MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR : 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/012 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN KEPADA PT. TRIOMAS FDI SELUAS + 9.625 (SEMBILAN RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN BUPATI PELALAWAN Membaca
:
1. Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman An. PT. Triomas FDI Nomor 522.1/Dishut/2002/636 tanggal 6 Juni 2002; 2. Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT An. PT. Triomas FDI Nomor 522.1/PR/I/2003/082 tanggal 25 Januari 2003.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kesejateraan rakyat di sekitar areal hutan pada khususnya; a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasil hutan secara lestari perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan azas kelestarian dengan menerapkan sistem silvikultur hutan tanaman secara intensif pada kawasan hutan tersebut; b. bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ditetapkan bahwa semua Peraturan Perundang-undangan di bidang Kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan peraturan ini; c. bahwa PT. Triomas FDI telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepadanya dapat diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman atas Kawasan Hutan Produksi (HP) tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Pelalawan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Batam Propinsi Riau 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 10. Peraturan...
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998; 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1998 tentang Pengenaan Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan; 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 25. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabuapten Pelalawan; 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1995 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 345/Kpts-II/1996; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 705/Kpts-II/1995 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri; 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 30. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi; 31. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan; 32. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 344/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan; 33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman; 34. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standarisasi Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 35. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/Kpts-II/2002 tentang Penugasan Penilaian dan Pengesahaan Rencana Karya Tahunan (RKT) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman. Memperhatikan...
Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pelalawan Nomor 522.1/Dishut/2002/636 tanggal 6 Juni 2002, perihal Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Izin Usha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman An. PT. Triomas FDI. 2. Persetujuan Study Kelayakan IUPHHKHT An. PT. Triomas FDI Nomor 522.1/PR/XI/2002/1790 tanggal 17 Nopember 2002. 3. Persetujuan Dokumen Amdal IUPHHKHT An. PT. Triomas FDI dari Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan Nomor 01/Amdal/2003 tanggal 24 Januari 2003. 4. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/I/2003/082 tanggal 25 Januari 2003 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT An. PT. Triomas FDI. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman kepada PT. Triomas FDI yang terletak di Kabupaten Pelalawan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tersebut seluas + 9.625 (sembilan ribu enam ratus dua puluh lima) hektar sebagaimana peta lampiran; 2. Luas dan letak definitif areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.
KEDUA
:
PT. Triomas FDI sebagai Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman harus memenuhi kewajiban sebagai berikut : 1. Membayar Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH); 2. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada Hutan Tanaman untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ijin diberikan untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan guna mendapatkan persetujuannya; 3. Membuat Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) yang pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak RKUPHHK disahkan untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan guna mendapatkan persetujuannya; 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan guna mendapatkan persetujuannya; 5. Membuat penatausahaan hasil hutan; 6. Membuat Pengukuran atau Pengujian Hasil Hutan; 7. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); 8. Melakukan Sistem Silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan; 9. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman; 10. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Keputusan ini;
selambat-
11. Melaksanakan Penataan Batas Areal Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Ijin Usaha; 12. Membuat Laporan Kegiatan secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan); 13. Melaksanakan...
13. Melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan; 14. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada Industri Primer Hasil Hutan; 15. Pemegang Ijin wajib Menata-Usahakan Keuangan Kegiatan Usahanya sesuai Standar Akuntasi Kehutanan yang berlaku; 16. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan; 17. Melaksanakan Kegiatan Hutan Tanaman dengan kemampuan sendiri/patungan, meliputi kegiatan Penyiapan Lahan, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan, Pemungutan, Pengelolaan dan Pemasaran serta Pembuatan Sarana dan Prasarana sesuai dengan RKUPHHK Hutan Tanaman menurut ketentuan yang berlaku serta berdasarkan Azas Manfaat, Azas Kelestarian, Azas Kerakyatan, Azas Keadilan, Azas Kebersamaan, Azas Keterbukaan Azas Keterpaduan; 18. Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman Wajib melakukan penanaman pada hutan tanaman paling kurang 50% dari luas tanaman yang ditanaman berdasarkan daur tanaman luas areal dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya IUPHHK Hutan; 19. Selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) Tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, seluruh areal kerja IUPHHK Hutan Tanaman yang diberikan harus sudah ditanami; 20. Mengusahakan areal IUPHHK Hutan Tanaman sesuai dengan RKUPHHK Hutan Tanaman dan Rencana karya Tahunan Usaha Hutan Tanaman (RKT-UHT) yang disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 21. Melaksanakan penanaman kembali setelah melakukan penebangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 22. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya; 23. Wajib memberikan ijin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisionil anggota-anggotanya untuk berada di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan ikutan seperti rotan, sagu, madu, damar, buah-buahan, getah-getahan, rumputrumputan, bambu, kulit kayu, dan lain sebagainya sepanjang hasil hutan ikutan tersebut untuk memenuhi atau menunjang kebutuhan hidup seharihari; 24. Mendukung pengembangan wilayah, pembangunan daerah dan mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat trdisional di sekitar areal kerjanya; 25. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas yang oleh Bupati Siak diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasandan penelitian; 26. Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) setelah diterimanya izin, dengan kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan. KETIGA
:
PT. Triomas FDI selaku pemegang IUPHHK Hutan Tanaman terikat ketentuan sebagai berikut : 1. IUPHHK Hutan Tanaman ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain dengan melaporkan sebelumnya kepada Bupati Pelalawan; 2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi Pengusahaan Hutan. KEEMPAT...
KEEMPAT
:
1. Apabila dalam areal UPHHK Hutan Tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja UPHHK pada Hutan Tanaman. 2. Apabila lahan tersebut butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Triomas FDI dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
KELIMA
:
1. Setiap lima tahun IUPHHK Hutan Tanaman ini diadakan penilaian oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya. 2. Pemegang Izin IUPHHK Hutan Tanaman akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 41 (empat puluh satu) tahun yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah satu daur tanaman pokok yang diusahakan 6 (enam) tahun kecuali apabalia sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang bersangkutan atau dicabut oleh Bupati Pelalawan dan apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliuran, segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : PANGKALAN KERINCI Pada tanggal : 29 Januari 2003 BUPATI PELALAWAN,
ttd. T. AZMUN JAAFAR
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Kehutanan. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Menteri Negara Lingkungan Hidup. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan. Gubernur Riau. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Direktur PT. Triomas FDI. Lampiran...
