PENGAMANAN SOSIAL & LINGKUNGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SOSIAL & LINGKUNGAN

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

i


ii

PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)


KATA PENGANTAR Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Perkotaan) adalah program yang bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi kemiskinan yang dialaminya. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di tingkat kelurahan. Kegiatan yang akan dilakukan dan prosesnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan tridaya. Kegiatan-kegiatan tersebut dikelola oleh LKM sehingga dapat mencapai tujuannya yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Kegiatan yang diprioritaskan dalam PNPM Perkotaan adalah kegiatan yang memberikan dampak langsung dalam pemecahan akar masalah kemiskinan dan dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif susulan atau dengan kata lain hanya memindahkan permasalahan yang terjadi terutama kepada lingkungan hidup, kesehatan dan sosial masyarakat. Demikian juga dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Buku Pedoman Teknis Safeguard ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat sebagai upaya untuk menghindari atau mengatasi kemungkinan dampak negatif sosial dan lingkungan yang akan terjadi . Semoga bermanfaat, Jakarta, Oktober 2012 Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC


i


ii



Daftar Isi KATA PENGANTAR | i DAFTAR ISI | iii Daftar istilah | v Pendahuluan

1.1. Pengertian Upaya Pengamanan (Safeguard) | 2 Sasaran | 2 1.2 1.3 Prinsip-prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan | 2 1.4 Pengguna | 3

Ketentuan Umum

2.1. Pengamanan Sosial | 5 2.1.1 Komponen Pengamanan Sosial | 5 2.1.2. Mengapa Pengamanan Sosial Penting? | 7 2.1.3. Penyediaan Lahan dan Keberlanjutan Program | 8 2.1.4. Kapan Upaya Pengamanan Sosial Dilakukan? | 8 2.1.5. Upaya Pencegahan dan Penanganan Dampak Sosial | 8 2.1.5.1. Upaya Pencegahan Dampak Sosial | 9 2.1.5.1.1 Penyediaan Lahan | 9 2.1.5.1.2 Perlakukan Terhadap Masyarakat adat | 9 2.1.5.1.3 Pengadaan Kayu | 10 2.1.5.2 Upaya Penanganan Dampak Sosial | 10 2.1.5.2.1 Penyediaan Lahan | 10 2.5.2.2 Pengadaan Kayu | 10 2.5.2.3 Perlakuan Terhadap Masyarakat adat | 11 2.2. Prinsip dasar pengamanan Lingkungan | 11 2.2.1 Kriteria Penapisan Lingkungan | 11 2.2.2 Identifikasi Potensi Dampak Lingkungan | 15

2.2.3. Upaya Pencegahan dan Penanganan Dampak Lingkungan | 17

Tahap Pelaksanaan 3.1. Alur pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan | 21 3.2 Peran Konsultan/Fasilitator | 23 3.2.1 Tingkat Nasional | 23 3.2.2 Tingkat Provinsi | 23 3.2.3 Tingkat Kota/Kabupaten | 23 3.2.4. Tingkat Kelurahan | 24 3.3. Monitoring dan evaluasi | 24 3.4. Pelaporan | 25 3.5. Indikator Keberhasilan Penerapan Pengamanan Sosial dan Lingkungan | 26 PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

iiii


ii



Daftar Istilah E

A

AMDAL, (Analisis Mengenai Dampak Environmental Assessment, Kajian terhadap Lingkungan hidup) adalah kajian mengenai lingkungan dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada F lingkungan hidup, hasil kajian diperlukan FAKO, Faktur Asal Kayu Olahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ANDAL, (Analisis Dampak Lingkungan) adalah : hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi

I

Involuntary Resettlement, Pemindahan secara paksa/penggusuran Indigenous People, Masyarakat Adat

B

L

Baku Mutu Lingkungan Hidup, ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Lingkungan Hidup, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehdiupan dan Upaya Pemantauan) adalah serangkaian upaya yang disusun secara sistematis untuk mengelola dan memantau lingkungan dari suatu kegiatan yang sudah diketahui kemungkinan dampaknya dan dapat dikelola dengan teknologi yang ada.

D Dampak Lingkungan, pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Dampak dapat berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif akan membuat kondisi menjadi lebih baik atau memberikan nilai tambah, sedangkan dampak negatif akan membuat kondisi menjadi kurang baik atau memperburuk kondisi. Dampak biasanya hanya bisa diukur setelah suatu jangka waktu tertentu, biasanya paling tidak minimal 1 tahun setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan.

dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Limbah, sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah dapat berupa limbah padat, cair, dan gas/emisi.

M Mitigasi, upaya penanggulangan/ pengurangan/meminimalisasi dampak negatif

N Negative List (Daftar Kegiatan yang Dilarang), daftar yang berisikan kegiatan-kegiatan PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

vi


yang dilarang dalam program PNPM MP dikarenakan dalam kegiatan tersebut ada pemakaian bahan atau timbulan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan atau merusak lingkungan, dan sehingga dalam penanggulangan dampak yang terjadi akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

P Pencemaran Lingkungan Hidup adalah : masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan.

S Sampah, sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat berupa sampah organik dan non organik. SAKO, Surat Asal Kayu Olahan SKPPL, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup SKSHH, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

U UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan) adalah serangkaian upaya yang disusun secara sistematis untuk mengelola dan memantau lingkungan dari suatu kegiatan yang sudah diketahui kemungkinan dampaknya dan dapat dikelola dengan teknologi yang ada.

viii



I. Pendahuluan

Di dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah Indonesia dan pihak Donor (Bank Dunia) disepakati adanya kewajiban bagi pihak pemerintah Indonesia untuk menerapkan aspek pengamanan sosial dan lingkungan pada saat pelaksanaan program. Sejalan dengan hasil kesepakatan tersebut, program PNPM Mandiri Perkotaan telah mencantumkan aspek pengamanan tersebut di dalam buku pedoman pelaksanaan program. Oleh karena itu penerapan kebijakan ini bukan merupakan hal yang baru atau sebagai tambahan prasyarat dalam pelaksanaan program, kebijakan ini telah tertanam di dalam desain pelaksanaan dan tahapan program dari sejak awal. Pedoman teknis pengamanan sosial dan lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan ini disusun dengan tujuan dapat digunakan sebagai panduan teknis bagi pelaku dan pemangku kepentingan terkait di dalam melakukan upaya pengamanan dampak negatif dari kegiatan yang diusulkan dari sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan (tahap operasional dan pemeliharaan). Diharapkan seluruh unsur pelaku program dapat menerapkan upaya antisipatif sehingga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selalu memperhitungkan potensi dampak negatif sosial dan kerusakan lingkungan, serta jika diperlukan merencanakan perbaikan atas dampak dan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Pedoman teknis ini memuat upaya pengamananan (safeguard) dalam rangka pelestarian lingkungan (environmental sustainability), pengalihan lahan dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement) serta pengamanan bagi kelompok rentan dan masyarakat adat (indigenous people) sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai dampak positif yang optimal dan mengurangi/menghindari dampak negatif.


1


1.1. Pengertian Upaya Pengamanan (Safeguard) Pada buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, safeguards diterjemahkan sebagai “upaya pengamanan”, terdapat dua hal besar upaya pengamanan yang harus dilakukan yaitu terkait dengan sosial dan lingkungan. Upaya tersebut meliputi upaya pencegahan, penanganan, penyelesaian masalah dan pemulihan kondisi akibat dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat kegiatan/pembangunan prasarana yang didanai oleh program. Upaya pengamanan tersebut dilakukan secara sistematis dan terpadu pada saat perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Didalam dokumen kebijakan pengamanan untuk program (Safeguard Policy Issues for PNPM Urban) dijelaskan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) memicu tiga kebijakan safeguards World Bank yaitu: Environmental Assessment (OP/BP 4.01); Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12) dan Indigenous People (OP/BP 4.10), terkait dengan isu lingkungan maka PNPM MP masuk di dalam kategori B.

1.2. Sasaran Pada pelaksanaan kegiatan harus dengan memperhatikan pengamanan soisial dan lingkungan yang memiliki sasaran, yaitu; • Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut mencegah, menghindari dan meminimalkan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan dari rencana pembangunan prasarana yang akan dilaksanakan. • Meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh pelaku (perangkat pemerintah, kelompok peduli, konsultan dan fasilitator) terhadap pentingnya pengamanan sosial dan lingkungan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

1.3. Prinsip-prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan Dalam program PNPM Mandiri Perkotaan secara sepakat memiliki prinsip pengamanan sosial dan lingkungan terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan, yaitu; • PNPM MP tidak akan membiayai kegiatan apapun yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius dan tidak dapat diperbaiki/dipulihkan. Bila diperkirakan kegiatan akan menimbulkan dampak negatif maka perlu dipastikan adanya upaya mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif tersebut, baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun tahap pelaksanaan. • PNPM MP tidak akan membiayai kegiatan yang karena kondisi lokal tertentu tidak memungkinkan terjadinya konsultasi publik yang memadai dengan masyarakat, baik yang terkena dampak maupun penerima manfaat. • Usulan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menghindari potensi terjadinya konflik sosial, persengketaan tanah, menghilangkan kearifan lokal, dan juga menghindari wilayah-wilayah yang dilindungi yang telah ditetapkan oleh pemerintah/kementerian terkait. • Setiap keputusan, laporan, dan perencanaan yang berkaitan dengan kerangka pengamanan harus dikonsultasikan dan disebarluaskan terutama kepada warga yang berpotensi terkena dampak. Khusus bagi masyarakat terkena dampak harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta menyampaikan aspirasi termasuk keberatan atas rencana kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif bagi mereka. 2



1.4. Pengguna Secara khusus pedoman teknis pengamanan sosial dan lingkungan ini ditujukan kepada Badan/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Tim Fasilitator. Secara umum, pengguna pedoman dan manfaatnya yang diharapkan dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini: Tabel 1.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan Pedoman Teknis Pengguna

Organisasi masyarakat (LKM/BKM)

Pengelola Program

Konsultan Pelaksana

Fasilitator

Manfaat • Memahami arti penting pengamanan lingkungan dan sosial. • Memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat rentan. • Mengedepankan upaya pengamanan sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan yang diusulkan masyarakat • Sebagai acuan menyusun rencana kerja dan keberlanjutan program. • Memahami secara menyeluruh Konsep Pengamanan Lingkungan dan Sosial program . • Merencanakan pengelolaan program dengan memastikan kebijakan pengamanan lingkungan dan sosial dilakukan. • Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. • Panduan kerja pengendalian dan evaluasi mutu pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. • Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. • Memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan khususnya pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. • Panduan kerja pendampingan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa/kelurahan. • Pengendalian mutu pekerjaan.

Perangkat pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota/Kab.)

• Memahami secara menyeluruh Konsep Pengamanan Lingkungan dan Sosial • Memastikan kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Kelompok Peduli

• Melakukan kontrol sosial • Melakukan advokasi.


3


4


Program Nasional Nasional Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat (PNPM) (PNPM) Mandiri Mandiri -- Perkotaan Perkotaan Program

II. Ketentuan Umum

2.1. Pengamanan Sosial 2.1.1 Komponen Pengamanan Sosial Mengenali komponen pengamanan sosial adalah bagian paling penting untuk memahami upaya pencegahan terhadap munculnya dampak sosial di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial di masyarakat: (1). Penyediaan Lahan (2). Pengadaan Kayu (3). Perlakuan Terhadap Masyarakat Adat (4). Penggusuran (5). Permukiman Kembali (1) Penyediaan Lahan Lahan adalah faktor yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Tanpa lahan, hampir mustahil infrastruktur dapat dibangun. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai status hukum lahan yang akan digunakan merupakan kewajiban yang harus disadari sejak awal perencanaan. Tanpa pengetahuan mengenai status hukum terhadap lahan dimana infrastruktur akan dibangun berarti membuka peluang timbulnya masalah baru. Kemungkinan-kemungkinan masalah yang dapat terjadi adalah infrastruktur yang akan dibangun tidak dapat dilanjutkan, atau terjadi pembongkaran paksa setelah dibangun, karena pemilik lahan berkeberatan. Untuk menghindari munculnya kasus seperti itu, maka kejelasan status lahan yang akan digunakan harus diketahui dan diselesaikan dari awal perencanaan. (2) Pengadaan Kayu Beberapa jenis infrastruktur yang akan dibangun mengunakan kayu sebagai salah satu materialnya, misalnya: jembatan, MCK, los pasar, dll dan kerangka atap gedung, dll. Kayu yang dibeli dengan dana program haruslah kayu yang legal. Artinya, kayu tersebut dibeli/didapatkan dari sumber material yang memiliki SK-SHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) (Informasi PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

5


lengkap mengenai SK-SHH dapat dilihat di Kepmenhut 126/KPTS-II/2003). Mengapa program melarang penggunaan kayu ilegal untuk infrastruktur yang dibangun? Kebijakan ini adalah dalam rangka memberi dukungan untuk mencegah/mengurangi terjadinya penebangan kayu secara liar yang berdampak pada perusakan hutan lindung dan cagar alam lainnya. Kerusakan hutan dan lingkungan, pada saatnya akan merugikan masyarakat sendiri. Seperti misalnya akan terjadi banjir, tanah longsor dan bahkan kekurangan sumber air baku. Peraturan dan Persyaratan dalam Pengelolaan Kayu Beberapa hal penting yang menyangkut Pengelolaan Perkayuan antara lain: 1. Mensyaratkan dilampirkan sertifikat bukti sahnya kayu (SKSHH atau dokumen sejenis: SAKO, FAKO) dalam setiap pembelian kayu; Syarat ini menjadi bagian dalam perjanjian penerimaan bantuan antara pemerintah dengan masyarakat penerima bantuan 2. Bila kayu yang dibeli tidak melampirkan SKSHH yang sah, maka proyek akan menghentikan bantuan sesegera mungkin sampai kayu diganti dengan yang memiliki SKSHH yang sah 3. KMW/Korkot WAJIB meminta daftar suplier kayu yang dijamin/direkomendasikan oleh Dinas Kehutanan setempat dan selanjutnya mensosialisasikannya kepada masyarakat penerima manfaat; 4. Semua pembelian kayu, baik yang melalui suplier kayu yang direkomendasikan maupun yang dari luar itu wajib melampirkan copy SKSHHnya 5. SKSHH dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap kelompok penerima bantuan yang membeli kayu 6. Semua pelaku PNPM MP mulai dari Fasilitator, Asisten Korkot, KMW, KMP dan PMU wajib memeriksa ada tidaknya SKSHH ini pada setiap supervisi ke lapangan 7. Koordinator kota wajib merekap dan memeriksa bahwa dokumen SKSHH yang dilampirkan berasal dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan pada Dinas Kehutanan setempat untuk mendapat rekomendasi legalitasnya 8. Apabila kayu yang digunakan adalah bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) atau kayu lokal maka pengaturannya adalah sebagai berikut : a. Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan dengan rekomendasi tertulis Fasilitator Teknik dan Tenaga Ahli KMW; b. Kayu lokal yang masuk kategori kayu keras seperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal (3) Perlakuan Terhadap Masyarakat Adat Definisi Masyarakat Adat adalah “komunitas terbatas” yang memiliki budaya dan adat yang khas yang dianggap berbeda dengan sebagian besar komunitas lain yang berada di sekitanya. Budaya dan adat yang khas ini telah berlangsung dan bertahan sangat lama. Umumnya, kelompok ini mendiami lokasi tertentu dan memiliki beberapa karakteristik budaya tertentu pula. Para fasilitator yang bertugas di lokasi khusus ini - terutama bila bukan berasal dari komunitas tersebut - harus memperhatikan dan mempertimbangkan budaya dan adat setempat agar terhindar dari konflik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu para fasilitator program seharusnya memiliki 6



‘empati’ terhadap budaya dan adat masyarakat adat serta mampu mewaspadai kemungkinan munculnya potensi konflik sedini mungkin. (4) Penggusuran Dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, makna dari penggusuran adalah tindakan yang mengakibatkan satu atau sejumlah kegiatan/bangunan/rumah tangga terpaksa berpindah dari lokasi yang ditempatinya selama ini, dikarenakan lokasi tersebut menjadi lokasi kegiatan yang diusulkan masyarakat. Secara lebih rinci, sebuah tindakan dapat disebut penggusuran bila memenuhi kriteria berikut ini: • Semuanya atau lebih dari 50% dari lahan atau bangunan milik seseorang atau sejumlah orang terkena subproyek, atau • Kurang dari 50% dari lahan atau bangunan terkena subproyek, dan bagian yang tersisa secara ekonomi tidak layak atau tidak dapat dihuni. Tindakan penggusuran memiliki konsekuensi terhadap nilai kompensasi yang diterima oleh pihak tergusur, ketidaksepakatan terhadap nilai kompensasi dapat berdampak munculnya konflik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan persetujuan mengenai nilai kompensasi sebagai hasil dari negosiasi dari para pihak terkait. (5) Permukiman Kembali Definisi Permukiman kembali adalah sebuah upaya untuk memindahkan penduduk dari lokasi yang terkena proyek ke lokasi baru. Pemindahan ini harus mengandung makna bahwa penduduk yang terkena dampak tersebut dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik di lokasi baru. 2.1.2. Mengapa Pengamanan Sosial Penting? Dengan mengenali dan memahami komponen pengamanan sosial tersebut di atas diharapkan dampak sosial yang mungkin akan muncul dapat dikendalikan. Minimal ada dua dampak sosial yang cukup menonjol yang dapat terjadi di masyarakat, yaitu munculnya konflik dan munculnya kerugian finansial. Konflik di masyarakat dapat terjadi dikarenakan oleh: • status lahan belum jelas atau surat-surat dari pemilik lahan tidak lengkap; • pengabaian terhadap adat dan budaya masyarakat adat; • nilai kompensasi terhadap penggusuran yang tidak adil, dan • lokasi pemukimanan kembali yang dianggap tidak menguntungkan. Seringkali konflik yang muncul tersebut akan meresahkan masyarakat, dan mengganggu kelancaran pelaksanaan program. Bahkan dapat mengakibatkan penundaan pelaksanaan program. Kerugian finansial berpotensi muncul pada kasus dimana prasarana yang dibangun berada di atas lahan milik pihak ketiga, misalnya di atas lahan milik instansi tertentu, seperti PT KAI, Dinas irigasi atau pemda setempat. Pada kasus ini, pengurusan ‘izin pakai’ mungkin memerlukan waktu lama dan tidak mudah. Sebagai akibat dari kesulitan itu, dampaknya mungkin saja prasarana yang dibangun tidak dapat dilanjutkan atau bahkan harus dibongkar. Jika hal ini PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

7


terjadi, maka masyarakat dan program sama-sama dirugikan. 2.1.3. Penyediaan Lahan dan Keberlanjutan Program Adakah kaitannya antara penyediaan lahan dan keberlanjutan program? Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program PNPM Mandiri perkotaan selama ini, penyediaan lahan adalah komponen pengamanan sosial yang paling dominan dihadapi jika dibandingkan dengan komponen pengamanan sosial lainnya. Meskipun demikian, setiap komponen pengamanan sosial lainnya tetap harus menjadi perhatian didalam pelaksanaan program. Berdasarkan pengalaman program, ada dua pola penyediaan lahan yang sangat menonjol hingga saat ini. Pertama adalah pola hibah, dan kedua adalah izin pakai. Apa konsekuensi dari masing-masing pola tersebut terhadap keberlanjutan program? Penyediaan lahan dengan cara hibah memiliki peluang yang jauh lebih besar bagi masyarakat pemanfaat untuk terus mengelola dan melakukan pemeliharaan secara berkelanjutan atau melebihi umur bangunan (lifetime) dari infrastruktur yang bersangkutan; karena lahan yang digunakan tidak dibatasi waktunya. Situasi ini agak sedikit berbeda dengan perolehan lahan melalui izin pakai. Dengan cara yang satu ini, pemanfaatan terhadap infrastruktur yang dibangun dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam kesepakatan izin pakai. Maksimal sebatas umur bangunan (lifetime) prasarana yang dibangun. Biasanya sekurang-kurangnya adalah selama 3 (tiga) tahun. Walaupun izin pakai dapat diperpanjang, namun suatu waktu lahan yang digunakan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Situasi seperti ini mungkin dapat menjadi dilema bagi keberlanjutan program. Sejalan dengan prinsip program yang mendorong keberlanjutan pelaksanaan program di masyarakat, maka penyediaan lahan dengan hak hibah adalah yang dianjurkan untuk dioptimalkan di masyarakat. 2.1.4. Kapan Upaya Pengamanan Sosial Dilakukan? Arti penting tentang pengamanan sosial sebaiknya disampaikan kepada masyarakat sejak kegiatan sosialisasi awal dimulai. Sosialisasi ini terus menerus dilanjutkan hingga ke tahap pemetaan swadaya (PS). Diharapkan bahwa dengan sosialisasi yang terus menerus ini dapat terbangun kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya upaya pengamanan sosial terhadap usulan infrastruktur yang diajukan oleh masyarakat. Bentuk kesadaran yang telah terbangun di masyarakat itu kemudian diakomodir dalam proposal usulan kegiatan. Format F2 adalah format tentang status pengadaan lahan yang harus dilengkapi dan dilampirkan pada proposal usulan kegiatan. Untuk menjamin bahwa upaya pengamanan sosial itu direalisasikan dalam tahap perencanaan dan sekaligus juga pada tahap pelaksanaannya, maka fasilitator wajib memastikan agar informasi dan implikasi administratif dipahami oleh masyarakat dan menjadi pertimbangan terhadap kelayakan usulan. 2.1.5. Upaya Pencegahan dan Penanganan Dampak Sosial Seperti yang telah diuraikan di atas, ada 5 komponen pengamanan sosial yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan program. Berupaya melakukan pengamanan sosial berarti berupaya untuk 8



melakukan pencegahan terhadap dampak sosial di satu pihak, dan di lain pihak, melakukan penanganan dan sekaligus solusinya terhadap dampak sosial yang telah terjadi. Berikut ini adalah berapa tindakan yang perlu dilakukan.

2.1.5.1. Upaya Pencegahan Dampak Sosial

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program, dari lima komponen yang ada, tiga diantaranya adalah yang sering terjadi di lapangan, yaitu penyediaan lahan, perlakukan terhadap masyarakat adat dan penggunaan kayu legal. Sementara itu, dua komponen lainnya, yaitu penggusuran penduduk dan pemukiman kembali hampir tidak pernah terjadi di masyarakat. Panduan teknis ini akan menjelaskan upaya pencegahan dampak pada tiga komponen tersebut.

2.1.5.1.1 Penyediaan Lahan

Untuk mencegah munculnya dampak sosial pada komponen ini, konsultan dan fasilitator diharuskan melaksanakan hal-hal berikut ini: • Pada saat sosialisasi awal dan pemetaan swadaya, masyarakat diinformasikan bahwa setiap usulan pembangunan prasarana harus memastikan bahwa tapak (site) yang akan dipergunakan memiliki status lahan yang jelas. • Pada saat pembuatan proposal atau penulisan usulan, formulir mengenai pernyataan status perolehan lahan harus lengkap diisi dengan jelas, tertib secara administrasi, dan ditandatangani pemilik lahan, lurah/kepala desa dan BKM. • Konsultan dan Fasilitator melakukan pengecekan kepada pihak terkait mengenai kebenaran kepemilikan dan status penyediaan lahan, seperti yang tertera di proposal. • Jika didapati hal-hal yang tidak sesuai, fasilitator perlu melakukan musyawarah dengan BKM dan KSM. • Ketidakjelasan pemilik dan status penyediaan lahan dapat menggugurkan usulan kegiatan yang diajukan. Penyediaan lahan dengan cara ganti rugi harus dihindari, dan digantikan dengan alternatif lain. Dana

BLM tidak diperbolehkan untuk membiayai ganti rugi atau kompensasi apapun. Jika tidak ada alternatif, usulan kegiatan harus digugurkan.

2.1.5.1.2 Perlakukan Terhadap Masyarakat adat

Secara umum, keberadaan masyarakat adat terbatas pada lokasi-lokasi tertentu saja. Seperti misalnya, Suku Badui di Banten, Suku Dayak di Kalimantan, Suku Naga di Jawa Barat. Masyarakat di lokasi ini memiliki adat dan budaya yang telah berlangsung lama, bahkan ada yang telah ratusan tahun. Masuknya program hendaknya mempertimbangkan nilai-nilai tertentu yang dijunjung oleh adat suku ini, sehingga terhindar dari kemungkinan munculnya konflik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: • Konsultan dan Fasilitator harus memahami adat dan budaya suku ini. • Konsultan dan Fasilitator di lokasi ini harus dapat dengan PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

9


mengomunikasikan program kepada tokoh-tokoh masyarakat dan penduduk setempat. • Konsultan dan Fasilitator juga harus memahami kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat asli ini. • Konsultan dan fasilitator harus mendorong masyarakat untuk memberi perhatian yang lebih kepada perempuan miskin untuk berpartisipasi. 2.1.5.1.3 Pengadaan Kayu

Kayu adalah bagian yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan jenis infrastruktur tertentu, untuk mendapatkan kayu tersebut perlu mempertimbangkan hal-hal seperti di bawah ini: • Kayu yang digunakan wajib dibeli di toko penjual yang memiliki SK-SHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). • Dilarang memanfaatkan kayu yang berasal dari sumber yang patut dicurigai sebagai kayu ilegal. • Pada situasi tertentu, diperkenankan menggunakan kayu yang berasal dari lahan penduduk sendiri sebagai bagian dari swadaya, atau dengan melakukan ganti rugi sesuai kesepakatan masyarakat dalam musyawarah.

2.1.5.2 Upaya Penanganan Dampak Sosial

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan kegiatan sebelumnya ada 3 (tiga) hal yang menjadi berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, yaitu:

2.1.5.2.1 Penyediaan Lahan

Jika ada infrastruktur yang terlanjut dibangun di atas lahan yang belum jelas status legalitasnya, maka konsultan/fasilitator perlu melakukan upaya-upaya berikut ini: • Bersama-sama dengan BKM dan KSM mengadakan musyawarah untuk menyepakati langkah-langkah yang perlu dilakukan. Bila diperlukan dapat membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini. • Fasilitator/Tim mencari informasi kepada pihak terkait mengenai pemilik lahan yang sebenarnya. • Fasilitator/Tim mengajukan permohonan pemanfaatan lahan yang dimaksudkan kepada pihak pemilik lahan. • Fasilitator/Tim memantau proses permohonan pemanfaatan lahan itu pada pihak terkait, dan melaporkan hasilnya pada BKM. • Hasil persetujuan terhadap izin pemanfaatan lahan diumumkan di musyawarah yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait. • Fasilitator/Tim mendokumentasikannya secara tertib administrasi hasil persetujuan/izin pemanfaatan lahan tersebut sebagai syarat kelengkapan usulan kegiatan. • Hasil dokumentasi tersebut wajib digandakan dan dilaporkan kepada askorkot infra.

2.5.2.2 Pengadaan Kayu

Apabila pembangunan infrastruktur terlanjur menggunakan kayu ilegal, maka 10



hal yang perlu dilakukan oleh fasilitator adalah: • Menegaskan kepada masyarakat agar tidak terulang lagi pengunaan kayu ilegal tersebut, dan mengantisipasinya untuk tidak terjadi di lokasi yang lain. • Mensosialisasikan kembali mengenai pelarangan terhadap penggunaan kayu ilegal. • Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat kayu legal dan tempat-tempat penjualan kayu yang memiliki SK-SHH.

2.5.2.3 Perlakuan Terhadap Masyarakat adat

Apabila terjadi protes terhadap program atau muncul perselisihan diantara masyarakat, fasilitator mengundang tokoh masyarakat setempat, termasuk pengurus BKM jika telah terbentuk, untuk melakukan hal-hal berikut ini: • Mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang melakukan protes untuk saling berdialog/bermusyawarah untuk menjernihkan duduk persoalannya. • Memfasilitasi kelompok masyarakat yang berselisih/konflik hingga terjadi saling pengertian diantara kedua belah pihak. • Menyusun berita acara pertemuan dan memuat hal-hal yang telah disepakati.

2.2. Prinsip dasar pengamanan Lingkungan Sebagaimana di ketahui, PNPM Mandiri Perkotaan telah diklasifikasikan dalam kategori B, hal ini berarti bahwa : • Potensi dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan program tidak begitu signifikan; bersifat lokal; kebanyakan dapat diperbaiki; • Langkah mitigasi/pencegahan dampak sudah dirancang dan disiapkan dalam kebanyakan kasus Berkaitan dengan hal tersebut maka pada saat pelaksanaan pendampingan kegiatan dimasyarakat konsultan dan fasilitator harus menjamin bahwa prinsip dasar pengamanan lingkungan harus menjadi perhatian utama. Prinsip-prinsip dasar pengamanan lingkungan PNPM MP adalah: 1. Usulan kegiatan harus menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan negatif, dan harus mencari desain dan material alternatif untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif. 2. Usulan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menghindari wilayah-wilayah yang dilindungi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan 3. Setiap usulan kegiatan yang akan memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak. 2.2.1 Kriteria Penapisan Lingkungan Konsultan dan fasilitator harus memastikan bahwa usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BKM/LKM harus diperiksa dengan kriteria penapisan lingkungan yang telah ditentukan, dalam hal ini harus dipastikan bahwa tidak ada proyek yang akan membutuhkan ANDAL atau UKL/UPL PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

11


Pada pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), dikarenakan karakteristik program maka potensi munculnya dampak negatif t sosial dan lingkungan cukup besar, oleh karena itu pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengamanan sosial dan lingkungan lebih ditekankan. Usulan kegiatan yang tercantum didalam RPLP/RTPLP yang mungkin membutuhkan ANDAL atau UKL/UPL harus dibiayai dari sumber non BLM. Selanjutnya langkah pemantauan dampak dan atau pelaksanaan mitigasi untuk kegiatan tersebut harus dipastikan pelaksanaannya. Secara umum, pada saat penapisan awal, jenis proyek, skala, lokasi, sensitivitas dan sifat serta besaran dampak potensial, akan diidentifikasi dengan mengklasifikasikan usulan kegiatan dalam 4 kategori: 1. Kegiatan yang membutuhkan ANDAL, mengacu pada Permen LH no. 11/2006 tentang jenis kegiatan kegiatan yang membutuhkan ANDAL. Usulan kegiatan yang masuk kategori ini tidak akan dibiayai oleh PNPM MP. 2. Kegiatan yang membutuhkan UKL dan UPL berdasarkan studi terbatas tetapi site-specific, mengacu pada Kepmen PU no. 17/KPTS/M/2003 mengenai jenis kegiatan di bidang Pekerjaan Umum yang membutuhkan UKL/UPL) serta Permen LH-13/2010 mengenai UKLUPL dan SPKPPL. Diharapkan bahwa semua usulan kegiatan tidak ada satupun yang masuk kriteria ini. 3. Kegiatan yang cukup dengan Pedom an Operasional Baku (POB), dimana praktek yang baik akan cukup untuk melindungi lingkungan. POB untuk jenis kegiatan ini dapat mengacu pada POB yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU untuk beberapa jenis proyek (termasuk upaya-upaya untuk mengendalikan debu, kebisingan, dan lalu lintas di lokasi konstruksi; spesifikasi untuk penimbunan dan penanaman kembali wilayah yang terganggu unuk mencegah erosi; dan prosedur untuk mengendalikan dampak negatif pada lokasi pembuangan sampah; dsb.). Kemungkinan beberapa usulan kegiatan akan masuk dalam kategori ini. 4. Kegiatan yang tidak membutuhkan studi lingkungan, dimana tidak akan ada konstruksi, gangguan terhadap tanah atau air atau buangan polutan. Kriteria ini membutuhkan pernyataan pengelolaan lingkungan seperti yang diatur dalam PERMENLH 13/2010. Kemungkinan akan ada beberapa usulan kegiatan yang masuk kategori ini.

12



Spesifikasi desain termasuk pertimbangan pengelolaan lingkungan untuk penyediaan air bersih, toilet umum, jalan kota, TPS, los pasar dan jembatan harus mengacu pada Prosedur Operasi Baku (SOP) yang sudah ditentukan. Penapisan Lingkungan Hidup pada usulan kegiatan masyarakat didasarkan pada ketentuan yang tercantum pada Permen LH-11/2006 untuk ANDAL (Mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang Membutuhkan ANDAL)); Kepmen PU- 17/KPTS/M/2003 untuk UKL/UPL (Mengenai Keputusan Jenis Kegiatan di Bidang PU yang membutuhkan UPL and UKL); dan Permen LH-13/2010 mengenai UKL-UPL dan SPKPPL, dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:


13


Tabel 2.1 Kriteria Penapisan Usulan Kegiatan No

Sektor dan Proyek

Unit

ANDAL > 250

Transmisi (kota besar)

L/dt km

>10

50 - <250 2 – 10

Distribusi (kota besar)

Ha

>500

100 - < 500

a. Kota besar

km; or ha

>5

5 - 1; or 5 – 2

b. Kota sedang

km; or ha

>10

10 – 3; or 10 – 5

km

>30

30 – 5

Pelebaran (kota besar)

km;

5

>10 (jika pengadaan tanah)

Jembatan di kota besar

m;

-

> 20

Jembatan di kota kecil

m;

-

> 60

IPLT

ha

>2

< 2 ha

Sistem pembuangan air limbah

ha

>500

< 500

IPAL

ha

>3

Penimbunan (TPA)

ha; atau ton

>10.000

<10; atau <10.000

TPA (di area pasang surut)

ha; atau ton

>5000

<5; atau <5000

UKL/UPL

Penyediaan air bersih Pengambilan air baku

1.

Jalan kota Pembangunan baru:

2.

c. Kota kecil (desa)

Limbah cair dan sanitasi

3.

<3

Persampahan

4.

Stasiun transfer

>1.000

< 1000

Drainase dan pengendalian banjir

5.

a. Di kota besar

km

>5

1- <5

b. Di kota sedang

km

>10

3 – <10

c. Di kota kecil (desa)

km

>25

5-<15

Kota besar

ha

200

>1

Kota sedang

ha

Peningkatan (upgrading)

ha

Peningkatan Kampung

6.

>2 5

>1

Sumber: PERMENLH-11/2006 untuk ANDAL (Mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang Membutuhkan ANDAL)); KEPMEN PU- 17/KPTS/M/2003 untuk UKL/UPL (Mengenai Keputusan Jenis Kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum yang membutuhkan UPL and UKL); dan PERMENLH-13/2010 mengenai UKL-UPL dan SPKPPL.

14



2.2.2 Identifikasi Potensi Dampak Lingkungan Konsultan dan fasilitator harus memastikan bahwa BKM/LKM dan KSM telah melakukan identifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan pada setiap usulan kegiatan dengan menggunakan format yang telah disediakan (Form-4 dan Form-5). Secara umum identifikasi potensi dampak negatif dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan dan jenis usulan kegiatan. Contoh potensi dampak lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Contoh Potensi Dampak Lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan No.

Tahapan Kegiatan

1 Persiapan/Pra Konstruksi 2

Konstruksi

3 Pasca Konstruksi 4 Operasional

Potensi dampak • Debu dan sampah dari pembersihan lahan atau area kegiatan • Gangguan pemakai jalan atau lahan akibat adanya kegiatan pembersihan lahan • Gangguan ekologi • Dll • Debu, • Sampah • Bising • Gangguan pengguna lahan • Pengotoran badan air (sungai, danau, saluran air, dsb.) • Longsor • Gangguan ekologi • Dll • Sampah • Puing • Longsor • Perubahan ekologi • Dll • Penurunan kualitas air di sumber air • Gangguan estetika • Gangguan kesehatan • Timbulan sampah • Kebisingan • dll


15


Tabel 2.3. Contoh Potensi dampak berdasarkan jenis kegiatan infrastruktur No

Jenis Prasarana/ Sarana

1. Jalan

• • • • •

Kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, Gangguan visual (khusus pada saat konstruksi) Gangguan lahan/erosi/longsor Bangkitan lalu lintas Gangguan jaringan prasarana umum seperti gas, listrik, air minum, telekomunikasi (khusus pada saat konstruksi)

Drainase

• • • • • •

Gangguan lalu lintas, Kerusakan prasarana dan sarana umum lain, Perubahan tata air di sekitar jaringan, Bertambahnya aliran puncak Munculnya genangan air Dll

• • • • • •

Potensi perubahan kestabilan lahan, Potensi perubahan aliran air, Kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, Bangkitan lalu lintas, Gangguan jaringan prasarana sosial seperti pipa gas, listrik, air minum, telekomunikasi (khusus pada saat konstruksi) dll

Sarana Air Bersih

• • • •

Gangguan lahan/erosi/longsor Penurunan muka air tanah Intrusi air laut atau air permukaan ke dalam air tanah dll

Sarana Sanitasi

• • • •

Pencemaran pada sumber-sumber air minum dan air permukaan Sumber berkembangbiaknya lalat, cacing dan serangga lain. Timbulnya bau dan pemandangan yang tidak sedap dipandang. dll

• • • • • • • • • •

Sumber berkembangbiaknya lalat dan serangga lain. Timbulnya bau dan pemandangan yang tidak sedap dipandang. Munculnya genangan air lindi (leachete) dll Gangguan lalu lintas (pada saat konstruksi), Kerusakan prasarana dan sarana umum lain, Perubahan tata lahan di sekitar tapak, Munculnya genangan air dan bau tidak sedap Munculnya sampah atau limbah cair lainnya dll

2.

3.

Jembatan

4.

5.

6. Tempat Penampung Sampah 7.

16

Potensi Dampak

Pembangunan gedung (rumah, sarana perdagangan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan)



2.2.3. Upaya Pencegahan dan Penanganan Dampak Lingkungan Seperti yang telah diuraikan di atas, potensi dampak negatif dapat muncul pada saat proses pembangunan dan saat operasionalisasi serta tergantung juga dari jenis infrastruktur terbangun. Upaya pengamanan lingkungan harus dipikirkan sebagai upaya komprehensif dalam melakukan pencegahan/pengurangan serta penanganan terhadap resiko dampak lingkungan yang akan terjadi, upaya tersebut biasa disebut sebagai mitigasi dampak. Langkah mitigasi merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program, terdapat 6 jenis infrastruktur yang sering diusulkan oleh masyarakat, yaitu: a. Prasarana transportasi (jalan, jembatan, gorong-gorong dan tambatan perahu) b. Prasarana irigasi c. Prasarana air bersih d. Prasarana sanitasi e. Prasarana drainase permukiman f. Prasarana persampahan Tabel berikut memperlihatkan beberapa alternatif langkah mitigasi dampak lingkungan berdasarkan jenis infrastruktur. Tabel 2.4. Alternatif langkah mitigasi dampak lingkungan POTENSI/SUMBER DAMPAK ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI NEGATIF A.PRASARANA JALAN, JEMBATAN, GORONG-GORONG, TAMBATAN PERAHU

No

1

Resiko longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Pemindahan trase/jalur jalan atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/ panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/ pantai

2

Jembatan mengganggu lalu lintas perahu

Perletakan jembatan diperbaiki/disesuaikan Tata letak dipindahkan untuk menghindari masalah

3

Jembatan/tambatan perahu merubah arah/aliran sungai

4

Meningkatnya erosi pada tebing

Perletakan jembatan diperbaiki/disesuaikan Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/ pantai Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan


17


No

POTENSI/SUMBER DAMPAK NEGATIF

ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI Dasar saluran diperlandai Dipasang penahan pelindung tebing saluran

5

Meningkatnya erosi pada saluran pinggir/samping

Dipasang gorong2 bantu untuk mengurangi debit (sub drainase) Perkerasan khusus pada badan jalan disekitar saluran, seperti beton, aspal, dll. Permukaan jalan dipadatkan

6

Jalan tanah meningkatkan debu

7

Jalan menutup/memotong aliran air alamiah/drainase

Permukaan jalan diberikan perkerasan dari bahan berbutir kasar (kerikil/sirtu) Dipasang gorong2 sesuai aliran alamiah/drainase Drainase dibuat dari bahan pasangan batu/bata atau beton

8

Saluran samping/drainase terjadi pendangkalan/ sedimentasi

Drainase dibuat mengikuti kemiringan alamiah Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan atau saluran kota yang ada (terintegrasi)

9

Jalan baru akan menebang banyak pohon-pohon

Pemindahan trase/jalur jalan ke tempat lain yang lebih aman

10

Tidak ada pembuangan akhir / ada genangan air dari drainase/ Gorong-gorong

Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota; Dibuat pagar pengaman pada Tikungan Jalan yang tajam Dibuat penahan longsor diderah tebing/lereng atau badan jalan

11

Bangunan tidak nyaman/aman

Dibuat pagar pengaman pada jembatan dan di pintu masuk/ keluar jembatan (kiri+kanan) Dibuat tembok pengaman pada gorong-gorong (kiri+kanan)

12

Belum terlaksananya O&P

Dibentuk tim O&P, penetapan rencana kerja dan pembiayaan, dilakukan pemantauan secara reguler

B. PRASARANA IRIGASI

1.

18

Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Pemindahan jalur Saluran atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/ panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/ pantai



No


ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI

2

Meningkatnya erosi pada tebing atau dinding saluran tanah

Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringan Dipasang penahan pelindung tebing saluran

3

Konsentrasi air tidak terkendali disaluran/sawah

4

Saluran terjadi pendangkalan/ sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing

5


Pengaturan penggunaan Air Dibuat pintu-pintu air Dasar saluran diperlandai Saluran dibuat dari bahan pasangan batu atau beton Saluran dibuat mengikuti kemiringan alamiah Saluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan Dibentuk tim O&P, penetapan rencana kerja dan pembiayaan, dilakukan pemantauan secara reguler

C.PRASARANA AIR BERSIH 1

2

3 4 5 6

7 8

Galian Sumur (sumur dangkal) longsor Galian sumur dalam/bor bisa memunculkan bahan2 tambang yang bisa berbahaya, seperti minyak,gas Kualitas air sumur bercampur mineral/bahan2 berbahaya bagi kesehatan Sumur Gali (sumur dangkal) longsor Sumur terlalu dekat dengan MCK/ WC Air Sumur tercampur air permukaan/Air Rembesan Mata Air tercampur air permukaan Belum terlaksananya O&P

Dibuat turap penahan tanah Dinding Sumur menggunakan Cincin Beton Koordinasi dengan dinas pertambangan & geologi/ instansi terkait sebelum kegiatan dimulai; Dilakukan Pengujian kualitas air sebelum dimanfaatkan Dinding Sumur dibuat menggunakan Cincin Beton Lokasi Sumur dan Septicktank/Resapan minimal 11 meter Dibuat bibir sumur yang cukup tinggi Lokasi Sumur dicari tempat yang tidak sering banjir Dibuat Pelindung disekitar mata air untuk mencegah air masuk Daerah sekitar mata air diberi pelindung jalur hijau Dibentuk tim O&P, penetapan rencana kerja dan pembiayaan, dilakukan pemantauan secara reguler

D.PRASARANA SANITASI (MCK, JAMBAN, SALURAN LIMBAH RUMAHTANGGA) Dibuat saluran pembuangan sampai ketempat Tidak ada saluran pembungan pembuangan atau drainase yang ada limbah cair domestik 1 (MCK,Jamban,Air Cucian Dibuat Septictank dan Resapan untuk MCK/Jamban Dapur,dsb) Pipa sanitasi dipermukaan tanah Tanam pipa sanitasi dari kakus keseptictank yang sangat rawan thd sinar 2 matahari, terinjak, dan kenakalan Buat Lubang Kontrol dan Pipa Udara untuk septicktank manusia 3

Bangunan MCK, Jamban, Drainase Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan ketentuan air limbah, tidak sesuai standar standar teknis bangunan teknis PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

19


No 4 5 6 7

POTENSI/SUMBER DAMPAK NEGATIF Septicktank/Resapan MCK/WC terlalu dekat dengan Sumur. Jenis bangunan Septicktank tidak sesuai jenis tanah Tidak ada pembuangan akhir dari saluran MCK, WC, Saluran Limbah Rumah Tangga/ada genangan air Belum terlaksananya O&P

ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI Jarak lokasi Septicktank/Resapan dengan Sumur minimal 11 meter Jenis bangunan Septicktank disesuaikan dengan daya resap tanah Dibuat Drainase sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota; Dibentuk tim O&P, penetapan rencana kerja dan pembiayaan, dilakukan pemantauan secara reguler

E.PRASARANA DRAINASE PERMUKIMAN

1.

Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

2

Meningkatnya erosi pada tebing

3

Saluran terjadi pendangkalan/ sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing

4

Tidak ada pembuangan akhir drainase/ada genangan air

5

Bangunan Drainase Tiidak sesuai standar teknis

6


F.PRASARANA PERSAMPAHAN Bangunan Sampah Tiidak sesuai 1 standar teknis Tidak ada Pembuangan Sampah 2 dari TPS 3

20


Pemindahan jalur atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/ panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dipasang penahan pelindung tebing saluran Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringan Dipasang penahan pelindung tebing saluran Dasar saluran diperlandai Saluran dibuat dari bahan pasangan batu atau beton Saluran dibuat mengikuti kemiringan alamiah Saluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota; Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan ketentuan standar teknis bangunan Dibentuk tim O&P, penetapan rencana kerja dan pembiayaan, dilakukan pemantauan secara reguler Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan ketentuan standar teknis bangunan TPS dibuat terintegrasi dengan Sistem persampahan kota; Dibentuk tim O&P, penetapan rencana kerja dan pembiayaan, dilakukan pemantauan secara reguler



III. Tahapan Pelaksanaan

3.1. Alur pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan Pelaksanaan upaya pengamanan sosial dan lingkungan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan PNPM MP telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengamanan lingkungan dan sosial. Secara garis besar mekanisme penerapan pengamanan sosial dan lingkungan dilaksanakan dengan alur sebagai berikut: • Konsultan dan fasilitator wajib melakukan sosialisasi upaya pengamanan lingkungan di setiap tahapan kegiatan/siklus program, dimulai dari kegiatan sosialisasi, perencanaan PJM Pronangkis, pengusulan kegiatan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan. • Pada saat penyiapan proposal, KSM wajib menyiapkan proposal usulan kegiatan berdasarkan format standar yang telah disediakan yang memuat spesifikasi teknis, anggaran dan rencana kerja, termasuk dalam hal ini kesesuaiannya dengan ketentuan pengamanan sosial dan lingkungan: (i) status pengadaan lahan (form 2), (ii) form ceklist daftar negatif untuk mengidentifikasi usulan kegiatan yang tidak layak untuk mendapatkan pendanaan (form 4),(iii) form hasil identifikasi potensi dampak negatif lingkungan dan rencana pemantauannya. • Semua usulan kegiatan dari masyarakat akan dikaji oleh konsultan/fasilitator dari segi kelayakan, teknis, dan kesesuaian dengan pedoman, sebelum usulan tersebut dipertimbangkan oleh BKM/UPL. • BKM/UPL dengan didampingi oleh konsultan/fasilitator akan secara khusus menapis usulan kegiatan dari sisi dampak lingkungan berdasarkan tabel kriteria penapisan lingkungan. Serta jika diperlukan juga melakukan penapisan khusus untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang membutuhkan tanah dan perubahan penggunaan air (misal reklamasi, irigasi); proyek ekonomi yang berdampak lingkungan untuk memastikan alignment, air larian, dsb. memenuhi standar praktek yang baik. Selanjutnya BKM/UPL dengan bantuan fasilitator/konsultan akan memastikan adanya langkah-langkah mitigasi yang memadai.


21


• Penetapan usulan kegiatan masyarakat yang akan dibiayai oleh program (dana BLM) harus dilaksanakan dalam suatu rapat terbuka kepada seluruh masyarakat. Alur Penerapan Pengamanan Sosial dan Lingkungan pada saat pengusulan kegiatan dan pasca konstruksi

Keterangan: 1. KSM menyusun usulan kegiatan (proposal) dan mengajukan ke BKM/LKM 2. BKM/UPL di dampingi oleh Faskel infra melakukan penilaian usulan kegiatan yang diajukan oleh KSM 3. Penilaian kelayakan proposal didasarkan pada aspek administrasi dan teknis, meliputi kelengkapan dokumen, format pengamanan lingkungan, perolehan lahan, rencana kerja, spesifikasi teknis dan rencana biaya 4. Jika proposal belum layak, maka proposal dikembalikan kepada KSM untuk diperbaiki 5. Jika proposal dianggap sudah layak oleh BKM/LKM dan faskel selanjutnya proposal dikirim ke Askorkot untuk di verifikasi 6. Jika proposal belum layak, maka proposal dikembalikan kepada KSM untuk diperbaiki 7. Jika proposal dianggap layak, maka selanjutnya dilakukan proses pencairan dana BLM ke rekening KSM 8. Selanjutnya KSM melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengamanan sosial dan lingkungan sesuai dengan yang tercantum di dalam proposal dengan dipantau oleh BKM/UPL 9. Setelah selesai pelaksanaan konstruksi, KSM atau pihak lain yang ditunjuk melaksanakan operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun, serta melaksanakan mitigasi dampak sosial dan lingkungan sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam proposal atau disesuaikan dengan kebutuhan.

22



3.2 Peran Konsultan/Fasilitator 3.2.1 Tingkat Nasional Tenaga Ahli (TA), khususnya TA Safeguard Sosial/ Lingkungan diwajibkan: • Memahami ketentuan tentang pengamanan sosial dan lingkungan • Memberikan penguatan kapasitas dan bantuan teknis terkait dengan pengamanan sosial dan lingkungan kepada TA Infra KMW; • Memberikan dukungan dan melakukan sosialisasi ketentuan pengamanan sosial kepada berbagai pihak terkait; • Melakukan pemantauan terhadap penerapan pengamanan sosial dan lingkungan di tingkat nasional; • Melakukan pengumpulan data hasil penerapan pengamanan sosial dan lingkungan seperti: status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, dan 5) tingkat nasional; • Melakukan review dan analisis data penerapan pengamanan sosial dan lingkungan; • Mengirimkam laporan hasil analisis data penerapan sosial dan lingkungan secara rutin ke Satker Pusat. 3.2.2 Tingkat Provinsi Para Tenaga Ahli (TA), khususnya TA infra diwajibkan: • Memahami ketentuan tentang pengamanan sosial dan lingkungan • Memberikan penguatan kapasitas dan bantuan teknis terkait dengan pengamanan sosial dan lingkungan kepada para Askorkot infra dan jika diperlukan kepada fasilitator infra. • Memberikan dukungan dan melakukan sosialisasi ketentuan pengamanan sosial kepada berbagai pihak terkait. • Melakukan pemantauan terhadap penerapan pengamanan sosial dan lingkungan di wilayah dampingannya. • Melakukan pengumpulan data hasil penerapan pengamanan sosial dan lingkungan seperti: status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, dan 5) • Melakukan review dan analisis data penerapan pengamanan sosial dan lingkungan • Mengirimkam laporan hasil analisis data penerapan sosial dan lingkungan secara rutin ke KMP dan Satker Provinsi 3.2.3 Tingkat Kota/Kabupaten Para Koordinator Kota/Kabupaten, terutama askorkot infra diwajibkan: • Memahami ketentuan tentang pengamanan sosial dan lingkungan • Memastikan agar ketentuan pengamanan sosial dan lingkungan menjadi persyaratan dan atau kelengkapan upaya penanganan dampak. • Memberikan penguatan kapasitas dan bantuan teknis terkait dengan pengamanan sosial dan lingkungan kepada tim faskel, khususnya faskel infra • Melakukan sosialisasi kerangka pengamanan sosial dan lingkungan kepada berbagai pihak terkait. • Memberikan bantuan teknis kepada tim faskel, khususnya faskel infra, terkait dengan upaya penanganan/pencairan solusi terhadap dampak sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat. PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

23


• Melakukan pengumpulan data hasil penerapan pengamanan sosial dan lingkungan seperti: status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, dan 5) • Melakukan review dan analisis data penerapan pengamanan sosial dan lingkungan • Mengirimkan laporan hasil analisis data penerapan sosial dan lingkungan secara rutin ke KMW dan Satker Kabupaten/Kota 3.2.4. Tingkat Kelurahan Para faskel, terutama faskel infra diwajibkan: • Memahami ketentuan tentang pengamanan sosial dan lingkungan • Melakukan sosialisasi pengamanan sosial dan lingkungan di masyarakat, BKM, perangkat kelurahan dan unsur lainnya, pada setiap pelaksanaan tahapan kegiatan • Memfasilitasi masyarakat, BKM/UPL, KSM dalam penerapan aspek pengamanan sosial dan lingkungan pada saat penyusunan proposal usulan kegiatan • Memastikan semua dokumen dan administrasi terkait penerapan pengamanan sosial dan lingkungan, seperti status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, 5 dan 9), dll., berada disekretariat BKM • Memastikan semua dokumen dan administrasi terkait penerapan pengamanan sosial khususnya status lahan berada disekretariat BKM, pemilik lahan dan kantor kelurahan • Memfasilitasi masyarakat untuk mencari solusi dan langkah penanganan jika terjadi dampak sosial dan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur/lainnya di masyarakat. • Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan ditingkat masyarakat. • Melakukan pengumpulan data hasil penerapan pengamanan sosial dan lingkungan seperti: status lahan, dokumen SKSHH/SAKO/FAKO, Format-format (form 2, 4, 5 dan 9) • Mengirimkan laporan data hasil penerapan sosial dan lingkungan secara rutin ke tingkat korkot

3.3. Monitoring dan evaluasi Tujuan umum monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui dan mengendalikan kinerja pelaksanaan dan kemajuan, dampak dan pengambilan keputusan terhadap kebutuhan perubahan pengelolaan pendampingan. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efisiensi, efektivitas dan manfaat serta kesinambungan kegiatan pendampingan. Secara khusus, tujuan monitoring dan evaluasi proyek antara lain untuk: • Memantau proses kemajuan pelaksanaan proyek; • Mengevaluasi dampak untuk menentukan apakah kegiatan atau intervensi yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi penerima manfaat dan pemangku kegiatan lainnya, • Memantau kinerja pelaksana dan institusi pelaksana dalam menjamin keberhasilan proyek. • Menghasilkan umpan-balik bagi pengelola proyek dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Monitoring akan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut: 24



• Oleh Konsultan/fasilitator : Monitoring dilakukan dengan cara memeriksa usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, hasil monitoring lapangan (fasilitasi, supervisi, uji petik), data-data sekunder dalam MIS dan PPM, dan lainnya sesuai kebutuhan. Selain itu monitoring dilakukan dalam rentang waktu tahapan siklus kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan rencana kegiatan dalam Master Schedule. • Oleh Masyarakat : Monitoring dilakukan dengan cara memeriksa usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, data-data sekunder dalam MIS dan PPM, dokumen-dokumen kesepakatan hasil rembug warga, dan lainnya sesuai kebutuhan didampingi oleh Fasilitator. Selain itu monitoring dilakukan dalam rentang waktu tahapan siklus kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan Selain itu secara langsung BKM/UPL bersama masyarakat atau konsultan/fasilitator dapat meninjau secara langsung di lapangan, pada saat kegiatan belum/sedang/sudah selesai dilaksanakan. Hasil monitoring tidak langsung maupun monitoring langsung selanjutnya dianalisis bersamasama oleh konsultan dan masyarakat dan menjadi bahan perumusan rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kualitas pendampingan, khususnya dalam rangka pengamanan lingkungan dan sosial.

3.4. Pelaporan Konsultan dan Fasilitator akan menyusun laporan bulanan secara rutin . Laporan akan berupa matriks mengenai status penerapan pengamanan sosial dan lingkungan serta potensi/dampak negatuf yang mungkin timbul dan langkah-langkah untuk menanganinya. Spesialis lingkungan dalam NMC dan DMC harus meringkas kemajuan, memantau dan mengukur dampak proyek terhadap lingkungan sebagai bagian dari evaluasi kinerja proyek. Substansi laporan antara lain terdiri dari: • Memuat perkembangan dan penerapan Kajian Lingkungan Hidup, berisikan uraian singkat mengenai penerapan pengamanan sosial dan lingkungan dari suatu kegiatan dengan mengacu pada formulir safeguard terkait, yaitu Form 2, 4, 5 dan 9. • Memuat perkembangan penanganan masalah dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan Mekanisme laporan • Faskel infra/Senior Faskel membuat uraian singkat pada laporan bulanan tentang perkembangan dan penerapan safeguard di wilayah dampingannya, dengan mengacu pada laporan kemajuan tahapan terkini serta form-form yang terkait. Laporan disampaikan kepada Askorkot setiap bulan pada tanggal 25/sebelum akhir bulan; • Korkot/Askorkot wajib membuat uraian singkat pada laporan bulanan tentang penerapan safeguard, berdasarkan i) laporan bulanan dari Faskel, ii) hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan dan iii) hasil koordinasi dengan para pelaku program lainnya. Laporan disampaikan kepada TA Provinsi/KMW pada setiap tanggal 2 setiap bulannya; • Koordinator Provinsi dan atau Spesialis terkait di provinsi, wajib membuat uraian singkat tentang penerapan safeguard, berdasarkan i) laporan bulanan dari Korkot/Askorkot, ii) hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan, iii) hasil koordinasi dengan para pelaku program lainnya di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Laporan disampaikan kepada Team Leader KMP setiap tanggal 5 setiap bulannya; PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

25


• KMP akan menyusun laporan di tingkat nasional yang memuat uraian singkat tentang penerapan safeguard, yang merupakan hasil dari: i) laporan bulanan KMW, ii) laporan dari para tenaga ahli KMP yang melakukan kunjungan monitoring dan supervisi, iii) hasil koordinasi dengan para pelaku program di tingkat kota/kab/provinsi. Terkait dengan substansi laporan yang memuat perkembangan dan penerapan safeguard pada setiap implementasi tahapan kegiatan, maka data-data yang disampaikan pada laporan merupakan rekapitulasi data dari formulir-formulir yang telah diisi dan diarsipkan dan disusun berurutan dari data negatif ceklist kegiatan, tinjaun dampak sosial dan lingkungan, status lahan dan upaya mitigasi.

3.5. Indikator Keberhasilan Penerapan Pengamanan Sosial dan Lingkungan Sebagai acuan pelaksanaan maka keberhasilan dalam pelaksanaan pengamanan sosial dan lingkungan dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: No.

1.

Komponen

Indikator Keberhasilan

Umum

Masyarakat memahami pentingnya tindakan pengamanan sosial dan lingkungan Masyarakat tidak mengalami kerugian dengan adanya pelaksanaan program. Tidak terjadi konflik di masyarakat selama dan setelah pelaksanaan program. Infrastruktur dibangun di atas lahan yang status pemanfaataan lahannya sudah jelas.

2.

Penyediaan Lahan

Surat hibah/izin pakai/izin dilalui ada di dalam proposal, dan lengkap ditandatangani oleh pemilik lahan/izin pejabat instansi terkait serta terdokumentasi dengan baik di BKM. Menghindari/meminimalkan terjadinya ganti rugi lahan

3.

Pengadaan Kayu

Kayu yang diperoleh berasal dari sumber yang memiliki SK-SHH/SAKO/FAKO, atau tidak menggunakan kayu ilegal Fasilitator yang bertugas di lokasi ini diterima baik oleh masyarakat setempat.

4.

Perlakukan Terhadap Masyarakat adat

Masyarakat adat tidak melakukan protes terhadap pelaksanaan program. Tidak terjadi perselisihan/konflik diantara masyarakat adat selama pelaksanaan program. Tidak terjadi/menghindari terjadinya penggusuran

5.

Penggusuran

6.

Pemukiman Kembali

Tidak terjadi /menghindari terjadinya pemukiman kembali. Tidak terjadi pencemaran lingkungan (genangan, banjir, timbulan sampah padat/cair, kebisingan,bau, dll) di lokasi sasaran

7.

Pencemaran lingkungan

terhadap

Dilaksanakannya langkah mitigasi dan pemantauan dampak lingkungan Masyarakat tidak melakukan protes atas infrastruktur terbangun

26



PERNYATAAN HIBAH / IJIN PAKAI/IJIN DILALUI/GANTIRUGI*)

FORM - 2

Yang bertanda tangan dibawah ini , Saya: Nama : ................................................... : ................................................... No. KTP : ................................................... Pekerjaan Alamat : Jl. ................................................. RT/RW/Dusun …………... ............... Kel /Desa ………………..............., Kab./Kota ........................................ Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah, Nomor: .......................... ........... Tanggal.......................dari Notaris/PPAT/Instansi lain yang Sah. Dengan ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk : Hibah/Ijin Pakai selama..........tahun/Ijin Dilewati selama ........ tahun/Gantirugi*), berupa : Bentuk Kontribusi

Volume & Satuan Asset

Alamat Asset

Sketsa Peta Lokasi Cantumkan : 1. Batas dan status kepemilikan kanan, kiri, depan dan belakang tanah warga 2. Bagian atau seluruh lahan milik warga disertai ukuran luas 3. Jalan sekitar lahan untuk identifikasilokasi 4. Batas bagian tanah yang akan diberikan 5. Orientasi lokasi (arah mata angin)

1. Tanah/Lahan 2. Tanaman Produktif 3. Asset lainnya (sebutkan) Syarat/Bentuk Kontribusi yang disepakat dengan Pemilik : ................................................................

Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan : .............................., untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum sesuai rencana kegiatan : .............................., di Lokasi ........................ oleh KSM: .................................................................... Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………….. , …………………………. 20.....

Materai Rp.6.000

Yang Menerima, Lurah/Ka Desa (_______________________)

Yang Memberikan, Pemilik (_______________________)

Mengetahui : Nama

Jabatan

Tandatangan

BKM/Mewakili Ketua KSM Ketua RT/Mewakili Catatan: *) Pilih yang sesuai; - Surat Pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpan di kantor lurah/kep.desa, sekret. BKM/ LM dan pemilik lahan PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

27


FORM-4

PENILAIAN TERHADAP DAFTAR KEGIATAN TERLARANG (NEGATIF LIST)

Apakah usulan kegiatan, termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang untukdibiayai oleh dana PNPM Mandiri Perkotaan ? No

BUTIR / ITEM

YA

1.

Pembangunan atau Rahabilitasi gedung Kantor Pemerintah atau kantor BKM

2.

Pembangunan atau Rahabilitasi Rumah Ibadah, termasuk infrastruktur lainnya yang secara langsung berada didalam lokasi rumah ibadah;

3.

Pembebasan Lahan;

4.

Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, sumbangan politik, dll);

5.

Kegiatan Militer atau semi-militer (pembelian/perdagangan senjata dan sejenisnya);

6.

7. 8. 9.

TIDAK

Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti :  Membangun didalam dan atau berbatasan langsung dengan area yang dilindungi seperti : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan pantai berhutan bakau (Mangrove), Kawasan Resapan Air, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Hutan Wisata, Daerah Pengungsian Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya & Ilmu Pengetahuan, Lokasi Situs Purbakala, lokasi peninggalan sejarah;  Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes; .  Kegiatan produksi dan pengolahan yang menghasilkan emisi atau effluent cair dan gas kecuali kegiatan dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatn yang telah direview dan diberikan sertifikat oleh Bappedalda berdasarkan standar kontrol polusi air dan udara.  Memanfaatkan dan atau menghasilkan bahan-bahan limbah berbahaya, termasuk pestisida dan herbisida, dan produk terkait lainnya;  Memproduksi, memproses, pengolahan, penyimpanan atau penjualan produk tembakau atau produk yang mengandung tembakau.  Memproduksi atau menggunakan bahan yang membahayakan ozon;  Memproduksi, menyimpan dan pengangkutan cairan, gas atau emisi yang berbahaya (termasuk kategori limbah berbahaya- B3);  Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan, pengadaan kayu dan peralatan perkayuan. Pengadaan Kayu diatas 3M3 per kegiatan harus memiliki SKSHH/FAKO  Pembangunan MCK, Kakus/Jamban tanpa Septictank dan resapan;  Bangunan/fasilitas Persampahan yang belum terintegrasi dengan sistem persampahan kota yang sudah ada;  Drainase yang belum terintegarasi dengan sistem drainase kota yang telah ada atau drainase tanpa pembuangan akhir;.  Jaringan Listrik (termasuk lampu penerangan) yang pengelolaan O&Pnya bukan oleh masyarakat;  Berdampak negatif terhadap masyarakat adat;  Berdampak negatif terhadap kelestarian budaya lokal; Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga Bank; Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya; Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan ......................................,20..

28

Diverifikasi Oleh : Faskel Teknik,

Diverifikasi Oleh : UPL,

Dibuat Oleh : Ketua KSM

(………………………..)

(.................……………..)

(………………………..)



FORM-5

SURAT PERNYATAAN HASIL IDENTIFIKASI POTENSI DAMPAK NEGATIF LINGKUNGAN Berkaitan dengan usulan kegiatan yang diajukan, kami (KSM) telah melakukan identifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan, mencakup uraian jenis potensi dampak negatif dan Rencana Tindakan penanganan/mitigasinya. Selanjutnya kami (KSM) akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengamanan tersebut pada saat pelaksanaan kegiatan fisik mencapai kemajuan 50% dan 100%.

No


UPAYA PENANGANAN/ MITIGASI

PEMANTAUAN PENYELESAIAN (50%)

(100%)

..............................................., ............................20....


29


FORM-9

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGOPERASIAN & PEMELIHARAAN PRASARANA Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : Nama : …………………..................................………................................... : Ketua KSM............. ………………………......................................... Jabatan Kel./Desa ................................. Kecamatan ........................... Kab./Kota ................................................................................ Alamat : Jl. .................................... Dusun/RT/RW …………….................. Menyatakan kesanggupan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana & prasarana yang kami bangun, yaitu : No 1. 2. 3. dst

Jenis Sarana & Prasarana

Lokasi (Jl/Dusun/RT/RW)

Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana tersebut akan kami sampaikan setelah kami ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan , Ketua KSM ………………

…………………. 20……

Materai Rp.6.000

(……………………………)

Mengetahui : Nama

30

Jabatan BKM/Mewakili UPL Ketua RT/Mewakili


Tandatangan

Contoh Instrumen Monitoring Pengamanan Sosial dan Lingkungan

Penggunaan Tata Ruang

Lahan/Tanah

Penurunan Kualitas Air Permukaan

Penurunan Kualitas Air Tanah

Peningkatan Limbah Padat/sampah

Kebisingan

2.

3.

4.

5.

6.

Lingkungan

Kategori

1.

A.

NO

Semaksimal mungkin menerapkan pola 3 R (reuse, reduce, recycle). SOP pengelolaan sampah berbasis masyarakat

a. Kegiatan akan menghasilkan limbah padat dalam jumlah besar b. Pengelolaan limbah padat di lokasi, dsb Meningkatkan kebisingan pada saat konstruksi dan operasi yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat terutama alat pendegaran bila terkena paparan selama 8 jam berturut-turut

Pengaturan waktu operasional alat yg menimbulkan kebisingan, dilaksanakan tidak pada waktu istirahat masyarakat

Pengambilan air tanah harus memenuhi kaidah teknis dan regulasi

Pengambilan air tanah berpotensi mengganggu aliran, debit dan kualitas air tanah

b. Menghilangkan lahan pertanian atau hutan produksi atau lahanlahan produktif lainnya c. Mengubah kontur garis pantai, menghambatkan aliran drainase, mengganggu aliran sungai a. Menghasilkan limbah cair yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air permukaan b. Pencemaran terhadap air permukaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk seperti irigasi dan perikanan

d. Kegiatan pembangunan berada pada kawasan suaka alam e. Terdapat potensi pertentangan antara pemanfaatan tata ruang dengan kegiatan lain saat ini atau di masa mendatang a. Menyebabkan ketidakstabilan lereng

Menghindari kegiatan pada sempadan sungai, kecuali kegiatan pengamanan sungai dan jalan Menghindari kegiatan pada kawasan suaka alam Menghindari kegiatan yang menyebabkan pertentangan pemanfaatan tata ruang Hindari kegiatan yg dapat menyebabkan ketidakstabilan lereng Pengurangan lahan produktif utk kegiatan akan berpengaruh pada berkurangnya pendapatan masyarakat Menghindari bencana banjir akibat terhambatnya aliran drainase dan terganggunya aliran sungai PNPM MP tidak membiayai usulan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sosial, semaksimal mungkin diterapkan prosedur penanganan/ minimalisasi limbah cair

c. Kegiatan pembangunan berada pada sempadan sungai dan jalan

Keterangan Menghindari kegiatan pada kawasan hutan lindung Mempertahankan kawasan resapan air

Hasil Ya Tidak

a. Kegiatan pembangunan berada pada kawasan hutan lindung b. Kegiatan pembangunan berada pada kawasan resapan air

Indikator

Propinsi : Nama Pelaksana : Kabupaten/Kota : Jabatan : Kelurahan : Tanggal : KMW :



31

32

Sumber Daya Alam

Utilitas

Kualitas lingkungan hunian

Penggunaan material bangunan

Pemindahan puing

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kategori

Gangguan Biota Flora dan Fauna

NO

SOP pemindahan dan pembersihan puing

a. Tidak tersedia lahan pembuangan puing

c. Penggunaan kayu bekas bangunan

b. Pembersihan dan pemindahan puing tidak dilakukan dengan benar

PNPM MP melarang penggunaan asbes, jika ditemukan penggunaan asbes maka dana dihentikan sementara sampai asbes diganti

Memberikan saran teknis tentang sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah yang baik dan benar

Mempertahankan kelangsungan hidup flora dan fauna Jika kegiatan menimbulkan dampak berkurangnya flora dan fauna, maka harus memberikan kompensasi penggantian Penggunaan sumber daya alam untuk material, harus memiliki ijin galian C Penyediaan utilitas bekerja sama dengan pemerintah daerah

Keterangan

Wajib melampirkan SKSHH / FAKO pada pembelian kayu dan atau Surat Ijin Tebang pada penggunaan kayu Rekomendasi teknis penggunaan kayu bekas dari TA/Faskel Infra Berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk mendapatkan lahan pembuangan atau melakukan daur ulang terhadap puing

Hasil Ya Tidak

b. Penggunaan kayu tanpa surat ijin (ilegal)

b. Tidak tersedia air bersih c. Tidak terdapat pengelolaan sampah a. Penggunaan asbes

a. Mengganggu kelangsungan hidup flora dan fauna b. Berdampak akan berkurangnya jumlah flora dan fauna yang ada sekarang Meningkatkan penggunaan sumber daya alam, misalnya batu, pasir, dll Memerlukan pembangunan utilitas baru atau mempengaruhi fasilitas-fasilitas jaringan listrik, telekomunikasi, penyediaan air bersih, dsb a. Tidak tersedia sarana sanitasi dan drainase yang tersedia

Indikator



Pengadaan Tanah

1.

2.

Sosial

B.

Respon/persepsi masyarakat

a. Pengadaan Tanah

RPLP (khusus PLPBK)

Kategori

13.

NO

 PNPM MP tidak membiayai pengadaan lahan  Dokumen status perolehan lahan harus dilengkapi

Diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terjadinya penguatan kapasitas, peningkatan pemahaman dan penyadaran masyarakat

a. Membebaskan lahan penduduk atau badan usaha

b. Warga memberikan hibah/ijin pakai/lainnya c. Warga meminta ganti rugi d. Infrastruktur dibangun di lahan pemerintah/swasta

a. Masyarakat merespon secara negatif intervensi program di wilayahnya b. Masyarakat tidak memahami keberadaan program dengan baik

• Tidak adanya arahan penataan ruang dan kebutuhan pengembangan kelurahan dimasa mendatang.

Penyusunan tata ruang kelurahan mengacu kepada visi kelurahan di masa mendatang dan skenario penataan ruang

Perencanaan investasi harus berdasarkan prioritasi pembangunan hasil analisis tingkat kemendesakan, risiko bencana , penataan lingkungan permukiman, kesehatan lingkungan dan heritage yang akan memberikan perubahan pembangunan desa.

• Rencana investasi tidak memberikan perubahan pada pembangunan kelurahan

d. Penyusunan rencana tata ruang kelurahan

Analisis resiko rawan bencana menjadi acuan bagi pembangunan permukiman yang aman dari ancaman bencana.

• Permukiman penduduk berada di kawasan rawan bencana

Kondisi wilayah desa harus menjadi acuan dalam menghasilkan peta tematik eksisting

Untuk kebutuhan pemetaan swadaya masyarakat harus mempersiapkan peta dasar serta mengenal wilayah desa

Perlu diadakannya penanganan pembangunan lingkungan berupa rencana struktur dan pola ruang

Keterangan

Kebutuhan penggunaan lahan dan infrastruktur desa tercakup dalam tema-tema peta tematik. Syarat minimal peta tematik hasil pemetaan swadaya adalah 8 tema.

Hasil Ya Tidak

• Peta tematik yang dihasilkan belum menggambarkan kebutuhan penggunaan lahan dan infrastruktur kelurahan

c. Analisis Potensi dan Masalah

• Pemetaan swadaya tidak menghasilkan peta yang sesuai dengan kondisi dilapangan

a. Lingkup Rencana Penataan Lingkungan Permukiman tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengurangan resiko bencana b. Pemetaan Swadaya • Persiapan kegiatan pemetaan swadaya tidak melibatkan masyarakat miskin dan kaum perempuan

Indikator



33

34

Kesehatan masyarakat

Risiko kecelakaan kerja

Lapangan pekerjaan / pendapatan masyarakat Kebijakan dan peran pemerintah daerah

4.

5.

6.

Keterangan

(..............................)

Koordinasi di tingkat Pemda, Konsultasi-konsultasi, dll

UU, Perda, Pergub, Perbup, Perdes, dll

Mengacu pada ketentuan pengelolaan K3 dan Jaminan Sosial yang ada

(..............................)

Hasil Ya Tidak

Diverifikasi oleh:

b. Tidak ada Jaminan Sosial bagi pekerja dan relawan Program belum membuka peluang lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat a. Tidak terdapat kebijakan pemerintah yang mendukung upaya mitigasi bencana b. Pemerintah tidak berperan aktif selama proses kegiatan dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi

a. Tidak ada pengelolaan K3

Kegiatan pembangunan belum memperhatikan dampak terhadap aspek kesehatan masyarakat

Masyarakat tidak memiliki pola dan pendekatan terhadap pengelolaan konflik

Indikator

Dibuat oleh:

7.

Konflik/kohesi masyarakat

Kategori

3.

NO




Standar Kualitas Air Bersih (Permenkes No 416/MENKES/PER/IX/1990) No.

Parameter

A 1 2 3 4 5 6 B B.1. 1 2 3 4 5 6

Sifat Fisika Bau Zat Padat Terlarut (TDS) Kekeruhan Rasa Suhu Warna Sifat Kimiawi Kimia Anorganik Air Raksa Arsen Besi Flourida Kadmium Kesadahan(CaCO3)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B.2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Satuan

Batas Min-Max

mg/l NTU o C TCU

1000 5 Suhu udara ±3oC 15

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.001 0.05 1.0 1.5 0.005 500

Klorida Kromium,valensi 6 Mangan

mg/L mg/L mg/L

600 0.05 0.5

Nitrat,sebagai N Nitrit, sebagai N pH Selenium Seng Sianida Sulfat Timbal Kimia Organik Aldrin dan dieldrin Benzena Benzo(a)pyrene Chloroform (Total Isomer) Chloroform 2,4-D DDT Deterjen 1,2-Dichloroethene 1,1-Dichloroethene Heptachlor dan Heptachlor Epoxide Hexachlorobenzene Gamma-HCH(Lindane) Methoxychlor Pentachloropenol Pestisida Total 2,4,6-Trichloropenol Zat Organik(KMnO4)

mg/L mg/L

10 1.0 6.5-8.5 0.01 15 0.1 400 0.05

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Keterangan Tidak berbau Tidak berasa

0.0007 0.01 0.007 0.03 0.03 0.5 0.01 0.0003 0.003 0.00001 0.004 0.1 0.01 0.1 0.01 10


35


No.

Batas Min-Max

Satuan

C.

Mikrobiologi

1

Total Coliform (MPN)

Jumlah per 100 mL

0

2

Coliform Tinja Belum Diperiksa

Jumlah per 100 mL

0

D.

Radiokativitas Activitas Alpha (Gross Alpha Activity) Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)

Bg/L

0.1

Bg/L

1.0

1 2

36

Parameter


Keterangan Bukan Air Perpipaan Bukan Air Perpipaan


Penjelasan tentang Material atau Kegiatan yang Dilarang didalam PNPM MP 1. Asbes • Material asbes/yang mengandung asbes seperti atap, dinding/panel, berbahaya terhadap kesehatan manusia yang secara perlahan mengurangi kemampuan pernafasan dan menyebabkan kanker • Resiko kesehatan berasal dari debu asbes yang terhirup pada saat pemotongan atau pemusnahan material asbes 2. Pestisida • Aliran (larian)/rembesan air dari ladang yang mengandung pestisida bisa mengkontaminasi air permukaan/air tanah dan selanjutnya membahayakan manusia terutama anak-anak yang terpapar • Pestisida bisa mencemari ekosistem, antara lain tanaman, serangga yang mempunyai nilai manfaat, unggas, dan hewan mamalia. 3. Bahan Peledak untuk Menangkap Ikan • Bahan peledak dapat merusak lingkungan laut • Bahan peledak tidak dapat mengembalikan ekosistem ke kondisi semula • Bahan peledak dapat mengurangi jumlah ikan bahkan dapat memusnahkannya 4. Pembangunan jalan baru di menuju hutan lindung dapat menyebabkan : • Memberi peluang terjadinya penebangan kayu/pertambangan dan perburuan ilegal • Menimbulkan erosi tanah • Merusak daerah tangkapan air • Membahayakan spesies hewan langka • Merusak habitat khusus dan ekosistem rawan 5. Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Penggunaan material B3 memerlukan penanganan khusus karena sifatnya antara lain : • Mudah meledak • Mudah terbakar • Reaktif • Korosif • Menyebabkan infeksi • Beracun (akut atuaupun koronis) 6. Penggunaan Bahan yang mengandung Pengikis Ozon Lapisan ozon di atmosfer melindungi kehidupan di bumi karena ozon melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker Bahan kimia klorofluorokarbon(CFC) yang biasa digunakan sebagai media pendingin dan gas pendorong spray aerosol, memberikan ancaman terhadap lapisan ini. Bahan-bahan kimia lain seperti bromin halokarbon, dan juga nitrogen oksida dari pupuk, juga dapat menyerang lapisan ozon. 7. Penggunaan Bahan yang mengandung Tembakau Tembakau mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan, diantaranya mengandung lebih dari empat ribu bahan kimia, termasuk 43 bahan penyebab kanker yang telah diketahui, PEDOMAN TEKNIS | PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (SAFEGUARD)

37


sehingga lingkungan yang terpapar dengan asap tembakau juga dapat membahayakan kesehatan. Dampak negatif merokok (tembakau) antara lain kanker paru, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit paru seperti bronkitis kronik dan emfisema. Merokok juga mengakibatkan gangguan kesuburan dan impotensi. Dampak negatif lain yang juga penting, terlebih bagi keluarga miskin adalah bahwa ratarata pengeluaran keluarga miskin untuk konsumsi rokok cukup besar sehingga mengurangi alokasi biaya untuk peningkatan gizi keluarga dan pendidikan anak. 8. Kegiatan yang menimbulkan Limbah Cair atau Emisi Gas Badan air yang tercemar limbah cair akan mengalami penurunan kualitas sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai sumber air atau memerlukan pengolahan yang relatif mahal. Pencemaran limbah cair pada tanah dapat menyebabkan kandungan zat kimia dalam tanah berlebih sehingga tidak sesuai lagi dengan pemanfaatannya. Pencemaran udara merupakan akibat dari keluarnya bau dan gas hasil dari proses dekomposisi zat pencemar yang ada dalam air, seperti gas ammonia, bau belerang, bau busuk bahan organik, dsb, yang menyebabkan udara di sekitarnya tidak nyaman bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia.

38


KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

PENGAMANAN SOSIAL & LINGKUNGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Recommend Documents