KEBIJAKAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAN SINERGI PENYELENGGARAN PENYULUHAN
Oleh : KUSDIANTORO Kepala Bidang Program dan Monev, Pusat Penyuluhan KP
Disampaikan pada acara Temu Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 Malang, 10 Juni 2014
1
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
Rp 48,8 trilyun dari ikan
SINERGITAS
Transportasi laut
US$ 31,78 juta
RANCANGAN RPJMN3
Migas
Rekreasi
US$12000/km2
2
RENCANA STRATEGIS
Industri kreatif
US$ 40 milyar biofarma
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
RENCANA STRATEGIS
SINERGITAS
RANCANGAN RPJMN3
PARADIGMA EKONOMI KELAUTAN & PERIKANAN BERKELANJUTAN
BLUE ECONOMY
PERCEPATAN: PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
INDUSTRIALISASI KELAUTAN & PERIKANAN
BASIS: WILAYAH DAN KAWASAN
MINAPOLITAN
EKONOMI BERBASIS KP
3
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
VISI KKP: Pembangunan KP yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
MISI KKP: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
VISI BPSDMKP: Mencetak SDM Unggul bagi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan masyarakat
MISI BPSDMKP: 1. Mencetak SDM KP yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya KP 2. Mencetak SDM KP yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk KP 3. Mencetak SDM KP yang mampu memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya KP
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
Pendekatan kawasan dan industrialisasi Pemberdayaan dan kewirausahaan ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Partisipasipatif dan Mandiri
(PERMEN KP NO.38/2013)
Sinergitas penyuluhan dan perluasan jejaring kerja
(SIMLUH KP)
Teknologi KP dan Informasi Komunikasi
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
ISU-ISU PENTING PENYULUHAN PERIKANAN KETENAGAAN • • • • • •
Formasi tenaga Penyuluh PNS Tunjangan Profesi Penyuluh PNS Penyesuaian Tunjangan Fungsional Penyuluh Perikanan PNS Kompetensi Penyuluh Perikanan Penempatan Penyuluh Perikanan (WKPP tidak berbasis potensi dan konsep polivalen) Pengendalian alih tugas Penyuluh Perikanan PNS kedalam jabatan lain
KELEMBAGAAN • Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah • Ketidakseragaman nomenklatur kelembagaan penyuluhan • Sinergitas lembaga yang menangani Penyuluh dengan instansi teknis
PENYELENGGARAAN • Kuantitas materi dan distribusi materi penyuluhan
SARANA DAN PRASARANA • Terbatasnya sarana-prasarana Penyuluh Perikanan di daerah
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
KOMPOSISI PENYULUH PERIKANAN BERDASARKAN KEAHLIAN
PNS/CPNS
PPTK
SWADAYA
3.275
1.300
7.495
10.77%
62.10%
SIMLUH KP, 25 Februari 2014
27.13%
Sumber: www.pusluh.kkp.go.id (SIMLUH KP, 30 Mei 2014)
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERIKANAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
12. 13. 14.
Tersusunnya Programa Penyuluhan Perikanan Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Tersusunnya Data Peta Wilayah untuk Pengembangan Teknologi Spesifik Lokasi Tumbuhnya jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna Terdesiminasinya Informasi Teknologi Perikanan secara merata Tumbuh Kembangnya Keberdayaan dan Kemandirian Pelaku Utama/Usaha Terwujudnya Kemitraan Usaha Pelaku /Usaha yang menguntungkan Terwujudnya Akses Pelaku Utama/Usaha ke Lembaga Keuangan, Informasi, Sarana Produksi dan kelembagaan lainnya terkait dengan upaya yang mendorong perubahan pola kehidupan Meningkatnya Produktivitas bisnis perikanan Komoditas Unggulan di wilayahnya Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Pelaku Utama Meningkatnya kesadaran dan penaatan hukum pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan ikan Berkembangnya metoda metoda penyuluhan partisipatif Terjadinya perubahan pola kehidupan pelaku utama. Pelaku usaha dan masyarakat sekitar kearah yang lebih baik Meningkatnya kapasitas kemampuan penyuluh dalam mengembangkan dan meningkatkan jabatan fungsionalnya
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN PERIKANAN DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN (PERMEN KP NO.38/2013 pasal.7)
PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN (PERMEN KP NO.14/2012) 9
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANANBERDASARKAN BIDANG USAHA
UTAMA
MADYA
PEMULA
243
2.570
44.592
1%
5%
94%
Sumber: www.pusluh.kkp.go.id (SIMLUH KP, 30 Mei 2014)
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
http://pusluh.kkp.go.id
30 Negara mengakses Cyber Extension
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
TUJUAN: • • • • • •
Meningkatkan jiwa kewirausahaan Memfasilitasi percontohanse Mengembangkan kemampuan dan keterampilan Mengembangkan penerapan paket teknologi terekomendasi Meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/usaha Mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha sektor KP
RANCANGAN RPJMN3
POTENSI & KEBIJAKAN
Potensi Sumberdaya Tidak Merata
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
MENGAPA PERLU SINERGI DALAM PEMBANGUNAN?
Sinergitas - Pusat & Pusat -Pusat & Daerah - Daerah & Daerah
Sumber Pendanaan Terbatas
Mempercepat Pencapaian Target Pembangunan
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Sekretariat BAKORNAS Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Periode 2014-2015, dari sebelumnya Kementerian Pertanian untuk mengkoordinasikan arah kebijakan penyuluhan untuk sekitar 76 ribu penyuluh
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN PERAN BAKORNAS PENYULUHAN 1. Mensosialisasikan peran Bakornas P3K kepada seluruh stakeholder 2. Mengkoordinasikan peran, fungsi dan kewenangan stakeholder pada penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam upaya mendorong sikronisasi dan integrasi antara kebijakan makro dengan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya. 3. Memperkuat peran Penyuluh sebagai garda terdepan dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan, perluasan lapangan kerja dan lapangan berusaha, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. 4. Mendorong pemenuhan kebutuhan tenaga Penyuluh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mendorong penyelesaian Peraturan Presiden sesuai amanah UU No.16 Tahun 2006, berupa: (1) Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah; (2) Tunjangan Profesi Penyuluh PNS. 6. Mendorong peningkatan koordinasi perencanaan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, kecukupan gizi dan kelestarian sumber daya.
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
SINERGITAS PUSAT-DAERAH Menteri
Menetapkan pedoman, norma, kriteria, dan standar Penyuluhan
Gubernur
Melakukan pembinaan & pengawasan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan swadaya di tingkat provinsi
Bupati / Walikota
Melakukan pembinaan & pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh PNS di kecamatan, penyuluh swasta, dan swadaya di kabupaten/kota
Meningkatkan sinergisitas pusat-daerah sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Meningkatkan peran serta Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan, tidak hanya bergantung kebijakan dan kelembagaan pusat Alokasi APBN dan APBD yang proporsional untuk penyelenggaraan penyuluhan di Daerah 16
17
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
SINERGITAS DAERAH-DAERAH
PENYULUH PERIKANAN BAPPELUH
DINAS KP PENDAMPINGAN PROGRAM KP
DUKUNGAN KETENAGAAN
DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
STRATEGI PENYULUHAN
PELAKSANAAN STRATEGI PENYULUHAN
1. metode pendidikan orang dewasa; 2. penyuluhan sebagai gerakan masyarakat; 3. penumbuhan dan pengembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan; 4. keadilan dan kesetaraan gender; 5. peningkatan kapasitas Pelaku Utama yang profesional.
a. peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Perikanan; b. peningkatan kuantitas dan kompetensi ketenagaan penyuluh perikanan; c. penguatan dan penataan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan; d. peningkatan kapasitas dan kelembagaan Pelaku Utama serta Pelaku Usaha; e. peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan; f. peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan; dan g. pengutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
PILAR UTAMA PENYULUHAN KP DALAM RPJMN3
PENINGKATAN DAYASAING PENYULUHKP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYULUHAN KP
PENINGKATAN PENYULUH PERIKANAN DENGAN MUATAN KELAUTAN
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
RENCANA STRATEGIS
SINERGITAS
RANCANGAN RPJMN3
18000 15,496
16000 14000
13,340
12000
11,143
10000 8000
7,821
6000
5,433
3318
4000
1978
2000
3,252
2416
1294
0
2010 2011 2012 2013
30 2015 2016 2017 2018 2019 Mei 2014
140.00 120.00 KETERANGAN PEMULA
MADYA
ASUMSI ≤ Rp. 300 Rp. 300 Juta – OMSET/KLP/TH Juta Rp. 2.5 Milyar JUMLAH 44592 2570 KELOMPOK Sumber: UU No. 20/2008 Tentang UMKM
UTAMA ≥ Rp. 2.5 Milyar
115.00
100.00 88.20
80.00 64.80
60.00 243
40.00 20.00
4.00
5.10
8.83
17.36 19.00
0.00 2010 Sumber: Data diolah Tim Pusluh KP (2014)
2011
2012
27.00
2013
30 Mei 2014
22.18 2015
44.80 24.15 25.75 2016
2017
27.35
29.70
2018
2019
POTENSI & KEBIJAKAN
PENYULUH PERIKANAN
SINERGITAS
RENCANA STRATEGIS
RANCANGAN RPJMN3
RANCANGAN KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN KP DALAM RPJMN3 PROGRAM PENINGKATAN JUMLAH DAN KAPASITAS PENYULUH BERBASIS KOMPETENSI
KOMPONEN • Pengembangan Programa Penyuluh • Peningkatan Jumlah Penyuluh Perikanan PNS • Sertifikasi kompetensi dan profesi
KEGIATAN Sinergi penyelenggaraan penyuluhan pemerintah pusatdaerah Meningkatkan kompetensi kepenyuluhan, manajemen dan teknis perikanan, teknis kelautan dan konservasi Mengembangkan sertifikasi penyuluh perikanan Pengembangan unit percontohan penyuluhan perikanan
Pengembangan dan penempatan Penyuluh Perikanan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi Pelatihan mengenai lingkungan kelautan terhadap Penyuluh Perikanan Peningkatan jumlah Penyuluh Perikanan PNS secara bertahap mengacu pada Kepmen KP No.38/2013 Penyelesaian Perpres Tunjangan Profesi Penyuluh PNS, Perpres Penyesuaian Tunjangan Fungsional Penyuluh Perikanan PNS, dan Perpres Penyesuaian Tunjangan Fungsional Penyuluh Perikanan PNS 22
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN
• Pengembangan Kelas Kelompok Pelaku Utama/Usaha • Penguatan Jejaring Kerja Penyuluh • Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyuluh Pusat-Daerah
Menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha baru di bidang perikanan dan pendampingan pelaku usaha kelautan Pemberdayaan Penyuluh Swadaya di Pulau-Pulau Kecil (terluar) Penyusunan target setiap Penyuluh PNS memiliki binaan 5 Penyuluh Swadaya Penyusunan target setiap Penyuluh PNS memiliki binaan minimal 10 kelompok mandiri Pengembangan Penyuluh Swasta dalam mendukung peningkatan kelompok mandiri Gelar Karya Nasional Penyuluh dan Pelaku Utama/Usaha Perikanan Sinergi Pusat Penyuluhan KP dengan Unit Eselon I terkait dalam pendampingan kelompok pelaku utama/ usaha perikanan
PENGUATAN INOVASI IPTEK PADA PENYULUH PERIKANAN
• Pengembangan Sistem Informasi Penyuluh, dan Cyber Extension • Pengembangan Research and Extension Linked
Pengembangan sistem informasi penyuluhan berbasis teknologi informasi (website, simluh KP, cyber extension, simlat)
PENGUATAN PENYELENGGARA AN DAN SARPRAS PENYULUH PERIKANAN 23
• Implementasi Sistem Penyuluhan Perikanan • Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan • Pengembangan Sarpras
Penguatan Sarpras Penyuluh Perikanan melalui DAK
Peningkatan kerjasama Pengembangan Penyuluh Perikanan secara Nasional dan Internasional dalam merespon EAC
Penguatan penyelenggaraan penyuluhan KP melalui aplikasi teknologi
http://pusluh.kkp.go.id
TERIMA KASIH 24
