EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Mochamad Wekas Hudoyo, APi, MPS Penyuluh Perikanan Madya PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1

ANALISIS BLACK BOX SISTEM PENYULUHAN INPUT TDK TERKENDALI *Komitmen Kepemimpinan Daerah • Human & Soc Capital • Penyuluh swasta/swadaya • Local wisdom • Degradasi Sumberdaya lahan

INPUT TERKENDALI •Ketenagaan •Kelembagaan •Pembiayaan •IPTEK TTG •Sarana & prasarana •Materi penyuluhan

INPUT LINGKUNGAN UU SP3K, PP 43, Permen terkait

BLACK BOX

OUTPUT DIKEHENDAKI *Human capital *Social Capital •Kemandirian (Adaptif/modern, efisien, daya saing) •Produktivitas

OUTPUT TIDAK DIKEHENDAKI * Kesenjangan kompetensi dan Konflik sosial

MANAJEMEN SISTEM

2

PERKEMBANGAN KUALITAS PELAKU UTAMA PRODUKTIF BERKELANJUTAN MANDIRI/ SWASEMBADA BERDAYA/ SWADAYA KOMPETEN/ MAMPU EFEKTIVITAS SISTEM PENYULUHAN 3

REKOMENDASI UTAMA  Perkuat partrisipasi dalam proses pemberdayaan  Atasi gempuran dominasi kapitalis atas produk

lokal vs impor melalui kompetisi komunikasi massa, nasionalisme, dan ‘imperialisme budaya’  Perkuat efektifitas jaringan komunikasi pembangunan kelautan dan perikanan secara aktual dan berkelanjutan  Perkuatan sinkorinisasi dan integrasi elemen pembangunan kelautan dan perikanan dalam penyuluhan

4

REKOMENDASI MASALAH KETENAGAAN KETENAGAAN  Pelatihan kompetensi profesi  Refresing paradigma penyuluhan KP partisipatif  Pelatihan profesi penyuluh secara sistematis melalui TOT penyuluh senior ke Junior  Pelatihan materi penyuluhan bagi penyuluh oleh sektor dan subsektor terkait  Prioritas rekrutmen penyuluh: PPTK  Petakan potensi desa dan kebutuhan penyuluh 5

MASALAH KETENAGAAN PENYULUH  Jumlah Desa/Kelurahan : 82.974 desa  Jumlah Kecamatan : 6.793 kecamatan  Jumlah Penyuluh di Desa  Banyak Penyuluh PNS memasuki masa pensiun  Rekrutmen dan penempatan penyuluh tidak

konsisten

 Kesenjangan Kompetensi    

PNS (Kompetensi aktual?) PPTK (Kompetensi profesional?) HONORER (Kompetensi aktual & profesi?) SWADAYA (Kompetensi ?) 6

PERBAIKI KELEMAHAN KETENAGAAN  Kekurangan :    

Kompetensi aktual (kualitas) kurang terdeteksi Kuantitas kurang memadai Senior berparadigma lama Junior semangat tinggi tetapi kompetensi profesi lemah kurang terlatih (process & content area)

 Permasalahan Melemahnya Ketenagaan  Alih fungsi penyuluh ke struktural  Rekrutmen tidak diikuti penempatan secara konsisten  Menghadapi segala rupa masalah perdesaan dan

lokalita 7

PERMASALAHAN KETENAGAAN  Kuantitas kurang memadai  Kualitas masih belum memadai  Generasi muda semangat tinggi kompetensi profesi

penyuluh kurang memadai  Senior terbawa nuansa paradigma lama (top down)

 Kecenderungan semakin melemah kapasitas kelembagaan penyuluhan KP sejalan dengan

perkembangan jumlah desa dan penurunan jumlah penyuluh  Prospek SDM yang bergerak di penyuluhan kurang menentu (PPTK) 8

REKOMENDASI MASALAH PENYELENGGARAAN Tingkatkan koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi VertikalHorizontal Atasi kelemahan Koordinasi Nasional :  Perbaiki integrasi penyuluhan antar kementerian yang sangat lemah :  kendalikan impor dan perjelas kebijakan lintas sektor

 Perbaiki integrasi penyuluhan antar subsektor di dalam

kementerian  Tingkatkan koordinasi vertikal Pusat-ProvinsiKabupaten/kota  Perkuat jaringan komunikasi pembangunan kelautan dan perikanan melalui e-extension  untuk aktualisasi informasi potensi sumberdaya  Diseminasi informasi dan inovasi terekomendasi

9

REKOMENDASI MASALAH PELAKSANAAN TINGKATKAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN INTEGRASI DI DAERAH untuk mengatasi:  Kesenjangan Insentif sertifikasi kompetensi profesi  Lemahnya penetapan prioritas tipe desa (pertanian, hutan, dan pesisir) dan kerjasama antar prnyuluh  Lemahnya aktualisasi informasi (risk communication) dan inovasi, serta e-extension  Lemahnya panfaatan penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan KP berkelanjutan  Aktualisasikan sinkronisasi kebijakan dan strategi melalui fungsi Komisi Penyuluhan yang tidak bias elitis 10

REKOMENDASI MATERI PENYULUHAN Atasi kesenjangan materi penyuluhan aktual  Kelembagaan pendukung (sektoral) diperankan sebagai sumber inovasi dan informasi risk communication dalam sistem kerja yang berlaku.  Integrasi dalam pengadaan sarana -prasarna pembangunan KP  Irigasi, benih, pupuk, pengelolaan dan permodalan usaha

perikanan

 Fungsikan jaringan sistem bisnis perikanan sebagai aspirasi aktualisasi inovasi (mutu dan daya saing)  Munculkan kembali peran BIP melalui lembaga penelitian dan pengembangan tingkat provinsi sebagai produsen bahan penyuluhan spesifik lokal 11

REKOMENDASI KELEMBAGAAN ATASI LEMAHNYA KOMITMEN PEMDA dg  Lebih memerankan komisi penyuluhan dalam mengembangkan dan mengelola  komitmen Pimpinan Daerah dan Lembaga Legislatif  Sinkronisasi antar sektor dan subsubsektor terkait

 Kembangkan pembentukan atau pengelolaan kelembagaan POSLUHKAN secara partisipatif  Perjelas Linkage peran dalam pengembangan

IPTEKS dan inovasi : Pergutuan Tinggi, Litbang, Litbang Provinsi dan BPP (teori/konsep vs penerapan) 12

DASAR SISTEM KONSEP BIMAS (Machmur, 2012) A.T Mosker : -5 syarat esensial; -5 syarat penunjang

Delivery System

Receiving System

Catur sarana unit desa

Kelompok pelaku utama

-Kios; -BRI -KUD; -Penyuluh Pertanian

Achaining mekanisme

BND

Swasembada

- Kepemimpinan; - Kewirausahaan; - Kemampuan manajerial

*BIMAS DAN TURUNANNYA MENEMPATKAN SISTEM PENYULUHAN SEBAGAI PANGLIMA DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN *KINI DOMINASI SEKTORAL MELEMAHKAN/ MELUMPUHKAN SISTEM PENYULUHAN : PERLU TERINTEGRASI DAN BERSINERGI (Sumardjo, 2012) 13

TRILOGI PEMBANGUNAN

TRIMATRA : -Komoditi terpadu; -Usahatani terpadu; -Wilayah terpadu

ERA BIMAS Kini perlu Priortitas : Better living, better business, better farming, better participatory, better community (Sumardjo, 2012)

NILAI TAMBAH

ERA BISNIS KP - Iklim usaha yang kondusif;

- Empat sub sistem agribisnis hadir di lokalita; - Jiwa enterpreneurship; - Kemitraan usaha.

(Machmur, 2012)

14

Catatan : PERHATIKAN HURUF WARNA KUNING PADA SLIDE SELANJUTNYA MASIH DITEMUKAN KELEMAHAN DALAM IMPLEMENTASI 15

Badan Penyuluhan di tingkat Pusat Mempunyai tugas: a. menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan KP nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; b. menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan KP; c. melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan KP; d. melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan e. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta. 16

Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan a. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan KP kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan KP provinsi dan nasional; b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan KP; c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan KP bagi pelaku utama dan pelaku usaha; d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan KP; e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum penyuluhan KP kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan 17

Tugas Balai Penyuluhan a. menyusun programa penyuluhan KP pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan KP kabupaten/kota; b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan KP; c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

18

Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan  Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha  Pos penyuluhan Perikanan untuk tingkat desa/kelurahan (Pasal 8) merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan

dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

19

Fungsi Pos Penyuluhan sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk: a. menyusun programa penyuluhan KP; b. melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan KP; c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya; d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha; e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; f. melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan KP lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan. 20

Kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau swadaya a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan programa penyuluhan KP; b. melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan; c. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; d. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha; e. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan 21

Tugas Kelembagaan Penyuluhan Swasta/Swadaya f. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; g. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha; h. mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan perikanan, pertanian, perikanan, dan kehutanan serta perdesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha; i. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha; j. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan k. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan KP yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. 22

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi  melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat,  diperlukan wadah koordinasi penyuluhan KP nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan

peraturan presiden

23

Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah  kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas  Para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai

keahlian dan  kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan wilayah/perdesaan . 24

Materi Penyuluhan Pasal 27

Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan  memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya  pertanian, perikanan, dan kehutanan. Materi penyuluhan  berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan  peningkatan modal sosial serta  unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan. 25

Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha  harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah,  kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib  mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai. Teknologi tertentu ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi dilaksanakan sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. 26

SARANA DAN PRASARANA Pasal 31

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan  dengan efektif dan efisien. Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya  menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan Penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya  dapat memanfaatkan sarana dan prasarana Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan  prasarana diatur dengan peraturan menteri, gubernur,  atau bupati/walikota.

27

TERIMA KASIH

28