Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI KELAUTAN PERIKANAN Patopo Kusuma Dewi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah
[email protected] ABSTRACT Government programs absolutely have direct impact to society especially the National Program for Community Empowerment. The Government of Indonesia supported poverty alleviation in particular coastal communities has launched the National Program for Community Empowerment Maritime Affairs and Fisheries (PNPM MKP). This program is a poverty reduction program that has been implemented since 2007 and is expected to be conducted continuously until 2015. The benefits of PNPM MKP is Social Protection, Community Empowerment and Development of Small and Medium Enterprises. PNPM MKP consists of: Mina Rural Enterprise Development (PUMP) Capture Fisheries, Aquaculture and Fisheries Product Processing and Marketing, Business Empowerment of People's Salt (PUGAR), and Resilient Coastal Rural Development (PDPT). Keywords: PNPM MKP, empowerment , poverty ABSTRAK Program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat yang salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam mendukung pengentasan kemisikinan khusunya masyarakat pesisir telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM MKP). Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, hingga tahun 2015. Manfaat PNPM MKP adalah Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. PNPM MKP terdiri dari: Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Kata Kunci: PNPM MKP, pemberdayaan, kemiskinan sebesar 29,89 juta (sekitar 12,36%)
Pendahuluan Indonesia dengan yang
sumber melimpah
merupakan daya
negara
alam
penduduk Indonesia tergolong miskin
(SDA)
namun akses
dan
kontrolnya masih terbatas, sementara puluhan juta lainnya terpinggirkan, hidup dalam
ketiadaan
dan
menjadi
miskin. Perkembangan kemiskinan
fakir di
Indonesia menurut data BPS tahun 2011,
14
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
atau berpenghasilan rendah (BPS 2013).
penanggulangan
Sebagian dari mereka adalah pelaku
salah
usaha mikro yang punya keterbatasan
terwujudnya masyarakat yang adil dan
akses terhadap sumber daya, terutama
makmur. Tidak sedikit anggaran negara
sumber
pasar.
yang dikeluarkan bahkan telah mencapai
Keluarga miskin kebanyakan menggeluti
triliunan rupiah yang dipergunakan untuk
kegiatan ekonomi rumah tangga dan
melaksanakan banyak sekali program-
sektor informal yang rentan dan paling
program
mudah terkena
melalui
daya
ekonomi
dan
dampak
jika
terjadi
krisis ekonomi.
satu
kemiskinan
prioritas
Sedangkan data dari Program Pemberdayaan
Ekonomi
skema
Pesisir (PEMP, 2006)
maupun
masyarakat
utama
penanggulangan
desentralisasi,
sebagai demi
kemiskinan,
dekonsentrasi,
tugas
bantuan
pembantuan,
sosial
langsung.
Pemerintah juga telah membentuk Tim
menyebutkan
Nasional
Percepatan
Penanggulangan
bahwa 32,14% penduduk wilayah pesisir
Kemiskinan
masih berada dibawah garis kemiskinan (
Presiden (Wapres) yang berupaya untuk
5.254.400 jiwa). Penduduk miskin ini
melakukan koordinasi antar pihak dalam
tersebar di 8.090 desa pesisir . Dari
upaya mainstreaming penanggulangan
jumlah seluruh penduduk Indonesia yang
kemiskinan di berbagai aspek. Di daerah
sebesar
terdapat
222
juta,
maka
persentasi
(TNP2K)
dibawah
lembaga
Wakil
Koordinasi
penduduk pesisir yang masih berada
Penanggulangan
dibawah garis kemiskinan ada sekitar
(TKPK).
13,45%. Sehingga masih membutuhkan
Pembangunan Nasional (Bappenas) juga
perjuangan
telah
panjang
untuk
mencapai
Badan
penanggulangan
di Indonesia. (Kusnadi, 2009)
segala
peningkatan
ekonomi,
Daerah
Perencanaan
membuat
target 8 % bagi pengentasan kemiskinan
Dalam
Kemiskinan
clustering
kemiskinan
instrumen
dan
dengan
implementasi
dan
evaluasi secara nasional.
pemerintah telah mengupayakan dalam
Sesuai dengan visi Kementerian
peningkatannya melalui program-program
Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-
pemerintah yang berdampak langsung ke
2014, yaitu “Pembangunan Kelautan dan
masyarakat yang salah satunya adalah
Perikanan yang Berdaya Saing dan
Program
Berkelanjutan
Nasional
Pemberdayaan
untuk
Kesejahteraan
Masyarakat yang hasil nya nyata dalam
Masyarakat”.
menekan angka kemiskinan seperti pada
tersebut maka misi yang diemban adalah
grafik
:
diatas.
Pemerintah
melalui
(1)
Untuk
mewujudkan
Mengoptimalkan
visi
Pemanfaatan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Belanja Negara (RAPBN) dari tahun ke
(2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya
tahun
Saing Produk Kelautan dan Perikanan,
tetap
memprioritaskan
15
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
dan (3) Memelihara Daya Dukung dan
perhari. Dalam BPS 2013 menyebutkan
Kualitas
bahwa kemiskinan masyarakat pesisir ini
Lingkungan
Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan.
lebih banyak disebabkan karena faktor
Tujuan penulisan makalah ini adalah
sosial ekonomi yang terkait karakteristik
mengkaji kelembagaan Program Nasional
sumberdaya
Pemberdayaan
digunakan.
Masyarakat
Mandiri
Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) secara umum,
serta
teknologi
Pemberdayaan
yang
masyarakat
dan mengetahui
pesisir merupakan serangkaian proses
manfaat dan permasalahan yang timbul
yang terdiri atas berberapa tahapan.
dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.
Menurut
Kartasasmita
(1996)
pemberdayaan meliputi Tahap Pertama yaitu menciptakan suasana atau iklim
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Usaha pengentasan kemiskinan di
yang memungkinkan potensi masyarakat
Indonesia, berorientasi pada program
berkembang; kedua memperkuat potensi
pemberdayaan hakekatnya,
masyarakat.
Pada
atau daya yang dimilki oleh masyarakat
pemberdayaan
disini
(enpowering).
Ketiga
memberdayakan
memiliki arti sebagai suatu proses dan
juga
upaya
dan
Pemerintah Indonesia dalam mendukung
atau
pengentasan
dan
masyarakat pesisir telah mencanagkan
untuk
memperoleh
memberikan
daya
kekuatan
kemampuan
kepada
Individu
masyarakat
lemah
agara
mengidentifikasi,
dapat
mengandung
Program
arti
kemisikinan
Nasional
menganalisi,
Masyarakat
menetapkan kebutuhan dan potensi serta
(PNPM KP).
melindungi.
Kelautan
khusunya
pemberdayaan dan
Perikanan
masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan
Sejarah
mengoptimalkan sumberdaya dan potensi
Pemberdayaan
yang dimilki secara mandiri (Miraswatih
Kelautan dan Perikanan (PNPMKP)
dkk, 2010).
Program
Dalam
Sebagai negara yang memiliki
Pembangunan
Nasional
Masyarakat
Mandiri
dokumen Jangka
Rencana Menengah
persentase wilayah pesisir yang sangat
Nasional (RPJM) yang ditetapkan melalui
luas, kondisi sosial ekonomi masyarakat
Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tertulis,
pesisir masih jauh dari kata sejahtera.
kebijakan penanggulangan kemiskinan
Hasil
berada di urutan ke-4 dari 11 daftar
penelitian
dari
Muflihati,2010
memperlihatkan bahwa 32,14 % dari
prioritas
16,42 juta jiwa masyarakat pesisir masih
menetapkan target untuk menurunkan
hidup dibawah garis kemiskinan dengan
tingkat kemiskinan ke angka 8–10 persen
indikator
di akhir 2014. Target lainnya adalah
pendapatan
sekitar
US$1
16
nasional.
Dokumen
ini
pun
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
memastikan kembali target pencapaian
penanggulangan kemiskinan di Negara
Sasaran Pembangunan Milenium atau
kita, akan dibahas lebih jauh dalam
Millennium Development Goals (MDG’s)3
penulisan ini.
untuk Indonesia pada tahun 2015, yakni
PNPM
penurunan tingkat kemiskinan 7,55 – 12,1
meningkatkan
persen (Sutikno, 2010).
kesempatan kerja kelompok masyarakat
KP
bertujuan
untuk
kesejahteraan
dan
Selama ini berbagai upaya telah
miskin bidang kelautan dan perikanan.
dilakukan untuk mengurangi kemiskinan
Secara khusus PNPM Mandiri - KP
baik
bertujuan untuk :
melalui
pangan,
penyediaan
layanan
kebutuhan
kesehatan
dan
pendidikan, perluasan kesempatan kerja
Meningkatkan
kesejahteraan
kesempatan kerja masyarakat;
dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut
Memberdayakan
kelembagaan
pada dasarnya telah dijabarkan dan
masyarakat
tertuang
kegiatan usahanya;
dalam
berbagai
program
penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau
halnya
programprogram kemiskinan
dengan
seperti
usaha
Meningkatkan produksi kelautan dan
Meningkatkan
infrastruktur
pesisir dan pulau-pulau kecil;
Program
Meningkatkan
Keluarga Harapan (PKH), PNPM Mandiri
kelembagaan
juga
sumber
merupakan
kemampuan
lingkungan dan rehabilitasi ekosistem
penanggulangan
lainnya
Meningkatkan
pengembangan
perikanan;
yang lebih dikenal dengan istilah PNPM Sama
untuk
kelompok masyarakat;
diantaranya adalah Program Nasional
Mandiri.
dan
program
kemitraan masyarakat
permodalan,
dengan
pemasaran,
penanggulangan kemiskinan yang telah
informasi, serta ilmu pengetahuan
dilaksanakan sejak Tahun 2007 dan
dan teknologi. Pengentasan
diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan,
setidaknya
wilayah
hingga
pesisir
kemiskinan dan
di
sentra-sentra
perikanan merupakan salah satu fokus
tahun 2015.
dalam
PNPM Mandiri adalah program
pelaksanaan
pembangunan
nasional dalam wujud kerangka kebijakan
kelautan dan perikanan. Berdasarkan
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan
data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah
program-program
penduduk
kemiskinan masyarakat.
berbasis Seperti
penanggulangan
pada
Maret
mencapai 30,02 juta jiwa.
pemberdayaan apa
miskin
besar
dan
dari
jumlah
Sebagian
tersebut dan
adalah
bagaimanakah Program PNPM Mandiri
masyarakat
itu sendiri serta hubungannya dengan
Kemiskinan merupakan masalah pokok
17
kelautan
2011
perikanan.
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
nasional yang penanggulangannya tidak
komponen yaitu Pengembangan Usaha
dapat ditunda dan harus menjadi prioritas
Mina
utama dalam pelaksanaan pembangunan
Tangkap,
kesejahteraan sosial.
Pengolahan
Pembangunan ekonomi nasional
Pedesaan
(PUMP)
Perikanan dan
Perikanan, dan
Perikanan
Budidaya
Pemasaran
dan Hasil
Pemberdayaan Usaha
berbasis kelautan dan perikanan secara
Garam
langsung
langsung
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh
percepatan
(PDPT). Selanjutnya untuk meningkatkan
pengentasan kemiskinan. Permasalahan
koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri
mendasar kualitas masyarakat kelautan
KP Tahun 2012 yang terdapat di 4
dan
(empat) unit kerja eselon I KKP, Menteri
maupun
dilaksanakan
untuk
perikanan
kemiskinan
tidak
yang
adalah
menyebabkan
kurangnya
teknologi,
Koordinasi yang dikoordinasikan oleh
dan
perlindungan
sosial
budaya,
rendahnya lemahnya
tidak
Sekretaris Jenderal dengan anggota dari
modal
aktif,
masing-masing unit kerja eselon I terkait.
lingkungan
serta
sebagai
kualitas
serta
Kelautan dan Perikanan membentuk Tim
pasar
aset
(PUGAR)
akses
permodalan,
memiliki
Rakyat
kelembagaan
PUMP,
nelayan,
PUGAR,
dan
PDPT
merupakan
upaya
kegiatan
pembudidaya, pengolah/pemasar ikan,
pemberdayaan
yang
masyarakat petambak garam rakyat, dan
melalui fasilitasi bantuan pengembangan
masyarakat pesisir lainnya.
usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan,
dilaksanakan
Dalam rangka penanggulangan
pengolah/pemasar ikan, petambak garam
kemiskinan yang merupakan bagian dari
rakyat dan masyarakat pesisir dalam
pelaksanaan
Pembangunan
wadah Kelompok Usaha Kelautan dan
Jangka Panjang dan kesepakatan global
Perikanan (KUKP). KUKP merupakan
untuk mencapai Tujuan Pembangunan
kelembagaan masyarakat kelautan dan
Milenium.
perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP
Rencana
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan (KKP) mulai tahun 2009 telah
untuk
menginisiasi
pengembangan
program
pemberdayaan
penyaluran usaha
bantuan bagi
anggota
masyarakat melalui Program Nasional
kelompok. Untuk mencapai hasil yang
Pemberdayaan
Mandiri
optimal
dalam
Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri
Mandiri
KP,
KP) yang terintegrasi dengan Program
tenaga
pendamping
Nasional
Masyarakat
Perikanan PNS,
di
Tenaga
Mandiri
Masyarakat
Pemberdayaan (PNPM
koordinasi
Mandiri)
Kementerian
bawah
Koordinator
pelaksanaan
KUKP
Kontrak
PNPM
didampingi dari
oleh
Penyuluh
Penyuluh Perikanan (PPTK),
penyuluh
swadaya dan/atau tenaga pendamping
Kesejahteraan Rakyat. PNPM Mandiri KP
PUGAR.
Tahun
Mandiri KP diharapkan KUKP dapat
2012
dilakukan
melalui
tiga
18
Melalui
pelaksanaan
PNPM
Jurnal DISPROTEK
menjadi
kelembagaan
dimiliki
dan
pembudidaya ikan,
Volume 6 No. 2 Juli 2015
ekonomi
dikelola ikan,
petambak
Lembaran Negara Republik Indonesia
nelayan,
Nomor 4286);
pengolah/pemasar
garam
masyarakat
yang
rakyat,
pesisir
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
dan
tentang
lainnya.
Perbendaharaan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
(http://www.pnpm-mandiri.org).
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Ruang Lingkup Ruang Program
lingkup
Nasional
pelaksanaan
3. Undang-Undang Nomor
Pemberdayaan
2004
tentang
15
Tahun
Pemeriksaan
Kelautan dan Perikanan adalah sebagai
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
berikut :
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Perikanan Budidaya;
Republik
Perikanan Tangkap;
Nomor
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Negara Republik Indonesia Nomor
Perikanan;
66,
Tahun
Tambahan
2004
Lembaran
4400);
Pengawasan Sumber
Indonesia
dan
Daya
Pengendalian Kelautan
4. Undang-Undang Nomor
dan
Tahun
2004 tentang Perikanan (Lembaran
Perikanan;
Negara Republik Indonesia Tahun
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan,
2004
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pengembangan
31
Sumber
Nomor
118,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Daya
Kelautan dan Perikanan.
Nomor
4433)
diubah
dengan
sebagaimana Undang-
telah
Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Dasar Hukum Menurut Kelautan
dan
Peraturan
Menteri
Perikanan
Republik
2009
Tambahan
Nomor 5073);
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan
154,
Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia NOMOR 2/PERMEN-KP/2013
Nasional
Nomor
5. Undang-Undang Nomor
Masyarakat
2006
tentang
Sistem
16
Tahun
Penyuluhan
Mandiri Kelautan dan Perikanan Adalah
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Sebagai Berikut :
(Lembaran Negara Republik Indonesia
1. Undang-Undang Nomor 2003
tentang
17
Keuangan
Tahun
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4660);
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
6. Undang-Undang Nomor
27
Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah
19
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
12.
Keputusan
Presiden
Republik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
sebagaimana telah diubah dengan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Keputusan
Nomor 4739);
Indonesia Nomor 05/P Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang
Organisasi
Pembentukan
Kementerian
13.
Presiden
Republik
Peraturan Menteri Kelautan dan
dan
Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010
Negara
tentang Organisasi dan Tata Kerja
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Republik
14.
Peraturan Menteri Kelautan dan
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011
Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia
tentang
Tahun 2011 Nomor 141);
Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
Rencana
Tahun 2010-2014 (Berita
2010 tentang Rencana Pembangunan
Republik
Jangka Menengah Nasional Tahun
Nomor 858);
2010- 2014;
15.
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang
Percepatan
2010
tentang
Tugas
dan
Fungsi
Negara
Tahun
Menteri
Bantuan
2012
Keuangan
81/PMK.05/2012
Belanja
Sosial
tentang pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara
Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun
Indonesia
Peraturan
Nomor
Penanggulangan Kemiskinan; 10.
Strategis
Republik
Kedudukan,
Indonesia
Tahun
2012
Nomor 563);
Kementerian
16.
Keputusan
Menteri
Koordinator
Negara serta Susunan Organisasi,
Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor
Tugas,
25/KEP/MENKO/
dan
Kementerian telah
diubah
Fungsi Negara
Eselon
I
sebagaimana
dengan
tentang Pedoman Umum Program
Peraturan
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Presiden Republik Indonesia Nomor
Mandiri;
92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
17.
2011
tentang
Keputusan Presiden Nomor 42
Tahun
2002
tentang
Penumbuhan
Pedoman
Kelembagaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Perikanan;
dan Belanja Negara, sebagaimana telah
diubah
Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012
Nomor 142); 11.
dengan
KESRA/VII/2007
Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
20
Pedoman dan
Umum
Pengembangan
Pelaku
Utama
institusional dalam pengelolaan program
Kelembagaan PNPM KP
pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat secara luas. Tujuan dari kelembagaan PNPM Mandiri ini adalah untuk lebih menguatkan terhadap hak kepemilikan program dan memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengerjakan. Struktur
kelembagaan
PNPM
Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab pelaksanaan
dan
serta
terkait
upaya
dalam
pencapaian
tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah,
fasilitator
dan
konsultan
pendamping, serta masyarakat baik di pusat maupun daerah. Secara struktur organisasi Kelembagaan PNPM Mandiri tergambar dalam Gambar 2. Gambar 2. Bagan kelembagaan PNPM Mandiri Kelembagaan
diartikan sebagai
suatu sistem yang kompleks, rumit dan abstrak yang mempunyai peran sangat penting dalam memecahkan masalahmasalah
nyata
yang
muncul
dalam
pembangunan. Dalam Dahuri et al (1996), kelembagaan diartikan dalam dua bagian yaitu
kelembagaan
nilai-nilai
atau
institusional dan kelembagaan sebagai institusi
yaitu
lembaga/organisasi
berbadan
hukum
untuk
mengelola
1. Pusat Di Tingkat Pusat dalam rangka pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, dibentuk Tim Pengendali PNPM Mandiri. Tim Pengendali berikut keanggotaannya bertanggung
ditetapkan
jawab
oleh
kepada
dan
Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku
Ketua
Tim
Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tim Pengendali PNPM Mandiri terdiri atas Tim Pengarah
yang
terdiri
atas
menteri-
menteri dan Kepala Lembaga pelaksana PNPM Mandiri dan Tim Pelaksana yang
kegiatan.
terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari Kelembagaan Pemberdayaan mandiri
Program Nasional
Masyarakat
merupakan
suatu
(PNPM) tatanan
berbagai kementerian/ lembaga terkait. 2. Daerah Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah terdiri dari :
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
a. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi
penguatan
kapasitas
kelembagaan
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan
kerjasama antar desa/kelurahan, serta
PNPM Mandiri, di daerah dibentuk Tim
mengelola administrasi kegiatan yang
Koordinasi
diperlukan guna menjamin akuntabilitas
PNPM
Mandiri
Provinsi
yang anggotanya terdiri dari pejabat
dan
instansi terkait di daerah di bawah
rangka tugas tersebut, di kecamatan
koordinasi TKPKD Provinsi. Tim ini
dibentuk
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
(Penanggung
yang
Kegiatan/PjOK)
dikeluarkan
oleh
penanggungjawab TKPKD Provinsi. b. Tim
Koordinasi
PNPM
transparansi
gugus
program.
tugas
Dalam
pelaksanaan
jawab
Operasional
yang
ditetapkan
melalui SK Bupati/ Walikota.
Mandiri
d. Masyarakat/Komunitas
Kabupaten/Kota
Masyarakat
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan
mengembangkan
PNPM Mandiri, di daerah dibentuk Tim
masyarakat yang salah satu fungsinya
Koordinasi
adalah mengelola kegiatan
membentuk
atau
kelembagaan
PNPM
Mandiri
yang
anggotanya
Program PNPM Kelautan dan Perikanan
terdiri dari pejabat instansi terkait di
Sesuai dengan Permen KP No.
daerah di bawah koordinasi TKPKD
02/Permen-KP/2013, Program Nasional
Kabupaten/Kota.
Pemberdayaan
Kabupaten/Kota
Tim
ini
dibentuk
Masyarakat
(PNPM)
berdasarkan Surat Keputusan yang
Mandiri Kelautan dan Perikanan terdiri
dikeluarkan
dari; (1) Pengembangan Usaha Mina
oleh
penanggungjawab
TKPKD Kabupaten/Kota. c. Satuan
Kerja
Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap,
PNPM
Mandiri
di
Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan
Kabupaten/Kota Pelaksanaan
Pemasaran PNPM
Mandiri
di
Hasil
Pemberdayaan
Perikanan,
Usaha
Garam
(2)
Rakyat
kabupaten/kota dilakukan oleh satuan
(PUGAR), dan (3) Pengembangan Desa
kerja
Pesisir Tangguh (PDPT).
kabupaten/kota.
Kecamatan
merupakan Satuan Kerja Perangkat
1. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang
(PUMP)
memberikan
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
desa/kelurahan
pelayanan dan
kepada bertugas
memfasilitasi
desa/kelurahan
rangka
kerjasama
desa/kelurahan
bagi
merupakan
dalam
program
pemberdayaan
masyarakat pedesaan terutama yang
antar
memiliki
kepentingan
usaha
bidang
perikanan/kkelautan. PUMP ini dibagi
program. Kecamatan juga bertugas
menjadi
untuk
dengan jenis usahanya, yaitu PUMP
melakukan
pembinaan,
22
3
kategori
berdasarkan
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
perikanan budidaya baik tawar mauun
tahun terdiri atas garam komsumsi 1,5
air payau; PUMP Perikanan tangkap
juta ton dan garam industri 1,5 juta ton
untuk nelayan dan PUMP Pengolahan
sedangkan
dan
nasional hanya 1,5 juta ton pertahun,
Pemasaran
Hasil
Perikanan
total
produksi
garam
(P2HP). Kegiatan PUMP ini bertujuan
sehingga untuk memenuhi
untuk
pendapatan
garam komsumsi saja garam rakyat
pembudidaya/nelayan melalui kegiatan
masih belum mencukupi. (Kementerian
pengembangan
Kelautan
meningkatkan
usaha
masyarakat
Dan
pasar
Perikanan,
Badan
kecil di pedesaan; 2 menumbuhkan
Pengembangan SDM Kelautan Dan
jiwa
Perikanan, 2012).
kewirausahaan
pembudidaya Meningkatkan
di
kalngan
perikanan; fungsi
3.
kelembagaan
Program
Pugar
tujuan
adalah;
membentuk
utamanya
sentra-sentra
ekonomi nelayan/pelaku utama/usaha
usaha garam rakyat dilokasi sasaran,
bidang
memberdayakan
bankable
perikanan dan
menjadi
mampu
lebih
dan
meningkatkan
mengakses
kemampuan petambak garam rakyat
permodalan dari bank. Bentuk kegiatan
adalah kelompok usaha garam rakyat
PUMP ini adalah memberikan bantuan
seta meningkatkan akses terhadap
modal usaha yang dikelola secara
permodalan,
bersama-sama oleh kelompok dengan
serta ilmu pengetahuan dan teknologi
pendampingan dan monitoring secara
tambak garam. Sasaran dari program
rutin oleh petugas pendamping PPTK
PUGAR ini adalah kelompok petambak garam
2. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
pemasaran,
yang
ada
(PUGAR)
Perkembangan
PNPM KP Pugar merupakan program
Pugar
nasional untuk memenuhi kebutuhan
produksinya
garam nasional.
berikut:
Kebutuhan garam
di
masyarakat.
kelompok
berikut terlihat
informasi
penerima
perkembangan dalam
Tabel
Nasional kurang lebih 3 juta ton per Tabel 1. Data perkembangan produksi garam rakyat N O 1 2 3 4 5 6
RINCIAN Jumlah Kabupaten Jumlah Kelompok Jumlah Petambak Jumlah BLM (Rp. 000) Luas Lahan Produksi (Ha) Produksi Garam (Ton)
2011 Target
2012
40 750 14.400 72.000.000
Realisasi 40 1.728 16.399 69.021.870
4.365,00 349.200,00
2013 Target
40 3.035 29.746 84.736.300
Realisasi 40 3.473 32.610 84.541.835
42 3.347 22.422 54.952.400
10.972,73
16.569,75
20.870,82
11.135,00
856.356,72
1.326.017,54
2.020.109,70
1.845.000
Sumber : Dirjen KP3K –KKP RI (2013)
23
Target
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
Strategi
3. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh
Operasional
PNPM
(PDPT)
Mandiri KP adalah:
Pengembangan Desa Pesisir tangguh
1. sosialisasi tingkat Pusat, Provinsi, dan
merupakan salah satu PNPM Mandiri kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten/Kota;
yang
2. rekruitmen tenaga pendamping;
berorientasi pada pemberdayaan Desa
3. penyiapan
sumber
pesisir miskin, dan rawan terhadap
melalui
pelatihan
kerusakan sumber daya pesisir. PDPT
manajemen
ini mempunyai makna strategis yaitu
pendamping;
a. menata
desa
pesisir
meningkatkan
dan
daya
manusia
teknis
usaha
untuk
dan tenaga
4. identifikasi calon kelompok penerima
kesejahteraan
BLM
masyarakat pesisir;
PUMP
(KUB,
Pokdakan
dan
Poklahsar) oleh Tenaga Pendamping
b. menghasilkan keluaran (output) yang
untuk kemudian dilakukan seleksi dan
dapat memberikan manfaat riil bagi
verifikasi, selanjutnya ditetapkan oleh
masyarakat pesisir, sesuai skala
Direktur
prioritas kebutuhan masyarakat;
penanggung jawab program melalui
c. pembelajaran pesisir
untuk
bagi
masyarakat
terkait
selaku
Keputusan Direktur Jenderal;
cara
5. verifikasi RUB PUMP oleh tenaga
pemecahan masalah secara mandiri;
pendamping dan tim teknis sebagai
dan
dasar pengusulan pencairan BLM;
d. mendorong
menemukan
Jenderal
masyarakat
pesisir
6. identifikasi dan seleksi calon penerima
sebagai agen pembangunan.
BLM PUGAR dilakukan oleh Tenaga Pendamping,
Mekanisme
Pelaksanaan
yang
selanjutnya
dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis,
Kegiatan
untuk ditetapkan lebih lanjut dengan
PNPM KP
Keputusan
Kepala
Kabupaten/Kota
Dinas
selaku
Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA); 7. identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon lokasi sasaran dan calon penerima BLM
PDPT
dilakukan
oleh
Dinas
Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping dan Tim Teknis,
Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan PNPM KP
selanjutnya
ditetapkan
Keputusan
Kepala
dengan
Kabupaten/Kota selaku KPA; dan
24
Dinas
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
8. verifikasi RKK PDPT oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota
sebagai
Manfaat Program Keberhasilan
dasar
suatu
program
pemerintah dapat dilihat dari tercapai atau
pengusulan pencairan BLM
tidaknya tujuan dari program tersebut dan Pembiayaan
PNPM
Kelautan
manfaat yang diterima oleh masyarakat
dan
sebagai pelaksana suatu program. Hasil
Perikanan Anggaran PNPM bersumber dari
kajian dari Kemen PU pada tahun 2012
APBD, kontribusi swasta, dan swadaya
yang melakukan evaluasi pelaksanaan
masyarakat.
harus
program
APBN,
manfaat
bersinergi
Anggaran dengan
tersebut
dana
dari
menyebutkan yang
ada
didapat
beberapa dari
dengan mengikuti ketentuan pengelolaan
pelaksanaan PNPM Mandiri, yaitu :
keuangan
1. Perlindungan Sosial
negara
dan
mekanisme
program. Sedangkan dana yang berasal
Hasil
dari pendanaan luar negeri, baik hibah
mandiri
maupun
sosial terkait dengan aspek dukungan
pinjaman,
selain
mengikuti
pelaksanaan
hasil
memberikan
ketentuan yang berlaku juga bersifat co-
dari
financing,
(Bupati/Walikota)
sehingga
memungkinkan
program
PNPM
perlindungan
pemerintah
terkait terhadap
pemanfaatan berbagai sumber pendanaan
pelaksanaan program di masyarakat.
secara optimal.
Peran
Pemanfaatan dikoordinasikan
oleh
dana
tersebut
Tim
Pengendali
Walikota
memberikan
perlindungan sosial dengan melakukan penyaluran,
berkolaborasi
dengan
PNPM Mandiri. Prosedur penyaluran Dana
dinas/lembaga terkait. Contohnya pada
BLM seperti dalam bagan berikut :
PNPM
KP
PDPT,
dimana
pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Pesisir yang turut didukung
oleh
Pemerintah
Kota/Kabupaten. 2. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan berhasil
jika
dapat ada
dikatakan
perubahan
pola
pandangan masyarakat yang menerima proyek (top down), menjadi perencana, pelaksana (bottom Gambar 4. Prosedur Penyaluran BLM PUMP
dan
up).
pemelihara
Upaya
proyek
pemberdayaan
dilakukan dengan menciptakan kader, komunitas belajar perkotaan sampai kelurahan, dan mengelola kelompok
25
Jurnal DISPROTEK
Volume 6 No. 2 Juli 2015
peduli untuk menjaga kelanjutan BKM.
sehingga pendampingan berasal dari
Pemberdayaan
diutamakan
pada
luar kelompok.
keaktifan
dan
tokoh
2. Masih kurangnya penggunaan teknologi
untuk
tepatguna untuk mengatasi masalah
BKM
masyarakat
yang
menggerakkan Seerti
peran penting
anggota
dalam
masyarakat
masyarakat.
program
PUMP;
penerima
merencanakan
lingkungan. 3. Dalam
kegiatan
kegiatannya
juknis
terspesifiknya
pelaksanaan kriteria
miskin
belum yang
sendiri,
berhak menerima bantuan, sehingga
melaksanankan dan memelihara usaha
masih banyak program yang salah
yang ada. Perencanaan ini tentunya
sasaran
disesuaikan
dengan
keunggulan
dari
masing-masing
belum banyak terlibat dan berperan
Sehingga
pemberdayaan
dalam pelaksanaan program
kelompok.
potensi
dan
4. Institusi
masyarakat bisa lebih tercapai. 3. Pengembangan
Usaha
ditingkat
5. Variasi
Kecil
dan
kecamatan
kegiatan
yang
masih
disesuaikan
dengan kebutuhan dan permasalahan
Menengah
yang ada di lokasi.
Sasaran program dari PNPM Mandiri adalah masyarakat kecil atau daerah miskin
untuk
lenih
kesejahteraanya.
Simpulan
meningkat
Dari
Pengembangan
uraian
di
atas
dapat
disimpulkan sebagai berikut :
usaha dilakukan dengan masuknya
1. Program
Nasional
Pembedayaan
BKM dan programnya ke peraturan
Masyarakat
daerha
Perikanan (PNPM Mandiri-KP) adalah
dan
adanya
percepatan
Mandiri
Kelautan
dan
ekonomi keluargaa sejahtera berbasis
program
masyarakat.
ini
bidang kelautan dan perikanan yang
terlihat dari hasil eningkatan usaha
ditujukan untuk mengurangi kemiskinan
kelompok pembudidaya pada program
dan meningkatkan kesempatan kerja
PUMP maupun PUGAR. Hasil nyata
serta meningkatkan produksi bidang
adalah mandirinya kelompok hingga
kelautan dan perikanan.
Peningkatan
usaha
bisa membetuk Koperasi.
2. PNPM
pemberdayaan
Mandiri-KP
meningkatkan kesempatan
Kelemahan Program
masyarakat
bertujuan
untuk
kesejahteraan
dan
kerja
kelompok
Dalam pelaksanaan program ada
masyarakat miskin bidang kelautan dan
beberapa kelemahan yang dihadapi antara
perikanan. Tujuan ini dijabarkan dalam
lain :
beberapa
1. Belum pendamping
mencukupinya lokal
yang
tenaga
tujuan
pencapaian program.
memadai,
26
khusus
dalam
Jurnal DISPROTEK
3. Manfaat
Volume 6 No. 2 Juli 2015
PNPM
perlindungan
Mandiri-KP
sosial,
Dirjen KP3K-KKP R1 2013. Pedoman Teknis Tenaga Pendamping PUGAR Tahun 2013. KKP dan BPS. 2012. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Sektor Perikanan. Kartasasmita. 1996. Power And Empowerment, Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Said, Misrawatih M, S. Bulkiss dan A. Djalaluddin. 2010. Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Kakao Menuju Lembaga Tani Mandiri. Universitas Hasanudin Makasar. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 04A/PER-DJKP3K/2013 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Tahun 2013 Permen KP No. 10/Permen-KP/2014. Pedoman pelaksanaan program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan.
adalah
pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan usaha kecil dan menengah. 4. Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan
Perikanan
terdiri
Pengembangan Perdesaan Tangkap,
Usaha (PUMP)
Perikanan
Pengolahan
dari;
dan
(1) Mina
Perikanan Budidaya
Pemasaran
dan Hasil
Perikanan, (2) Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat
(PUGAR),
dan
(3)
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). 5. Struktur kelembagaan PNPM MandiriKP di tingkat pusat untuk pengendalian dan
koordinasi
pelaksanaan
PNPM
Mandiri KP, dan di daerah terdiri atas Tim
Koordinasi
Propinsi,
Tim
Mandiri-KP Kerja
PNPM
Mandiri-KP
Koordinasi
PNPM
Kabupaten/Kota,
Satuan
PNPM
Mandiri-KP
Kabupaten/Kota
(http://www.pnpmmandiri.org/index.php?op tion=com_content&view=article&id=1 56&Itemid=332, diunggah tanggal 23 Maret 2014)
di dan
Masyarakat/Komunitas.
Daftar Pustaka Balitbang PU. 2011. Penelitian dan Pengembangan pengelolaan program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan. KemenPU. Jakarta Dirjen KP3K–KKP RI. 2013. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Bahan Rakernas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013. Dirjen Budidaya-KKP RI. 2013. Pelaksanan PNPM KP Ditjen Budidaya. Bahan Rakernas KKP-RI Tahun 2013.
27
