PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
JAWA BARAT
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) Provinsi Jawa Tengah Jl. Gatot Subroto No.1 Kompleks Tarubudaya Ungaran Email :
[email protected]
1.
Visi
“Terselenggaranya penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan Jawa Tengah sejahtera dan berdikari”
2. Misi Meningkatkan kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha Meningkatkan kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan
EFEKTIVITAS KINERJA KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
Focus
Locus
• EFEKTIVITAS KINERJA KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
• PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA
EFEKTIF??? YA atau TIDAK ??
PENYULUHAN MANTAP JIKA: MANTAP…. Penyelenggaraan Penyuluhan
SDM
Kelembagaan
Sarpras
Pembiayaan
KANTOR SEKRETARIAT BAKORLUH PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya, Ungaran.
IMPLEMENTASI UU 16/2006
PUSAT PROVINSI
KAB/ KOTA
•BADAN PPSDM •YANG PUNYA PROGRAM
•Set BAKORLUH •Berperan pd Fungsi Koordinatif • Pengelola Dekon Penyuluh Kab/Kota •Bapelluh •Punya wilayah dan punya Penyuluh •Tempat Pelaksanaan Program Pusat
AMANAT UU NO 16/ 2006 AZAS PENYULUHAN Keterbu kaan
Kerjasa ma
Partisip atif
Keseim bangan
Kemitra an
Keterpa duan
Berkela njutan
AZAS Penyuluhan
Kesetar aan
Berkea dilan
(Bab II Pasal 2) Pemera taan
Manfaat
Demokrasi
Bertannggung gugat
Sumber dan Besarnya Pendanaan Set BAKORLUH Jateng : 25,000,000
APBD
23,408,066
20,000,000
17,233,304 17,510,695 15,000,000
10,000,000
11,841,888 7,872,146
5,000,000
1,255,957 -
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBD PROVINSI JAWA TENGAH 2014 No
Program
Anggaran
1
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.810.573.000
2
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.800.103.000
3
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
45.500.000
4
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
30.000.000
5
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
6
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
7
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
Jumlah
10.120.000.000
1.900.000.000 380.000.000 16,086,176,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN PERIKANAN BERUPA PELATIHAN DAN MAGANG PROVINSI JAWA TENGAH 2014 N o
KEGIATAN
JUMLAH ANGKATAN
1
PELATIHAN PENYULUH SWADAYA PERIKANAN
9
30 orang
282.650.000
2
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENYULUH PERIKANAN
5
30 orang
108.750.000
3
PELATIHAN PENYULUH DI KAWASAN MINAPOLITAN
1
30 orang
21.850.000
4
PELATIHAN SIMLUH KELAUTAN PERIKANAN
1
35 orang
30.000.000
5
MAGANG BAGI PEMBUDIDAYA IKAN
1
25 orang
37.450.000
Jumlah
JUMLAH Anggaran PESERTA
480.700.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN PERIKANAN BERUPA PERCONTOHAN / DEMPLOT PROVINSI JAWA TENGAH 2014 No 1
2
3
KABUPATEN TEMANGGUNG
BOYOLALI
PATI
Jumlah
JENIS DEMPLOT
Anggaran
PEMBENIHAN LELE
17.000.000
PEMBESARAN LELE
17.000.000
PEMBESARAN LELE DENGAN TEKNOLOGI BIOFLOC
17.000.000
PEMBESARAN UDANG GALAH
17.000.000
PEMBENIHAN LELE
17.000.000
PEMBESARAN UDANG VANNAME
17.000.000 102.000.000
70,000,000
APBN
60,000,000
Pertanian
50,000,000
Kehutanan Perikanan
40,000,000
30,000,000 20,000,000 10,000,000 Pertanian Kehutanan Perikanan
2008 11,204,47
2009 14,017,35
2010 20,561,55
2011 54,643,37
2012 67,595,63
2013 69,432,44
2,980,800
2,943,380
3,313,840
4,070,440
3,817,400
2,483,770
1,933,355
ANGGARAN DEKONSENTRASI APBN 2014 No. 1
Kementerian KEMENTERIAN PERTANIAN Program Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani
2
62.827.955.000
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Program Penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan 3
Anggaran
2.947.707.000
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan SDM kelautan dan Perikanan
Jumlah
1.966.420.000
67.742.082.000
ALOKASI ANGGARAN UNTUK BOP No. 1
Kementerian
Non BOP
Keuangan (Rp)
Keuangan (Rp)
62.827.955.
49.161.400.000 (78.25%) a. BOP PNS ; 8.275.200.000 (16.83%) b. Honor THL-TBPP : 40.886.200.000 (83.17%)
13.666.555.000 21.75%
2.947.707
2.496.000.000 84.68%
451.707.000 15.32%
1.966.420
1.098.240.000 55.85%
868.180.000 44.15%
11.869.440.000 17.52%
55.877.642.000 82.48%
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Program Penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan 3
BOP dan Honor THL-TBPP
KEMENTERIAN PERTANIAN
Program Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani
2
Anggaran (Rp,-000)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan SDM kelautan dan Perikanan
Jumlah
67.742.082
POTENSI WILAYAH PROVINSI JATENG LUAS WILAYAH PROVINSI JATENG 3.254.412 KM2 TERBAGI DARI:
LAHAN SAWAH LAHAN NON SAWAH
• 990.800 ha (30,44%) • 2.260.000 ha (60,56%)
LAHAN BUDIDAYA KOLAM • 50.000 ha
PROVINSI JAWA TENGAH, terdiri dari: 29 KABUPATEN 6 KOTA 573 KECAMATAN 8.754 DESA/KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK : 32,38 JUTA JIWA( 14% PENDUDUK INDONESIA) Terdapat 17 Kab/Kota berpantai
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BAKORLUH PROVINSI JATENG
UU 16/2006
KELEMBAGAAN
PENYELENGGARAAN
KETENAGAAN
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.
4 SUKSES KEMENTAN PERUBAHAN PERILAKU
BIDANG
Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Berkeadilan
INDUSTRIALISASI PERIKANAN
I. DATA DAN FAKTA KELEMBAGAAN PENYULUHAN di Provinsi Jawa Tengah KELEMBAGAAN PENYULUHAN (BAPELLUH) PERDA 16 PERBUP/PERWALI 18 BELUM ADA 1
BPK (BALAI PENYULUHAN KECAMATAN) JUMLAH 527 BANGUNAN SENDIRI 322 BELUM MEMILIKI BANGUNAN 205
JUMLAH
POSLUHDES (POS PENYULUHAN PERDESAAN) 3.457
KELEMBAGAAN PENYULUHAN di DESA
POLA ORGANISASI LEMBAGA PENYULUHAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BAKORLUH
KOMISI PENYULUHAN
KEPALA SEKRETARIAT ANGGOTA KEPALA KEPALA
BAGIAN TATA USAHA
SEKRETARIAT SEKRETARIAT
SUB BAG PROGRAM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KELEMBAGAAN
BIDANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN SBR DAYA MANUSIA
SUB BID KELEMBAGAAN PENYULUHAN
SUB BID PROGRAMA DAN P. METODA
SUB BID PENGEMB SDM PENYULUH
SUB BID KELEMB P. UT & P. USAHA
SUB BID P. MAT PENYULHN & KEMIT. USAHA
SUB BID PENGEMB SDM PEL. UT & PEL. US
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
II. ASPEK SDM PENYULUH Jumlah Penyuluh PNS di Jawa Tengah (per 3 Maret 2014) sebanyak 3.047 orang, dengan rincian: a.Penyuluh Pertanian (termasuk Peternakan dan Perkebunan) : 2.129 orang. b.Penyuluh Perikanan : 279 orang. c.Penyuluh Kehutanan : 639 orang
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
• Aparatur • Non Aparatur
Pelatihan Kapasitas SDM
Praktek • Percontohan • Magang • Sekolah Lapang
• Non Teknis • Peralatan
Fasilitasi
PELATIHAN
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR DAN NON APARATUR
RAGAM DIKLAT
APARATUR
NON APARATUR
III. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN a. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DASAR KEBIJAKAN: 1. PERGUB No 154/2008 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2. SK Ka Setbakorluh No 148.15/94.1/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 3. Programa Penyuluhan Provinsi Disahkan oleh Ketua BAKORLUH (GUBERNUR) STRATEGI PELAKSANAAN: Diimplementasikan melalui peningkatan kemampuan dan pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha secara partisipatif. Pelaksanaan sistem kerja LAKU didasarkan pada programa yang disusun sesuai kebutuhan lap dg pendekatan pemecahan masalah. Menempatkan kelembagaan penyuluhan sbg penggerak utama kegiatan penyuluhan di semua tingkatan administrasi pemerintahan.
b. MATERI PENYULUHAN Materi penyuluhan yang dibuat Set Bakorluh didasarkan atas kebutuhan sasaran penyuluhan (pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara/ penyuluh). Untuk mengetahui tingkat kebutuhan tersebut dilakukan survey identifikasi. Beberapa media yang digunakan adalah: (a) media cetak (leaflet, pamflet, brosur, poster, peta singkap, Majalah Suluh Agrinawa, buku2) (b) media elektronik (VCD, DVD, website, Radio Suara Penyuluhan). Jumlah materi penyuluhan yang dibuat setiap tahun rata-rata 20 judul. Jika ditinjau dari komoditas, persentase terbesar adalah peternakan, disusul: tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Disamping materi teknologi juga dibuat materi yang berisi pengembangan SDM, manajemen, lingkungan hidup dan informasi pasar.
C. PENYULUHAN MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PERTANIAN - Produksi - P2BN - Swasembada Pangan
PERIKANAN - PUMP -PUGAR, -Minapolitan -Industrialisasi
KEHUTANAN - HTR, KBR - AUK - Kemitraan - Pelestarian Alam-ijo royo2
TATA HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI PENYULUHAN Komisi Penyuluhan Prov Ka Sekretariat Bakorluh (es IIa) Komisi Penyuluhan Kab/Kota Kepala Bapelluh (es IIb)
BAKORLUH PROVINSI
Badan/Dinas Provinsi
PROVINSI
UPT Kementerian
BAPELLUH KAB/KOTA
Dinas Kab/Kota
KABUPATEN
BALAI
Cab Dinas/ UPTD
KECAMATAN
Pelaku utama& Pelaku usaha Kab/Kota
DESA/ KELURAHAN
PENYULUHAN
POSLUHDES /KELURAHAN
INDIKATOR KEBERHASILAN PENYULUHAN
TERSEDIANYA FAKTOR PRODUKSI YANG MUDAH DAN MURAH BAGI PETANI DAN NELAYAN PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA MANDIRI DALAM MENGAKSES PERMODALAN DITERAPKANNYA TEKNOLOGI INFORMASI TERKINI BAGI PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA DALAM USAHATANINYA MASYARAKAT TANI DAN NELAYAN SEJAHTERA KARENA USAHATANINYA SERTA PETANI MANDIRI DAN BERDAULAT DIBIDANG PANGAN ALAM LESTARI DAN IJO ROYO ROYO
IV. SARANA PRASARANA PENYULUHAN PRASARANA PENYULUHAN BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT: TAHUN 2009 : Sepeda Motor Kab = 225 UNIT (Pertanian) TAHUN 2011 : Sepeda Motor Kab = 270 UNIT (Kehutanan) TAHUN 2012 Sepeda Motor Kab = 318 UNIT (Pertanian) MOBIL UNIT PENYULUHAN = 2 UNIT (Pertanian dan Kehutanan) TAHUN 2013 Sepeda Motor untuk Penyuluh Kehutanan = 2 UNIT Sepeda Motor untuk Penyuluh Perikanan = 2 UNIT Laptop dan Printer (masing-masing 1 UNIT) (Perikanan) DARI PEMPROV JAWA TENGAH: RADIO KOMUNITAS PENYULUHAN 107,7 FM Sarana Mobilitas dan Bangunan Gedung LAPTOP, LCD, GPS, AMPLIFIER, DVD PLAYER, TV, Alat2 Pertukangan dll
Sarana Mobilitas Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Sedan : 2 Unit Toyota Innova : 2 Unit. Toyota Avanza : 1 Unit. Daihatsu Terios : 1 unit Toyota Hi-Lux : 1 Unit. Pregio : 1 Unit. Sepeda Motor : 16 Unit.
V. PEMBIAYAAN Sesuai dengan PP 43 Tahun 2009 tentang Pembiyaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, BAB II Pembiayaan Bag Kedua Biaya Penyelengg Penyuluhan, meliputi: a. Biaya operasional kelembagaan penyuluhan b. Biaya operasional Penyuluh PNS c. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarpras, dan d. Biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yg tlh memenuhi syarat Kompetensi dan melakukan penyuluhan.
TAHUN 2013 di JAWA TENGAH: Rp 75,183,197 milyar (APBN Tan,Kan,Hut) Rp 23,408,066 milyar (APBD)
KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH, 2013 – 2018 No
Program
Sasaran
Prinsip Penyuluhan
Indikator Keberhasilan
1
Swasembada Beras, Jagung dan Kedelai
Peningkatan produktivitas pertahun -Padi 1,5 % -Jagung 2,5 % - Kedelai 2,0 %
- Penyuluhan - Diterapkannya melalui teknologi PTT pendekatan SLPTT - Meningkatnya - Penerapan produksi padi, teknologi spesifik jagung dan lokasi kedelai di - Sasaran wilayah kerja penyuluhan penyuluh adalah kelompoktani
2
Swasembada Gula
- Peningkatan produktivitas tebu 5 % pertahun - Rendemen gula 7,25 %
- Penerapan teknologi agribisnis tebu - Penerapan metoda penyuluhan SL
- Meningkatnya produktivitas tebu di wilayah kerja penyuluh - Terjalinnya kemitraan
Lanjutan . . . . . . . . . No
Prinsip Penyuluhan
Indikator Keberhasilan
Program
Sasaran
3
Swasembada Daging Sapi
- Meningkatnya konsumsi daging 2,6 % per-tahun - Meningkatnya populasi sapi 10 % per-tahun
4
Perikanan
- Meningkatnya - Penerapan - Meningkatnya kapasitas teknologi budidaya pendapatan pembudidaya ikan air tawar pembudiya ikan air tawar - Fasilitasi ikan air tawar - Penumbuhan dan pengembangan - Tumbuh & berpengembangan kelompok kembangnya kelompok pembdidaya ikan pokdakan pembudidaya ikan
- Penerapan teknologi pakan, kesehatan dan bibit sapi - Pengembangan kelompok usaha penggemukan sapi
- Diterapkannya tek. agribisnis sapi potong - Meningkatnya populasi dan produktivitas sapi potong di wilker penyuluh
Lanjutan . . . . . . . . . No
Program
Sasaran
Prinsip Penyuluhan
Indikator Keberhasilan
5
Kehutanan
- Pemberdayaan masy sek hutan - Rehabilitasi, perlindungan dan konservasi hutan - Pemanfaatan pot sbr daya hutan
Penyuluhan dilaks dengan pola: - Pemberdayaan mel percontohan - Gerakan massal - Peningkatan P, K dan S masy sek hutan
- Meningkatnya kesejahteraan masy sekitar hutan - Terpeliharanya sumber daya hutan
6
Diversifikasi Pangan
- Meningkatnya keanekaragama n produksi & kons pangan lokal - Menurunnya konsumsi beras 1,5 %/thn - Berkurangnya jumlah penduduk rawan
Memberi - Tersosialisasiny pemahaman a diversifikasi masyarakat tentang: pangan - Sumber karbo- Berkembangny hidrat non beras a produksi - Pola pangan/gizi pangan lokal seimbang - Menurunnya - Pentingnya konsumsi pemanfaatan sbr beras perpangan lokal kapita di wil kerja penyuluh
Lanjutan . . . . . . . . . No
Program
Sasaran
Prinsip Penyuluhan
Indikator Keberhasilan
- Memberi pemahaman prod bermutu meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor - Sasaran penyuluhan adalah kelembagaan petani
- Berkembangny a industri pengol hasil tan, kan dan hut - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing - Meningkatnya posisi tawar petani
7
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
- Nilai tambah prod tan, kan dan hut meningat - Seluruh produk berorientasi ekspor - Jumlah industri hilir tumbuh 6 % per-tahun
8
Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Pendapatan per- - Penyuluhan untuk - Meningkatnya kapita sektor merubah pola pikir pendapatan tan, kan dan hut petani dari pola dan kesra meningkat subsisten ke petani - Laju agribisnis - Terserpannya peningkatan - Mengembangkan hasil prod pendapatan kemitraan usaha petani dengan meningat di atas harga layak 10 % per-tahun
PERMASALAHAN PENYULUHAN LAHAN
PETANI
PENYULUH & PENYULUHAN
•Alih Fungsi Lahan ke non pertanian •Luas Pemilikan sempit •Penurunan derajat kesuburan tanah, pencemaran, bantat •Munculnya serangan hama penyakit yang selalu berulang
•Tradisionil/ Subsisten •Generasi muda tani tidak tertarik jadi petani •Pertanian Dianggap kurang bergengsi dan dikuasai tengkulak •Aspek teknologi, pasar, permodalan kurang dikuasai •Jumlah Penyuluh terus berkurang •Kualitas Penyuluh tidak sesuai tuntutan jaman •Kepedulian Pemkab/ Pemkot terhadap penyuluhan kurang • Kurang penguasaan dibidang Teknologi Informasi •Belum semua Kab/Kota mempunyai Komisi Penyuluhan •SKPD Anggota BAKORLUH belum terbuka dengan Penyuluhan
KESIMPULAN: KELEMBAGAAN PEMBIAYAAN
SARPRAS LUH SDM
Penyeleng garaan penyuluhan
PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN EFEKTIF & MANTAP
REKOMENDASI
1.
•SIAPKAN SDM APARATUR DAN NON APARATR Yg MEMADAI •LENGKAPI SKILL dan ATTITUDE SDM PENYULUH (DG DIKLAT DAN PELATIHAN) •KUASAI TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI KEBUTUHAN SDM PENYULUH
2.
•MANTAPKAN HOME BASE PENYULUH DI KECAMATAN •LENGKAPI SARPRAS LUH Yg MEMADAI •LENGKAPI `MAINAN` PENYULUH DG PERCONTOHAN •PENINGKATAN PERAN KOMISI PENYULUHAN
3.
•REWARD AND PUNISHMENT BAGI KAB/ KOTA •MONEV BERJENJANG •PUSAT-BAKORLUH-BAPELLUH-BPK-POSLUHDES
APBN/ APBD
JAWA TENGAH MENJADI RUJUKAN STUDY BANDING DARI LUAR PROVINSI TERHADAP IMPLEMENTASI UU 16/2006 KARENA ASPEK 5 MANTAP TERPENUHI :
Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Kep Riau Provinsi Lampung Provinsi Bengkulu Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Maluku Utara Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
* Provinsi Jawa Timur * Provinsi Jawa Barat * Provinsi Banten * Provinsi Maluku * Provinsi Jambi * Provinsi Kalimantan Timur
PENYULUH BANGKIT KESEJAHTERAAN PETANI TERUNGKIT
