>
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.18/Menhut-II/2004 TENTANG KRITERIA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DENGAN KEGIATAN RESTORASI EKOSISTEM MENTERI KEHUTANAN, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK.159/MenhutII/2004, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi; b. bahwa untuk memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kegiatan restorasi ekosistem perlu adanya kriteria kawasan hutan produksi yang dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kegiatan restorasi ekosistem; c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kriteria Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan; 12.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
13.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan; 14.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 15.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 200/Kpts-IV/1994 tentang Kriteria Hutan Produksi Alam yang Tidak Produktif; 16.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam; 17.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman melalui penawaran dalam pelelangan. MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DENGAN KEGIATAN RESTORASI EKOSISTEM. Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2.
Kawasan hutan produksi adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3.
Keseimbangan hayati adalah interaksi antara unsur biotik dan abiotik yang menghasilkan produktifitas biotik serta berfungsinya unsur abiotik untuk menunjang kehidupan.
4.
Restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (tanah, iklim dan topografi) pada kawasan hutan produksi, sehingga tercapai keseimbangan hayati.
5.
Restorasi ekosistem pada hutan produksi adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik (tegakan hutan) pada kawasan hutan produksi, sehingga kondisi optimal potensi hutan produksi tercapai. Pasal 2
Hutan produksi yang dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kegiatan restorasi ekosistem didasarkan atas kriteria. Pasal 3 (1) Kriteria potensi hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, didasarkan atas gambaran umum vegetasi areal hutan, penutupan vegetasi berdasarkan penafsiran citra
landsat, jumlah pohon setiap hektar berdasarkan kelas diameter dari rata-rata setiap unit pada hutan alam produksi. (2) Berdasarkan kriteria potensi areal hutan produksi terbagi atas : a. Hutan produksi yang tidak produktif adalah areal hutan produksi yang penutupan vegetasinya sangat jarang/kosong berupa semak belukar, perladangan, alang-alang dan tanah kosong dengan kriteria teknis sebagai berikut : 1. Pohon inti yang berdiameter minimum 20 (dua puluh) c kurang dari 25 (dua puluh lima) batang/setiap hektar. 2. Pohon induk kurang dari 10 (sepuluh) batang/setiap hektar. 3. Permudaan alamnya kurang, yaitu : a) Anakan alam tingkat semai (seedling) kurang dari 1.000 (seribu) batang setiap hektar, dan atau b) Pohon dalam tingkat pancang kurang dari 240 (dua ratus empat puluh) batang setiap hektar, dan atau c) Pohon dalam tingkat tiang (poles) kurang dari 75 (tujuh puluh lima) batang setiap hektar. b. Hutan produksi yang kurang produktif adalah areal hutan produksi yang penutupan vegetasi/ potensi hutannya dengan jumlah pohon jenis niagawi setiap hektar sesuai kelas diameter pada suatu lokasi hutan produksi tertentu, dibandingkan dengan rata-rata jumlah pohon pada suatu tegakan hutan alam dinyatakan kurang dengan kriteria teknis antara kriteria hutan produksi yang tidak produktif dan kriteria hutan produksi yang asih produktif. c. Hutan produksi yang masih produktif adalah areal hutan produksi dengan penutupan vegetasi berupa hutan alam sekunder atau primer dengan kriteria teknis sebagai berikut : 1. Hutan Produksi Alam Tanah Kering. Minimal jumlah pohon niagawi : Minimal Jumlah Pohon Klas Niagawi Sehat per Hektar No. Diameter Regional ( cm ) I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
Keterangan 9
I. Sumatera 10 - 19 108 108 108 108 108 108 II. Kalimantan 20 - 49 39 39 39 39 39 39 III. Sulawesi 50 > 16 15 15 14 17 14 IV. NTB V. Maluku VI. Papua
2. Hutan Produksi Alam Tanah Basah/Rawa. Minimal jumlah pohon niagawi : Minimal Jumlah Pohon Klas Niagawi Sehat per Hektar No. Diameter Regional ( cm ) I II III 1 2 3 4 5 1 2 3
10 - 19 20 - 49 50 >
108 39 12
108 39 16
109 39 18
Keterangan 6 I. Sumatera II. Kalimantan III. Papua
Pasal 4 (1) Kriteria hutan produksi yang dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dengan kegiatan restorasi ekosistem adalah: a. Hutan produksi dala satu kesatuan kawasan hutan yang meliputi : 1) Hutan produksi yang tidak produktif; 2) Hutan produksi yang kurang produktif; 3) Hutan produksi yang masih produktif dengan proporsi yang berimbang dan masih mempunyai kemampuan untuk pemulihan ekosistem. b. Tidak tumpang tindih dengan hak dan izin yang sah lainnya. c. Luas dan letak kawasan hutan produksi yang masih produktif tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 19 Oktober 2004 MENTERI KEHUTANAN, ttd. MUHAMMAD PRAKOSA SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Pertanahan Nasional Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d IV Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
11. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia 12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
