KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEBIJAKAN NASIONAL ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Deputi Bidang SDA dan LH Keynote dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia Berbasis Teknologi Penginderaan Jauh Bogor, 19 Juli 2012
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
ISI
I. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL II. POTENSI DAN PROSPEK DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN III. PERAN INFORMASI PENGINDERAAN JAUH DALAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
I. POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
o Merupakan negara kepulauan terbesar, panjang pantai 81.000 km, luas laut mencapai 70% dari luas total, jumlah pulau >17.000 pulau o Terletak di wilayah pertemuan lempeng bumi
o Keanekaragaman laut terbesar ketiga di dunia o Potensi ikan dan terumbu karang yang besar sumber pangan o Potensi jasa lingkungan (pariwisata, industri maritim dan transportasi laut 3
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
TANTANGAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, khususnya tsunami Rentan terhadap perubahan iklim • Mengancam ekonomi masyarakat di wilayah pesisir • Ketidakpastian cuaca dan iklim mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut • Mempengaruhi produksi dan produktivitas pembudidaya ancaman terhadap ketahanan pangan • Eksistensi pulau-pulau kecil • Penurunan kualitas ekosistem pesisir bleeching pada terumbu karang 4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
II. KEBIJAKAN ANTISPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2010-2014 Prioritas Nasional 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana • Substansi Inti: Perubahan Iklim, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Peringatan dini, dan Penanggulangan bencana
Lintas Bidang Perubahan Iklim Global • Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penguatan kelembagaan • Penyediaan dana alternatif • Pengurangan emisi • Pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan terkait perubahan iklim
5
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
UPAYA LAIN YANG TELAH DILAKUKAN o Pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) o Penyusunan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) o Komitmen penurunan emisi sebesar 2641% pada tahun 2020 RAN GRK (Perpres No. 61 tahun 2011) o Indonesia Adaptation Strategi sektor kelautan sebagai salah satu sektor utama o RAN Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dalam proses penyusunan 6
RAN GRK
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
PERTANIAN
26% Upaya sendiri
26+15=41% Upaya Sendiri dan Dukungan internasional
ENERGI DAN TRANSPORTASI INDUSTRI
Perpres No. 61/2011 RAN-GRK
Perpres No. 71/2011 GHG Inventory dan MRV
LIMBAH
Didukung dengan SDM, aturan, penelitian, data dan informasi 7
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
III. PERAN DATA DAN INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
o Mengetahui peningkatan muka air laut, kondisi terumbu karang, salinitas dan perubahan arus o Perkembangan ruaya ikan dan pola migrasi dari biota laut o Pengawasan terhadap kegiatan illegal fishing o Kondisi fisik dari pulau-pulau kecil o Penyusunan data spasial
8
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PENUTUP
o Pentingnya koordinasi dalam penanggulangan perubahan iklim o Forum pemangku kepentingan dapat menjadi cikal bakal dalam membiasakan keputusan berbasis data dan informasi o Perlunya sinergi dan pembakuan atas data dan informasi yang tersebar di berbagai instansi dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. 9
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
10
