SINERGI DAN PERAN KOMISI PENYULUHAN PERIKANAN NASIONAL (KPPN) DALAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Oleh : Ir .Sumardi S. M.Ed dan Dr Soen an HP Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional Disampaikan pada acara Rakernis Sinergitas Program dan Kegiatan Penyuluhan KP, Jakarta 1-3 September 2014
1
PERMASALAHAN UMUM PENYULUHAN PERIKANAN SAAT INI S.d. Agustus 2014 KPPN telah melakukan kunjungan, audiensi, diskusi, maupun konsultasi dengan eselon I lingkup KKP, Pemda Tk. I dan II, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Koordinasi Penyuluhan di provinsi, serta beberapa dinas yang menangani kelautan dan perikanan dan Badan Pelaksana Penyuluhan pada kabupaten/kota.
Beberapa pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan sistem penyuluhan perikanan meliputi : kelembagaan, ketenagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan diantaranya sbb =>
PERMASALAHAN UMUM PENYULUHAN PERIKANAN SAAT INI
1. KELEMBAGAAN
Perpres tentang kelembagaan penyuluhan belum terbit; Belum semua kab/kota yang membentuk SKPD BAPELUH, bahkan Beberapa daerah membubarkan BAPELUH Koordinasi, sinergi dan harmonisasi antara dinas teknis dengan badan yang menangani penyuluhan belum optimal Terbatasnya pemahaman dan penerapan pemerintah kabupaten/kota dalam aspekaspek sistem penyuluhan perikanan, dsb.
PERMASALAHAN UMUM PENYULUHAN PERIKANAN SAAT INI
2. KETENAGAAN
Kekurangan tenaga penyuluh di kab/kota di Indonesia / penyuluh tidak sebanding dg luas wilayah Moratorium dan terbatasnya pengangkatan CPNS Formasi Penyuluh Perikanan
Pengalihan formasi tenaga fungsional penyuluh perikanan ke tenaga struktural
4 tahun kedepan, tenaga penyuluh perikanan 30% masuk usia pensiun
Luh Perikanan PNS belum semua dilibatkan untuk program prioritas KKP, dsb.
PERMASALAHAN UMUM 3. PENYELENGGARAAN DAN SARPRAS PENYULUHAN PERIKANAN SAAT INI Fasilitas sarana dan prasarana penyuluhan di daerah bervariasi tergantung daerah memandang penting tidaknya penyuluhan perikanan; Pos Luhkan masih terbatas, kebutuhan minimal sarana prasarana penyuluhan belum terpenuhi, tergantung daerah memandang penting/ idaknya penyuluhan perikanan Pembiayaan penyuluh di daerah bervariasi tergantung daerah memandang penting/tidaknya penyuluhan perikanan.
Sinergi anggaran pusat dan daerah belum proporsional. Dana penyuluhan masih tergantung pusat
kuantitas dan kualitas serta distribusi materi penyuluhan belum maksimal, belum banyak materi terekomendasi tersosialisasi
Struktur anggaran penyuluhan perikanan belum terdata dengan baik dari pusat sampai kab/kota
KONDISI TERSEBUT MENGAKIBATKAN PENYULUHAN YANG BELUM IDEAL UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK ITU PERLU ADA
APA PERAN KPPN DALAM MENYIKAPI HAL TERSEBUT?
REKOMENDASI
1. KELEMBAGAAN
1. Dari sisi kelembagaan, sesuai dengan PERPRES Nomor 10 Tahun 2011, Badan Koordinasi Penyuluhan Nasional (BAKORNAS) dinilai sangat penting keberadaannya. Badan ini menjadi wadah koordinasi didalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam sistem penyuluhan. Peran Menko Perekonomian diperlukan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan partisipatif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat di sekitar hutan. 2. Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis didalam memberikan arahan kepada Gubernur dan Bupati/Waikota tentang pengembangan sistem penyuluhan, sementara koordinasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan perlu dilakukan secara terpadu oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan.
REKOMENDASI
1. KELEMBAGAAN
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem penyuluhan perikanan, koordinasi yang intensif antar kelembagaan penyuluhan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan tingkat lapangan harus diintensifkan secara berkelanjutan. Dalam kenyataannya hubungan antar kelembagaan penyuluhan secara vertikal tersebut merupakan keterkaitan yang saling membutuhkan; 4. Memposisikan pentingnya komitmen untuk koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan perikanan antara pemerintah tingkat pusat dan daerah, serta sinergitas antara institusi dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Mengoptimalkan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan sebagai basis kegiatan penyuluhan perikanan.
REKOMENDASI
2. KETENAGAAN
1. Dalam rangka percepatan pencapaian program prioritas KKP, kecukupan tenaga Penyuluh Perikanan merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karenanya dibutuhkan pengangkatan Penyuluh Perikanan PNS di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tenaga Fungsional Penyuluh Perikanan yang kompeten sesuai dengan implementasi alokasi formasi dari MenPAN dan RB; 2. KKP mengusulkan secara formal kepada KemenPAN & Reformasi Birokrasi dan BKN, agar rekrutmen penyuluh perikanan PNS lebih diprioritaskan, baik jumlah maupun kualifikasinya; 3. Pengangkatan Penyuluh Perikanan PNS disamping dilakukan oleh pemerintah daerah, dapat juga dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengutamakan lulusan pendidikan profesional terkait;
REKOMENDASI
2. KETENAGAAN
4. Untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga Penyuluh Perikanan tersebut diatas, diperlukan percepatan langkah administratif dari KKP kepada Gubernur, Bupati/Walikota. 5. Guna mewujudkan industrialisasi di sentra kawasan pengembangan kelautan dan perikanan, perlu didorong peran aktif Penyuluh Swadaya dan Swasta dengan melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6. Menjadikan peran penyuluh perikanan sebagai pendamping bagi pelaku utama dalam pengembangan usaha perikanan untuk peningkatan ketahanan pangan dan nutrisi, peningkatan nilai tambah, berdaya saing serta pelestarian lingkungan. 7. Dalam rangka melaksanakan penyuluhan perikanan secara optimal, dan menghindari pengalihan fungsional ke struktural, maka sudah mendesak dibutuhkan realisasi rencana pemberian tunjangan profesi Penyuluh Perikanan.
REKOMENDASI
3. PENYELENGGARAAN
1. Pencapaian tujuan pembangunan nasional akan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang diharapkan, diantaranya tergantung pada programa yang tepat dan implementatif. 2. Sehubungan dengan pencapaian program yang tepat dan implementatif harus difokuskan kepada peningkatan kapasitas individu, kelompok pelaku utama dalam pengembangan usaha perikanan yang mengarah pada pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan. 3. Dalam penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan, diperlukan adanya sinergitas institusi/lembaga : teknis sektor/sub sektor, penelitian, penyuluhan, diklat, keuangan dan permodalan, serta penjaminan mutu.
REKOMENDASI
4.
5.
6. 4.
3. PENYELENGGARAAN
Mengoptimalkan Penyuluh Perikanan dalam pendampingan kegiatan prioritas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan melalui optimalisasi anggaran yang ada baik di lingkup KKP maupun di lingkup pemerintah daerah Mendorong Kab/kota mengalokasikan menu sarana dan prasarana penyuluhan melalui Dana Alokasi Khusus. Perlunya dukungan/sinergitas kelembagaan teknis sub sektor KKP, kelembagaan penelitian dan pengembangan, kelembagaan diklat, kelembagaan keuangan dan permodalan, serta kelembagaan penjaminan mutu.
A&B
REKOMENDASI
4. DUKUNGAN FASILITAS Lanjutan …..
Sinergitas dan harmonisasi eselon I untuk memperkuat satu sama lainnya terkait anggaran dan dukungan lainnya
Sinergi dan harmonisasi eselon I perlu dilakukan dengan menginduksi informasi berbasis IT untuk mempercepat penyampaian ke masyarakat pelaku utama
Sinkronisasi program yang mengarah kepada pemenuhan pelaku utama dan pelaku usaha
Pemanfaatan bersama fasilitas yang dimiliki masing-masing eselon I lingkup KKP
SINERGI KEGIATAN PENYULUHAN KP ANTARAPUSAT-DAERAH Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional)
Koordinasi dan Komunikasi yang Intensif PusatDaerah (formal dan informal), seperti Konsultasi Triwulanan, Ratek/Rakor, dll
Menguatkan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi,
Review Regulasi
Gubernur Kepala Bakorluh di Provinsi (menurut UU No 16 ttg SP3K)
TERIMAKASIH
KOMISI PENYULUHAN PERIKANAN NASIONAL Sekretariat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, Gedung Mina Bahari III Lantai 2 15
