GERAKAN NASIONAL
PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR: - KELAUTAN - PERTAMBANGAN - KEHUTANANAN & PERKEBUNAN
TATA CARA PELAPORAN RENCANA AKSI GN-SDA OLEH PEMERINTAH PROVINSI
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
TUJUAN PELAPORAN? Baseline data dan informasi Monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan rencana aksi Bahan feedback perbaikan sistem Ruang lingkup aktivitas pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan di setiap provinsi (kewenangan pemda dan masalah di setiap daerah) Disiapkan oleh PIC GN SDA Pemda: • Kelautan : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi • Pertambangan : Dinas ESDM Provinsi • Kehutanan dan Perkebunan: Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi 2
JENIS DAN WAKTU PELAPORAN JENIS LAPORAN 1. Laporan I: • progres rencana aksi GN SDA (Pemerintah Provinsi) diisikan di dalam matriks rencana aksi – kolom Bukti Pendukung dan Penjelasan Pemda
2. Laporan II: • progres pelaksanaan kewajiban perizinan diisikan di dalam Tabel Monitoring pelaksanaan kewajiban perizinan
WAKTU PELAPORAN: • Tahap I : 10 Maret 2015 (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan kelautan) • Tahap II: 10 Juni 2015 (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan kelautan) • Tahap III: 10 Desember 2015 (kehutanan, perkebunan dan kelautan) 3
REKAP RENAKSI DAERAH - PERTAMBANGAN NO
FOKUS AREA
1 Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha 2 pertambangan minerba Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan 3 minerba Pelaksanaan pengawasan pengolahan/pemurnian 4 hasil tambang minerba Pelaksanaan pengawasan penjualan/pengapalan hasil 5 tambang minerba
TOTAL
RENCANA PELAPORAN REKOMENDASI AKSI RENAKSI PEMDA PEMDA 1 5 Laporan Berkala: 1 4 4
18
1
4
3
15
10
46
10 Mar 2015 10 Jun 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KESDM)
4
REKAP RENAKSI PUSAT-DAERAH-CSO - HUTBUN RENCANA AKSI = 74 PELAPORAN PUSAT PEMDA CSO RENAKSI PEMDA
NO
FOKUS AREA
REKOMENDASI
1
Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
3
20
7
2
2
Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
2
6
4
2
3
Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
2
5
4
1
4
Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
1
2
2
1
5
Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
2
4
0
0
6
Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
6
9
3
2
TOTAL
16
46
20
8
Laporan Berkala:
10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KLHK dan Kemtan)
5
REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN NO.
FOKUS AREA
RENCANA INDIKATOR REKOMENDASI AKSI OUTPUT PEMDA
1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut 2 Penataan Izin 3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan Hak-hak 4 Masyarakat
4 4 6
6 4 6
6 4 6
5
5
5
TOTAL
19
21
21
PELAPORAN Laporan Berkala 10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)
6
LAPORAN I Laporan Progres Pelaksanaan Rencana Aksi GN SDA
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
LAPORAN 1 MATRIKS RENCANA AKSI GN-SDA – KELAUTAN
8
LAPORAN 1 MATRIKS RENCANA AKSI GN-SDA –PERTAMBANGAN
9
LAPORAN 1 MATRIKS RENCANA AKSI GN-SDA –Kehutanan dan Perkebunan
No
I
Temuan
Rekomendasi & Target
Penanggu ngjawab
Instansi Terkait
Renaksi
1
2
3
4
5
Deskripsi
N o
Deskripsi
Inst Unit ansi
Instansi
Unit
Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif 1Tidak adanya 2Mendorong peran aktif pemerintah PE Guber KemenLHK, Dtijen Planologi, Deputi kepastian hukum daerah dalam proses pengukuhan MD nur/Bu Kemendagri, Pengaturan dan dalam kawasan kawasan hutan, penataan ruang A pati/W KemenAgraria Pengendalian Tanah, hutan dan ruang dan batas wilayah administratif alikota dan Penataan Kanwil BPN, Kantah BPN bagi sektor termasuk menerima partisipasi Ruang, lainnya. masyarakat Kementerian Desa Target 2016: (1) Kawasan hutan PE Guber Kemendagri, Ditjen BPD yang berkepastian dan MD nur/Bu Kementerian berkeadilan melalui penyelesian A pati/W Desa penetapan kawasan hutan; (2) alikota Tercapainya kepastian hukum dalam wilayah administrasi PE Guber BIG, LAPAN, MD nur/Bu Kemdagri A pati/W alikota
3 Mendorong penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan oleh usaha perkebunan dan
PE Guber Kemendagri, MD nur/Bu BIG, LAPAN A pati/W alikota PE Guber KemenLHK, MD nur/Bu Kemendagri, A pati/W KemenAgraria alikota dan Penataan Ruang PE Guber KemESDM, MD nur/Bu KemTan, A pati/W Kemdagri,
Ditjen PUM, Itjen
N o
Deskripsi
1 Membentuk Tim IP4T dengan 1 daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat)
6
N o .
Deskripsi
(Lihat B.3.3. B.3.4 B.6.2. B.9.1. C.4.6. NKB 12 K/L)
1 Menyusun Perda Pengaturan dan 2 Penetapan Masyarakat/Desa Adat
1 Mengumpulkan data dan informasi 3 serta menyelesaikan batas wilayah administrasi (citra satelit resolusi tinggi untuk kebutuhan pengukuhan kawasan hutan dan pemetaan batas wilayah administrasi, peta dasar yang berkualitas untuk pengukuhan kawasan hutan dan batas wilayah administrasi) 1 Menyelesaikan batas wilayah 4 administrasi
Keterangan (KPK & KemeLHK /Kemtan)
Indikator Output STATU S
7
Verifi Bukti Penj kasi Pend elas (KPK Tengg O CL ukun an & at PE OS g dari (oleh KemL Waktu N ED PEM PEM HK DA DA) /Kemt an
10 Maret 2015 10 Juni 2015 10 Desem ber 2015
(Lihat B.5.3. B.6.2. C.1.4. NKB 12 K/L)
(Lihat B.5.3. NKB 12 K/L)
Dtijen Planologi, Deputi 1 Melakukan evaluasi hak-hak atas Pengaturan dan 5 tanah masyarakat dalam kawasan Pengendalian Tanah hutan
(Lihat C.1.2. NKB 12 K/L)
Ditjen Planololgi, Ditjen 2 Melakukan pengumpulan data dan Minerba, Ditjen Otda, 8 informasi penggunaan kawasan Ditjen Tata Ruang hutan untuk kepentingan non
(Lihat A.2.6. A.2.5. A.2.4. A.3.10. NKB 12
10
TATA CARA PENGISIAN • Menggunakan format Matriks Rencana Aksi Pemda • Mengisi kolom bukti pendukung dan penjelasan pemda (kolom 6) • Kolom bukti pendukung diisikan nama file yang relevan dengan setiap renaksi dan indikator output yang harus disubmit bisa satu renaksi terdiri dari beberapa file sebagai bukti dari indikator output • Penjelasan pemda diisikan progres pelaksanaan kegiatan sampai saat ini, target rencana selesai, kendala yang dihadapi, dan alternatif solusi
11
Fokus Area 1: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut • Target utama: RZWP3K tersusun dan diintegrasikan dengan rencana penggunaan ruang laut dan pesisir lainnya; mis: RTWR; WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; dll) • Terdiri dari 4 rekomendasi; 6 rencana aksi • Indikator output: mengikuti setiap rencana aksi; dan berupa dokumen yang akan disampaikan sebagai bukti pendukung
12
Fokus Area 1: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut • Target utama: RZWP3K tersusun dan diintegrasikan dengan rencana penggunaan ruang laut dan pesisir lainnya; mis: RTWR; WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; dll) • Terdiri dari 4 rekomendasi; 6 rencana aksi • Indikator output: mengikuti setiap rencana aksi; dan berupa dokumen yang akan disampaikan sebagai bukti pendukung
13
Fokus Area 1: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut • Target utama: RZWP3K tersusun dan diintegrasikan dengan rencana penggunaan ruang laut dan pesisir lainnya; mis: RTWR; WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; dll) • Terdiri dari 4 rekomendasi; 6 rencana aksi • Indikator output: mengikuti setiap rencana aksi; dan berupa dokumen yang akan disampaikan sebagai bukti pendukung
14
Fokus Area 1: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut Indikator output renaksi 1 (IO Ren-1) : Laporan identifikasi kebutuhan data tematik Bukti Pendukung: file daftar data yang dibutuhkan; sumbernya; tujuan data; sumberdaya yang dibutuhkan; dll
IO-Ren2: database informasi tematik Bukti Pendukung: file blueprint database; printscreen database; penjelasan sistem data yang digunakan; link database (jika berbasis web), dll IO-Ren3: Laporan rencana tata ruang Wilayah Laut Bukti pendukung: file laporan atau draft laporan disertai dengan shape data spasial ; urut2an pelaksanaan kegiatan; dll tergantung progres ;
IO-Ren4: Laporan rencana penggunaan ruang laut lintas sektor Bukti pendukung: file WIUP; DLKR/DLKP, ALKI; RTRW; jika memungkinkan disertai dengan shape file data spasial IO-Ren5: Laporan rencana penggunaan ruang laut lintas sektor berbasis spasial Bukti pendukung: File Shp (shape file) data RZWPK yang sudah dioverlay dengan WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; RTRW; dll IO-Ren6: Laporan penggunaan ruang—program—anggaran Bukti pendukung: RZWPK/ALKI/DLKRT/DLKP/RTRW yang dilengkapi dengan informasi program dan alokasi anggaran dari APBD/APBN Petunjuk : pada kolom deskripsi indikator output sama pada 3 renaksi lainnya
15
FOKUS AREA 2, 3, 4 • Penataan Izin: semua izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, terkait dengan penggunaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil jika memungkinkan; izin yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota juga didata ulang untuk mengantisipasi UU 23/2004 • Pelaksanaan kewajiban para pihak: terutama kewajiban pelaku usaha yang menggunakan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil • Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat: hak-hak publik yang dijamin oleh UU atau peraturan daerah setempat: misal hak atas akses sempadan pantai; hak nelayan/pembudidaya ikan kecil; hak masyarakat adat; dll sebagainya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah
16
LAPORAN II MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
II. PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN - KELAUTAN A.
KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP 1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) 3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
B.
KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1 Izin Lokasi Reklamasi 2 Izin Pelaksanaan Reklamasi
C.
KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
1 Izin Lokasi Pemanfaatan 2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan D.
• Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelaku usaha disampaikan ke pemberi izin/pemerintah/instansi (self assessment) yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan kewajiban tersebut.
• Pemberi Izin/Pemerintah melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dan menetapkan status kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha serta tindak lanjut atas pelaksanaan kewajiban tersebut.
KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya 2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya
E.
CATATAN: • Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dan persyaratan/kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha.
• Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan, pendidikan/kampanye ke masyarakat, corporate social responsibility, dll.
KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan 2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan
F.
KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
18
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP Identitas Perusahaan/Perorangan
Identitas Pemilik
Identitas Kapal
NPWP No. Nama No. Alamat Perusa No. Perusah Akta Nama Alamat Nama Perus haan/P KTP aan/Per Perus Pemilik Pemilik Kapal ahaan eroran Pemilik orangan ahaan gan
1 2 1. PT A 3. PT C
3 ....
4
5
6
7
8
9
Nama Jenis Panja Kapal Kapal Tempat/ Tempat/ Tanda Keban ng/LO Sebelu (Penan Nomor Nomor Tanda Penge gsaan A mnya gkap/P Buku Grosse Selar nal Kapal (Meter (Jika engang Kapal Akta Kapal ) Ada) kut)
10
11
12
13
14
15
16
17
Panj Leba ang r/B (Met (Met er) er)
1) SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
Dala Tonna Tonnag Tempat m/D ge e /Tahun Call (Met Kotor Bersih Pemba Sign er) (GT) (NT) ngunan
18 19
20
21
22
23
Bah Juml Kapas Temp an ah itas eratur Kap Palka Palka Kapal al (Unit) (m3) (oC)
24 25
26
27
28
Surat pernyat aan Surat kesedia Pernyat an aan Surat mematu Kesang pernyataa Surat hi dan Jenis gupan n Mesin Kekuata Pelab Pelab Renc Ketera melaks Alat Memba kebenaran dan Merk Nomor n Mesin uhan uhan No. Jenis ana ngan anakan Penag ngun, data dan Alat Mesin Mesin (HP) Pangk Singg SIUP SIUP Usah Domisi semua kapan Memiliki informasi Bantu RPM alan ah a li ketentu Ikan , atau yang Usaha an Bermitr disampaik peratur a an an dengan perunda UPI ngundang an
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
PELAKSANAAN KEWAJIBAN 2) SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan)
Lapora Pelaksanaan Kewajiban n Keuangan
3) SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
Surat Surat Surat Pernyata Pernyata Surat Pernya an Surat an Pernyata Surat taan Surat Kesangg Pernya Surat Kesangg an Pernyat Kesan Surat Pernyat Surat upan Surat taan Pernyat upan Surat Kesangg aan ggupan Pernyat aan Pernyat Menggun Pernya Kapal aan Menggu Pernya upan Kesang Meneri aan Kapal aan akan taan yang Kesang nakan taan Menerim gupan ma, Kesang yang Recan Kesang Nakhoda Kesan Diguna gupan Nakhoda Kesan Spesifi Gamb a, Mengisi Memba gupan Diguna a gupan dan ABK ggupa kan Mas Untuk dan ABK ggupa kasi ar Memban Log Pelabu ntu mengg kan Pelabu N Masa Target Untuk Berkewar n Tidak Jeni a Menjag Berkewa n Jeni Teknis Renc Data tu Book han No. Kelanc unakan Tidak han o. Berla Spesi Menjaga ganegara Memas Tercan s Berl a rganegar Memas s Alat ana Kapa Kelancar Sesuai Singga WPP SIK aran satu Tercant Singga SI ku es Kelestar an ang tum SIKP aku Kelesta aan ang SIPI penan Umu l an Ketentu h/Pang PI Tugas, orang um h/Pang PI SIPI Penan ian Indonesia dan Dalam I SIK rian Indonesi dan gkapa m Tugas, an kalan dan tenaga Dalam kalan gkapa Sumber sesuai Menga Daftar PI Sumber a sesuai Menga n Ikan Kapal dan Peratur Menjag kualiti Daftar n Ikan daya Ketentua ktifkan Kapal daya Ketentua ktifkan Menjaga an a kontrol Kapal Ikan dan n Trans yang Ikan n Trans Keselam Perund Kesela yang yang Lingkun Peratura mitter Melaku dan Peratura mitter atan angmatan memilik Melaku gannya n SPKP kan Lingkun n SPKP Petugas undang Petuga i SKPI kan IUU Perundan IUU gannya Perunda Pemanta an s Fishing gFishing ngu Peman undanga undanga tau n n
43 44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan
Pelaksanaan Kewajiban Terkait Operasional
Pelaksanaan Kewajiban Lingkungan
Melak Penya Melakuk Mengg ukan Penghe mpaia an Memba unakan tindak ntian Meneri Kapal Kepe n tindaka ngun, Nakho Penyam Melaku an Penang ma, yang milika inform n Memiliki da dan paian kan konse kapan Memb Mengi Digun n asi konserv , atau ABK Mengg Berop Pend LKU Tindak rvasi ikan antu si Log akan Doku terkait asi Bermitra Berkew Mema unaka erasi aratan setiap an terhad pada Lapora Kelanc Book Tidak men perbai terhada Pemb Pemba dengan argane sang n Alat dala Pada Pela enam Konser ap waktu n Pemb aran Sesua Terca Untuk Penya kan/do p jenis Pemba ayara yaran UPI garaan dan Tangk m Pelab pora bulan vasi non penangk Produk ayara Tugas, i ntum Setiap mpaia cking spesies yaran n Kewajib yang Indone Meng ap WPPuhan n yang Terhad ikan apan si/Pena n dan Keten Dalam Trip n LKP ke luar tertentu Kewaji Kewaji an telah sia aktifka Sesuai NRI Pangk Hasil dilengka ap ikan yang ikan ngkapa Kewaj Menja tuan Daftar Penan Setiap negeri yang ban ban Retribu memiliki sesuai n denga yang alan Tang pi hasil tertan ditutup n/Peng iban ga Perat Kapal gkapa 3 kepad terkait PHP Perpaj si Sertifika Ketent Trans n yang suda Sesua kapa dengan tangka gkap dan angkuta PPP Kesela uran yang n Bulan a secara akan Daerah t uan mitter Tertera h i SIPI n realisasi pan secar atau n matan Perun Melak (SLO; syahb ekologi Kelayak Peratur SPKP dalam diteta dan investas sampin a wilayah Petug dangukan SPB; andar dengan an an SIPI pkan SIKPI idan gan tidak penangk as undan IUU SIPI/S di tuna, Pengola Perund permod (bycatc senga apan Pema gan Fishin IKPI; pelabu yang han angalan h) ja ikan ntau g dll) han ditetapk (SKP) undan (incid yang perika an oleh gan ental ditutup nan RFMO catch)
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
19
88
89
19 90
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Identitas Perusahaan/Perorangan
No.
1) Izin Lokasi Reklamasi
2) Izin Pelaksanaan Reklamasi
Peta Peta Lokasi Lokasi Sumber Reklama Material Bukti Permo si Reklama Kesesuai honan dengan si an Lokasi Izin Skala dengan Surat Surat Reklamas Lokasi Dokum 1:1.000 Skala Ketera Nama Keterang Surat i dengan Reklam en Nomor No. Alama NPWP Surat dengan 1:10.000 Propos ngan Perusa an Izin RZWP-3K asi oleh Hasil Izin Status Luasan Akta t Perusah Keteranga sistem dengan al Penan haan/P Penangg Usaha dan atau Gubern Pemeri Lokasi Hak Rekla Perusa Perus aan/Pero n Domisili koordina sistem Reklam ggung erorang ung Perdag RTRW ur atau ksaan Reklam Tanah masi haan ahaan rangan Usaha t lintang koordina asi Jawab an Jawab angan dari Bupati Lapang asi (longitut t lintang Kegiat Kegiatan instansi Walikot an e) dan (longitut an yang a bujur e) dan berwenan kepada (latitute) bujur g Menteri pada (latitute) lembar pada peta lembar peta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fotoc opy Izin Lokasi Rekla masi
19
Surat Pernyata Fotoc an Fotoc Surat opy Kesangg opy Perjan Surat Metode upan Izin Surat jian Izin Dokum Pelaks Bukti Untuk Lingk Permo Dokum Renca antara Perta Nomor en anaan Kepemilik Menjaga unga honan en Fotoco na Pemo mban Izin Statu Luasa Renca Studi Rancan dan an dan dan nUntu Pelaks Hasil Koordi Lokasi py Izin Induk hon gan Pelaks s Hak n na Kelaya gan Jadwal atau Menjamin k anaan Pemeri nat Rekla Lingku Lokasi dan dari anaan Tana Rekla Perunt kan Detail Pelaks Penguas Keberlanj Lokas Reklam ksaan Lokasi masi ngan Reklam Pihak Daer Reklam h masi ukan Reklam anaan aan utan i asi Lapang asi Pema ah asi asi Reklam Lahan Kehidupa Sumb Kepada an sok Pem asi n dan er Menteri Materi asok Penghidu Mater al Mate pan ial rial Masyarak at
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29
30
31
32
33
34
35
36
37
1. PT A ....
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam Pemberian Akses Kepada Masyarakat
Pemberian Pemberian Pemberian Akses Pemberian Akses Akses Kepada Akses Masyarakat Pemberia Masyaraka Nelayan Masyarakat Menuju n Akses t Untuk dan Untuk Pantai Kepada Memanfaa Pembudida Kegiatan Dalam Pelayaran tkan ya Ikan Keagamaan Menikmati Rakyat Sempadan Dalam dan Adat di Keindahan Pantai Kegiatan Pantai Alam Perikanan 38
39
40
41
42
PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pelaksanaan Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Kewajiban Pelaksanaan Kewajiban Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam Reklamasi Terkait Pelaksana Pelaksana Reklamasi Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Mempertahankan Mata Pencaharian Pemberian Reklamasi Terkait Terkait Pemberdayaan Kompensasi/Ganti Relokasi Masyarakat Kerugian Pemukiman Pelengka pan Penyediaa Penyediaan Penyedia Sarana n Mata Pemberian Pembay Pembay Penyediaan Penyediaan Sarana dan an dan Pembay Pencahari kompensasi Perbaika Pembaya aran aran Sarana dan Lokasi dan Prasarana Pemukim Prasaran Pemberi aran an sebagai n Pendampi Pelatih ran Kewajiba Kewajiba Prasarana Prasarana Usaha an a Pada an Kewajiba Alternatif bentuk ganti Lingkun ngan an Kewajiba n n Penangkapan Untuk Kelautan dan Penggant Lokasi Fasilitas n Pajak yang kerugian gan n PNBP Perpajak Retribusi Ikan Budidaya Ikan Perikanan i Yang Pemukim Daerah Berkelanju (uang tunai) an Daerah Lainnya Layak an tan Penggan ti 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
20
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA Identitas Perusahaan/Perorangan
Surat Keteran NPWP Nama No. Alama gan Perusa No. Perusaha Akta t Penang haan/P an/Perora Perus Perus gung erorang ngan ahaan ahaan Jawab an Kegiata n
1 2 1. PT A
3
4
5
6
Surat Izin Usaha Perdag angan
Status Perus ahaan (PMA atau PMD N)
Surat Keteran gan Domisili Usaha
7
8
9
1) Izin Lokasi Pemanfaatan Peta Lokasi Peta Peman Lokasi Permo Bukti faatan Sumber honan Material Kesesua denga Izin Pemanf ian n Lokasi Lokasi Skala aatande Pema ngan Pemanf 1:1.00 Skala nfaata Doku aatan 0 1:10.00 Propo noleh men Nomor Luasa dengan denga Izin 0 sal Guber Hasil Status n RZWPn Lokasi dengan Pema nur Pemer Hak Pema 3K dan sistem sistem Pema nfaata atau iksaan Tanah nfaata koordin atau koordin nfaata n Bupati Lapan n at RTRW at n Waliko gan lintang dari lintang (longitut ta instansi (longitu e) dan kepad yang te) dan bujur a berwena bujur (latitute) Mente ng (latitute pada ri ) pada lembar peta lembar peta 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2) Izin Pelaksanaan Pemanfaatan
Surat Ketera ngan Penan ggung Jawab Kegiat an
Fotoco Fotoco py Izin py Izin Lokasi Lingku Peman ngan faatan
19
20
21
Surat Pernyat aan Metod Kesang e gupan Surat Doku Pelaks Untuk Permo Nomor Bukti Doku Renca men anaan Menjag honan Izin Kepemil men Luasa na Ranca dan a dan Pelaks Pelak Lokasi Renc Studi ikan dan Hasil Koordi Status n Induk ngan Jadwa Menjami anaan sanaa Pema ana Kelaya atau Pemer nat Hak Pema Lokasi Detail l n Peman n nfaata Perun kan Pengua iksaan Lokasi Tanah nfaata Peman Pema Pelaks Keberla faatan Pema n tukan saan Lapan n faatan nfaata anaan njutan Kepad nfaata Lahan gan n Pema Kehidup a n nfaata an dan Menteri n Penghid upan Masyar akat
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
....
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam Pemberian Akses Kepada Masyarakat
Pemberian Pemberian Pemberian Akses Akses Akses Kepada Pemberian Masyarakat Masyarakat Nelayan Akses Untuk Menuju Pantai dan Kepada Memanfaatk Dalam Pembudida Pelayaran an Menikmati ya Ikan Rakyat Sempadan Keindahan Dalam Pantai Alam Kegiatan Perikanan 36 37 38 39
Pemberian Akses Masyarakat Untuk Kegiatan Keagamaan dan Adat di Pantai 40
PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pelaksanaan Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam Pemanfaatan Terkait Kewajiban Pelaksana Mempertahankan Mata Pencaharian Pemberian Pemanfaatan Terkait Kompensasi/Ganti Relokasi Pemukiman Kerugian
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana PemanfaatanTerkait Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Keuangan
Pelengkap Penyediaa an Sarana Penyediaan Pemberian Penyediaan Penyediaan n dan Pembayar Pembayar Pembayar Penyediaan Sarana dan kompensasi Perbaika Pembayar Sarana dan Mata Pemukima Prasarana Pemberi an an an Lokasi dan Prasarana sebagai n Pendamping Pelatih an Prasarana Pencaharian n Pada an Kewajiban Kewajiban Kewajiban Prasarana Untuk Usaha Kelautan bentuk ganti Lingkung an an Kewajiban Penangkapan Alternatif yang Pengganti Lokasi Fasilitas Perpajaka Retribusi Pajak Budidaya Ikan dan Perikanan kerugian an PNBP Ikan Berkelanjutan Yang Pemukima n Daerah Daerah Lainnya (uang tunai) Layak n Pengganti 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
21
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN Identitas Perusahaan/Perorangan Surat NPWP Keteranga Surat Nama No. Akta Alamat No. Perusahaa n Keteranga Jenis Perusahaan/Peror Perusaha Perusahaa n/Perorang Penanggu n Domisili SIUP angan an n an ng Jawab Usaha Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 1. PT A
1) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
No. SIUP
Lokasi Usaha
Renca na Usaha
Izin Lokasi
9
10
11
12
Surat Pernyataa Izin n Lingkunga Kebenaran n Data dan Informasi 13 14
PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pelaksanaan Kewajiban Operasional SIUP
Jenis Gross No. SIUP SIKP Akta SIKPI AL I Kapal
15
16
17
18
2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya Surat Surat Pernyataa Pernyata n Kapal Surat Rencan an Gamb Surat tidak Pernyata a Surat kesanggu Paspor, Surat ar Perjanjian Dat tercantum an Pelabuh Kewajib Kewajiba Kewajiba Kewajib Tanda pan Buku Kewajib Buku Ukur Renca Kerjasam a dalam Kebenar an Muat an n n an Kebang memasa Pelaut, an Kapal Internasio na a Kap daftar an Data dan Keuang Operasio Adminsitr Lingkun saan ng dan dan Foto Lainnya nal Umum Pengangk al kapal yang Pelabuh an nal atif gan Kapal mengaktif Nakhoda Kapal utan yang Disampai an kan melakuka kan tujuan transmitt n IUU er SPKP Fishing 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
22
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Identitas Perusahaan/Perorangan Surat Nam Keter Surat a angan Keter NPWP Mak Ilmia Nama No. Alama Pena anga Nam Lok Perus No. sud h No. Perusaha Akta t nggun n a asi ahaan Sura dan dan an/Perora Perus Perus g Domi Sura Usa /Peror t Izin Tuju Nam ngan ahaan ahaan Jawa sili t Izin ha angan an a b Usah Dag Kegiat a ang an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. PT A 2) Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan
Nama No. Surat Surat Izin Izin
24
25
1) Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan
Jenis (Kode HS 10 Digit)
13
Temp Sumb Fotoco Sara at er py Surat Dokum Jumlah/ na Pema Jadw Baha Sertifik Rekom en Volume Neg Fotoc Pen sukan al n at endasi Analisi dan ara opy gan /Tepa Pema Baku Pener dari s Spesifik Asal SKP gkut t sukan Hasil apan Provins Importa asi an Perun Perik HACC i si Ikan tukan anan P 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Fotoco Sumber py Kewajib Maks Nama Jumlah/V Surat Dokum Loka Jenis Neg Bahan Sertifik Kewaji Kewaji Kewajib Kewaji an Kewaji ud Ilmiah olume Sarana Tempat Jadwal Fotoc Rekome en si (Kode araT Baku at ban ban an ban Keseha ban dan dan dan Pengang Pengiri Pengiri opy ndasi Analisis Usa HS 10 ujua Hasil Pener Keuan Operas Adminsi Lingku tan/Kes Lainny Tujua Nama Spesifika kutan man man SKP dari Eksport ha Digit) n Perikana apan gan ional tratif ngan elamat a n Dagang si Provinsi Ikan n HACC an P 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
23
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN Identitas Perusahaan/Perorangan Surat NPWP Keterangan Surat No. Nama No. Akta Alamat Perusahaan/Peroranga Penanggung Keterangan Perusahaan/Perorangan Perusahaan Perusahaan n Jawab Domisili Usaha Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 1. PT A PELAKSANAAN KEWAJIBAN
1) Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
Surat Pernyataan Jenis No. Lokasi Rencana Izin Izin Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kebenaran SIUP SIUP Usaha Usaha Lokasi Lingkungan Keuangan Operasional Adminsitratif Lingkungan Lainnya Data dan Informasi
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN NO
PROVI NAMA NO NSI / PERUS DAN LUAS WILAYAH KABUP AHAA TAHUN (HA) ATEN/ N SK KOTA
1
2
3
4
1
PT. XYZ
PROV. …/….… …
2
PT. ABC
KAB./K …/…./… OTA …. ../……
NPWP
DOKUMEN LINGKUNGAN
KEWAJIB KEWAJIBAN AN LANDRENT ROYALTI
CnC Non-CnC ADA TIDAK ADA * TIDAK ADA TIDAK
5
6
7
13,590.00 EKSPLORASI 1,686.00
STATUS
TAHAPAN TGL TGL MULAI KEGIATAN BERAKHIR
INDIKASI TUMDIH KAWASAN HUTAN
OPERASI PRODUKSI
8
9
10
11
12
13
14
15
16
RPH
RPH
17
18
PELUNASAN KEWAJIBAN PNBP
USD LUNAS 19
KURANG BELUM BYR BYR
20
21
22
PELUNASAN KEWAJIBAN JAMREK
ADA TIDAK 23
24
11/May/200 11/May/20 9 14 3/Nov/2009 3/Nov/2011
3 dstnya
NO
1
JUMLAH KEWAJIBAN JAMINAN REKLAMASI
PELUNASAN KEWAJIBAN PASCA TAMBANG
PELUNASAN JUMLAH KEWAJIBAN JUMLAH KEWAJIBAN PELUNASAN JAMINAN KEWAJIBA PASCA KEWAJIBAN PAJAK KESUNGGUHA N PAJAK TAMBANG N
LAPORAN REALISASI PRODUKSI (sejak awal produksi)
LAPORAN REALISASI Penjualan (sejak awal produksi)
RPH
USD
ADA
TIDAK
RPH
USD
ADA
TIDAK
ADA
TIDAK
RPH
VOLUME (MT)****
VOLUME (MT)****
ADA
TIDAK
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
REKOMENDASI ET
FASILITAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN/PEMURNIAN
SPASIAL TUKS/TERSUS
STATUS PEMBERIAN SANKSI
ADA ADA** (SENDIRI/KERJASAM TIDAK ADA ** TIDAK TIDAK * A) ** 40 41 42 43 44 45
1 2 3 dstnya
25
25
PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN HUTBUN NO
JENIS IZIN
A. KEHUTANAN 1 2 3
4
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IPPKH Survey/Eksplorasi * IPPKH Operasi Produksi/Eksploitasi IZIN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN DESA, HUTAN TANAMAN RAKYAT
B. PERKEBUNAN 1
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)
26
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE) SK IUPHHK-HA
Luas Areal Pemen RKU Berbasis IHMB RKT Terakhir Sertifikat PHPL uhan Sesuai NAMA Nomor PHPL VLK Kabupa No. Kewajib Nomor Nomo Berakh Izin Areal Nomor Tangga LPBerlaku Sampai Predik IUPHHK-HA ten Tanggal Tanggal Sertifik an Tata SK r ir Efektif SK l PHPL Mulai dengan at at (Ha) (Ha) (Ha) Batas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. Provinsi Sumatera Barat PT. PT. Salaki 413/M 10/19/2 Kep. 1 SK. 13/10/2 27/A11/11/ 10/11/ Baik Ayamar Summa enhut- 004 48,420 48,420 Menta 138/VI- 011 35,939 SERT2013 2018 u 1 Sejahtera II/04 wai BUHA/2 PHPL/XI Certifica 011 /2013 tion
Sertifikat VLK
Kinerja IUPHHK-HA
Pemenuhan Kewajiban Finansial
Tanggal Nomor Berlaku Sampai Manajem Jarak Konflik Action LP-PHPL Sertifika Kriteria Bedah Akses Luasan Potensi Sosial Lainnya PSDH Mulai dengan en Angkut Lahan Plan Kinerja t 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
DR
PNT *)
LAINLAIN
37
38
39
27
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) Peme Peme RENCANA KERJA RENCANA KERJA USAHA TAHUNAN Terakhir nuhan nuhan NAMA Sesuai PH Kabup Kewaji Kewaji No. IUPHHKVLK No aten ban ban Nom Tang Berak Izin PL Tan Areal Nomor HTI mor Tanggal Tata Penan or gal hir ggal Efektif SK (H SK (Ha) (Ha) Batas aman a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 A. Provinsi Riau PT. ........ SK IUPHHK-HTI
Sertifikat VLK LP-PHPL
20
Luas Areal
Kinerja IUPHHK-HTI
Sertifikat PHPL
LP-PHPL
Nomor Sertifikat
Berlaku Mulai
15
16
17
Sampai Pred dengan ikat 18
19
Pemenuhan Kewajiban Finansial
Jarak Konfli Nomor Berlaku Sampai Tanggal Luasa Poten Lainny Action PNT Kriteria Manajemen Akses Angku k Sosial PSDH DR *) LAIN-LAIN Sertifikat Mulai dengan Bedah Kinerja n si a Plan *) t Lahan 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39
28
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IPPKH (1) I. Data Pemegang Izin
No 1. 2. 3.
Uraian Susunan pengurus perusahaan (instansi/badan usaha/yayasan) Kantor Pusat, Kantor Cabang No NPWP Perusahaan,
4. 5.
No. Akte Pendirian Perusahaan & Perubahannya
6
Nilai Investasi
7.
8.
Kepemilikan Saham (untuk Badan Usaha)
II. Data Perizinan IPPKH
Keterangan Nama Direktur, Nama Direksi , Nama Komisaris Alamat, No. Telpon, No.Fax, Email Terdaftar (tgl/bln/thn), berlaku hingga (tgl/bln/thn) Tanggal Nama, Persentase, Kewarganegaraan, No. NPWP, No. NIK / No. Paspor (*WNA), berlaku hingga (tgl/bln/thn) No Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya, No Persetujuan Rencana Kerja Tahunan dan Teknik Lingkungan - Nama & No Telpon - No SK/Kontrak Penunjukan
Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R) : Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari Rehabilitasi dan Reklamasi Pertambangan (GANISPHPLREHAREKTAM): Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS) : Policy Advisor Bidang Kehutanan: Jumlah tenaga kerja tetap, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja tenaga kerja kontrak
No 1.
Uraian IUP Eksplorasi / IUP Operasi Produksi / Perizinan/Perjanjian Lain
Keterangan Jenis (PKB2B/KK/Lainnya...)(*coret salah satu): - Komoditas, Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn), Luas, Lokasi
2.
Rekomendasi Bupati
Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn), Luas, Lokasi
3.
Rekomendasi Gubernur Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn), Luas, Lokasi
4.
AMDAL/UKL/UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang Izin Lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn)
29
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IPPKH (2) III. DATA KEWAJIBAN
No
Uraian
1.
Reklamasi
2.
Revegetasi
3.
Reboisasi Lahan Kompensasi
4.
PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
5.
Penanaman di wilayah DAS
6.
Pemenuhan Kewajiban Lain
Keterangan Luas Areal dibuka (ha), Luas Areal direklamasi (ha) Luas (ha); Nama Jenis Tanaman Lokal, Fast Growing; Jumlah Tanaman (Batang); Jarak Tanam; Kesehatan Tanaman (berdasarkan hasil verifikasi BPDAS-PS) Luas penanaman (ha); Nama Jenis Tanaman Lokal, Fast Growing; Jumlah Tanaman (Batang); Jarak Tanam Objek Pinjam Pakai untuk Pertambangan, Obyek pinjam pakai bukan pertambangan Dalam Kawasan(Ha): Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi; Luar Kawasan(Ha): Luas (Hutan Kota), Luas (Tahura), Luas (APL Lindung); Nama Jenis Tanaman, Jumlah Tanaman (Batang)
Tata Batas PSDH-DR-Nilai Tegakan-Nilai Investasi; Fasilitas Penggunaan Bersama
Pemeliharaan batas IPPKH (km)
c.
Pemberdayaan Masyarakat
d.
Perlindungan Hutan
Pemberdayaan masyarakat: Tujuan, Jenis kegiatan, Stakeholders, Lokasi, Jumlah anggaran, Hasil Perlindungan Hutan: Marka (rambu/papan pengumunan), Menara Pemantau, Patroli Bersama
e.
Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi dan atau Hutan Lindung
Pengamanan Kws. Htn Konservasi &/ Htn Lindung: Nama Kelompok Hutan, Menara Pemantau, Patroli Bersama, Berkoordinasi dengan
f.
Kemudahan bagi Aparat
Memberikan kemudahan bagi aparat untuk melakukkan monev: Instansi, Kegiatan/Tujuan, Frekuensi
a. b.
Tahun sebelumnya.....; Tahun sekarang .....
30
LAPORAN II: TABEL MONITORING PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP) PROVINSI .......................... NO.
1
NAMA NPWP PERUSAHAAN
2
REALISASI
3
DATA PERUSAHAAN IUP-B/IUPNO. NAMA LUAS NO. AKTE NAMA GRUP KABUPAT PEMBERI P/IUP KOMODITAS AKTE PEMEGA EN IUP (Ha) ALAMAT TERAKHI PENGUR PERUSA NO/TGL PENDIRI NG R US HAAN AN SAHAM 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UNIT PENGOLAHAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN
PENGENDALIAN OPT
SISTEM SARAN PEMBUKAAN SARAN SISTEM KEBUN KEBUN KAPAS PROD A & LAHAN TANPA A & PENGEN MASYA UNIT SDM SDM INTI ITAS UK PRASA BAKAR & PRASA DALIAN RAKAT RANA PENGENDALIA RANA OPT N KEBAKARAN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LUAS (HA) TITK KORDIN NO HGU AT IZIN
15
KEBUN KEBUN MASYARA INTI KAT
16
17
18
PENYAMPAIA N PETA KEMITRAAN DIGITAL PELAPOR PENYELES PENER LOKASI IUPAN KE AIAN APAN B/IUP PEMBERI PROSES KELAS PERMASALA AMDAL, IZIN 1 PEROLEHA KEBUN HAN MASYA UKL & TAHUN N HAK UPL DITJEN PEKE KARYA RAKAT SEKALI ATAS BIG BUN WAN SEKITA BUN TANAH R 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
31
TATA CARA PENGISIAN • Mengisi setiap kolom yang ada pada file format tabel pelaporan izin • Setiap tabel kewajiban dimulai dari daftar nama perusahaan/perorangan pemegang izin • Setiap jenis izin, memiliki kolom masing-masing sesuai dengan jenis kewajiban
32
CONTOH • Tabel Monitoring Pelaksanaan Kewajiban Perizinan di Bidang Perikanan Tangkap - Terdiri dari 90 kolom - Mencakup identitas perusahaan/perorangan sampai dengan pelaksanaan kewajiban lingkungan - Diisikan setiap kolomnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya jika tidak ada data dituliskan saja di dalam setiap kolom
33
PENYAMPAIAN LAPORAN KPK
NO.
1
2
Pelaporan
PERTAMBANGAN
KEHUTANAN/PERK EBUNAN
KEMESDM KELAUTAN
M. Dwinugroho 0813-49196731
KLHK/ KEMTAN KLHK: Kustanta Prihatno 0812 9421 431
KKP ONO JUARNO 087781773050
ABDUL AZIZ M.IBNUSSOIM: DWI INDRIASTUTI: SUHENDRA: 08110852-13472703 0813-86317923 KEMTAN: MIDIATI 990210 0813-17605826 abdul.suhendra@kpk mohamad.ibnussoi dwi.indriastuti@k mdwinugroho2@ kustantaprihatno@ya
[email protected], .go.id
[email protected]; pk.go.id, gmail.com hoo.com;
[email protected] Softcopy ke KPK dan
[email protected] timsdakpk@gmail. midiatiedward@gmail m KESDM/KLHLK/KEMTAN/KKP com
[email protected] om .com m HARDCOPY berserta surat Pengantar Dirjen Gubernur/Wagub/Sekda/Ka Deputi Bidang Pencegahan Dirjen Minerba Planologi/Dirjen Inspektur Jenderal dinas dan dokumen Perkebunan pendukung
Bahan-bahan dapat diunduh di http://acch.kpk.go.id/gn-sda 34
