MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 743/KPTS-II/1996 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 299.975 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU KEPADA PT. ARARA ABADI MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Keputusan Menteri Kehutanan No. 758/Kpts-II/1991 tanggal 16 Oktober 1991 jis Keputusan Menteri Kehutanan No. 761/Kpts-II/1992 tanggal 5 Agustus 1992, Keputusan Menteri Kehutanan No. 859/Kpts-II/1992 tanggal 31 Agustus 1992, Keputusan Menteri Kehutanan No. 1070/Kpts-II/1992 tanggal 19 Nopember 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (sementara) kepada PT. ARARA ABADI; 2. Akta No. 213 tanggal 9 Agustus 1974 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. ARARA ABADI yang dibuat dihadapan RADEN SOERATMAN, SH. Notaris di Jakarta, telah disahkan Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. YA 5/72/9 tanggal 13 Pebruari 1976 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 13 mei 1983 No. 35; 3. Surat Direktur Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan No. 653/A/VII-4/1996 tanggal 6 September 1996 tentang Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. ARARA ABADI dengan seluas areal ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar.
Menimbang
:
a. bahwa hutan merupakan suatu sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan Kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa sesuai dengan Trilogi Pembangunan maka pembangunan kehutanan dan hasil-hasilnya harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat lahir dan batin secara adil dan merata; c. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kwalitas lingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasil hutan secara lestari perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan azas kelestarian dengan menerapkan sistem silvikultur hutan tanaman secara intensif pada kawasan hutan tersebut; d. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan produksi tersebut diatas PT. ARARA ABADI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 758/Kpts-II/1991 tanggal 16 Oktober 1991 jis. Keputusan Menteri Kehutanan No. 761/Kpts-II/1992 tanggal 5 Agustus 1992, Keputusan Menteri Kehutanan No. 859/Kpts-II/1992 tanggal 31 Agustus 1992, Keputusan Menteri Kehutanan No. 1070/Kpts-II/1992 tanggal 19 Nopember 1992 diberikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (sementara) yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Riau; e. bahwa...
e. bahwa PT. ARARA ABADI telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepadanya dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Propinsi Daerah Tingkat I Riau atas kawasan tersebut. Mengingat
:
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perindustrian; 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993; 16. Keputusan Preiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 24 Tahun 1993; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil hutan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1991 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, sebagaimanan telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 345/Kpts-II/1996 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1993 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 536/Kpts-II/1995; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/KptsII/1996; Memperhatikan...
Memperhatikan :
a. Rekomendasi Gubernur KDH Tk I Riau No. 522.1/PPD/2590 tanggal 31 Agustus 1991. b. Rekomendasi Gubernur KDH Tk I Riau No. 522.1/PPD/1834 tanggal 15 Juli 1992. c. Rekomendasi Gubernur KDH Tk I Riau No. 525/EK/1150 tanggal 25 April 1996. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) tersebut adalah seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar sebagaimana peta terlampir. 2. Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.
KEDUA
:
PT. ARARA ABADI sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membayar Iuran dan Kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini; 3. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKP-HTI) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan ini; 4. Membuat Rencana Karya Tahunan HTI (RKT-HTI) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; 5. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan hutan tanaman industri; 6. Memulai kegiatannya secara nyata dan bersungguh-sungguh selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Keputusan ini; 7. Melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri dengan kemampuan sendiri/patungan, meliputi kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran sesuai Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas manfaat azas kelestarian dan azas perusahaan; 8. Mengusahakan areal HPHTI sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri yang disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9. Melaksanakan penanaman kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku; 10. Mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku; 11. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya; 12. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas yang oleh Menteri Kehutanan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasan, dan penelitian; KETIGA...
KETIGA
:
PT. ARARA ABADI sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) tersebut diatas terikat oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) tidak dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain persetujuan Menteri Kehutanan.
dapat tanpa
2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi pengusahaan hutan. KEEMPAT
:
1. Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). 2. Apabila lahan tersebut ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. ARARA ABADI dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
KELIMA
:
(1) Setiap 5 (lima) tahun Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dengan penilaian oleh Departemen Kehutanan untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya. (2) Pemegang Hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEENAM
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan No. 758/Kpts-II/1991 tanggal 16 Oktober 1991 jis. Keputusan Menteri Kehutanan No. 761/Kpts-II/1992 tanggal 5 Agustus 1992, Keputusan Menteri Kehutanan No. 859/Kpts-II/1992 tanggal 31 Agustus 1992, Keputusan Menteri Kehutanan No. 1070/Kpts-II/1992 tanggal 19 Nopember 1992 beserta peta lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
:
Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) beserta lampiranlampirannya berlaku sejak tanggal 16 oktober 1991, untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun, yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok yang diusahakan 8 (delapan) tahun, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 25 Nopember 1996 Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd.
YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA NIP. 080023934
MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO
Salinan...
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan; Sdr. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi; Sdr. Menteri Dalam Negeri; Sdr. Menteri Keuangan; Sdr. Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambahan Hutan; Sdr. Menteri Tenaga Kerja; Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Sdr. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal; Sdr. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; Sdr. Para Direktur Jenderal dalam Lingkup Departemen Kehutanan; Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; Sdr. Gubernur KDH Tingakt I Propinsi Riau; Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau; Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Lampiran...
