KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Drs. Mulyoto, MM Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BRSDM KP Disampaikan pada: Pembinaan Penyuluh Perikanan melalui Video Conference, Jakarta, 27 April 2017
BRSDMKP
1
ROADMAP PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP Implementasi STCW-F 1995
Peningkatan kompetensi tenaga pelatih & penyuluh
Tinggi
Pemenuhan SKKNI, SK3 dan Sertifikasi Kompetensi Membangun jaringan dengan lembaga pelatihan terkemuka & universitas ternama di dunia Penyempurnaan dan penguatan organisasi, business process, IT, HR System & Kerangka Hukum Membangun public awareness
2019
Implementasi Kerjasama
Perluasan Jangkauan Pelatihan dan Penyuluhan KP
Sedang
2018 2017
Fokus penumbuhan dan pengembangan UMKM KP Peningkatan Kompetensi
Bergabungnya Pelatihan dan Penyuluhan KP
Rendah
Skala Prioritas
Pelatihan & Penyuluhan Mandiri & Profesional
Penguatan Lembaga Pelatihan dan Penyuluhan KP
2020 Lembaga Pelatihan bertaraf Internasional (center of excellent) Penyuluhan sebagai Prime mover program pembangunan sector KP
Tercetaknya 100.000 UMK KP Penyuluh bertaraf internasional Pelatihan bertaraf internasional
Meningkatkan skala usaha MKM
Pelaksanaan jenis layanan baru & investasi yang beragam Penguatan internal untuk melakukan operasional secara mandiri (Non APBN)
Pelaksanaan investasi pada instrument beresiko rendah Standarisasi kurikulum pelatihan & materi penyuluh Peningkatan kompetensi tenaga pelatih & penyuluh Revitalisasi Sarpras & Standardisasi Lembaga
2017
2018
2019
2020
Time frame
STRATEGI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP INPUT SDM (6,398) 82 Pegawai pusat
70 Instruktur & 77 Widyaiswara 371 Pengelola Pelatihan
3.161 Penyuluh PNS &
1.515 PPB
Kelembagaan & Sarpras (1 KP, 10 KD, 413 P2MKP) SIMLATLUH & ViCon
Anggaran (Rp) Rp 372 Milyar
PROSES
OUTPUT
OUTCOME
IMPACT
Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama
Penumbuhan & Peningkatan Kelas Kelompok Pembentukan Pelatihan oleh Masyarakat Penguatan Sarana Prasarana & Kelembagaan Penguatan Kurikulum & Modul Pelatihan Penguatan Materi, Metode & Programa Penyuluhan Penguatan & Perluasan Jaringan Kerjasama Transfer Inovasi Teknologi KP Tepat Guna
UU 31/2004 Junto UU 45/2009 tentang Perikanan UU 16/2006 tentang SP3K UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
388.070 SDM KP Terlatih
12.070 Tersuluh
10.600
Terbangunnya Desa Mandiri KP
Pelaku Utama & Usaha yang meningkat produksinya
370.000 Tersertifikasi
6.000 Meningkat kelas
1.000
UU 25/2004 tentang Sistem PPN UU 17/2007 tentang RPJP Tahun 2005 – 2025 Inpres 7/2016 tentang Percepatan PIP Nasional
1.050 Koperasi & UMK KP
PP 2/2017 tentang Perubahan atas PP 63/2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Permen KP 6/2017 tentang OTK KKP
Why?
What?
Transfer teknologi /IPTEK dari Litbang bagi masyarakat
Bantuan prioritas KKP 2017
Pelatihan
6.000 orang 1.750 orang 6.000 orang
(Pelatihan Masyarakat)
Mendukung peningkatan produksi 2017 (29,4 juta/ton)
(Pelatihan Aparatur) (Sertifikasi Kompetensi)
Adanya Wilayah yang terkena dampak dari hasil tangkapan yang berlebih Menghadapi musim paceklik bagi nelayan
Mendukung INPRES No.7
ABK eks kapal asing Mendukung program Pulau terluar
Where?
Dampak kebijakan KKP terkait alat tangkap
Who? Masyarakat pelaku usaha penerima bantuan tahun 2016;
Lokasi prioritas peningkatan produksi perikanan budidaya
SKPT
(DJPT: 3450 Kapal, 14,872 Alat tangkap, DJPB: 6828 pkt budidaya, PDS: 440 pkt sarpras, PRL: 4,2 jt mangrove, 30 kab usaha garam)
Calon penerima bantuan tahun 2017 (DJPT: 2,500 Kapal; 10,000 Alat tangkap, DJPB: 2,758 pkt budidaya, 800 kelompok, PDS: 314 pkt sarpras, PRL: 3 jt mangrove, 13 sarana niaga garam)
Masyarakat perikanan yang terkena dampak (Permen KP 02 tahun 2015 di Tegal sebanyak 1,200 orang, Permen 56 dan 57 thn 2014)
Masyarakat yang tinggal di Pulau terluar
Lokasi program bantuan penggantian alat tangkap ikan
Masyarakat pesisir yang belum tersentuh bantuan sarpras (cold storage) (Minahasa Induk, Lampulo)
Pondok pesantren
Aparatur KP How?
When?
Program peningkatan SDM :
Tahun 2017 Pelatihan teknis perikanan
Pemagangan sesuai dengan kompetensi para pelaku utama
Why?
What? Penyuluhan terhadap
37.000 • • • •
Mendukung peningkatan produksi 2017 (29,4 juta/ton)
kelompok
Penumbuhan kelompok Peningkatan kelas kelompok Penumbuhan Usaha Mikro dan Kecil KP Pelembagaan Koperasi Sektor KP
Where?
Adanya Wilayah yang terkena dampak dari hasil tangkapan yang berlebih
Mendukung INPRES No.7
Menghadapi musim paceklik bagi nelayan
Mendukung program Pulau terluar
Dampak kebijakan KKP terkait alat tangkap
Who?
Kawasan :
3.162 Penyuluh Perikanan PNS 122 Penyuluh Pusat/UPT KKP
SKPT
2.452 Penyuluh Perikanan Bantu
Pengolahan
34 Provinsi
Transfer teknologi /IPTEK dari Litbang bagi masyarakat
Bantuan prioritas KKP 2017
Penangkapan Budidaya
37.000 Kelompok 1.000 UMK KP 50 Koperasi
Garam
How?
When?
Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan
Tahun 2017
Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama/Usaha Peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan (Vicon & Cyber Extension)
Kelompok/Perorangan => UMKM Gabungan Kelompok => Koperasi
Metode, Materi dan Sarpras
Peningkatan Produksi dan Pendapatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BISNIS PROSES PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP TAHUN 2017
Tahap Implementasi
Tahap Analisis UPT Penyuluh PNS Penyuluh Bantu Ditjen Teknis KKP Pemda (Dinas terkait)
Menetapkan Tujuan LAT LUH
Pelat. Teknis Dasar Pelatihan Dasar Manajerial
Penumbuhan Kelompok Pendampingan Kelompok
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar
Penyelenggaraan Penyuluhan Dasar
Tahap Evaluasi
Evaluasi Program Prioritas
Penyuluhan & Pendampingan Program Prioritas
Menetapkan Metode LAT LUH
Kerjasama: Kemen UMKM Kemenaker, Kemenhub, Polri, Swasta (NGO), dll
Tahap Pengembangan (Develop)
Penyelenggaraan Pelatihan & Penyuluhan Lanjutan
Pelat. Teknis & Manajerial Sertifikasi Kompetensi Inkubasi Bisnis
Peningkatan Kelas Kelompok Peningkatan Skala Usaha (UMKM)
Menyiapkan Instrumen LAT LUH
EVALUASI PASCA
Tidak
Penyelenggaraan Pelatihan & Penyuluhan Lanjutan
Ya Tidak
Verifikasi
Persetujuan & Rekomendasi
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat KP
Pelatihan KP mendukung Program Prioritas
Identifikasi Kebutuhan LAT LUH
Unit Teknis Penyuluh Bantu Penyuluh PNS Instruktur Widyaiswara
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP
(Pelatihan & Penyuluhan)
1.Simlatluh KP 2.Simlap/Quick Survey 3.Cyber Extention, dll
6
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BISNIS PROSES UMKM KP
Tahap Implementasi
Tahap Analisis
UPT Penyuluh PNS Penyuluh Bantu Stakeholder
Identifikasi : Potensi Wilayah Produk spesifik lokasi Karakteristik pelaku utama/usaha Karakteristik produk kp Pemasalahan Usaha KP Kesesuaian usaha dengan program prioritas KKP
-
Legalisasi Usaha (IUMK, SIUP, NPWP) Fasilitasi Lembaga Keuangan Fasilitasi Lembaga Pemasaran
Penetapan Pelaku utama/usaha/stakeholder KP yang produktif dan feasible menjadi UMKM unggulan
Menetapkan Metode Pengembangan UMKM
Menyiapkan Instrumen Pengembangan UMKM
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP
Supporting: Pemerintah Daerah Ditjen Teknis Pemerintah Swasta (CSR) Bank NGO
Pelatihan/ pemagangan/ inkubasi bisnis
PROGRAM PRIORITAS mendukung UMK
Evaluasi Program Prioritas
Pengembangan UMKM KP Lanjutan Konsultasi Teknis Transfer teknologi Manajerial Bisnis Pengembangan Organisasi Peningkatan SDM Riset Pasar dan Keputusan Bisnis Sertifiksi Kompetensi teknis kp
Ya Verifikasi
- Industrialisasi - Sentra Perikanan - Klusterisasi (usaha inti – usaha pendamping) - Koperasi Usaha Perikanan
Tahap Evaluasi
Desain dan teknologi
Penguatan MODAL EVALUASI PASCA
SDM Produksi dan Pengolahan
Promosi dan Pemasaran
Tidak -
Usaha Profitable Pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar Usaha yang berkelanjutan
Pengembangan UMKM KP Lanjutan
Persetujuan & Rekomendasi
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat KP
Unit Teknis Penyuluh Bantu Penyuluh PNS P2MKP Instruktur Widyaiswara
Tahap Pengembangan (Develop)
Penumbuhan UMK KP
1.Simlatluh KP 2.Simlap/Quick Survey 3.Cyber Extention, dll
Tidak 7
PERANGKAT & KOMPONEN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
Aspek Legal Instrumen/ Perangkat Anggaran/
Budget Kerjasama
• Pedoman Penumbuhan Usaha Mikro dan Kecil KP (Pedum) • SK Penetapan Skala Usaha (Mikro – Kecil – Menengah) • Perjanjian Kerjasama/MoU, Payung Hukum lainnya
• Kurikulum/Materi/Modul (Juknis) • Instruktur, Penyuluh, Motivator, dll • Kelembagaan dan Sarana Prasarana (Inkubator Bisnis)
• Indeks pembentukan UKM per skala usaha • Biaya operasional, dll
• Pemerintah (Pusat dan Daerah) • Swasta (Pemanfaatan Dana CSR) • Direktorat Jenderal Teknis lingkup KKP • Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pelatihan (Perguruan Tinggi, dll)
TARGET PENDAMPINGAN KELOMPOK (37.000) 25.000
22.572
20.000
15.000 9.321
10.000
4.182
5.000
1.022 0 Budidaya
Penangkapan
Pengolahan
Garam
Data selengkapnya
POLA PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BRSDM KP Koperasi
Besar
Menengah Kelompok
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN Pelaku Utama/Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan
Kecil
Perorangan
Mikro KELEMBAGAAN
SKALA USAHA
DASAR HUKUM: UU No. 16/2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Penyuluhan UU No. 20/ 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU No.23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 7 /2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam
TARGET KENAIKAN KELAS KELOMPOK (1.000) 100
900
Pemula Ke Madya
Madya ke Utama Data selengkapnya
TARGET USAHA MIKRO DAN KECIL SEKTOR KP (1.000) 900 900 800
700 600 500 400
100
300 200 100 0 Legalisasi usaha/ penerbitan IUMK
Peningkatan skala usaha Mikro ke Kecil
Data selengkapnya
SKALA UMKM PU PU PU
UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
Asset Mak. 50 Jt
Asset > 50 Jt-500 Jt
Asset > 500 Jt-10 M
Omzet Maks. 300 Jt
Omzet > 300 Jt-2,5 M
Omzet > 2,5 M-50 M
Usaha Kecil
Usaha Mikro
Usaha Menengah
TARGET PENUMBUHAN KOPERASI SEKTOR KP (50 KOPERASI) 45 39
40 35 30 25 20 15
11
10 5 0 SKPT
NON SKPT (POTENSI KP)
Data selengkapnya
Model Kelompok ber - Koperasi
INDIVIDU
KELOMPOK
KOPERASI
Koperasi Primer : Kelas Kelompok Pelaku utama/pelaku usaha : Pembudidaya Penangkap Ikan Pengolah Ikan Pemasar Petambak garam Masyarakat lainnya Kepmen Nomor : KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman umum penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan pelaku utama perikanan
Pemula Madya Utama Kepmen Nomor : KEP.14/MEN/2012
Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Koperasi Jasa dan Koperasi Pemasaran UU Nomor ; 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
LAPORAN PENYULUH PERIKANAN 1. PERSIAPAN PENYULUHAN (TAHUNAN DAN BULANAN)
JENIS LAPORAN
2. HASIL PELAKSANAAN PENYULUHAN (MINGGUAN DAN BULANAN)
3. EVALUASI PENYULUHAN (TAHUNAN)
PELAPORAN PENYULUH PERIKANAN NO 1
JENIS PENYULUH
PELAPORAN
Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) 1
Laporan Mingguan dan Bulanan Online
2
Laporan Tahunan Hardcopy
1
Laporan Mingguan dan Bulanan Online (One Data)
2
Laporan Tahunan Hardcopy
1
Laporan Bulanan Online, Bukti Fisik Capaian Melalui e-mail
2
Laporan Tahunan Hardcopy
1
Laporan Mingguan dan Bulanan Online
2
Laporan Tahunan Hardcopy
a PPB Program/SKPT
b PPB Pengolah Data
c PPB Manajemen Usaha
2
Penyuluh Perikanan PNS
17
PROTOTIPE WEEKLY REPORT PENYULUH PERIKANAN Tindak Lanjut Arahan Kepala BRSDMKP Belum berupa aplikasi, masi Uji Coba dalam bentuk Google Form
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN DATA PENYULUH NAMA PENYULUH Produktifitas rendah
JENIS PENYULUH
Adanya Penggunaan alat tangkap yang dilarang Tidak memiliki kartu nelayan
NO HP/WA
Tidak memiliki asuransi nelayan
DATA YANG DIINPUT
Kemampuan manajerial KUB rendah
TANGKAP
Akses permodalan yang rendah Tidak memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (SEHAT)
BUDIDAYA
PENGUATAN DAYA SAYA PRODUK KP
PERMASALAHAN UTAMA/ INFORMASI DI LAPANGAN
PERMASALAHAN UTAMA
PENGELOLAAN RUANG LAUT
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PENYULUH
PENGAWASAN SUMBERDAYA KP
SARAN ATAU REKOMENDASI DARI PENYULUH
RISET DAN SDM KP
INFORMASI LAIN DARI LAPANGAN
KARANTINA DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMAJUAN PERKEMBANGAN KELOMPOK
Kurangnya pemahaman nelayan terhadap regulasi kebijakan penangkapan KUB belum berbadan hukum Kurang optimalnya pemanfaatan bantuan pemerintah Pengetahuan nelayan terhadap akses informasi cuaca masih rendah Belum terbentuknya koperasi nelayan
PENGISIAN WEEKLY REPORT PENYULUH PERIKANAN https://goo.gl/G7L6fI
PENYULUH PERIKANAN
Belum berupa aplikasi, masi Uji Coba dalam bentuk Google Form
LAPORAN BULANAN Rencana Kerja Bulanan NO WAKTU 1
Minggu 1
NAMA KELOMPOK Mina Bakti
NAMA PELAKU UTAMA
NIK
1. Didi
1. …….
2. Dodo 3. Dada 4. dst
2. …… 3. ……. 4. dst
ALAMAT DAN NO HP
POTENSI
MASALAH
1. Kp. Dadali RT 03 RW 05 1. Adanya Desa Citali, peluang HP:08xxxxxxxx pasar 2. ……. benih ikan 3. ……. mola 4. dst
1. Belum mengetahui dan terampil tentang teknologi pembenihan ikan mola
PENYULUHAN YG AKAN DILAKUKAN 1. Pendampingan teknik pembenihan ikan mola
TUJUAN 1. Memproduksi benih ikan mola
Jurnal Bulanan NO 1
WAKTU KEGIATA N 5 Januari 2017
NAMA KELOMPOK Mina Bakti
NAMA PELAKU UTAMA 1.
Didi
ALAMAT DAN NO HP 1.
Kp. Dadali RT 03 RW 05 Desa Citali, HP:08xxxxxxxx
TUJUAN
PENYULUHAN YG TELAH DILAKUKAN 1.
Pendampingan teknik pembenihan ikan mola
HASIL/CAPAIAN 1.
Pelaku Utama dapat memproduk si benih ikan mola
1.
Berhasil Membenihkan ikan mola
20
Lanjutan……………………. Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama NO 1
NAMA KELOMPOK Pokdakan Mina Bhakti
NAMA ANGGOTA KELOMPOK 1. Didi
PIAGAM PENGUKUHAN 1.
2. ….. ….. 9 10
2 ….. ….. 9 10
BIDANG USAHA Budidaya Perikanan
ALAMAT 1.
NOMOR HP
Kelurahan Cikaret RT/RW 04/03, Kec. Bogor Selatan
1.
2 ….. ….. 9 10
ADA
0812345678
V
KETERANGAN
NOMOR 344/II/2014
2 ….. ….. 9 10
Peningkatan Kelas Kelompok NO
1
2
….. 10
NAMA KELOMPOK
BIDANG USAHA
Pokdakan Mina Bhakti
Budidaya Perikanan
Pokdakan Bina Mekar
Budidaya Perikanan
ALAMAT Kelurahan Cikaret RT/RW 04/03, Kec. Bogor Selatan Kelurahan Cikaret RT/RW 01/02, Kec. Bogor Selatan
NAMA KETUA KELOMPOK
NOMOR HP KETUA
Didi
08xxxxxxx
Wahyu
08xxxxxxx
JUMLAH ANGGOTA LAKILAKI
PEREMPUAN
7
3
10
0
KELAS KELOMPOK SEBELUM PENILAIAN
KELAS KELOMPOK SETELAH PENILAIAN
KELAS
NILAI
KELAS
NILAI
Pemula
100
Pemula
320
Pemula
335
Madya
365
KETERANGAN
21
Lanjutan……………………. Peningkatan Produksi Pelaku Utama PRODUKSI NO
1
NAMA KELOMPOK
Pokdakan Mina Bhakti
NAMA ANGGOTA
NIK
1. Didi
1. …
ALAMAT DAN NO HP
BIDANG USAHA
Pembesaran
KOMODITAS
Ikan Gurame
TAHUN 2016
BULAN INI
5.000
500
PENDAPATAN/OMZET
AKUMULASI TAHUN BERJALAN 1.000
SATUAN (KG ATAU EKOR)
TAHUN 2016
BULAN INI
AKUMULASI TAHUN BERJALAN
AKSES PERMODALAN (Rp) KET
Kg
2. … 3. …
2. Dodo 3. dst Jumlah …. 20
Perkembangan Usaha Mikro Kecil NO
NAMA PELAKU USAHA/KELOMP OK
ALAMAT
TANGGAL PENDIRIAN
LEGALITA S YANG SUDAH DIMILIKI
NIK
NPWP
JUMLAH ANGGOTA/KARY AWAN
JENIS USAHA
OMZET/BULAN
NILAI ASET
KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL/ HARI
KEBUTUHAN INVESTASI
KET
1 2 3
Perkembangan Data Koperasi NO
NAMA KOPERASI
AKT A NOT ARIS
NIK
ALAMAT
NAMA KETUA
NOMOR HP KETUA
JENIS KOPERASI
BIDANG USAHA PERIKANAN
TOTAL ASET
OMZET/TH
TAHUN BADAN HUKUM
RAT/TAHUN
KET
1 2 3
22
WEEKLY REPORT PENYULUH PERIKANAN
20 APRIL 2017
REKAP PERMASALAHAN UMUM NASIONAL TOTAL RESPONDEN : 2.154
REKAP PERMASALAHAN UMUM PERIKANAN BUDIDAYA
TOTAL RESPONDEN : 1.312
PETA PERMASALAHAN UTAMA PERIKANAN BUDIDAYA (MAHALNYA HARGA PAKAN DI TINGKAT PEMBUDIDAYA IKAN)
1. Aceh Barat 2. Tabanan 3. Gianyar 4. Jembrana 5. Kota Serang 6. Serang 7. Mukomuko 8. Lebong 9. Kulon Progo 10. Gunung Kidul 11. Bone Bolango 12. Pohuwato 13. Merangin 14. Kota Sungai Penuh 15. Subang
16. Kota Cirebon 17. Pangandaran 18. Kota Sukabumi 19. Sukabumi 20. Kota Tasikmalaya 21. Indramayu 22. Kebumen 23. Pati 24. Brebes 25. Tegal 26. Banjarnegara 27. Grobogan 28. Madiun 29. Tulungagung 30. Magetan
31. Mojokerto 32. Nganjuk 33. Gresik 34. Kotawaringin Barat 35. Kapuas 36. Berau 37. Balikpapan 38. Bangka 39. Bangka Tengah 40. Bandar Lampung 41. Lampung Barat 42. Lampung Selatan 43. Lampung Tengah 44. Kota Ternate 45. Lombok timur
46. Bima 47. Sumbawa Barat 48. Timor Tengah Utara 49. Sorong 50. Maros 51. Donggala 52. Konawe Selatan 53. Kota Kotamobagu 54. Kota Palu 55. Pesisr Selatan 56. Empat Lawang 57. Lubuk Linggau 58. Ogan Komering Ilir 59. Ogan Ilir
REKAP PERMASALAHAN UMUM PERIKANAN TANGKAP TOTAL RESPONDEN : 508
PETA PERMASALAHAN UTAMA PERIKANAN TANGKAP (PRODUKTIVITAS RENDAH)
1. Simeulue 2. Jembrana 3. Buleleng 4. Gunung Kidul 5. Gorontalo Utara 6. Kebumen 7. Pamekasan 8. Kubu Raya 9. Sintang 10. Kotawaringin Barat 11. Kapuas 12. Nunukan 13. Belitung 14. Maluku Tengah 15. Bima
16. Ngagekeo 17. Rote Ndao 18. Nabire 19. Sarmi 20. Manokwari 21. Majene 22. Kota Maros 23. Sinjai 24. Bantaeng 25. Donggala 26. Kota Palu 27. Buton Tengah 28. Muna 29. Kota Kendari
REKAP PERMASALAHAN UMUM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
TOTAL RESPONDEN : 357
PETA PERMASALAHAN UTAMA PERIKANAN PENGOLAH DAN PEMASAR (KETERSEDIAAN DAN TINGGINYA HARGA BAHAN BAKU)
1. Gianyar 2. Gorontalo Utara 3. Muaro Jambi 4. Batang 5. Kebumen 6. Mojokerto 7. Pasuruan 8. Kota Bima 9. Fakfak 10. Kampar 11. Makassar 12. Poso 13. Manado 14. Pesisr Selatan 15. Lima Puluh Kota 16. Ogan Komering Ilir
REKAP PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN RUANG LAUT TOTAL RESPONDEN : 68
PETA PERMASALAHAN UTAMA PENGELOLAAN RUANG LAUT (CUACA TIDAK MENENTU)
1. Aceh Besar 2. Pohuwato 3. Bima 4. Nagekeo 5. Rote Ndao 6. Kota Maros 7. Kota Pare-Pare 8. Pesisir Selatan
Progres Penyelesaian BAST Pengalihan Personel dan Dokumen 450
406
384
381
400 350
350 300 250 200 150 100
66 35
50
32
10
0 PENANDATANGAN OLEH GUBERNUR /SEKDA PROV/ BUPATI / WALIKOTA /SEKDA
PENANDATANGAN OLEH SAKSI (DPRD)
Sudah
PENANDATANGAN OLEH SAKSI KEJAKSAAN
PENGIRIMAN KE PUSLATLUH
Proses
Data selengkapnya Data tanggal 26 April 2017
33
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
