Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Disampaikan pada : Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin tanggal, 25 Maret 2014
1
RIWAYAT HIDUP NAMA
: SYAHRIN ABDURRAHMAN,SE
JABATAN
: DIREKTUR JENDERAL PSDKP
NIP / PANGKAT GOL
: 19540706 201009 1 001 / Pembina Utama IV e
PANGKAT TERAKHIR TNI-AL
: Laksamana Muda (Laksda)
TEMPAT, TGL LAHIR
: Lampung, 6 Juli 1954
TELEPON (KANTOR / HP)
: 021 - 3500087
RIWAYAT PENUGASAN
:
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Komandan KRI berbagai jenis Komandan Lanal Sabang Komandan Satuan Kapal Cepat Kaopsjar Seskoal Komandan Kolat Armabar Wadan Lantamal X / JPR Sekdisdikal Mabes-AL Komandan Pusdik Opsla
9. Komandan Lantamal VII/NTT 10. Kepala Staf Koarmatim 11. Dirtap Konsis & Sisnas Debid Taplai Bangsa LEMHANNAS RI 12. Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam LEMHANNAS RI 13. Direktur Jenderal PSDKP
2
LANJUTAN
TANDA JASA/BINTANG PENGHARGAAN 1. SATYALENCANA SEROJA 2. SATYALENCANA KESETIAAN VIII TAHUN 3. SATYALENCANA KESETIAAN XVI TAHUN 4. SATYALENCANA KESETIAAN XXIV TAHUN 5. SATYALENCANA KESETIAAN XXXII TAHUN 6. SATYALENCANA DHARMA SAMUDRA 7. SATYALENCANA DWIDYA SISTHA 8. SATYALENCANA DHARMA NUSA 9. SATYALENCANA SANTI DHARMA 10.GOM VII ACEH 11.THE UNITED NATIONS MEDAL PBB 12.BINTANG JALASENA NARARYA 13.BINTANG YUDHA DHARMA NARARYA 3
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STRUKTUR ORGANISASI KKP
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menteri Kelautan dan Perikanan STAF AHLI STAF AHLI STAF AHLI
Sekretaris Jenderal
Inspektur Jenderal
Dirjen Perikanan Tangkap
Dirjen Perikanan Budidaya
Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dirjen Kelautan, Pesisir dan pulau-Pulau Kecil
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Badan Penelitian dan Pengembangan KP
Badan Pengembangan SDM KP
BKIPM
4
OUTLINE 1.
POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.
TANTANGAN DAN PERMASALAHAN
3.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014
4.
RANCANGAN AWAL ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015-2019
5
1. POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
6
POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Laut Indonesia: •17.504 (13.466 pulau sudah dibakukan) •¾ wilayah Indonesia adalah lautan Daratan 1,91 juta km2 (23,32%) : Lautan 6,28 juta km2 (76,68%) •Panjang pantai 104.000 km *) Sumber : Timnas Pembakuan Nama Rupa Bumi 2010 dan Bakorsurtanal 2006
7
POSISI GEO-STRATEGIS • Kurang lebih 40% lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang diangkut kapal melintasi perairan Indonesia (termasuk 20% oil demand melalui selat Malaka) • 70% produksi minyak dan gas nasional berasal dari wilayah pesisir dan lautan (offshore). • Sumberdaya hidrokarbon, khususnya minyak dan gas yang tersedia di 60 titik cekungan (masih sangat besar). 8
LINGKUNGAN STRATEGIS PERIKANAN
Ikan sebagai Sumber Asupan Protein dan Gizi Masyarakat
• Berkontribusi didalam mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani yang lebih sehat dan mudah diperoleh • Peningkatan Kebutuhan Gizi masyarakat • Ikan berkontribusi lebih dari 50% dari keseluruhan intake protein hewani
Trend Konsumsi Ikan Dunia Semakin Meningkat
• Semakin meningkatnya kesadaran global terhadap konsumsi jenis makanan yang lebih sehat • Semakin bertambahnya kelas menengah yang memiliki life style menyukai makanan berasal dari seafood
9
KONSUMSI IKAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN Perbandingan Konsumsi Protein (Gr/kap/hari)*
Indeks Ketahanan Pangan 2012 (Asia Timur dan Pasifik)* Rank
Country
Score/100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
New Zealand Japan Australia South Korea Malaysia China Thailand Vietnam Philippines Indonesia Myanmar Cambodia
82,1 81,0 80,4 76,9 63,7 61,9 57,4 49,4 46,6 45,8 36,4 30,1
World Rank 11 13 14 22 32 37 43 56 61 64 78 87
Based on: 1. Affordability 2. Availability 3. Quality & Safety
Sumber Data Susenas 2005-2009
*Sumber. Economic Intelligent Unit, The Economist. Date 10 of release: October 17, 2012
POSISI PRODUKSI PERIKANAN INDONESIA DI DUNIA No.
Negara
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
China Peru Indonesia Amerika India Rusia Jepang Myanmar Chile Vietnam
Produksi Perikanan (ribu ton) 2010 2011 15,417.0 15,772.1 4,261.1 8,248.5 5,380.2 5,707.7 4,426.0 5,153.5 4,689.3 4,301.5 4,069.6 4,254.9 4,069.1 3,761.2 3,063.2 3,333.0 2,679.7 3,063.4 2,414.4 2,502.5
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DUNIA Indonesia peringkat ke-4 Keterangan: Produksi di luar rumput laut Sumber: FAO, 2012
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DUNIA Indonesia peringkat ke-3
Sumber: FAO, 2012
Negara China India Vietnam Indonesia Bangladesh Norway Thailand Egypt Chile Myanmar
Produksi Perikanan (ribu ton) 2010 36.734 3.786 2.672 2.305 1.309 1.286 1.008 920 701 851
2011 38.621 4.573 2.846 2.718 1.524 1.139 1.008 987 955 11 817
LINGKUNGAN STRATEGIS KELAUTAN EKONOMI: Potensi wilayah laut yang luasnya 70% dari luas wilayah Indonesia belum termanfaatkan secara optimal • Potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dari jumlah tangkap yang diperbolehkan 5,8 juta ton/tahun, dan masih adanya kapal perikanan asing secara illegal masuk ke perairan Indonesia • Potensi biodiversity untuk pemanfaatan keekonomian (bioprospect dan wisata bahari) yang belum optimal • Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih miskin belum banyak tersentuh dalam pelayanan dasar dan kebutuhan dasar serta kesempatan ekonomi
EKSISTENSI: a. Penyelesaian batas wilayah laut dengan 9 negara tetangga b. Dari 17.504 pulau di Indonesia, baru terdaftar ke PBB sebanyak 13.466 pulau di tahun 2012. Dan sisanya harus selesai tahun 2017. c. Eksistensi RI di 92 pulau terluar (31 berpenghuni) 12
BIODIVERSITY LAUT
Luasan terumbu Karang Indonesia : 85.000 km2
•
Lokasi
Barat Tengah Timur Indonesia
Jumlah Titik 439 274 272 985
Sangat Baik (%) 5,47 5,11 5,88 5,48
Baik (%)
27,56 30,29 17,28 25,48
Cukup (%) 33,94 44,89 34,19 37,06
Kurang (%) 33,03 19,71 42,65 31,98 Luas (juta Ha)
No
Kawasan Konservasi
Jumlah Kawasan
A
Inisiasi Kemenhut (Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut, Cagar Alam Laut)
32
4,69
B
Inisiasi KKP dan Pemda (Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Kawasan Konservasi Perairan Daerah)
76
11,09
Jumlah Total
108
15,78
Komitmen Indonesia dalam hasil pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 2006 luas kawasan konservasi perairan adalah 20 juta pada tahun 2020
• Tahun 2015-2019: peningkatan luas kawasan konservasi laut sebesar 4,2 juta ha 13
2. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN
14
DINAMIKA EKONOMI GLOBAL, POSISI EKONOMI NASIONAL TERKINI, DAN PEKERJAAN RUMAH
EKSTERNAL
INTERNAL
15
INTEGRASI EKONOMI & PASAR TERBUKA
16
MODALITAS KITA 1
Sumber Daya Manusia
3
4 2
Negara Demokrasi Terbesar ke-3 di Dunia
Letak Geografis dan Maritim (Geo Strategis)
Sumber Daya Alam
17
18
19
BIDANG PERIKANAN ISU
TANTANGAN
Infrastruktur Produksi yang Belum Optimal
• Armada penangkapan didominasi oleh nelayan kecil dan kapal tanpa motor/motor<5 GT (89,45% dari total armada tangkap Indonesia, • Pelabuhan (i) Sebaran pelabuhan tidak merata pada daerah fishing ground (ii) Pengelolaan pelabuhan perikanan belum berjalan baik : sistem informasi dan manajemen operasional pelabuhan perikanan masih belum optimal dan belum profesional, kualitas pendataan, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pengelolaan pelabuhan; (iii) pelabuhan yang idle tidak termanfaatan dengan baik; (iv) Konektivitas antarpelabuhan belum berjalan dengan baik • Masih terbatasnya lahan yang dipakai untuk kegiatan budidaya, dibandingkan potensi terdata (6,28% dari total potensi lahan) • Keterbatasan pengembangan budidaya laut (marikultur dan budidaya air payau) dibanding potensinya • Lemahnya akses permodalan, akses pasar, dll dalam rangka pengembangan usaha
20
Lanjutan.. ISU Terbatasnya Sumber Daya Ikan
TANTANGAN • •
Perlunya updating stock dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (MSY dan TAC) serta pengukuran daya dukung lingkungan terkait pengembangan perikanan budidaya Perlunya peningkatan pemanfaatan perairan umum daratan
Persoalan Input Produksi
• Tingginya harga pakan sangat mempengaruhi tingginya biaya produksi menigingat harga pakan mencapai sekitar 60% dari biaya produksi), selama ini dipenuhi melalui import pengembangan usaha pakan lokal • Tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan BBM bersubdisi untuk armada tangkap
Rendahnya nilai tambah produk kapasitas industri pengolahan perikanan
• •
• • •
Rendahnya Kesejahteraan Pelaku Perikanan
•
Produk kelautan dan perikanan masih dipasarkan dalam bentuk primer, belum diolah dan memiliki nilai tambah kecil Terlalu banyak komoditas yang dikembangkan tanpa prioritas yang jelas, Sebagian besar industri perikanan merupakan industri kecil dan industri primer yang nilai tambah yang dihasilkan masih relatif kecil perkembangan industri cenderung di pulau jawa sementara bahan baku sebagian besar di luar jawa, sehingga kontinuitas supply sering terjadi pada umumnya bekerja dibawah kapasitas karena bahan baku yang fluktuatif dan musiman serta tidak adanya jaminan akan ketersediaan bahan baku Problem struktural dan fungsional sosial ekonomi masyarakat 21 perikanan (kemiskinan) yang masih tinggi
BIDANG KELAUTAN ISU
TANTANGAN
Ekonomi kelautan
• Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dan dimanfaatkan secara optimal • Peraturan tentang perijinan/investasi pulau-pulau kecil dan pesisir untuk wisata bahari belum jelas
Tata kelola laut
• Tata ruang laut belum diatur dan rencana zonasi pesisir (amanat UU No 27/2007 dan perubahannya) belum selesai disusun
Keamanan laut
• Perundingan batas laut dengan beberapa negara masih belum selesai, terutama dengan 9 negara tetangga • Masih maraknya praktek Illegal fishing • Jumlah hari layar kapal pengawas masih sangat terbatas (hari 90 hari per tahun)
SDM dan Iptek Kelautan
• Kualitas dan kuantitas SDM kelautan yang belum optimal • Kelembagaan pendidikan dan pelatihan • Peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek kelautan yang tepat guna. 22
3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2010-2014 23
VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
VISI (RPJMN 2010-2014)
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
VISI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MISI 1. 2. 3.
MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN MEMELIHARA DAYA DUKUNG DAN KUALITAS LINGKUNGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 24
KERANGKA KERJA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2010-2014 IKU
SINERGI KEBIJAKAN
PROGRAM Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
Pertumbuhan PDB
KEGIATAN
Minapolitan
NTN/ Pembudidaya
VISI dan MISI
Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri
Industrialisasi
Pengembangan Sistem Produksi
Pengembangan industri pengolahan
Luas Kawasan Konservasi Jumlah Pulau-Pulau Kecil
Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan
Blue economy
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Bebas IUU Fishing Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
MINAPOLITAN
INDUSTRIALISASI
VISI dan MISI Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Penyelesaian Tindak Pidana
Pengembangan dan Pembinaan
Nilai Ekspor Komoditas Perikanan Jumlah Kasus Penolakan Ekspor
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
HASIL
Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Pengelolaan Sumberdaya Laut, Peisisir dan PPK
Produksi Perikanan dan Garam
MAINSTREAMING
BLUE ECONOMY
BERKELANJUTAN
DIREKTIF PRESIDEN
KESEJAHTERAAN
MP3KI/PKN
Penelitian dan Pengembangan IPTEK
MP3EI
Pendidikan Kelautan dan Perikanan
LUMBUNG IKAN
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur
DAYA SAING
P4B
GENDER Pembinaan dan Koordinasi
25
MINAPOLITAN pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi
Pengembangan Kawasan Minapolitan melalui Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga
- Peningkatan produksi dan nilai tambah produk - Pengembangan kawasan ekonomi KP untuk menggerakkan ekonomi di daerah
Peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan
• Komoditas Unggulan • Letak Geografis • Komitmen Daerah • Sistem dan Mata Rantai Hulu-Hilir • Kelayakan Lingkungan • Fasilitas Pendukung 26
BASIS KEBIJAKAN MINAPOLITAN KEBIJAKAN MINAPOLITAN Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah untuk kesejahteraan rakyat dengan konsepsi minapolitan
Pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah dengan akselerasi peningkatan produksi perikanan
BASIS KEBIJAKAN MINAPOLITAN • Ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah: indonesia dibagi menjadi sub – sub wilayah pengembangan ekonomi berdasarkan potensi sda, prasarana dan geografi
• Kawasan ekonomi unggulan- minapolitan : setiap propinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan • Sentra produksi: setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra-sentra produksi perikanan dan kegiatan lainnya dengan keragaman usaha yang saling terkait • Unit produksi/usaha: setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi/pelaku-pelaku usahasaerikanan 27
PRINSIP – PRINSIP INDUSTRIALISASI MODERNISASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK BERNILAI TAMBAH
INTEGRASI SISTEM PRODUKSI HULU DAN HILIR BERORIENTASI PASAR DAN KEMITRAAN USAHA
Percepatan Kebijakan MINAPOLITAN sebagai Basis INDUSTRIALISASI KP Kemajuan sektor perikanan dapat dipercepat dengan modernisasi sistem produksi yang mampu meningkatkan produk bernilai tambah berkualitas tinggi Agar kuat, berkualitas dan kompetitif industrialisasi perikanan akan diikuti dengan penguatan struktur industri, yaitu peningkatan jumlah dan kualitas industri perikanan dan pembinaan hubungan antar entitas sesama industri, industri hilir dan hulu, industri besar, menengah dan kecil, serta hubungan antara industri dengan konsumen pada semua tahapan value chain
BERBASIS WILAYAH DAN SISTEM MANAJEMEN KAWASAN
Kebijakan industrialisasi perikanan dilaksanakan berbasis wilayah dan sistem manajemen kawasan, yaitu berdasarkan pada distribusi sumberdaya alam di wilayah-wilayah potensial dan dengan sistem manajemen sentra-sentra produksi potensial dan sesuai dengan prospek pertumbuhannya di masa depan
BERKELANJUTAN
Industrialisasi perikanan akan dilaksanakan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan berjangka panjang 28
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN Proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan skala produksi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui : modernisasi yang didukung dengan arah kebijakan terintegrasi antara kebijakan ekonomi makro pengembangan infrastruktur Pengembangan sistem usaha dan investasi Pengembangan IPTEK dan SDM untuk kesejahteraan rakyat 29
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN TUJUAN 1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi berorientasi pasar, 2. Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan melalui modernisasi sistem produksi dan manajemen, 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
30
PENDEKATAN INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN Komoditas dan produk unggulan
Konektivitas dan infrastruktur
Usaha dan investasi
Penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi
Nilai Tambah dan Daya Saing
IPTEK dan SDM
Mutu dan keamanan produk Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
31
Industrialisasi Bidang Perikanan Tangkap
PPS Belawan PPS Bitung PPP Sorong
PPN Sibolga
PPS Bungus
PPS Nizham Zachman
PPP Tamperan
PPN Palabuhan Ratu
Tuna Tongkol dan Cakalang [TTC]
PPN Ambon
PPN Tual
PPP Merauke
Udang dan Pelagis Kecil
Industrialisasi Bidang Perikanan Budidaya Komoditas : Udang
33
Industrialisasi Bidang Perikanan Budidaya Komoditas : Bandeng
Industrialisasi Usaha Garam Rakyat
35
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)
ASAL KAPAL PERIKANAN ILEGAL DI WPP-INDONESIA
• Tanpa dokumen izin • Memiliki izin tapi melanggar ketentuan: alat tangkap, fishing ground, port of call • Pemalsuan dokumen • Manipulasi persyaratan (DC, Bill of sale) • Transhipment di laut, tidak melapor di PP • Double flagging deletion certificate
FOCAL AREA IUU FISHING Thailand, Viet Nam, Malaysia, PRC, Taiwan
Philippines
Thailand, Taiwan & PRC Ukuran lingkaran menunjukkan tingkat pelanggaran
PRINSIP BLUE ECONOMY 1. TERINTEGRASI (interconnected): Integrasi ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi, kebijakan pusat, daerah dan lintas sektor 2. BERBASIS KAWASAN: Kawasan ekonomi potensial dan lintas batas ekosistem, wilayah administratif, dan sektor
3. SISTEM PRODUKSI BERSIH Sistem produksi efisien tanpa limbah: lingkungan
bebas pencemaran dan tidak merusak
4. INVESTASI KREATIF DAN INOVATIF Penanaman modal dan bisnis dengan model Blue Economy
5. BERKELANJUTAN Keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan 39
STRATEGI BLUE ECONOMY 1. Pemetaan Kawasan Potensial dan Penetapan Kawasan Percontohan 2. Pengembangan Sentra-sentra Produksi Bersih, Jasa, dan Perdagangan Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Kawasan 3. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Kelautan yang Secara Ekonomi dan Lingkungan Menguntungkan: a) Sistem Perencanaan dan Penataan Ruang b) Sistem Pendekatan dan Implementasi Manajemen Inovatif
40
SINERGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MINAPOLITAN, INDUSTRIALISASI DAN BLUE ECONOMY
PARADIGMA EKONOMI KELAUTAN & PERIKANAN BERKELANJUTAN PERCEPATAN: PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
BASIS: WILAYAH DAN KAWASAN
BLUE ECONOMY
INDUSTRIALISASI KP
MINAPOLITAN
EKONOMI BERBASIS KP Mendukung pengembangan ‘Kawasan Perhatian Investasi’ di Koridor Ekonomi MP3EI 41
SINERGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN MINAPOLITAN, INDUSTRIALISASI DAN BLUE ECONOMY PRODUKSI
PENGOLAHAN
PEMASARAN
BLUE ECONOMY
Cara penangkapan dan budidaya ikan ramah lingkungan & berkelanjutan
Pengolahan produk ikutan bernilai tambah (zero waste)
• Pengembangan SLIN • Pusat Informasi Pasar
INDUSTRIALISASI
Peningkatan kuantitas, kualitas & kontinuitas produksi sesuai standar (ikan & rumput laut)
• Pengembangan produk bernilai tambah • Peningkatan kapasitas & utilitas UPI (ikan & rumput laut) • Penurunan susut hasil
• Diversifikasi pasar DN & LN; • Pemenuhan syarat pasar DN & LN • Promosi & branding
• Bibit unggul • Penanganan ikan di atas kapal, palkanisasi, dll • Pengembangn sarpras produksi
• Pengembangan sentra pengolahan • Pengembangan sarpras pengolahan
• Pembangunan & rehabilitasi pasar ikan
MINAPOLITAN
DUKUNGAN SDM, IPTEK, PENGAWASAN, KARANTINA, PENGENDALIAN MUTU
42
42
4. RANCANGAN AWAL ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KP SEBAGAI BAHAN MASUKAN RPJMN TAHUN 2015-2019
43
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019
Pemantapan 1. Ketahanan Pangan dan Gizi
3.
Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah
5.
2.
Peningkatan Kesejahteraan
4.
Pembangunan Kelautan
Pembangunan berkelanjutan 44
RANCANGAN AWAL
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019
1
• Peningkatan produksi perikanan untuk pemantapan ketahanan pangan dan gizi
2
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
3
• Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
4
• Pendayagunaan potensi ekonomi kelautan
5
• Pemantapan keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan
6
• Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KP serta inovasi IPTEK KP 45
Terima Kasih 46
