal dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya izin; 9. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin; 10. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; 11. Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham dan atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman; 12. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja Tahunan yang disahkan, serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 13. Melakasanakan penataan batas areal kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun, selanjutnya ditetapkan sebagai areal kerja definitif; 14. Melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari dengan cara penanaman kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku; 15. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku; 16. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan; 17. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan hutana tanaman atau Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi atas hasil hutan yang berasal dari hutan alam (land clearing), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 18. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; 19. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang berada di dalam atau sekitar areal kerjanya; 20. Mempelancar penelitian;
petugas
yang
mengadakan
bimbingan,
(kesejahteraan)
pengawasan
dan
21. Mematuhi dan melasanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. KELIMA
:
(1) IUPHHK pada hutan tanaman ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan. (2) Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang mengkontrakkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri kehutanan.
KEENAM
:
(1) IUPHHK pada hutan tanaman tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. (2) Areal hutan yang dibebani IUPHHK pada hutan tanaman ini, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain. (3) Tanaman yang dihasilkan dari izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman ini merupakan aset pemegang izin yang dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku. KETUJUH...
5 KETUJUH
:
(1) Apabila di dalam areal IUPHHK pada hutan tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK pada hutan tanaman. (2) Apabila lahan tersebut pada ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK pada hutan tanaman, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Riau Indo Agropalma dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEDELAPAN
:
(1) Minimal setiap 3 (tiga) tahun IUPHHK pada hutan tanaman ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESEMBILAN
:
Sebelum IUPHHK pada Hutan Tanaman ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, PT. Mitra Hutani Jaya wajib membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada hutan tanaman yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KESEPULUH
:
Dalam PT. Mitra Hutani Jaya sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KESEMBILAN, maka IUPHHK pada Hutan Tanaman ini tidak diserahkan dan ditarik kembali.
KESEBELAS
:
Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
KEDUABELAS
:
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETIGABELAS :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 41 (empat puluh satu) tahun sejak tanggal 29 Januari 2003, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 11 April 2006
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
MENTERI KEHUTANAN,
Ttd. Suparno, SH. NIP. 080068472
TTD H. M.S. KABAN, SE., M.Si.
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Menteri Perdagangan; 6. Menteri Perindustrian; 7. Kementrian Lingkungan Hidup; 8. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; 9. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan: 10. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan; 11. Kepala Badan Planologi Kehutanan; 12. Gubernur Riau; 13. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I; 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau; 15. Bupati Pelalawan; 16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan; 17. Direktur Utama PT. Mitra Hutani Jaya. Lampiran
