CAPAIAN IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan Indonesia DI ACEH disampaikan oleh :
dr. Zaini Abdullah Gubernur Aceh Disampaikan pada Acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi yang diinisiasi oleh KKP dan KPK di Medan , 23‐24 Maret 2015
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Penataan Izin
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat
1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut REKOMENDASI DAN TARGET Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan tata ruang laut
Tersedia dan tersusunnya 51 data tematik pada Tahun 2014‐2017 Diharapkan nantinya akan ada dokumen RZWP3K dan melibatkan Lembaga terkait antara lain : Bappeda, BLH, BPN, Dinas Bina Marga
Penyusunan rencana tata ruang laut
Rancangan Qanun (RAQAN/PERDA) RZWP3K Tahun 2018 Akan dimasukkan dalam proritas legislasi (Prolega) dgn bukti pendukung dokumen RAQAN
Penyusunan rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor
Pengesahan Qanun RZWP3K Tahun 2018 Dengan bantuan legislatif dan dukungan masyarakat diharapkan pengesahan Qanun RZWP3K
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RPWP3K/R APWP3K), dengan rencana penggunaan ruang laut oleh berbagai sektor, rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan (RPJM/RPJP), dan perencanaan anggaran
Tersusunnya Rencana Pengelolaan (RP) dan Rencana Aksi Pengelolaan (RAP) masing2 sektor pada Tahun 2020 Mendorong masing2 sektor untuk mempercepat penyusunan RP dan RAP dan pada akhirnya tersedianya dokumen rencana pengembangan kawasan terpadu
KONDISI SAAT INI Telah tersedia 32 data tematik
RSWPK = Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil RZWP3K = Rencana Zoonasi Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil RPWP3K = Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil RAPWP3K = Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil
RSWPK
RSWPK telah tersedia
RZWP3K
RPWP3K
RZWP3K baru pada tahap dokumen awal
RAPWP3K
KONDISI SAAT INI TELAH TERSEDIA 32 DATA TEMATIK DARI TOTAL 51 DATA TEMATIK
TELAH TERSEDIA
BELUM TERSEDIA
Peta Tanah, Peta Topografi, Peta Bathimetri, Peta Geologi, Geomorfologi, Peta Gelombang, Peta Pasang Surut, Peta Suhu Permukaan, Peta Kecerahan, Peta TSS, pH, Salinitas, DO, BOD, Amonia, Nitrat, Ortoposfat, Peta Penggunaan Lahan, Peta Sumberdaya Air, Peta Sebaran Mangrove, Peta Terumbu Karang, Peta Lamun, Peta Sebaran Infrastruktur Kelautan dan Perikanan, Peta Kependudukan dan Sosial di Kec. Pesisir, Peta Pergerakan Perekonomian Wilayah, Peta Bencana Badai, Peta Bencana Banjir, Peta Bencana Erosi, Peta Bencana Gempa Bumi, Peta Gunung Berapi, Peta Longsor, dan Peta Tsunami.
Peta Kemiringan Lereng, Peta Geologi Dasar Laut, Morfologi Pantai, Peta Arus, Peta TDS, COD, Nitrit, Silika, Logam Berat, Klorofil, Plankton/Benthos, Perubahan Penggunaan Lahan, Peta Pemanfaatan Wilayah Laut, Peta Kawasan Konservasi, Peta Alur Laut, Peta Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Peta Jenis dan Kelimpahan Ikan, Peta Daerah Penangkapan Ikan, dan Peta Rencana Jaringan Sistem Prasarana.
REKOMENDASI DAN TARGET Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan
Laporan hasil review terhadap sistem tata laksana perizinan Tahun 2016 Perbaikan terhadap sistem perizinan berupa SDM, TI, Kelembagaan, Perbaikan Data Base
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinann sosial/hibah/subsidi
Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinan yang baik Tahun 2016 Sosialisasi dan konsultasi publik berupa SOP perizinan yang telah disempurnakan
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Terlaksananya SOP perizinan yang efektif dan efisien Tahun 2017 Diharapkan jumlah perizinan yang dapat diterbitkan meningkat
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Tersedianya proses pelayanan perizinan terpadu Tahun 2017 Keterpaduan antar sektor dan kawasan berbasis e‐lisensi
KONDISI SAAT INI SIUP dan SIPI yang diterbitkan selama Tahun 2014 di Tingkat Provinsi
KONDISI SAAT INI Kapal Pursseine yang memiliki SIPI Ukuran 10 s/d 50 GT yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh selama Tahun 2010 - 2013
Sistematika Pelayanan Perijinan Bidang Perikanan Pengajuan Ijin oleh Pemohon kepada P2TSP
Penelitian Berkas (Validasi)
Komputerisasi Berkas (Input Berkas)
Penerimaan Berkas Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis
Pembayaran Retribusi pada Loket P2TSP
Proses Penandatanganan Surat Ijin
Pertimbangan Kelayakan Ijin
Pencetakan Dokumen Dokumen Perijinan Diserahkan kepada Pemohon
Output :
Ijin Diberikan
Di Terima
Diberikan Waktu Melengkapi Persyaratan
Di Tunda
Di Kembalikan
Di Tolak
REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban para pihak Tahun 2016 Para Pihak Terkait (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pelaku Usaha Perikanan)
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Teridentifikasinya tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak Tahun 2016 Penentuan kriteria penilaian pelaksanaan kewajiban para pihak berupa juklak dan juknis
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Terpenuhinya kewajiban para pihak Tahun 2017 Diharapkan kesadaran para pihak untuk memenuhi kewajiban meningkat
Memantau pelaksanaan kewajiaban para pihak
Terlaksananya pemantauan kewajiban para pihak Tahun 2018 Terpantaunya jumlah para pihak yang melaksanakan kewajiban
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Terlaksananya evaluasi kewajiban para pihak Tahun 2018 Terevaluasinya jumlah para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban
Mengambil langkah‐langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
Tersusunnya langkah‐langkah strategis untuk peningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak Tahun 2018 Penyempurnaan Dokumen Juklak Juknis
Pemberian dan Perlindungan Hak‐hak Masyarakat REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi hak‐hak masyarakat yang ada di laut Merumuskan langkah‐ langkah untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang‐ undangan yang berlaku Melakukan sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi hak‐hak masyarakat
Memenuhi hak‐hak masyarakat Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak‐hak masyarakat
Teridentifikasinya hak‐hak masyarakat yang ada di laut Tahun 2016 Hak Perlindungan Hukum, Hak Mendapat Informasi, Hak Akses Permodalan, Hak Adat Laut, Hak Pengelolaan dan pemanfaatan SDA Laut, Hak Mendapatkan Asuransi Terhadap Nelayan, Pembudidaya, Pelaku Usaha, Masyarakat Adat
Tersusunnya JUKLAK dan JUKNIS untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan Tahun 2016 Bukti pendukung dokumen juklak dan juknis
Tersosialisasi hak‐hak masyarakat Tahun 2017 Tersampaikannya Informasi tentang hak‐hak masyarakat
Terpenuhinya hak‐hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan Tahun 2017 Implementasi kegiatan terhadap pemenuhan hak hak masyarakat dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Terpantau dan terevaluasinya pemenuhan hak‐hak masyarakat Tahun 2018 Terukurnya indikator capaian hak‐hak masyarakat berupa dokumen monev
KONDISI SAAT INI
Keberadaan Panglima Laot Diantara peran penting panglima laot adalah : •
62 hari/thn pantang melaut, ex : hari jum’at, hari raya, 17 Agustus, hari tsunami, dll
•
± 30.000 ton/thn potensi tdk ditangkap (7,1 kg/org/hr x 62 hr x 70.000 orang nelayan)
•
Hak menyelesaikan konflik dan sengketa kenelayanan di laut
•
Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (Dana Abadi 62M, Beasiswa ± 22.000 orang dari tingkat SD – S3)
•
Hak mengelola sumber daya alam , ex : pengaturan alat tangkap, sanksi hukum adat, tidak boleh membuang sampah di laut
www.acehprov.go.id
