BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN ( PNPM MP )
Dalam bab ini akan menggambarkan bentuk pelaksanaan, partisipasi masyarakat, dan kendala – kendala dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM MP ) di Desa Pulorejo kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 5.1.
Gambaran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM MP ) di Desa Pulorejo Pelaksanaan Program PNPM MP di Desa Pulorejo dilakukan berdasarkan
Standar Operasional Prosedur ( SOP ) program yaitu melalui beberapa tahapan, dimana tahapan – tahapan tersebut merupakan suatu siklus kegiatan yang berlangsung dalam serangkaian 3 siklus yang terdiri dari siklus 1, siklus 2 dan siklus 3. Dalam satu siklus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu satu tahun ( 1 tahun ) penuh dari Januari sampai Desember, kemudian siklus berikutnya merupakan tahapan lanjutan sampai siklus ke 3. Setelah siklus ke 3 yaitu pada tahun ke 4, siklus akan diulang kembali pada siklus 1 sampai siklus ke 3 dan seterusnya sampai pola pemberdayaan kemandirian masyarakat secara mandiri dapat berjalan dengan sendirinya, dan program ini telah mencapai tujuannya. Dengan kata lain, satu paket siklus ( siklus 1 – 3 ) membutuhkan waktu selama 3 tahun berturut - turut. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan PNPM MP pada siklus I, yaitu siklus dimana wilayah ini untuk pertama kalinya baru menerima PNPM MP. Keberlangsungan siklus I ini berada pada kurun waktu 2011. Tahapan – tahapan kegiatan dalam pelaksanaan PNPM MP di Desa Pulorejo pada siklus I antara lain : 1.
Tahap Pemetaan Awal / Sosialisasi Awal Pada tahapan awal pelaksanaan PNPM MP di Desa Pulorejo ini pada
prinsipnya adalah proses pembelajaran masyarakat agar mereka mampu melakukan tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya atas dasar kesadaran kritis terhadap substansi mengapa dan untuk apa suatu kegiatan itu harus dilakukan. Dalam sosialisasi ini pertama – tama dilakukan oleh Fasilitator Kelurahan ( FasKel ) yaitu petugas dari PNPM MP. 45
Sosialisasi awal melalui tahapan pemetaan awal ini dilakukan untuk mengetahui dengan jelas apa itu PNPM MP yang kemudian akan menggugah kesadaran seluruh masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PNPM MP. Disamping itu dengan adanya soialisasi atau pengenalan program ini akan diperoleh data dinamika gambaran sosial / permasalahan masyarakat sekaligus penyebarluasan
dan informasi tentang adanya program PNPM MP di Desa
Pulorejo.1 Peran masyarakat dalam ikut serta menanggulangi permasalahan termasuk permasalahan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya tidak mudah, sehingga proses sosialisasi awal ini sudah dimulai cukup lama yaitu sejak Desember 2009 sampai dengan april 2010 meliputi pertemuan – pertemuan warga maupun lokakarya untuk merumuskan dinamika permasalahan yang ada di Desa Pulorejo. Dalam pertemuan – pertemuan tersebut didorong agar masyarakat berbicara dengan bebas mengungkapkan keadaan lingkungan di Desa Pulorejo. Dengan itu partisipasi seluruh masyarakat untuk berproses bersama – sama belajar ikut serta memahami dan mempelajari program yang diberikan sangat diperlukan. Kepala Desa Pulorejo dalam memberikan dukungan penuh terhadap program PNPM MP yang masuk ke desanya dengan cara memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Tim Fasilitator. Hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam memperlancar seluruh program pemerintah yang bertujuan menangulangi segala permasalahan dalam masyarakat.2 Namun dalam pengenalan program PNPM MP ini juga ada reaksi negatif dari warga yang pesimis dan memiliki cara pandang sempit. Walaupun jumlah warga yang kurang responsif terhadap program ini tidak begitu banyak namun juga sempat memberikan pengaruh terhadap warga lainnya. Pendapat dan anggapan mereka terhadap Program PNPM MP ini adalah bagian dari skenario politik dari pemerintah yang berkuasa untuk memperoleh citra politik dan akan menguntungkan dalam pilihan – pilihan pada jabatan – jabatan strategis baik di legislatif maupun eksekutif. Dapat dikatakan dalam bahasa yang tegas bahwa adanya program PNPM MP ini
1
( Keterangan dalam wawamcara dengan Ibu Nunung Wijayanti Fasilitator kelurahan ( FasKel Ekonomi ) / sekaligus koordinator perencanaan partisipatif PNPM MP Kelurahan Desa Pulorejo pada tanggal 17 Februari 2012 ) 2 ( Disarikan dari wawancara dengan Kepala Desa Pulorejo Bapak Sujatmo dan Bapak Fatoni Kepala BPD Desa Pulorejo pada tanggal 19 dan tanggal 23 Februari 2012 pada kesempatan yang berbeda ) .
46
hanya menguntungkan partai tertentu saja beserta stake holdernya / pemangku kepentingan3 . 2.
Rembug Kesiapan Masyarakat ( RKM ) Pada tahapan Rembug Kesiapan Masyarakat ( RKM ) ini yang dilaksanakan
pada bulan mei 2010 melalui pertemuan RT / RW di Desa Pulorejo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Pulorejo Pada moment ini masyarakat dipertemukan dan digugah komitmen mereka dalam berpartisipasi untuk program PNPM MP dengan segala konsekuensinya. Disini upaya untuk mulai membentuk / menghasilkan relawan sesuai kriteria yang ditetapkan sudah dimulai. Petugas FasKel Desa Pulorejo juga menjelaskan arti pentingnya relawan dalam berhasilnya program PNPM MP ini, dimana relawan masyarakat adalah peloporpelopor pengerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya.PNPM Mandiri Perkotaan mendorong masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program sehingga bermanfaat bagi masyarakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayahnya4 Pada saat RKM telah direkrut sebanyak 87 orang yang bersedia dan peduli untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM MP. Para relawan ini terdiri dari warga mampu, warga berpendidikan, tokoh masyarakat maupun dari warga miskin yang kesemuanya berasal dari dusun – dusun yang ada dalam wilayah administrastif Desa Pulorejo.5 Partisipasi kesediaan para relawan yang telah terbentuk bertujuan untuk memfasilitasi dan mengawal kegiatan PNPM MP dari mulai awal sampai akhir program selesai6
3
(Keterangan dalam wawamcara dengan Bapak Moh. Fajar Tokoh Masyarakat Desa Desa Pulorejo pada tanggal 07 Maret 2012 ) 4 (Keterangan dalam wawancara dengan Bapak Abdul Rohman, relawan Program PNPM MP pada tanggal 12 maret 2012). 5 (Keterangan dalam wawancara dengan Bapak Abdul Rohman, relawan Program PNPM MP pada tanggal 12 maret 2012). 6 (Keterangan dalam wawancara dengan Ibu Nunung Wijayanti, Koordinator Tim Perencanaan Partisipasif, pada tanggal 12 maret 2012 ).
47
Selain pembentukan relawan, moment ini juga menghimpun masyarakat peduli dengan masalah – masalah yang ada di desa yang nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan PNPM MP sesuai sumber daya yang dimikikinya. 3.
Refleksi kemiskinan ( RK ) Dalam kegiatan refleksi Kemiskinan ( RK ) yang dilaksanakan pada bulan Juni
2010, mulai diadakan rembugan bersama dari para relawan yang didampingi oleh petugas FasKel dan difasilitasi oleh pemerintah desa ( Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa / BPD ). Rembug dimulai dengan membahas dan mencari akar penyebab kemiskinan dan permasalahan – permasalahan sosial yang menuntut untuk diselesaikan bersama. Dalam rembugan ini petugas FasKel lebih mengarahkan agar relawan lebih proaktif dalam kepekaannya mencari penyebab akar permasalahan di daerahnya, sehingga akan dapat digugah niat bersama untuk membangun dan menanggulangi kemiskinan bersama secara terorganisir7 Para relawan saling berbagi dan berdiskusi dengan didampingi petugas FasKel yang memberikan arahan secara teknis. Dalam kesempatan ini para relawan merefleksikan dan membawa permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan penyebab kemiskinan di Desa Pulorejo dengan menelaah indikasi – indikasi maupun identifikasi kemiskinan di tiap – tiap lingkungan RT mereka untuk dicari solusi atau kemungkinan penyelesaiannya. Di sini juga dilakukan identifikasikan calon penerima bantuan program. Rembugan yang dilaksanakan memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada relawan maupun pihak pemerintah desa sebagai fasilitator untuk mengeluarkan segala “ unek – unek “ serta berbagai usul yang ada. Selanjutnya dari rembugan tersebut dicapai pemahaman bahwa masalah utama di Desa Pulorejo adalah masih tingginya angka kemiskinan. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut dikategorikan dalam 3 faktor masalah yaitu : a.
Masalah di bidang kesehatan Masih banyak terdapat balita dan ibu hamil yang gizinya masih rendah, kemudian prasarana kesehatan POLIDES dan perlengkapan POSYANDU yang masih kurang memadai.
b. Masalah di bidang Pendidikan 7
( Keterangan dalam wawancara dengan Bapak Handono Petugas FasKel PNPM MP, pada tanggal 09 april 2012 ).
48
Sarana pendidikan yang ada sekarang sudah banyak yang rusak c.
Masalah di bidang Lingkungan Masih banyak terdapat sarana dan prasarana lingkungan yang kurang baik bahkan sampai rusak berat ( jalan, jembatan, saluran air bersih, drainase ), rumah warga yang kurang layak huni, dan lain – lain. Masyarakat tidak memiliki sumber dana untuk merehabilitasi sarana dan prasarana tersebut.
d. Masalah di bidang Ekonomi Masih lemahnya sektor permodalan, rendahnya ketrampilan dan rendahnya wawasan manajemen usaha kecil menengah ( UKM ). Dari identifikasi permasalahan yang ada tersebut merupakan penyebab terhambatnya kemajuan masyarakat Desa Pulorejo, sehingga bermuara pada kondisi tidak mampu / miskin8 4.
Pemetaan swadaya ( PS ) Pada rembugan relawan dan warga dalam tahapan kegiatan pemetaan swadaya
bulan Juli, dilakukan kajian dan analisa masalah yang telah dicapai dalam tahapan refleksi kemiskinan dan kemudian dicari potensi masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran akan realita dan potensi ( sosial, ekonomi, lingkungan, nilai – nilai dll) di Kelurahan Desa Pulorejo. Partisipasi para relawan dalam rembugan ini termasuk juga mendorong kepada pemerintah desa untuk sekiranya dapat ikut membantu dengan sumber pendanaan yang dapat memperkuat pelaksanaan program PNPM MP untuk dipadukan dengan pendanaan dari program. Dalam kesempatan ini juga oleh fasilitator dilakukan pengukuran dan analisa sejauh mana pendanaan yang proporsional yang bisa diberikan dari Program PNPM MP. Hasil pemetaan swadaya ini didapati bahwa sumber daya masyarakat Desa Pulorejo adalah dalam bentuk pikiran dan tenaga serta ketrampilan, karena sebagian besar masyarakat masih didominasi oleh pekerjaan petani, tukang bangunan dan buruh. Sedangkan bantuan dalam bentuk pendanaan dari masyarakat masih belum memungkinkan9 Tenaga dan keahlian bertukang dari masyarakat di Pulorejo ini oleh para relawan akan dimanfaatkan untuk membangun prasarana – prasarana lingkungan 8
(Keterangan dalam wawancara dengan Bapak Murwoto relawan PNPM MP Desa Pulorejo pada tanggal 12 april 2012 ) 9 (Keterangan dalam wawancara dengan Bapak Harto, Masyarakat Peduli PNPM MP Desa Pulorejo pada tanggal 17 Juli 2012).
49
dan kesehatan, sehingga untuk pengerjaannya tidak harus mencari tenaga dari luar desa. Dalam musyawarah yang dilakukan dalam pemetaan swadaya ini diberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk memberikan usulan dan saran yang sekiranya dapat diakomodasikan dalam penanganan segala masalah desa yang ada. Namun dalam tahapan ini juga berlangsung agak alot yang antara lain beberapa anggota dari beberapa RT yang pada waktu itu adalah RT 5 meminta agar pelaksanaan penanganan masalah lingkungan terutama pembangunan sarana transportasi di prioritaskan dahulu di lingkungannya. Adanya permintaan agar pembangunan di prioritaskan pada beberapa lingkungan RT tersebut menuai sanggahan dan penolakan dari beberapa RT terutama RT 6 yang berbatasan wilayah dengan RT 5 lain yang sama – sama juga meminta agar pelaksanaan penanganan masalah lingkungan terutama pembangunan sarana transportasi di prioritaskan dahulu di lingkungannya. Adanya permintaan agar pembangunan diprioritaskan pada beberapa lingkungan RT tersebut menuai sanggahan dan penolakan dari beberapa RT yang lain yang sama – sama juga meminta prioritas untuk dilakukan pembangunan terdahulu di lingkungan RT mereka. Ada cara berfikir yang terlalu sempit dari beberapa bagian masyarakat yang terlibat dalam musyawah yaitu terutama bagi di lingungan RT yang kebetulan berada pada jalur transportasi jalur utama ( arteri ) atau penghubung dengan RT atau dusun lain, mereka merasa jalur lingkungan mereka yang paling penting untuk diprioritaskan. Bahkan sampai ada yang bersitegang dari yang lingkungan RT pada jalur utama kalau tidak mendapat prioritas mereka tidak akan mau ikut dalam pengerjaan prasarana jalan di lingkungan RT terutama yang lingkungan posisinya menjorok ke dalam / tidak jalur penghubung dengan daerah lain karena mereka sangat jarang sekali lewat di jalur tersebut, dan mereka juga tidak terlalu tergantung atau mengharap warga dari RT yang dari jalur dalam ikut membantu pengerjaan pembangunan di wilayah mereka karena mereka merasa bias mengerjakannya sendiri tanpa bantuan dari warga RT lain. Perdebatan semacam inilah yang terkadang terjadi untuk membahas penyelesaian masalah desa. Namun dari pihak petugas fasilitator kelurahan maupun pihak pemerintah desa yang ikut terlibat dalam memfasilitasi kegiatan ini selalu menengahi dan mencari jalan tengah dan titik temu dari musyawarah tersebut. Dan pada waktu perdebatan antar RT tersebut diselesaikan dengan disepakati 50
infrastruktur yang diprioritaskan dibangun adalah RT 5 dimana RT tersebut merupakan jalur jalan yang menghubungkan beberapa RT dan merupakan jalur penting. Akhirnya warga RT 6 setelah mendapatkan penjelasan dari fasilitator bisa menyadari kondisi tersebut. Sehingga kegiatan pemetaan swadaya ini berlangsung beberapa kali dan tidak cukup sekali untuk dapat mencapai kesepakatan bersama. Namun akhirnya dari beberapa kali pertemuan akhirnya dicapai kesepakatan10 5.
Pembentukan LKM Sesuai dengan prinsip dalam proyek PNPM-MP bahwa proyek yang akan
dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun oleh pemerintah desa setempat melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua. Untuk melakukan pengendalian dan manajemen yang baik perlu dibentuk kelembagaan yang mewadahi aspirasi masyarakat melalui pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ). Pembentukan LKM di Desa Pulorejo yang dimulai pada bulan Agustus sampai September ini difasilitasi oleh relawan yang sebelumnya melakukan penyaringan calon anggota LKM dari utusan tiap – tiap RT. Selanjutnya dalam tingkat dusun kembali di seleksi para utusan RT untuk disaring pada tingkat rembugan di desa akan ditentukan siapa yang menjadi pengurus LKM. Dalam rembugan final dihasilkan bentuk LKM di Desa Pulorejo dengan nama LKM Rejo Mulyo dengan anggota sebanyak 13 orang dengan struktur terdiri dari jabatan koordinator dan anggota – anggota. LKM ini perlu dibentuk dengan tujuan menanamkan pemahaman kepada masyarakat untuk memahami kelembaaan masyarakat yang dapat berperan sebagai LKM
dan menciptakan kesadaran kepada masyarakat akan kebutuhan
kelembagaan yang dipimpin orang – orang yang menerapkan nilai – nilai universal kemanusiaan11 Pada lembaga LKM ini kekuasaan/kewenangan dan legitimasinya bersumber dari warga masyarakat setempat, sehingga berkedudukan sebagai lembaga kepimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu himpunan masyarakat warga setempat yang bersifat 10
( Keterangan dalam wawancara dengan Ibu Nunung Wijayanti Fasilitator Kelurahan / sekaligus Koordinator Perencanaan Partisipasif Desa Pulorejo pada tanggal 17 Juli 2012 ) 11 (Keterangan dalam wawancara dengan Bapak Maskun koordinator LKM Mulyo Rejo Desa Pulorejo pada tanggal 17 juli 2012. ).
51
organisasi anggota atau bertumpu pada anggota, artinya keputusan tertinggi ada di tangan anggota. Dalam kesempatan ini dibentuk juga aturan main ( AD / ART ) LKM yang sesuai dengan ketentuan dalam PNPM MP. Setelah dibentuk LKM, petugas fasilitator dan para relawan juga memfasilitasi pembentukan dewan pengawas dan unit – unit pengelola untuk mendukung fungsi pengawasan dan pelaksanaan kegiatan – kegiatan PNPM MP. Setelah itu dibentuk kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) yaitu merupakan pemanfaat / penerima program PNPM. Namun KSM ini bukan hanya penerima manfaat program secara pasif, melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dgn penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu digalang. Terbentunya KSM berfungsi sebagai satuan unit sosial yang saling tolong menolong dan mengembangkan diri masing – masing anggotanya. Kemudian dalam
AD / ART
LKM ini ditentukan juga agenda Rapat
Koordinasi Triwulan LKM dengan Masyarakat, dimana anggota-anggota LKM wajib mengadakan pertemuan koordinasi triwulanan atau sesuai ketentuan AD/ART dengan mengundang seluruh anggota KSM, dan Forum Relawan (sebagai unsur masyarakat)
untuk
menyampaikan
perkembangan
kegiatan,
membahas
permasalahan serta merencanakan kegiatan triwulan berikutnya. 6.
Menyusun Program Jangka Menengah / Rencana Strategis Program Penanganan Kemiskinan ( PJM PRONANGKIS ) Program Jangka Menengah / Rencana Strategis Program Penanganan
Kemiskinan ( PJM PRONANGKIS ) disusun disusun secara partisipatif oleh TIP (Tim Inti Perencana) yang dibentuk oleh LKM, terdiri dari unsur LKM, relawan dan warga peduli dan secara interaktif. PJM dapat terdiri dari investasi pembangunan prasarana yang telah diidentifikasi dari awal survei terutama pada tahapan refleksi kemiskinan ( RK ) yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh LKM dengan membentuk panitia pembangunan; atau kegiatan pembangunan prasarana skala kecil yang dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat dan termasuk dalam sektor prasarana yang memang diprioritaskan12 Dalam PJM ini disusun langkah langkah pelaksanaan penanganan masalah – masalah yang telah dirumuskan dalam refleksi kemiskinan, yang antara lain masalah 12
( Keterangan dari Bapak Maskun, Koordinator LKM Rejo Mulyo Desa Pulorejo pada tanggal 19 juli 2012 ).
52
lingkungan, kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Dalam PJM yang dibuat pada bulan November 2010 ini dirinci pola pelaksanaan penanganan masalah yang telah dirumuskan yang meliputi kebutuhan – kebutuhan sumber dana, penerima sasaran, pelaksana lapangan, pihak – pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan dan ketentuan – ketentuan teknis lainnya. 7.
Pelaksanaan Kegiatan penanganan kemiskinan dan masalah Desa Pulorejo Pelaksanaan Kegiatan penanganan kemiskinan dan masalah Desa Pulorejo
sebagai tertuang dalam Program Jangka Menengah / Rencana Strategis Program Penanganan Kemiskinan ( PJM PRONANGKIS ) yaitu : a. Pelaksanaan kegiatan penanganan masalah lingkungan Untuk penanganan masalah lingkungan sebagaimana telah dirumuskan dan ditetapkan pada PJM PRONANGKIS dimulai pada bulan April 2011, ada beberapa pembangunan yang antara lain : 1. Pembangunan sarana transportasi Pembangunan sarana transportasi meliputi ; membangun jalan cor beton, jembatan box, jalan paving blok, jalan setapak beton di beberapa titik di beberapa lokasi yang telah ditentukan 2. Membangun Prasarana untuk mengurangi kerusakan lingkungan Untuk mengurangi kerusakan lingkungan dibangun banyak talud pada pinggir saluran air agar dinding saluran air yang sebagian besar masih berupa tanah tidak longsor ketika musim hujan datang. 3. Penataan Sanitasi Lingkungan Untuk pembangunan sanitasi dibangun saluran irigasi yang dapat mengatur kebutuhan dan arah air agar kebutuhan air khususnya untuk areal persawahan dapat tercukupi. 4. Antisipasi Bencana Untuk antisipasi bencana ini belum ada bangunan bentuk fisik, namun di siasati dengan menyiapkan cadangan sewaktu – waktu
agar dapat
digunakan jika bencana datang. Dalam
pengerjaan
teknis
pembangunan
beberapa
parsarana
kesemuanya tidak dapat terlepas dari pemanfaatan sumberdaya terdapat
di
ini yang
Desa Pulorejo. Semua pekerja proyek adalah orang asli desa,
misalnya bagi yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, mengerjakan yang bagian pemasangan batu, dan tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipasi 53
mereka, maka upah yang mereka minta pun tidak seperti jika mereka bekerja biasanya. b. Pelaksanaan kegiatan penanganan masalah kesehatan Kegiatan penanganan masalah kesehatan dilakukan mulai Juni 2011 dengan melakukan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan untuk BALITA, kemudian melakukan uji test air sumur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh unit pelaksana LKM dan relawan serta masyarakat peduli. c. Pelaksanaan kegiatan penanganan masalah pendidikan Untuk masalah penanganan pendidikan dilakukan dengan membangun 2 unit Taman Kanak – kanak, rehabilitasi bangunan 1 Sekolah Dasar dan rehabilitasi 1 sekolah Madrasah Ibtidaiah. Pembangunan dan rehabilitasi ini juga dikerjakan oleh masyarakat Desa Pulorejo dengan diberikan upah. d. Pelaksanaan kegiatan penanganan masalah ekonomi Kegiatan masalah ekonomi dilakukan dengan pemberian dana bergulir yaitu pinjaman modal tanpa agunan bagi keluarga miskin yang telah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ). Selain itu diberikan ketrampilan untuk usaha – usaha kecil kecil menengah ( UKM ) seperti pelatihan pembuatan makanan dan pelatihan pembuatan batik. Kegiatan ini dikerjakan oleh pihak luar yang memiliki ketrampilan yang didatangkan oleh petugas fasilitator. Namun dalam pelaksanaan kegiatan penanganan masalah tersebut masih ada juga yang tidak berkontribusi ikut dalam kegiatan seperti pengerjaan prasarana transportasi dan lingkungan. Hal ini dikarenakan ada yang dilatari oleh upah kerja dalam proyek tersebut tidak sesuai atau ada di bawah standar upah kerja bangunan pada umumnya, tanpa menyadari bahwa kegiatan ini lebih dipentingkan untuk kemanfaatan maysarakat banyak. Namun ada juga masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam pengerjaan kegiatan – kegiatan penanganan masalah di desa karena anggapan bahwa proyek dan kegiatan – kegiatan itu menghasilkan keuntungan yang besar dan akan menguntungkan pihak panitia, sementara tenaga mereka hanya dihargai di bawah standar dari upah pada umumnya. Padahal sebenarnya setiap tindakan yang dilakukan terutama yang ada hubungannya dengan penggunaan keuangan program pasti dicatat dan di beritahukan secara transparan kepada
54
masyarakat baik melalui pengumuman media desa maupun dalam rapat rutin LKM dan dalam laporan pertanggungjawaban13 8.
Evaluasi Pelaksanaan Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM MP ) Untuk evaluasi kegiatan – kegiatan dalam program PNPM MP dilakukan pada
bulan akhir selesainya siklus program yaitu pada bulan Desember. Bentuk evaluasi tersebut adalah dengan adanya pertanggungjawaban dari LKM dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dan dibawa dalam sebuah forum tahunan yaitu Rembug Warga Tahunan ( RWT ) di tingkat Desa Pulorejo. 5.2.
Partisipasi
masyarakat
dalam
pelaksanaan
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM MP ) merupakan salah satu kebijakan publik / kebijakan pemerintah dalam bentuk / kategori program, dimana dalam program kebijakan ini terdapat ruang dan lingkup lingkup kegiatan pemerintah yang disahkan dan relatif khusus,serta jelas batas-batasnya untuk mencapai tujuan program. Program ini dirancang sebagai gerakan bersama melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak antara lain pemerintah, kelompok ahli, dunia usaha, dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan prinsip – prinsip dan pengertian partisipasi, dimana partisipasi adalah suatu keikutsertaan / keterlibatan individu dalam suatu kelompok maupun suatu kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat yang luas dalam kaitannya terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan atau mobilisasi masyarakat dalam pembangunan ( Soetrisno : 1995 : 221-222). Namun mengingat sangat luasnya jangkauan dan keterkaitan antara partisipasi dengan unsur dan elemen – elamen lainnya, maka suatu pelaksanaan partisipasi masyarakat harus dilihat dari berbagai aspek pandang. Dengan itu, untuk melihat dan mengetahui secara utuh bagaimana partisipasi masyarakat Desa Pulorejo dalam Program PNPM MP, penulis melakukan analisis dengan mengidentifikasi beberapa 13
( Keterangan dari Bapak Maskun Koordinator LKM Mulyo Rejo Desa Rejosari pada tanggal 01 Agustus 2012 )
55
elemen – elemen penting dalam teori tentang partisipasi masyarakat yang dipaparkan sebagai berikut : 5.2.1. Tahapan dalam Partisipasi Bahwa dalam suatu partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat terlebih lagi gerakan partisipasi yang dimotori oleh pemerintah biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan sampai evaluasi (Adi : 2001 : 208 ). Demikian juga dalam pelaksanaan Program PNPM MP Di Desa Pulorejo scara garis besar ada beberapa tahapan yang dilalui yaitu tahapan tahap assesment ( tahap awal ) dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi awal / Pemetaan Awal ( PA ), Refleksi Kemiskinan (RK ), Rembug kesiapan Masyarakat ( RKM ), Pemetaan Swadaya ( PS ), pembentukan LKM dan pembentukan PJM PRONANGKIS. Dalam tahapan awal ini merupakan langkah yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan
sumberdaya yang dimiliki, sehingga
masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan pandangan mereka sendiri. Setelah tahapan awal disusul tahapan pelaksanaan yaitu tahapan realisasi kegiatan yang telah dirumuskan dalam tahapan awal. Setelah tahapan pelaksanaan selesai, ada tahapan selanjutnya yaitu tahapan evaluasi dimana dalam PNPM MP di Desa Pulorejo dilakukan pada akhir tahun yaitu pada Rembugan Warga Tahunan ( RWT ). Dalam evaluasi ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban ( LPj ) oleh LKM Mulyorejo. Dalam berbagai tahapan selalu melibatkan partisipasi warga masyarakat Desa Pulorejo baik yang berstatus anggota LKM, relawan maupun masyarakat peduli untuk melakukan penanganan masalah di desanya melalui program PNPM MP. Sebagaimana tahapan partisipasi secara teoritis yang meliputi tahap assesment yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki, kemudian pelaksanaan dan evaluasi telah dilakukan, namun untuk alternatif program atau kegiatan yang dilakukan untuk memikirkan alternatif kegiatan sebagai cadangan apabila salah satu kegiatan tidak berjalan baik tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam program PNPM MP ini telah disusun cukup komprehensif sehingga sudah mencakup berbagai metode untuk mengatasi permasalahan yang ada. 5.2.2. Unsur – unsur Partisipasi 56
Dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM MP di Pulorejo juga perlu dilihat unsur – unsur dapat dikatakan bahwa program kebijakan ini syarat / mutlak membutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dengan telah terpenuhinya 3 unsur partisipasi yang penting yaitu : 1) Adanya keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. Keterlibatan mental disini dapat dilihat pada tahap – tahap pelaksanaan program terutama pada saat tahapan Refleksi Kemiskinan ( RK ), Rembug kesiapan Masyarakat ( RKM ), Pemetaan Swadaya ( PS ). Disini masyarakat Desa Pulorejo yang tergabung dalam relawan memberikan apresiasi yang menelaah permasalahan di desanya. Bahkan terkadang ada gesekan – gesekan antara warga untuk mendapatkan prioritas penanganan masalah. 2) Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Adanya kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok dalam PNPM MP di Desa Pulorejo dapat dilihat berdasarkan dari data pelaksanaan program kebijakan PNPM MP, bahwa mulai dari tahapan awal, pelaksanaan sampai evaluasi, dimana adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta baik dalam musyawarah, menjadi lembaga bagian dari program sampai ikut terlibat dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam PJM PRONANGKIS. Dapat dikatakan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam melaksanakan semua kegiatan dalam PNPM MP merupakan keputusan bersama sebagai hasil dari musyawarah masyarakat dalam tiap tahapan kegiatan. 3)
Unsur tanggung jawab Adanya unsur tanggungjawab juga terlihat dalam pelaksanaan partisipasi
masyarakat dalam program kebijakan PNPM MP di Desa Pulorejo. Hal ini terlihat dari upaya pengembalian pinjaman bergulir yang diberikan pada masyarakat penerima program kegiatan penanganan masalah ekonomi yang terwadahi dalam Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ), kemudian pembuatan Laporan pertanggungjawaban LKM setiap tahunnya yang disampaikan dalam Rapat Warga Tahunan ( RWT ). Bahkan setiap bulannya LKM melaporkan kepada masyarakat desa agar dilihat masyarakat umum melalui dinding media warga / media tempel yang ada di 5 titik strategis di Desa Pulorejo agar 57
masyarakat umum dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan dalam kegiatan PNPM MP secara berkala. Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan diri atau ego, sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar dan penuh terhadap pembangunan masyarakat. 5.2.3. Bentuk Partisipasi Ada beberapa jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat ( Davis dalam Sastropoetro, : 1988:16) yang antara lain dalam bentuk : 1) Pikiran (Psychological participation). 2) Tenaga (Physical participation). 3) Pikiran dan tenaga (Psychological dan Physical participation). 4) Keahlian (Participation with skill). 5) Barang (Material participation). 6) Uang (Money participation). Berdasarkan data pelaksanaan PNPM MP di Desa Plorejo, bentuk partisipasi yang cukup mendominasi adalah berupa pikiran dan tenaga dan keahlian. Partisipasi berbentuk pikiran ini cukup terlihat pada tahapan awal yaitu pada saat tahap – tahap pelaksanaan program terutama pada saat tahapan Refleksi Kemiskinan ( RK ), Rembug kesiapan Masyarakat ( RKM), Pemetaan Swadaya ( PS ). Disini masyarakat berpartisipasi berupa ide, gagasan untul menangani permasalahan di desanya. Bentuk partisipasi dalam bentuk tenaga dan keahlian diwujudkan dalam mendirikan proyek yang sifatnya berdikari atau proyek komuniti yang sifatnya otonom dengan tindakan aksi massa oleh warga masyarakat cukup terlihat pada saat pelaksanaan penanganan masalah lingkungan yaitu dalam pembangunan sarana transportasi seperti membangun jalan cor beton, talud saluran air, jembatan box, jalan paving blok, jalan setapak beton, dll. Untuk pengerjaan prasarana tersebut pemanfaatan tenaga dan sumberdaya keahlian menjadi komponen utama, terlebih lagi dari kebanyakan penduduk Desa Pulorejo yang memiliki mata pencaharian cukup banyak sebagai buruh bangunan. Keahlian masyarakat seperti mereka yang profesinya sebagai tukang batu, tukang 58
besi dan tukang kayu mereka cukup mendukung terselesaikannya kegiatan berdasarkan keahlian dan tenaga mereka. Sedangkan partisipasi dalam bentuk uang dan barang masih belum terlihat dalam pelaksanaan PNPM MP di Desa Pulorejo. 5.2.4. Prasyarat Partisipasi Dalam suatu tindakan partisipasi masyarakat menurut Hamidjojo dan Iskandar ( 1999: 57) ada beberapa syarat yang mendasarinya yaitu: 1. Senasib dan sepenanggungan. 2. Keterlibatan terhadap tujuan hidup. 3. Kemahiran untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan. 4. Adanya prakarsawan. 5. Iklim partisipasi. 6. Adanya pembangunan itu sendiri Untuk prasyarat partisipasi masyarakat Desa Pulorejo dalam PNPM MP ditemukan adanya prasyarat yang mendasarinya antara lain yang cukup terlihat adalah adanya unsur senasib dan sepenanggungan, keterlibatan terhadap tujuan hidup, kemudian adanya prakarsawan serta adanya pembangunan itu sendiri. Untuk prasyarat adanya iklim partisipasi kurang signifikan dengan pelaksanaan program kebijakan PNPM MP mengingat ada atau tidak iklim partisipasi, program kebijakan ini tetap dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan unsur senasib yang cukup dirasakan adalah dalam kegiatan PNPM MP pada tahapan Refleksi Kemiskinan ( RK ), Rembug kesiapan Masyarakat ( RKM ), Pemetaan Swadaya ( PS ). Masyarakat Desa Pulorejo duduk bersama dalam musyawarah untuk merasakan kondisi yang mereka rasakan dan mencari solusi penyelesaian. Keterlibatan / partisipasi masyarakat Desa Pulorejo dalam mencari penyelesaian masalah dalam program PNPM MP juga dapat dikatakan merupakan keterlibatan terhadap tujuan hidup., karena permasalahan yang dibahas seperti masalah ekonomi, lingkungan, pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Desa Pulorejo dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Dalam keterlibatan / partisipasi masyarakat di sini sebenarnya juga memerlukan kemahiran dalam beradaptasi dengan perubahan keadaan yaitu adanya tuntutan pada masyarakat agar mau dan mampu menyesuaikan dengan 59
keinginan bersama dari masyarakat untuk melakukan suatu perubahan menuju kondisi masyarakat yang lebih baik melalui pelaksanaan program kebijakan PNMP MP. Kemudian adanya prakarsawan yang mendasari partisipasi juga cukup penting. Terkait dengan ini prakarsawan dalam program di PNPM MP di Desa Pulorejo dilakukan oleh petugas PNPM MP dan bersama – sama dengan pemerintah desa menggugah kesadaran berpartisipasi ikut serta dalam program PNPM MP, yang akhirnya memunculkan relawan dan masyarakat peduli untuk menggerakkan program PNPM MP. 5.2.6. Fungsi dan manfaat partisipasi Partisipasi memiliki fungsi dan manfaat ( Santosa dan Heroepoetri : 2005 : 2) yang antara lain : 1) Partisipasi Masyarakat sebagai suatu Kebijakan 2) Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi 3) Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Komunikasi 4) Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa 5) Partisipasi Masyarakat sebagai Terapi Dalam partisipasi program PNPM MP, semua kriteria fungsi yang ada sudah terlihat. Selain sebagai suatu kebijakan, alat komunikasi, Alat Penyelesaian Sengketa, partisipasi masyarakat Desa Pulorejo juga sebagai sebagai Terapi, dimana program ini merupakan kebijakan untuk merubah cara berfikir / paradigma masyarakat agar metode – metode yang ada dalam PNPM MP untuk selanjutnya dipakai terus dalam kehidupan bermasyarakat , terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat dapat menjadi suatu terapi dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi bersama masyarakat Desa Pulorejo dalam membangun desanya. Hal tersebut dapat dilihat masyarakat mengikuti tahapan – tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi awal sampai evaluasi program yang dimana mekanisme teknis sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh masyarakat Desa Pulorejo. Jadi melalui partisipasi program PNPM MP telah merubah paradigma masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Disamping fungsi partisipasi, manfaat dari partisipasi adalah antara lain menjadikan masyarakat yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan proses belajar, mengeliminir perasaan terasing, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah, menciptakan kesadaran politik, keputusan dari hasil 60
partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber dari informasi yang berguna ( Santosa dan Heroepoetri, 2005 : 2). Dari partisipasi masyarakat Desa Pulorejo mengambarkan bahwa program PNPM MP merupakan suatu proses belajar bagi masyarakat untuk berfikir maju dalam menyelesaikan permasalahan desa yang ada. Adanya partisipasi dengan melibatkan sebagian besar masyarakat dalam PNPM MP ini mengeliminir perasaan terasing warga dengan membuka forum – forum yang melibatkan mekanisme musyawarah bagi warga dalam memberikan gagasan dan informasi penting untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat ini adalah hasil cerminan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dari semua rangkaian kegiatan yang merupakan pencerminan keinginan masyarakat ini membuat masyarakat lebih bersikap bertanggung jawab dengan apa yang telah dikerjakan. Hal ini dapat terlihat dari adanya laporan pertanggungjawaban LKM pada akhir siklus dan laporan – laporan KSM pada tiap 3 bulan sekali, yang kesemuanya akan dibawa dalam Rembug Warga Tahunan ( RWT ) sebagai forum evaluasi program PNPM MP. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Pulorejo dalam program PNPM MP setelah dianalisa menggunakan teori – teori tentang partisipasi masyarakat dapat dikatakan telah memenuhi berbagai kriteria dari aspek – aspek partisipasi dalam masyarakat. Dapat diartikan bahwa masyarakat Desa Pulorejo telah benar – benar melakukan partisipasi yang cukup dalam orientasi menyelesaikan permasalahan dan pembangunan di desanya. 5.3.
Kendala terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Walaupun partisipasi masyarakat Desa Pulorejo dalam program PNPM MP
telah berjalan baik namun masih saja ada kendala yang dihadapi atau ditemukan dalam pelaksanaan partisipasi tersebut antara lain: a. Masih adanya sikap dan rasa kecemburuan antara warga satu RT
dan
lingkungan
RT
lainnya
dalam
lingkungan
menentukan
lokasi
pembangunanprasarana jalan, dimana mereka sama – sama ingin mendapat prioritas pengerjaan pembangunan terlebih dulu di lingkungan lokasi paling dekat dengan mereka. Kecemburuan ini cukup terlihat pada saat tahapan 61
Refleksi Kemiskinan dan Pemetaan Swadaya, sehingga ini sempat membuat motivasi sebagian dari mayarakat sempat menurun. Dampak dari kecemburuan
ini
membuat
musyawarah
yang
dilakukan
menjadi
berlangsung lama dalam mencapai titik temu, karena mekanisme dalam setiap tindakan pemberdayaan penanganan masalah dalam PNPM MP ini di tentukan melalui mufakat / kesepakatan. Namun pada akhirnya ada jalan tengah dalam menyelesaikan saling rebut priorotas ini. b. Ada suatu tendensi atau sikap berfikir yang cukup sempit terhadap program PNPM MP. Dalam tahapan awal atau sosialisasi awal masih ada warga yang kurang mendukung dan enggan untuk ikut berpartisipasi dalam PNPM MP, karena beranggapan atau memiliki praduga bahwa program ini merupakan alat politik partai tertentu yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menggiring dan menjebak masyarakat untuk masuk dalam lingkaran / dukungan politik yang bersangkutan. Persepsi yang demikian ini sempat mempengaruhi sebagian masyarakat walaupun akhirnya dalam pertemuan – pertemuan selanjutnya, petugas dengan berbagai cara melalukan pendekatan dan memberikan pemahaman agar maysyarakat tidak kawatir kalau program kebijakan ini adalah alat politik suatu kelompok politik tertentu. Petugas menjelaskan bahwa program ini benar – benar murni program pemerintah yang dijalankan secara profesional untuk
mengatasi permasalahan
masyarakat terutama masalah kemiskinan di Desa Pulorejo. c. Ada beberapa warga yang terlibat dalam program PNPM MP namun masih punya persepsi sempit bahwa PNPM MP ini merupakan proyek yang dapat di asumsikan mendapat keuntungan besar yang dikantongi oleh para petugasnya.
Walaupun
ada
beberapa
masyarakat
yang
memiliki
pemahaman sedemikian itu dan mereka tidak mau ikut terlibat dalam berpartisipasi pada program PNPM MP namun tidak membuat masyarakat lain sebagian besar mengikuti sikap mereka, Padahal segala sesuatu yang dilakukan mulai dari penerimaan dana sampai pengeluaran selalu di beritahukan secara transparan di dalam pengumuman desa maupun dalam pembukuan dan pertemuan rutin Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ), ditambah lagi masih adanya laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya dalam Rembug Warga Tahunan ( RWT ) oleh LKM. Jadi semestinya masyarakat tidak perlu ada 62
dugaan yang berlebihan. Memang program ini diharapkan akan lebih baik kalau menghasilkan keuntungan, namun apabila ada keuntungan dari program, maka itu akan masuk ke kas / pendapatan LKM dan untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat Desa Pulorejo.
63
