STRATEGI PEMBERDAYAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN BERBASIS

STRATEGI PEMBERDAYAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN BERBASIS MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN 1) Prof. Dr. IR. H.M Havidz Aima,MS. 2) Ir. Riswandi, MSi. 3)

LATAR BELAKANG

Dengan semakin menipisnya sumberdaya daya hutan, berkurangnya lahan budidaya pertanian, terdegradsinya sumberdaya hutan serta semakin menipisnya potensi sumberdaya dari bahan tambang maka diharapan ke depan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan menjadi salah satu "prime mover"dalam pengembangan

perekonomian bangsa Indonesia bila dikelola dengan baik dan benar (Rokhmin dkk, 2001).

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki potensi yang luar biasa.

Setidaknya tercatat 17.480 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 km. Sejak Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, laut Indonesia bertambah secara signifikan karena laut antar pulau menjadi laut nusantara , ditambah dengan pengakuan ZEE

sejauh 200 mil dari titik pantai terluar. Dengan demikian, saat ini terdata bahwa luas laut Indonesia 5,8 juta km2 yang terdiri atas: (!) perairan tentorial 0,3 juta km2, (2) perairan nusantara 2,8 juta km2, dan (3) perairan ZEE 2,8 juta km2. Kondisi perairan yang disebutkan di atas, sebagai tempat (niche) kehidupan ikan, udang, dan berbagai macam mahluk perairan lainnya, didukung pula oleh tanaman

mangrove yang terluas di dunia yaitu seluas 4,5 juta ha atau seluas 22,8 persen dari4uas mangrove dunia yang tercatat 19,7 ha. Selain itu, wilayah Indonesia merupakan pertemuan tiga lempengan tektonik dunia sehingga banyak terdapat cekungan minyak (60 cekungan) dan 70 persen di laut dengan cadngan minyak 9,1 juta barrel dan sebagian di lepas pantai (offshore). Pendek kata, potensi perairan dan kelautan Indonesia benar-benar sungguh luar biasa, mufat dari perikanan, minyak, gas, mineral, pariwisata pantai, energy terbarukan, gelombang, pasang surut, ocean thermal, energy convertion, transportasi, industri maritim, sampai dengan harta karun.

1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni University Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010.

2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3) asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

Dari aspek perikanan saja, maximum sustainable yield 6,4 juta ton per tahun, dengan total allowable catch (yang bolch ditangkap) sebanyak 5.12 juta ton per tahun, sedangkan produksi saat ini baru mencapai 4,7 juta ton per tahun. Namun demikian. Indonesia sebagai negara berkembang, dengan pendapatan

per kapita yang masih relatif rendah tentu saja berimplikasi terhadap rcndahnya tanggungjawab sosial masyarakat, masih kurangnya kepedulian terhadap lingkungan yang ditandai dengan tingkat pencemaran yang relatif tinggi, over ekploitasi pada perairan tertentu, belum permanennya tata ruang, dan masih relatif rendahnya kualitas SDM yang ditandai dengan masih rendahnya penguasaan akan teknologi kelautan. Permasalahan lain yang masih ditemui adalah masih relatif kecilnya dana pembangunan, kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, konflik dengan negara lain tentang pulau terluar, pencurian ikan oleh nelayan asing dan lain sebagainya. Ini semua menanti tenaga muda radikal yang mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi untuk membangun bangsa dan negara. Sumberdaya Perikanan dan kelautan Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan perekonomian

masyarakat baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Jangan sampai masyarakat khususnya petani dan nelayan hanya berperan sebagai penonton, tidak dapat memanfatkan sumberdaya tersebut secara optimal, ataupun dalam pengelolaanya dilakukan dengan cara-cara yang kurang tepat sehingga pemanfataan sumberadaya perikanan dan kelautan tidak dapat berkelanjutan dan menimbulkan konflik secara vertikal maupun horizontal.

Untuk dapat mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan seperti konsep di atas, maka salah satu konsep yang sangat relevan diimplementasikan adalah pengeloaan yang berbasis pada/di masyarakat dan pengelolaan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan atau pengelolaan yang berkelanjutan. PENGEMBANGAN BERBASIS MASYARAKAT (PBM)

Komunitas/masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun

kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan dalam hal-hal 1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober2010.


tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan pula dalam praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya alam. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan sumberdaya perlu

memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya, baik sebagai bagian dari subjek maupun objek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini dan tentunyajuga kondisi fisik dan alamiah dari sumberdaya, proses pcngelolaannya diharapkan dapat

menjadi lebih padu, lancar dan efektif serta diterima oleh masyarakat setempat. Proses pengelolaan sumberdaya ada baiknya dilakukan dengan lebih memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Pandangan ini tampaknya relevan untuk dilaksanakan di Indonesia dengan cara memperhatikan kondisi

masyarakat dan kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing-masing wilayah yang mungkin memiliki perbedaan disamping kesamaan. Dengan demikian, strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat. Yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu masyarakat yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ini lebih dikenal dengan istilah pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) atau community based management (CBM).

Menurut Carter (1996) Community-Based Resource Management (CBRM)

didefmisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak'berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.

Sedangkan Nikijuluw (2002) mendefinisikan PBM sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya (dalam bukunya Nikijuluw lebih menitikberatkan pada pengelolaan perikanan) sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan 1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010.


keinginan, tujuan serta aspirasinya. Lebih lanjut Nikijuluw (2002) mengemukakan bahwa PBM menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Jadi, dapat disimpuikan bahwa pengelolaan yang bcrbasis masyarakat

(PBM/CBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Langkah-Langkah PBM

Sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) yang diacu COREMAP-LIPI (1991) terdapat 10 langkah kegiatan dalam implementasi PBM: (1)

Persiapan

Dalam persiapan ini terdapat tiga kegiatan kunci yang harus dilaksanakan, yaitu (i) sosialisasi rencana kegiatan dengan masyarakat dan kelembagaan lokal yang ada, (ii) pemilihan/pengangkatan motivator (key person) desa, dan (iii)

penguatan kelompok kerja yang telah ada/pembentukan kelompok kerja baru. (2)

Perencanaan

Dalam melakukan perencanaan pengelolaan berbasis masyarakat ini terdapat tujuh ciri perencanaan yang dinilai akan efektif, yaitu (i) proses perencanaannya berasal dari dalam dan bukan dimulai dari luar, (ii) merupakan perencanaan

partisipatif, termasuk keikutsertaan masyarakat lokal, (iii) berorientasi pada tindakan (aksi) berdasarkan tingkat kesiapannya, (iv) memiliki tujuan dan luaran

yang jelas, (v) memiliki kerangka kerja yang fleksibel bagi pengambalian keputusan, (vi) bersifat terpadu, dan (vii) meliputi proses-proses untuk pemantauan dan evaluasi.

1) Materi SeminarSehari padTemu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3) asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

(3)

Persiapan Sosial

Untuk mendapalkan dukungan dan partisipasi masyarakat secara penuh, maka

masyarakat harus dipersiapkan secara sosial agar dapat (i) mengutarakan aspirasi serta pengetahuan Iradisional dan kearifannya dalam menangani isu-isu lokal yang merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi, (ii) mengetahui keuntungan dan kerugian yang akan didapat dari setiap pilihan intervensi yang diusulkan

yang dianggap dapat berfungsi sebagai jalan keluar untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi, dan (iii) berperanserta dalam perencanaan dan pengimplementasian rencana tersebut. (4)

Penyadaran Masyarakat

Dalam rangka menyadarkan masyarakat, terdapat tiga kunci penyadaran

masyarakat dalam PBM, yaitu (i) penyadaran tentang nilai-nilai ekologis ekosistem pesisir dan manfaat pengelolaan secara lestari, (ii) penyadaran tentang konservasi, dan (iii) penyadaran tentang potensi ekonomi lokal yang memungkinkan untuk dikembangkan. (5)

Analisis Kebutuhan

Untuk melakukan analisis kebutuhan terdapat tujuh langkah pelaksanaannya,

yaitu: (i) PRA dengan melibatkan masyarakat lokal, (ii) identifikasi situasi yang dihadapi di lokasi proyek, (iii) analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) (iv) identifikasi masalah-masalah yang memerlukan tindak

lanjut, (v) identifikasi pemanfaatan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan di masa depan, (vi) identifikasi kendala-kendala yang dapat menghalangi implementasi yang efektif dari rencana-rencana tersebut, dan (vii) identifikasi strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan kegitan. (6)

Pelatihan Keterampilan Dasar

Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar terdapat delapan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan, yaitu (i) pelatihan mengenai perencanaan 1] Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3] asubid Evaluasi Pembangunan.. Bappeda Propinsi Jambi.

pengelolaan sumberdaya, (ii) keterampilan tentang dasar-dasar manajemen keuangan, (iii) keterampilan tentang tata buku dan audit, (iv) pelatihan teknis yang berkaitan dengan usaha mikro dan prasarana, (v) peranserta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan, (vi) pelatihan dasar tentang pengamatan

sumberdaya, (vii) pelatihan pemantauan kondisi sosial ekonomi dan ekologi, dan (viii) orientasi mengenai pengawasan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian sumberdaya.

(7)

Pcnyusunan

Rencana

Pengelolaan

Sumberdaya

Terpadu

Dan

Berkelanjutan

Terdapat lima langkah penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya terpadu dan berkelanjutan, yaitu: (i) mengkaji permasalahan, strategi dan kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya, (ii) menentukan sasaran dan tujuan penyusunan rencana pengelolaan, (iii) membantu

pelaksanaan pemetaan oleh masyarakat, (iv) mengidentifikasi hak guna atas sumberdaya yang ada, dan (v) melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sertadalam pemantauan pelaksanaan rencana tersebut. (8)

Pengembangan Ekonomi Lokal

Dalam proses ini terdapat lima langkah pengembangan, yaitu (i) menentukan jenis-jenis usaha yang akan dikembangkan, (ii) melengkapi studi kelayakan masing-masing pilihan, khususnya dengan penelitian pasar, (iii) memberdayakan/membentuk kelompok ekonomi mikro, (iv) memberikan

pelatihan teknis dan manajemen usaha, dan (v) mengusahakan pembiayan bagi usaha-usaha pilihan melalui penyediaan dana awal, peningkatan akses ke berbagai sumber dana dan mengkaji kemungkinan pengembangan koperasi. (9)

Pengembangan Fasilitas Sosial

Terdapat dua kegiatan pokok dalam pengembangan fasilitas sosial ini, yaitu: (i) melakukan perkiraan atau analisis tentang kebutuhan prasarana yang dibutuhkan

1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010.

2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3] asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

untuk

membantu pengembangan

ekonomi

lokal,

penyusunan

rencana

pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan berbasis masyarakat, serta (ii) meningkatkan kemampuan (keterampilan)

lembaga-lembaga desa yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah penyelamatan sumberdaya dan pembangunan prasarana. (10)

Pendanaan

Pendanaan merupakan bagian terpenting dalam proses implementasi PBM.

Oleh karena itu, peran pemerintah selaku penyedia pelayanan diharapkan dapat memberikan alternatif pembiayaan sebagai dana awal perencanaan dan

implementasi PBM. Namun demikian, dana swadaya masyarakat diharapkan dapat menjadi tumpuan pelaksanaan PBM selanjutnya terlebih bilamana

kegiatan ekonomi lokal telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Kesepuluh proses implementasi PBM tersebut di atas tidak bersifat absolut,

tetapi dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sumberdaya dan masyarakat setempat, terlebih bilamana di wilayah tersebut telah terdapat kelembagaan lokal yang memberikan peran positif bagi pengelolaan sumberdaya dan pembangunan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Co-Manajemen : Kolaborasi Pengelolaan Perikanan

^

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan secara

penuh atau parsial sama prinsipnya dengan keterlibatan pada sektor ekonomi lain yaitu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sumberdaya perikanan (Nikijuluw,2002).

Jentoft (1989) menyebutkan ada 3 alasan mengapa pemerintah perlu terlibat dalam pengelolaan perikanan yaitu:

1. Alasan Efisiensi: Sumberdaya perikanan (perikanan tangkap) bersifat "open acsess"

dan "public provety" yang pemanfaatannya membawa akibat

eksternalitas (khususnya ekternalitas negatif) dan deplesi terhadao sumberdaya. 1] Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI

3) asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

Untuk itu perlu peran pemerintah mengatur pemanfaatannya agar dampak eksternalitas negatif dan deplesi dapat dikurangi.

2. Alasan Keadilan: Jika pemerintah tidak ikut campur tangan maka pemodal kuat

akan mengambil manfat secara berlebihan dan memboarkan nelayan/petani ikan kecil/tradisional dalam kemiskinan dan kemelaralan. Selanjutnya pada saat

ketimpangan sudah semakin lebar dan matang dan sulit diatasi dapat menjadi sumber konflik.

3. Alasan Administrasi: Pemerintah berhak menjalankan administrasi dengan

otoritas dan kemampunnya. Dengan ini pemerinth dapat melaksanakan peran dan fungsi dalam pengelolaaan sumberdaya perikanan. Demikian pula dengan

kehadiran pemerintah yang sangat diperlukan untuk menjalankan kegiatankegiatan yang memang yang memang tidak langsung menhasilkan keuntungan ekonomi. Artinya tanpa insentif tidak ada pihak swasta yang mau melakukannya

Lawson (1984) dalam Nikijuluw (2002) menyebutkan pemerintah juga

mempunyai kelemahan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan antara lain: kegagalan dalam mencegah kelebihan eksploitasi SDP karena keterlambatan dalam pelaksanan peraturan yang telah ditetapkan, kesulitan dalam penegakan huk-ym, kemampuan dan keberhasilan masyarakat

dalam menghindar dari peraturan, kebijakan yang kurang

tepat dan tidak jelas serta terkadang bertentangan, administrasi yang tidak efisien, wewenang terbagi kepada beberapa lembag serta data dan informasi yang kurang tepat.

Dengan adanya keterbatasan pemerintah tersebut perlu mengikutkan berbagai pihak atau lembaga terkait serta masyarakat, salah satunya dalm bentuk co-manajemn Co-manajemen

perikanan dapat

diartikan

sebagai pembagian atau

pendistribusian tanggung jawab dan wewnang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola perikanan (Nikijuluw, 2002). Secara umum bisa dikatakan bahwa manfaat yang ingin dicapai setiap pelaku melalui Co-manajemen perikanan adalah status pengelolaan perikanan yang lebih tepat, lebih efisien serta lebih adil dan merata 1] Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3] asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

(tujuan utama co-manajemen). Sedangkan tujuan sekunder dari co-manajemen adalah: 1) Jalan kearah tcnvujudnya pembangunan berbasis masyarakat 2) cara untuk

mewujudkan pengambilan keputusan secara desentralisasi sehingga dapat mcmberiklan hasil yang efektif dan 3)mekasnisme untuk mencapai visi dan tujuan nelayan lokal serta menguarngi konflik antar nelayan melalui proses demokrasi partisipatif. Nielsen (1996) mengelompokan kolaborasi yang terjadi antara pemerintah

dan masyarakat (dalam arti luas) menjadi 5 hirarki Co-manajemen yaitu (l)intrukksi, (2)konsultasi, (3) kooperatif, (4) advokasi dan (5) informatif. Namun menurut Pomeroy dan Berkes (1997) terdapat 10 tingkatan atau

bentuk co-manajemen yang disusun berdasar partisipasi yang paling rendah hingga

yang paling tinggi dari masyarakat. Bila tanggung jawab dan wewenag masyarakat rendah pada suatu bentuk co-manajemen maka tanggung jawab dan wewenang

pemerintah semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Kesepuluh bentuk co-manajemen tersebut adalah:

1. Masyarakat hanya memberikan informasi pada pemerintahdan informasi tersebut digunakan bahan perumusan kebijakan 2. Masyarakat dikunsoltasi olej pemerintah

3. Masyarakat & pemerintah saling bekerjasama

4. Masyarakat & pemerintah saling berkomunikasi 5. Masyarakat & pemerintah saling bertukar informasi 6. Masyarakat & pemerintah salin memberi nasehat dan saran 7. Masyarakat & pemerintah melakukan kegiatan atau aksi bersama 8. Masyarakat & pemerintah bermitra

9. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibuat pemerintah

10. Masyarakat lebih berperan dalam melakukan koordinasi anatar lokasi atau antar daerah dan hal tersebut didukung oleh pemerintah.,

1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3) asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

PENGELOLAAN/PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN

Sunberdaya perikanan dan kelautan yang terdapat di perairan darat (inland waters), pesisir dan laut perlu dimanfaalkan sebesar-sebesarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Namim dalam pengelolaanya jangan menyebabkan kerusak, kepunahan dan

pencemaran lingkungan. Banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang memesankan kepada kita agar selalu menjaga lingkungan dan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini anatara lain dalam (QS:Arrum ayat 41) " Telah nampak kerusakan di darat

dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan

kepada mereka sebag'tan dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ( ke jalan yang benar)

juga

Al-Quran (QS:Assyu'ara

ayat

151

dan

152)

"....dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".

Menurut Bengen (2003) di dunia terdapat 3 kelompok/model/pandangan

dalam pengelolaan SDA yaitu kelompok "deep enviment" yang berpandangan bahwa SDA yang ada sedikit atau bahkan tidak boleh diapa-apain, kedua kelompok "economic

frointer" yang berpandangan bahwa SDA yang ada di dunia ini boleh dimanfaatakan secara ekstrim demi pencapaian tujuan ekonomi, sedangkan kelompok ketiga adalah

yang mengkomodasi kedua pandangan yang bersebrangan atau kelompok "Rasional resources/sustaiable development. Pandangan ketiga ini lebih berfkir realistis dengan alasan manusia memerlukan SDA untuk keperluan hidupnya, SDA ada yang bersifat

''renewable " yang pada tingkat tertentu dalam memulihkan stock/populasi dari SDA alam tersebut, sedangkan SDA yang"unrenewable" dalam pemanfaatannya perlu

kehati-hatian yang tinngi sehingga tidak habis sambii menunggu alternatif pengganti SDA tersebut.

Ada dua makna yang terkandung dari pembangunan sumberdaya Alam

(SDA) perikanan dan kelautan berbasis lingkungan dalam hal ini yaitu: pertama,

berbasis lingkungan berarti pembangunan harus diseuaikan potensi dan daya dukung SDA yang dimiliki (Bengen, 2000). Sedangkan arti kedua pengelolaan/pembangunan berbasis lingkungan merujuk kepada

defenisi yang dibuat oleh

Comission

Enviromental Develovment (WCED, 1987) yang menyeimbangkan antara aspek

1] Materi Seminar Sehari pad TemuAlumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3) asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

i

ekonomi, lingkungan (ekologis) dan sosial yang lebih populer disebui dengan

"pembagunan berkelanjutan atau sustainable development". Menurut WLCD (1987) bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mcndatang untuk memeunhi kcbutuhannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan

berkelnjutan hanya dapat dicapai dengan memperhatikan 3 aspek (pilar) secara seimbang yaitu aspek lingkungan (ekologi), ekonomi dan sosial

Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan berbasis lingkungan sering disebut dengan pengelolaan berbasis ekologis merupakan salah satu aspek dari

pengeloaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Menurut WCED (1987) bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memeunhi kebutuhannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan

hanya dapat dicapai dengan memperhatikan 3aspek (pilar) secara seimbang yaitu aspek lingkungan (ekologi), ekonomi dan sosial

Ketiga aspek ini bila bersinergi akan dapat saling menunjang, sebagai contoh hasil penelitian Martosubroto dan Namin (1979) dalam Supriharyono (2000)

menyatakan adanya hubungan antara banyaknya tanaman bakau di pantai/estauria dengan produksi udang. Ng (1985) dalam Supriharyono (2000J yang melakukan penelitian di semenanjung Malaysia Barat dengan tutupan mangrove 96 % menghasilakn hasil tangkapan ikan 2-4 kali lebih bajryak dari pada hasil tangakapn ikan di semenajnung Timur Malaysia yang hampir tidak adanya mangrovenya. Ini membuktikan dengan mempertahankan ekosistem mangrove (memertahankan

lingkungan mangrove) akan berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan (ekonomi) dan kehidupan sosial juga akan lebih kondusif dan nyaman karena penghasilan masyarakat mencukupi. Karifan lokal yang merupakan aspek sosial yang berkembang seperti "Sasi" di Maluku akan berdampak semakin meningkatnya pupulsi ikan dan biota air lainnya karena adanya larangan menangkap ikan pada musim tertentu

yang memberikan kesempatan ikan untuk tumbuh dan berkembangbiak, ini pada gihrannya akan meningkatkan hasil tangkapan ikan. Di Jambi sebenarnya juga ada kearifan masyarakat nelayan/petni ikan perairan umum denagn membuatn kawasan


2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YA1 3) asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi jambi.

12

"lubuk larangan". Lubuk larangan ini sebenamya tidak berbeda jauh dengan "Sasi" di Maluku, tetapi kegiatannya dilakukan di sungai, lubuk atau perairan umum lainnya. PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA

PERIKANAN

DAN

KELAUTAN

BERKELANJUTAN

Seperti telah disampaikan dimuka bahwa pembangunan/pengembangan secara berkelanjutan ditinjau dari paham pemanfaatan SDA merupakan jalan tengah anatara "deep enviromenta!" dan "frointer economic". Sedangkan ditinjau dari aspeknya merupakan kombinasi antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial secara berimbang. 1. Aspek Lingkungan

Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan (inland waters, pesisir dan laut) secara ekologi dianggap berkelanjutan jika kawasan tersebut mampu (Rohkmin, 2004):

> Basis (ketersediaan stok) sumberdaya alamnya dapat dipelihara secara stabil > Pembuangan limbah tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan

> Pemanfaatan sumberdaya tidak dapat diperbaharui diiringi dengan upaya pengembangan bahan substitusinya secara memadai

> Menghindari kerusakan lingkungan

> Mempertahankan biodiversity^dan plasma nutfah Secara ekologi ada 5 persyaratan* agar pengelolaan sumberdaya perikanan dan

kelautan (inland waters, pesisir dan laut) baik pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, negara atau dunia, berlangsung secaraberkelanjutan :

Pertama adalah perlu adanya keharmonisan ruang {spatial harmony) untuk kehidupan manusia dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam peta tata ruang suatu wilayah hendaknya dipilah menjadi 3 zona : Preservasi : Konservasi : Pemanfaatan (20 %)

:

(20 %)

:

(60 %)

Kedua adalah bahwa tingkat/laju {rate) pemanfaatan sumberdaya dapat pulih (seperti sumberdaya perikanan dan hutan mangrove) tidak boleh melebihi kemampuan pulih (renewable capacity) dari sumberdaya tersebut dalam kurun waktu tertentu.

1) Materi Seminar Sehari padTemu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI


1j

Dalam terminologi pengelolaan sumberdaya perikanan, kemampuan pulih termaksud lazim disebut potensi lestari {Maximum Sustainable Yield, MS)),

sedangkan dalam pengelolaan hutan mangrove biasanya dinamakan sebagai jatah tebangan yang diperbolehkan (Total Allowance Harvest, TAH) Estimasi Stock Sumberdaya Ikan di Perairan

St = So + (G + R + I) - ( F + M + E ), dimana; St =

Stok ikan setelah waktu-t

So=

Stok ikan saat ini ( Tahun dimulai pemanfaatan sumberdaya Perikanan)

G=

Pertumbuhan Individu, R= Recruitment

I =

Imigrasi (Stok yang masuk karena perpindahan)

M = Mortalitas alamiah,

E

=

F = Mortalitas karena penangkapan

Emigrasi (Stok keluar karena perpindahan)

Ketiga, jika kita mengeksploitasi bahan tambang dan mineral (sumberdaya tidak dapat pulih) harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan agar tidak mematikan kelayakan usaha (viability) sektor pembangunan (ekonomi) lainnya.

Sebagian keuntungan (economic rent) dari usaha pertambangan tersebut hendaknya diinvestasikan untuk:

• mengembangkan bahan (sumberdaya) substitusinya dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic activities)

->

perikanan, pertanian, industri pengolahan

produk

perikanan

dan

pertanian, pariwisata,

• industri rumah tangga (home industries) berbasis sumberdaya dapat pulih

Keempat, ketika kita membuang limbah ke lingkungan pesisir dan lautan, maka : • jenis limbah yang dibuang bukan yang bersifat B3 (Bahan Berbahaya Beracun), tetapi jenis limbah yang dapat diuraikan di alam (biodegradable) termasuk limbah organik dan unsur hara.

• Jumlah limbah non- B3 yang dibuang ke laut tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi lingkungan laut.



14

•

Semua limbah B3 tidak diperkenankan dibuang ke lingkungan alam (termasuk

pesisir dan lautan), tetapi harus diolah di fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Kelima. manakala kita memodifikasi bentang alam pesisir dan lautan untuk

membangun dennaga {jetty), pemecah gelombang (breakwaters), pclabuhan laut, hotel, anjungan minyak (oil rigs), marina, dan infrastruktur lainnya, maka : •

Harus menyesuaikan dengan karakteristik dan dinamika alamiah lingkungan pesisir dan lautan, seperti pola arus, pasang surut, sifat geologi dan geomorfologi (sediment budget), serta sifat biologis dan kimiawi,

•

merancang dan membangun kawasan pesisir dan laut sesuai dengan kaidahkaidah alam (design

and construction with nature)

Pembangunan berkelanjutan

menghendaki perbaikan kriteria kelayakan

suatu program atau proyek pembangunan :

•

Penggunaan

discount rate

serendah

mungkin

untuk

kegiatan-kegiatan

pembangunan yang menyangkut pemanfaatan sumberdaya alam yang vital bagi kelestarian ekosistem / kelangsungan hidup manusia.

•

Memasukkan (to internalize) kerusakan lingkungan (environmental damage or

loss) dan kerugian sosial (social cost) sebagai komponen biaya dalam analisis manfaat dan biaya" •

Menerapkan prinsip kehati-hatian {precautionary principles) untuk kegiatan-

kegiatan pembangunan yang dampak negatifnya sangat signifikan atau tidak terpulihkan (irreversible), 1. Aspek Ekonomi

Dari aspek ekonomi pembangunan sumberbaya perikanan dan kelautan dianggap berkelanjutan bila mampu (Rohkmin, 2004): > Menghasilkan barang danjasa secara berkesinambungan > Memelihara pemerintahan dan utang luar negeri pada tingkat yang terkendali.

1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3] asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

35

> Menghindarkan ketidakseimbangan yang ekstrim antar sektor r

Memberikan nilai tambah

3. Aspek Sosial

Dari aspek ekonomi pembangunan sumberbaya perikanan dan kelautan

dianggap berkelanjutan bila mampu (Rohkmin, 2004): > Memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan

pendidikan) seluruh penduduknya terpenuhi. >

Terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha dan penyerapan

tenaga verjasecar adil secara add >

Kesetaraan gender

> Terdapat akuntabilitas dan partisipasi politik > Partisipasi masyarakat lokal (PBM)

STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi merupakan alat atau cara untuk mencapai hal yang diinginkan baik bersifat normatif ataupun dapat diukur. Salah satu cara menetukan strategi adalah melalui analisa SWOT, yaitu

suatu analisis kualitatif yang digunakan untuk

mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memformulasikan strategi suatu kegiatan fRangkuti, 2000). Analisis ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (Marimin, 2004).

Sedangkan pengembangan menurut (Rustiadi, 2004) merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan pada masyarakat, sistem sosial dan sumberdaya alam menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa pengembangan juga sering disebut dengan "pemberdayaan".

Sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian bahwa "Strategi pengembangan perikanan dan kelautan berbasis masyarakat dan lingkungan adalah cara untuk mencapai hal yang diinginkan baik normatif maupun terukur untuk

perbaikan yang bekesinambungan

suatu masyarakat sistem sosial dan sumberdaya

perikanan dan kelautan yang berbasis masyarakat dan lingkungan (ekologi).

1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2} Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3] asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat beberapa strategi dalam

pengembangan wilayah pesisir dan laut teritorial yang harus memberkan peran yang lebih besar kepada masyarakat.

Matrik Hasil Analisis SWOT interna! Faktor

2. Pembgn. Plabuhan M, Sabak 3.Adanya DKP &SMKKelautan dan mulai adanya peran LSM & PT 4. Besamya minat masyarakat

Eksternal Faktor

Peluang (0)

berusaha dtbidang perikanan 5. Kemauan politik yang kuat

I.Dekat dengan pasar

2. Kebutuhan produk perikanan selalu meningkat

optimal (1) 2. Mengembangkan pangsa pasar produk perikanan (5)

cukup tinggi

5. Adanyaskim kredit&dana CD

Ancaman (T) 1. Degradasi lingkungan 2. Klaim terhadap produk perikanan

3. Persaingandengan produk yang sama dari negara lain 4. Pensurian ikan oleh nelayan

asing dan perampokan di but 5. Masihadanya egosektoral

1. Terbatasnya modal 2. Indikasi tangkap lebih 3. Rendahnya Sumberdaya manusia

4. Belum adanya data detail potensi 5. Kurangnya koordinasi

Strategi W-0

Strategi S-O 1. Pemanfaatan SDP secara

3. Teknolgt spesikasi lokasi 4. Harga produk perikanantertentu

Kelemahan (W)

Kekuatan (S) 1. Potensi SDP pesisir besar

1. Pemanfataan skim kredit &

bantuan modal secara optimal (9)

2. Peningkatan SDH dalam

pengembanagnSDP pesisir(4) 3. Kerjasama dengan berbagai 3. Penyusunan profit detail pihak untuk meningkatkan potensi SDP pesisir(10) produktivttas usaha perikanan (6)

Strategi S-T 1. Menerpkan sistem ramah

lingkungan usaha perikanan {8) 2. Heningkatkan stsndar mutu produk perikanan (3) 3. Peningkatan pengawasan & koordinasi antar intastansi dan

pihak (erkaft (7) 4. Peningkatankapsftas armada penangkapan ikan(2)

Matrik Analisis SWOT Pengembangan Perikanan di Wilayah Indonesia.

Strategi :merupakan alat atau cara untuk mencapai hal yang dinginkan baik bersifat normatif ataupun dapat diukur. Karena masih bersifat normatif, maka strategi

perlu dijabarkan dalam bentuk rencana aksi berupa program atau kegiatan dalam pengembangan perikanan dan kelautan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1. Strategi Pemanfaatan SDP Pesisir Secara Optimal (SI) 1). Pengaturan alat dan zona penangkapan ikan

1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24Oktober 2010.


I /

1). Pengaturan alat dan zona penangkapan ikan 2). Pemasangan rumpon

3). Pemanfataan by catch secara optimal

4). Pembangunan hatchery (BBI Pantai)

2 Peningkatan Kapasitas Armada Penangkapan Ikan (S2)

1). Memberi bantuan dan fasilitasi untuk mendapatkan armada penangkap ikan bertonase besar (> 30 GT)

2). Optimalisasi peran TPI dan PPI

3. Peningkatan SDM Dalam Pengembangan SDP (S3) 1). Pelatihan atau kursus pengolahan hasil perikanan 2). Peningkatan kemampuan teknis penangkapan ikan 3). Pelatihan atau kursus budidaya pantai berwawasan lingkungan

4). Pelatihan atau kursus pengembangan pemasaran kompetitifProduk perikanan 5). Pelatihan pembuatan dan perawatan alat tangkap 4. Mengembangkan Pangsa Pasar Produk Perikanan (S4)

1). Pembinaan pelaku usaha perikanan kecil dan mencngah (perikanan rakyat) 2). Menumbuhkan budaya gemar makan ikan 5. Peningkatan Standar Mutu Produk Perikanan (S5)

1). Peningkatan Performence dan Mutu Produk Perikanan 2). Peningkatan Pengawasan dan Pengujian Produk Perikanan 3). Diversifikasi Produk Olahan

6. Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Antar Pihak Terkait(S6)

1). Mengkoordinasikan Setiap Kegiatan Pembangunan Masing-masing Sektor Baik Pemerintah Maupun Swasta

2). Melakukan Koordinasi &Pengawasan Mencegah Terjadinya Tindak Kriminalitas di Laut (Pencurian ikan oleh nelayan asing & rampok di laut)


IS

7 Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Perikanan (S7)

1). Uji coba penelitian usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil 2).Mendatangkan investor untuk menggarap SDP dan kelautan dengan mengikutkan masyarakat lokal (kemitraan)

8.Menerapkan Sistem Ramah Lingkungan pengelolaan SD Perikanan (S8) 1). Pelarangan penggunaan bahan, alat & cara terlarang dalam usaha perikanan

2). Penerapan sanitasi lingkungan pada setiap rantai produksi &pemasaran 3). Budidaya tambak sistem tradisional atau tradisional plus 4). Konservasi kawasan pesisir 5). Budidaya lebah madu

6). Coastal and Marine Protected Area (CMPA/DPL) 9. Pemanfaatan Skim Kredit dan Bantuan Modal Secara Optimal (S9)

1). Deregulasi untuk kemudahan mendapatkan kredit

2). Mengupayakan dana CD perusahaan untuk pengembangan usaha perikanan 3). Mengoptimalkan peran koperasi sebagai unit usaha simpan pinjam 4). Bantuan pakct bergulir (revolving) dan KUPEM

10. Penyusunan profil detail potensi sumberdaya perikanan pesisir (S10) 1). Penyusunan detail potensi perikanan dan pembuatan tata ruang

2). Penyusunan kelayakan teknis (tanah, air, oceanografi dan biologi)

3). Penyusunan kelayakan usaha kecil dan menengah perikanan pesisir

1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974-2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI 3) asubid Evaluasi Pembangunan, Bappeda Propinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, (QS:Arrum ayat41), (QS:Assyu'ara ayat 151 dan 152)

Aziz, KA. M.BoerJ.Widodo. N.Namin, M.H. Amarullah. B.Hasym, A. Jamali. Dan B.E Priyono. 2001. Potensi, pemanfaatan dan peluang pengembangan sumberdaya

ikan laut di periaran Indonesia. Kerjasama Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan Laut dengan Laboratorio MSP Perikanan FPIK IPB.

[BKSDA] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. 2006. " Pengelolan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timar Jambi". Disampaikan pada disampaikan pada Lokakarya MCRMP Jambi. Jambi 13-14 Desember 2006 Bengen. 2003. Warta Pesisir. PKSPL IPB.

Bengen. 2002. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaanya. PKSPL IPB

Carter, J.A. 1996. Introductory Course on Integrated Coastal Zone Management (Training Manual). Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Sumatera Utara, Medan dan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta; Dalhousie University, Environmental Studies Centres Development in Indonesia Project.

COREMAP-LIPI. 1997. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Dokumen buah kerjasama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi, Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan PT. ECOLINK UTAMA

C:/dmkec/kec.tjt.apr. 2006

[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi . Penataan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kerjasama DKP Provinsi Jambi dengan CV. Cakra Karya Persada Jambi

Jentoft. 1989. Fisheries Co-Management. Delegating Government Responsisibility to Fsieherment Organization" Marine Policy.

King,M. 1995. Fisheries Biology., assessment and management. Blackwell Science Ltd. Chapter Fisheries Manangement

Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi; Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Grasindo. Jakarta.

Nielsen. J.R and Sen. 1996. Fieheries Co-Management: A Comparative Analisys. Marine Policy.

1) Materi Seminar Sehari pad Temu Alumni Universitas Brawijaya Malang Angkatan 1974 - 2010, Minggu 24 Oktober 2010. 2] Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia-YAI


20

Nikijuluw, V.P.H. 2002. Rezim Pengelolaan sumberdaya.VT. Pustaka Cidesindo Pomeroy, R.S. and Berkes. 1994. Fisheries Co-management and Small-scale Fisheries : A Policy Brief ICLRAM, Manila. Soegiarto. 1976. Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir. Lembaga Oseanologi Nasional, Jakarta. Rangkuit.. F. 2000. Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis. . PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Riswandi. 2006. Analisis Kebijakan Pengembanagan Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. PS-SPL IPB. Bogor Rokhmin, D. Rais, J., Ginting, S.P., dan Sitepu, M.J. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Cetakan Kedua : ISBN 979-408381-X. PT. PRADNYA PARAMITA, Jakarta.

Rohkmin.2004. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Mewujudkan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. Makalah Kuliat Perdana SPS-SPL IPB. Rustiadi, E. Saefudin, S dan Panuju D.R. 2004. Perencanaan dan Pengembangan

Wilayah. Edisi 10 Dfesember 2004. Diktat. Fakultas Pertaninan I{B. Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

[WCED]. 1987. Comission Enviromental Develovment. Our Common Future. Oxford University Press.New York White, A.T., L.Z. Hale, Y. Renard, and L. Cortesi.

1994.

Collaborative and

Community Based Management of Coral Reefs : Lessons from Experience. Kumarian Press, Inc., USA. 130 p.


STRATEGI PEMBERDAYAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN BERBASIS

Recommend Documents