CAPAIAN IMPLEMENTASI EMPAT FOKUS AREA RENCANA AKSI GERAKAN NASIONAL PENYELELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DI DIY OLEH : HAMENGKU BAWONO X GUBERNUR DIY
Disampaikan pada : Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia sektor Kelautan, Semarang, 19 Mei 2015
LUAS WILAYAH PERAIRAN : 20.971 KM² LUAS WILAYAH LAUT TERITORIAL : 1235.71 KM² LUAS WILAYAH LAUT ZEE : 19.740 KM² PANJANG GARIS PANTAI : 104.5 KM
• Panjang Garis Pantai + 113 Km dengan 3 Kabupaten Pesisir, 13 Kecamatan pesisir dan 87 Desa pesisir, serta 28 pulau-pulau kecil • Terdiri 4 Kabupaten 1 kota, 78 Kecamatan luas wilayah 3.185 km2 • Jumlah Penduduk 3.457.491 Orang (2013)
WILAYAH PESISIR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No
Keterangan
1
Panjang pantai (Km)
2
Luas wilayah daratan (Ha)
3
Kulon Progo
Bantul
Gunung Kidul
DIY
25
17
71
113
5.702
4.242
32.277
42.225
Luas perairan (Ha)
55.560
37.780
257.790
251.130
4
Jumlah kecamatan pesisir
4
3
6
13
5
Jumlah desa pesisir
41
11
35
87
6
Jumlah penduduk wilayah pesisir (orang)
130.483
114,027
230.388
474.898
7
Jumlah Pulau
-
-
28
28
RENCANA AKSI I.
II.
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT REKOMENDASI DAN TARGET
KONDISI SAAT INI
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
PENATAAN IZIN
REKOMENDASI DAN TARGET KONDISI SAAT INI
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
REKOMENDASI DAN TARGET
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
IV. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
REKOMENDASI DAN TARGET
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
ISU KHUSUS LAINNYA
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Penataan Izin
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
Pemberian dan Perlindungan Hak‐hak Masyarakat
Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Tata Ruang Laut
Tersedia dokumen teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil (RZWP3K) pada 3 Kabupaten (GK, BT, KP) sampai dengan tahun 2016, Sebagai Dokumen Teknis untuk di jadikan Materi Penyusunan revisi PERDA RZWP3K Provinsi dan bahan lampiran PERDA
Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut
Tersedia Ranperda, Naskah Akademik, dan Dokumen
Penyusunan rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor
Masuk Prolegda DPRD DIY untuk Pengesahan RANPERDA RZWP3K pada tahun 2017, sehingga menjadi dasar Pengalokasian ruang WP3K untuk berbagai sektor.
Teknis RZWP3K DIY pada APBD tahun anggaran 2016
Lanjutan.....
Pengintegrasian Perencanaan Pengelolaan WP3K (RSWPK/RZWP3K/ RPWP3K/RAPWP3K), dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY & Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY (RPJMD 2018‐2023)
Pada akhir tahun 2017 telah selesai Perda RZWP3K DIY, Pergub untuk Rencana Aksi dan Rencana Tindaknya sebagai dasar / acuan dalam perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau‐Pulau Kecil termasuk perencanaan Anggaran, serta sasaran target dalam RPJMD DIY 2018‐2023
No
DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUT DI DIY tahun 2014 Keterangan
Kulon Progo
Bantul
Gunung Kidul
DIY
1
Rencana strategis
Perbup
Draf Perbup
-
Pergub 38/2011
2
Rencana Zonasi Wilyah Pesisir & Pulau-pulau Kecil
Perda 1/2013
Draft Perda
-
Perda 16/2011
3
Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW
Perda 1/2012 Perda 4/2011 Perda 6/2011
Perda 2/2010
TERSEDIA
DALAM PROSES
PERDA No. 16 Tahun 2011 tentang RZWP3K untuk dapat direview sesuai UU 23 th 2014 Dokumen Teknis RZWP3K untuk 3 Kab. GunungKidul, Bantul dan Kulon Proggo yang ada dalam rencana perda Zonasi Kabupaten Penyusunan Dokumen Teknis RZWP3K untuk 3 Kabupaten serta Pengusulan anggaran APBD DIY 2016 untuk bahan‐bahan revisi Perda DIY No.16 th 2011 tentang RZWP3K
BAHAN‐BAHAN BERUPA DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG RENCANA REVISI PERDA ZONASI DIY untuk USULAN RAPBD DIY 2016/2017
DATA DASAR 1. Terestrial (tanah, topografi dan kemiringan lereng) 2. Batimetri
DATA TEMATIK 1) Geologi dan Geomorfologi Laut (substrat dasar laut dan deposit pasir laut) 2) Oseanografi 3) Ekosistem Pesisir 4) Sumberdaya Ikan (Jenis dan kelimpahan Ikan) 5) Penggunaan Lahan dan Status Lahan 6) Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting 7) Sumberdaya Air 8) Infrastruktur 9) Demografi dan Sosial 10) Ekonomi Wilayah 11) Risiko Bencana dan Pencemaran
Permasalahan
Upaya Penyelesaian
Instansi Terkait
Dokumen Teknis RZWP3K DIY belum dilakukan review sesuai dengan UU 23/2014 dan UU 1/2014
Penyelesaian Penyusunan BKPRD DIY dan Dokumen Teknis RZWP3K BKPRD Kabupaten belum bisa dilakukan, pro‐ sesnya menunggu review Perda 2/2010 RTRW DIY yng saat ini sedang dibahas di Prolegda DPRD DIY th 2015
Belum seluruh instansi terkait memahami pentingnya RZWP3K sebagai dokumen acuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil sebagai Instrumen Perizinan (Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan)
Mengoptimalkan Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Jo UU No. 1 Tahun 2014 dan Perda DIY RZWP3K No 16 Tahun 2011
KKP RI, Dislautkan, Bappeda, BLH, Dishub Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Pemerintah Kabupaten
Permasalahan Masih ditemukan adanya
Upaya Penyelesaian
Mempercepat review UU No. 27 ketidaksinkronan antara Tahun 2007 tentang pasal‐pasal dalam UU 23 th Pengelolaan WP3K Jo UU 2014 dengan UU no 27 No. 1 Tahun 2014 tahun 2007 Jo UU 1 tahun 2014
Instansi Terkait DPR RI, KKP RI, Bappenas , Bappeda DIY dan DKP DIY
KONDISI SAAT INI PETA POLA RUANG SESUAI PERDA DIY 16/2011 (RZWP3K)
PULAU-PULAU KECIL DI KAB.GUNUNGKIDUL DIY WONOSARI
GUNUNGKIDUL KEMADANG NGESTIREJO
Baron
BANJAREJO Kukup
Drini
SIDOHARJO Krakal
TEPUS
BALONG Sundak PURWODADI Siung
P.Ngrawe
JEPITU
WONOGIRI
TILENG
Wediombo P.Watupayung
PUCUNG
Sadeng
P.Drini P.Gununggandul
P.Jumpino
P……….? P.Glatik
P.Watukubengan
P.Kalong
P.Watulawang P.Timang P.Ngondo P.Watupayung P.Watupanjang P.Watulambor P.Watunganten
P.Watutopi P.Jungwok P.karangmomang P.Watulumbung P.Watusemar P.Watumanukan
P.Watubebek P.Watutogog
SONGBANYU P.Godeg
P.Baron (Watucetingan) P.Layar P.Krokoh P.Payung
Pilar bts DIY-JTG KETERANGAN : TEX BIRU ada di Acuan Peta digital Rupabumi TEX MERAH tidak ada di Acuan Peta Rupabumi TEX PINK Pulau temuan baru
Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan di DIY Maluku
Review dilakukan terhadap sistem tata laksana perizinan di DIY melaui PERGUB sambil menunggu PERDA Perizinan dan Restribusi yang baru mengacu pada UU 23/2014 & UU No. 31 / 2004 tentang Perikanan Jo.UU No. 45/2009
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan usaha Perikanan Tangkap & Budidaya
Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinan usaha perikanan berupa SOP Pelayanan dan SOP Pengaduan yang baik akhir Tahun 2016
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem manajemen Perijinan satu pintu
Pelaksanaan SOP (Standart Operating Procedure) perizinan yang efektif dan efisien Tahun 2016
Tersedianya proses Pelayanan Prima Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (Gerai P2T) BKPMD Tahun 2016
KONDISI SAAT INI PERIZINAN KAPAL IKAN TAHUN 2014 (SIUP & SIPI) NO
UKURAN KAPAL
KEPEMILIKAN
STATUS IZIN
PERORANGAN
KUB
KABUPATEN
PROVINSI
PUSAT
1.
0 – 5 GT
446
-
446
‐
‐
2.
> 5 – 10 GT
21
16
37
‐
‐
3.
> 10 GT – 30 GT
7
19
-
26
4.
> 30 GT
-
13
-
JUMLAH
474
48
483
13 26
13
Permasalahan Implementasi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan perizinan Kabupaten/Kota telah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi sehingga menyulitkan pengurusan perizinan pelaku usaha karena masalah rentang Kendali dan SDM di SKPD Provinsi
Upaya Penyelesaian Perlu diterbitkan PERGUB sambil menunggu PERDA Perizinan & Restribusi yang baru untuk mengakomodir implementasi pelimpahan Kewenangan ke Provinsi
Instansi Terkait DISLAUTKAN, BKD, Dinas Pendapatan & Aset, BKPMD, Biro Organisasi, Biro Tapem dan DPRD DIY & Kabupaten
Perlu inventarisasi P3D (Pembiayaan Prasarana Personil dan Dokumen) dan Penyerahannya dari kabupaten ke Provinsi
Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban Pelaku Usaha Perikanan (PT, KUB, Koperasi, Asosiasi, Forum, Perorangan di bidang Usaha Perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan) pada akhir Tahun 2015, (Biaya Perizinan, Biaya Mitigasi, kewajiban menjaga Lingkungan, dll)
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Tercapainya jumlah para pihak yang telah melaksanakan kewajiban yang sudah harus terlaksana pada Tahun 2016
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Termotivasinya kesadaran Pelaku Usaha Perikanan yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan melalui sosialisasi atas ketentuan yang berlaku
Lanjutan.....
Memantau pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Mengambil langkah‐ langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Terlaksananya pemantauan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan pada tahun berjalan melalui laporan Monev
Terlaksananya evaluasi kewajiban Pelaku Usaha Perikanan diakhir tahun berjalan
Dipenuhinya semua kewajiban para Pelaku Usaha Perikanan pada setiap tahun berjalan
Permasalahan
Upaya Penyelesaian
Instansi Terkait
Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha perikanan tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi usaha.
Perlu dilakukannya Sosialisasi tentang pentingnya tanggung jawab sosial pelaku usaha terkait pelestarian lingkungan salah satunya sesuai PERMEN KP No.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau‐Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
DISLAUTKAN, BKPP, DISHUBKOMINFO, BAPPEDA DIY Pemerintah Kabupaten.
Belum tegasnya penegakan sanksi atas ketidaktaatan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha perikanan
Perlu penegakan hukum atas pelanggaran atau ketidaktaatan pelaku usaha perikanan sesuai ketentuan yang berlaku
DKP DIY, BIRO HUKUM dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Polair, DISHUB, TNI AL, PPNS
Identifikasi hak‐hak masyarakat yang ada di Laut
Merumuskan langkah‐langkah untuk melindungi dan memenuhi hak‐ hak masyarakat kelautan sesuai Dengan aturan perundang‐ undangan yang berlaku
Teridentifikasinya hak‐hak masyarakat yang ada di laut yang dijamin oleh Undang‐Undang atau Peraturan Daerah Setempat pada akhir Tahun 2015 ‐ 2016 (Hak atas akses sempadan pantai, hak nelayan/pembudidaya ikan kecil, hak masyarakat adat)
Tersedianya regulasi untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan, serta penyediaan tehnologi untuk kemanan melaut bagi nelayan serta informasi zona potensi penangkapan ikan
Lanjutan.....
Melakukan sosialiasi/edukasi/ kampanye terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi hak‐hak masyarakat
Pemenuhan hak‐hak masyarakat
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak‐hak masyarakat
Tercapainya informasi tentang hak‐hak masyarakat melalui media penyuluhan, media cetak dan elektronik
Terlaksananya hak‐hak masyarakat dalam bentuk anggaran program dan kegiatan
Terjaminnya hak‐hak masyarakat melalui laporan dan pengaduan dari masyarakat
PROGRAM PERLINDUNGAN HAK‐HAK MASYARAKAT SEKTOR KELAUTAN DIY NO KEGIATAN
S/D TH. 2015 (APBD & APBN)
TH. 2016 (APBD & APBN)
1.
PENGADAAN ASURANSI NELAYAN
900 NELAYAN
600 NELAYAN
2.
KARTU NELAYAN
2100 KARTU
400 KARTU
3.
SeHAT NELAYAN
905 SERTIFIKAT
100 SETIFIKAT
4.
BANSOS
98 PAKET
12 PAKET
5.
PEMBINAAN/PENDAMPINGAN
48 KALI
48 KALI
Permasalahan
Upaya Penyelesaian
Instansi Terkait
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak‐hak yang wajib dilindungi
Perlu dilakukannya Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan Hak‐hak masyarakat di laut salah satunya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Jo UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 61
Dislautkan, BKPP, Dis Hubkminfo, BLH, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Belum maksimalnya implementasi regulasi terkait perlindungan hak‐ hak masyarakat di laut
Perlu memaksimalkan implementasi regulasi dengan koordinasi Sekda Pemda DIY dng tim lintas sektor
DISLAUTKAN, Instansi Pengawasan, Satker PSDKP, Pemerintah Kabupaten/Kota
1.
2. 3.
4.
Mendukung Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk penanganan dan pengendalian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing; Adanya degradasi lingkungan dan sumberdaya Ikan serta konflik pemanfaatan ruang WP3K akibat belum dilaksanakan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil berbasis RZWP3K; Keterbatasan Sarana, Prasarana dan Aparat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Kapal Pengawas Perikanan, PPNS, Alat Komunikasi); Percepatan implementasi Undang‐Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Percepatan Review UU No 27 tahun 2007 Juncto UU No 1 tahun 2014
IKAN KAKAP IKAN PATIN MOHON MAAF LAHIR BATHIN “IKAN GURIH KARENA BUMBUNYA…… Terimakasih atas perhatiannya” “KAPAL KERUK TALINE KENCENG.... MONGGO MANTHUK, KANTHI SENENG.”
