MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 36/Kpts-IV/1985 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NO. 453/KPTS/UM/6/1982 TANGGAL 28 JUNI 1982 SEPANJANG MENYANGKUT PENAMBAHAN AREAL DAN PENGGABUNGAN PENCADANGAN AREAL HPH CV. SUMBER SEHAT KEPADA AREAL HPH PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION SERTA PENYESUAIAN BENTUK BARU SURAT KEPUTUSAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 453/Kpts/Um/6/1982 tanggal 28 Juni 1982 telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan atas areal seluas 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu) ha, yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah kepada PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION. b. bahwa sehubungan dengan permohonan PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION untuk mendapatkan pencadangan tambahan areal HPH sesuai suratnya No. DS. 0006.79 tanggal 17 Februari 1979, Direktur Jenderal Kehutanan dapat menyetujui permohonan tersebut sesuai suratnya No. 1695/DJ/I/1981 tanggal 29 April 1981, atas areal seluas 11.000 (sebelas ribu) hektar, yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah. c. bahwa sehubungan dengan permohonan PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION untuk penggabungan pencadangan areal HPH sesuai suratnya No. DS/038/DN/II/1984 tanggal 20 Februari 1984, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dapat menyetujui permohonan tersebut sesuai suratnya No. 174/IV-Prog/1984 tanggal 10 April 1984, atas areal seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar, yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah. d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 069/Kpts-II/1984 tanggal 12 April 1984 tentang pencabutan beberapa perijinan di Bidang Kehutanan, telah dicabut dan ditiadakan beberapa perijinan di bidang kehutanan termasuk di dalamnya Forestry Agreement (Perjanjian tentang Pengusahaan Hutan). e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diadakan perubahan Surat Keputusan No. 453/Kpts/Um/6/1982 tanggal 23 Juni 1982 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 29 April 1970 No. 258/Kpts/Um/4/1970 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 13 Januari 1975 No. 20/Kpts/Um/I/1975 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 12 Desember 1978 No. 773/Kpts/Um/12/1978, sepanjang menyangkut penambahan areal dan penggabungan pencadangan areal HPH CV. SUMBER SEHAT kepada areal HPH PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan penyesuaian bentuk baru SK HPH sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 069/Kpts-II/1984 tanggal 12 April 1984.
Mengingat
:
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33; 2. Ordonansi Perlindungan Alam Tahun 1941; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970; 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1971 tentang Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan jo Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1974; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan dibidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen; 17. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 76/Kpts/EKKU/3/1969 tentang Pedoman Umum Eksploitasi Hutan; 18. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 291/Kpts/Um/5/1970 tentang Penetapan Areal Kerja Pengusahaan Hutan sebagai Kawasan Hutan Produksi; 19. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung; 20. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 680/Kpts/Um/8/1981 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan; 21. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/Um/11/1981 tentang Kriteria dan Tata cara Penetapan Hutan Produksi; 22. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP88/MEN/1983 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan TKWNAP pada Sektor Pertanian, Sub Sektor Kehutanan Unit Pengusahaan Hutan; 23. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 20/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 24. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 069/Kpts-II/1984 Pencabutan Beberapa Perizinan di Bidang Kehutanan;
tentang
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
Perubahan Surat Keputusan No. 453/Kpts/Um/6/1982 tanggal 23 Juni 1982 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 29 April 1970 No. 258/Kpts/Um/4/1970 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 13 Januari 1975 No. 20/Kpts/Um/I/1975 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 12 Desember 1978 No. 773/Kpts/Um/12/1978, sepanjang menyangkut penambahan areal dan penggabungan pencadangan areal HPH CV. SUMBER SEHAT kepada areal HPH PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan penyesuaian bentuk baru SK HPH sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 069/Kpts-II/1984 tanggal 12 April 1984 dengan ketentuan sebagai berikut :
PERTAMA
:
Memberikan kepada PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION Hak Pengusahaan Hutan tersebut untuk jangka waktu 20 tahun atas wilayah hutan seluas 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) hektar yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah.
KEDUA
:
Luas wilayah hutan yang diberikan dengan Hak Pengusahaan Hutan tersebut adalah seluas 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) hektar yang letaknya ditetapkan di dalam wilayah yang dilukiskan pada peta terlampir.
KETIGA
:
Luas dan letak wilayah hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan tersebut pada butir pertama ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.
KEEMPAT
:
PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan, harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 1. Membayar iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan. 2. Melaksanakan sendiri pengusahaan hutan meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, penanaman dan pemeliharaan, perlindungan hutan, pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Membangun sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan pengusahaan hutan. 4. Mematuhi dan memberikan bantuan seluas-luasnya kepada para petugas yang oleh Menteri Kehutanan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian. 5. Bertanggung jawab atas perlindungan dan keamanan hutan yang menjadi areal Hak Pengusahaan Hutannya. 6. Ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah setempat.
KELIMA
:
PT. DAYA SAKTI TIMBER CORPORATION sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan tersebut diatas terikat oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Hak Pengusahaan Hutan ini tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga. 2. Memenuhi segala ketentuan-ketentuan pelaksanaan lampiran Surat Keputusan ini.
yang merupakan
3. Kewajiban-kewajiban tersebut di atas tidak mengurangi berlakunya perundang-undangan yang ada, sepanjang mengenai bidang kehutanan.
KEENAM
:
1. Apabila pemegang Hak Pengusahaan Hutan ternyata tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada diktum Keempat dan Kelima, Menteri Kehutanan berhak mencabut Hak Pengusahaan Hutan ini. 2. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETUJUH
:
Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka : 1. Perjanjian Pengusahaan Hutan (Forestry Agreement) No. FA/N/009/IV/1969 tanggal 12 April 1969 antara Departemen Pertanian dengan beserta semua perubahannya dinyatakan menjadi batal dan tidak berlaku lagi. 2. Hal-hal yang tercantum di dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 258/Kpts/Um/4/1970 tanggal 29 April 1970 dan semua perubahannya, sepanjang yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini menjadi tidak berlaku lagi.
KEDELAPAN
:
Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan beserta lampiran-lampirannya berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 258/Kpts/Um/4/1970 tanggal 29 April 1970, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan kemudian atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.
Ditetapkan di
:
JAKARTA
Pada tanggal : 7 Desember 1985 MENTERI KEHUTANAN Ttd. SOEDJARWO
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta. 2. Menteri Kehakiman di Jakarta. 3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 4. Menteri Keuangan di Jakarta. 5. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta. 6. Menteri Transmigrasi di Jakarta. 7. Menteri Pertambangan Energi di Jakarta. 8. Menteri Pertanian di Jakarta. 9. Menteri Perdagangan di Jakarta. 10. Menteri Perindustrian di Jakarta. 11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta. 12. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta. 13. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta. 14. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Kehutanan. 15. Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan di Jakarta.
16. Direktur Jenderal Pajak di Jakarta. 17. Direktur Jenderal Bea Cukai di Jakarta. 18. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta. 19. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. 20. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. 21. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan di Jakarta. 22. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
Lampiran.......
