KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Disampaikan pada : Workshop Pemutakhiran, Validasi, dan Evaluasi Data SIMLUHKP Tahap I Tahun 2015
Banyuwangi, 4-6 Februari 2015
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pendekatan kawasan dan industrialisasi
Kebijakan Penyuluhan mendukung program prioritas kementerian dalam rangka pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan dan kewirausahaan
Partisipasipatif dan Mandiri Sinergitas penyuluhan dan perluasan jejaring kerja
Teknologi KP dan Informasi Komunikasi
INPUT ANGGARAN (PUSAT Rp. 41,7 M DEKON Rp 30,9 M + DAERAH Rp. 213 M *untuk pembinaan penyuluh SDM (3.211 PENYULUH PNS, 1.259 ORANG PPTK, 7.848 ORANG PENYULUH SWADAYA, 32 ORANG CPNS)
PROSES
OUTPUT
PENYULUHAN : CYBER EXTENSION DAN 22 METODE PENYULUHAN : • DEMPOND & DEMONSTRASI • MAGANG • LOMBA KELOMPOK USAHA • TEMU WICARA • MATERI : PENCEGAHAN IUU FISHING, CCRF
52.514 KELOMPOK
OUTCOME
PENERIMA MANFAAT PENYULUHAN 537 KELOMPOK NAIK KELAS (2014) 6.250 KELOMPOK PUMP (2014) 200 PENYULUH BERSERTIFIKAT (2014)
MENINGKATKAN USAHA EKONOMI YANG PRODUKTIF Rp. 19,29 Triliun
IMPACT
PENINGKATAN PENDAPATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KP MENINGKAT
100 PENYULUH KONSERVASI (2014)
Feedback (Website , Monev)
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK PENGUATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERBASIS BISNIS DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (penguatan legislasi)
BIAYA (efisiensi, akuntabel)
KELEMBAGAAN (Sinergitas kelembagaan penyuluhan pemerintah di pusat dan didaerah)
TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SARANA PENYULUHAN (pemenuhan sarpras penyuluhan terkait teknologi informasi)
KETENAGAAN (pemenuhan kualitas dan kuantitas)
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN (penguasaan metoda, peningkatan materi, implementasi programa)
PENGUATAN DATA SISTEM PENYULUHAN KP UPAYA YANG TELAH DAN TERUS DILAKUKAN:
KONDISI SEBELUM OPERASIONAL SIMLUHKP
1.
2.
Data sistem penyuluhan KP (kelembagaan, ketenagaan,penyelenggara an, sarpras) tidaklengkap, valid, akurat, dan relevan dengan kondisi sebenarnya; Data sistem penyuluhan KP sulit diakses karena disimpan di masing-masing kab/kota atau provinsi
3.
Terjadi Inkonsistensi data penyuluhan KP;
4.
Belum ada standarisasi format data;
5.
Data Penyuluhan KP hanya dapat dimanfaatkan sebagian pengguna;
6.
Perlindungan dan pengamanan data belum diprioritaskan;
7.
Data-data utama pendukung Kebijakan Pembangunan KP belum terakomodir
1. FGD Pengembangan dan Operasional SIMLUHKP
KONDISI YANG DIHARAPKAN : 1.
Tersedia data Penyuluhan KP yang lengkap, valid, akurat, dan relevan dengan kondisi sebenarnya;
2.
Tersedia data Penyuluhan KP yang up to date dan siap akses;
3.
Inkonsistensi data penyuluhan KP dibatasi;
4.
Format distandarkan, sehingga mempermudah pembacaan data;
5.
Data Penyuluhan KP dapat dimanfaatkan sekaligus secara bersamaan oleh banyak pengguna (multiple user) dalam hal ini Penyuluh Perikanan dan stakeholder Penyuluhan KP;
6.
Data relatif aman karena adanya mekanisme yang menjadikan data hanya dapat diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password;
7.
Data-data utama pendukung Kebijakan Pembangunan KP diakomodir;
2. Workhop SIMLUHP STRATEGI :
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI ANTARA LAIN DENGAN DATABASE ONLINE SIMLUH KP
3. Sinergitas dengan sumber data utama di daerah (provinsi dan kab/kota) antara lain melalui Bimtek /Sosialisasi SIMLUHKP bekrja sama dengan provinsi) 4. Sinergitas dengan sumber data eselon I lingkup KKP 5. Penyediaan dan penugasan Admin SIMLUHKP di Pusat, (1 org), provinsi (33 org), dan Kab/kota (252 org) dan UPT KKP 12 org) 6. Pelaksanaan dekonsentrasi penyuluhan perikanan berupa pendanaan untuk honorarium petugas simluhkp provinsi dan sebagian di kab/kota 7. Penerapan REWARD bagi petugas SIMLUHKP yang berdedikasi dalam melakukan pemutahkiran data.
Cyber extension KP
Pantai di Kab. Buleleng, Agustus 06
