MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 365/Kpts-II/2003 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN KEPADA PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM ATAS AREAL HUTAN SELUAS + 33.605 (TIGA PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Surat PT. MAPALA RABDA No. 011/MPR/99 tanggal 6 Maret 1999 perihal permohonan pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman; 2. Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Menhutbun-VI/1999 tanggal 22 Juli 1999 tentang Pencadangan Areal dan Persetujuan Dispensasi Kegiatan Hutan Tanaman Pola Kemitraan PT. MAPALA RABDA dengan Koperasi Tani Hutan USAHA BARU; 3. Akta No. 34 tanggal 22 Maret 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM yang merupakan badan hukum patungan antara PT. MAPALA RABDA dengan Koperasi Tani Hutan USAHA BARU, dibuat di hadapan DARMANSYAH, SH. Notaris di Pekanbaru dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C10122.HT.01.01.TH.2003 tanggal 7 Mei 2003, beserta perubahannya dalam Akta No. 5 tanggal 12 September 2002 yang dibuat dihadapan NURHAYATI, SH. Notaris di Pekanbaru dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C-21154 HT.01.04.TH.2003 tanggal 5 September 2003; 4. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No. 472/VII-KP/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Peta Areal Kerja (WA) IUPHHK Hutan Tanaman An. PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM di Provinsi Riau.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasil hutan secara lestari perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan azas kelestarian dengan menerapkan sistem silvikultur hutan tanaman secara intensif pada kawasan hutan tersebut; c. bahwa PT. MAPALA RABDA (sekarang PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM) sampai dengan bulan Agustus 2003 telah berhasil membangun hutan tanaman pulp seluas + 13.545,92 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh lima sembilan puluh dua per seratus) hektar, dan untuk selanjutnya diharapkan dapat menjamin tersedianya bahan baku pulp dan paper secara berkelanjutan, khususnya untuk PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk; d. bahwa...
d. bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan No. 307/KptsII/2003 disebutkan bahwa proses penyelesaian permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman yang telah disampaikan pada tingkat persetujuan prinsip, penerbitan izinnya dapat dilanjutkan tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Lembaga Penilaian Independen Mampu; e. bahwa PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Mengingat
:
1.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970; 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perindustrian; 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Pajak;
Negara Bukan
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung; 21. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 22. Keputusan...
22. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996; 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 26. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10172/Kpts-II/2002 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi; 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentanng Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapatkan Persetujuan Prinsip berdasarkan Permohonan; 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; 30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 mei 2003 tantang Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; 31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Kpts-II/2003 tanggal 21 Mei 2003 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp & Paper; 32. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 307/Kpts-II/2003 tanggal 11 September 2003 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman. Memperhatikan :
a. Kesepakatan Bersama antara Koperasi Tani Hutan USAHA BARU dengan PT. MAPALA RABDA, dalam rangka Pembentukan Perusahaan Patungan Hutan Tanaman Pola Kemitraan tanggal 20 Pebruari 1999; b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 522/EK/1173 tanggal 18 Mei 1999 perihal Rekomendasi Areal Hutan Tanaman Pola Kemitraan dalam rangka Pemberdayaan Usaha kecil, Menengah atau Koperasi; c. Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. 1373/VI-PHT/2001 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Pengesahaan Studi Kelayakan Pembangunan Hutan Tanaman seluas 30.000 Ha, A. PT. MAPALA RABDA dan Koperasi Tani Hutan USAHA BARU propinsi Riau; d. Surat Gubernur Riau perihal Persetujuan AMDAL, RKL, RPL Kegiatan Hutan Tanaman Pola Kemitraan PT. MAPALA RABDA dan Koperasi Tani Hutan USAHA BARU No. 660.1/BAPEDAL Prop/3564 tanggal 16 Nopember 2002. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun atas kawasan hutan produksi yang terletak di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Areal...
1. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman seluas ± 33.605 (tiga puluh tiga ribu enam ratus lima) hektar sebagaimana peta lampiran; 2. Luas dan letak definitif areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan. KEDUA
:
PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM sebagai PEMEGANG IZIN Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman berhak : 1. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam Keputusan ini; 2. Memperoleh manfaat dari hasil usahanya.
KETIGA
:
PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM sebagai PEMEGANG IZIN Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman harus memenuhi kewajiban sebagai berikut : 1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada Hutan Tanaman untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini; 2. Membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKL-UPHHKHT) 5 (lima) bulan sejak RK-UPHHKHT disahkan; 3. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT-UPHHKHT) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan. 4. Melakukan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan 5. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32) 7. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan. 8. Pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman. 9. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Keputusan ini.
selambat-
10. Melakukan penanaman pada Hutan Tanaman paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari luas tanaman yang ditanam berdasarkan daur tanaman luas areal dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini. 11. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin yang diberikan. 12. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku. 13. Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) sejak izin diterbitkan. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman. 14. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan, serta mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. 15. Melaksanakan...
15. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini. 16. Melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari, dengan cara penanaman kembali setelah melakaukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku. 17. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 18. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan. 19. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan Hutan Tanaman atau PSDH dan DR atas hasil hutan yang berasal dari Hutan Alam (land clearing), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 20. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 21. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya. 22. Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian. 23. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini akan diberikan sanksi apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEEMPAT
:
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Menteri Kehutanan. 2. Areal hutan yang dibebani Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman ini tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada orang lain. 3. Tanaman yang dihasilkan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman ini merupakan asset yang dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku.
KELIMA
:
1. Apabila di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman. 2. Apabila lahan tersebut pada butir 1 dikehendaki untuk dijadikan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
KEENAM
:
1. Minimal setiap 3 (tiga) tahun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku; 2. PEMEGANG IZIN Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETUJUH
:
Keputusan ini dan lampiran-lampiranya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan...
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 30 Oktober 2003
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd.
SUYONO, SH. NIP.080035380
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Sdr. Menteri Kehakiman dan HAM; 3. Sdr. Menteri Dalam Negeri; 4. Sdr. Menteri Keuangan; 5. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 8. Sdr. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 9. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 10. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 11. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; 12. Sdr. Gubernur Propinsi Riau; 13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau; 14. Sdr. Bupati Bengkalis; 15. Sdr. Direktur Utama PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM. Lampiran...
