ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)
SKRIPSI Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Oleh: WAHYU FEBRIANI NPM : 10141059
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2015 i
LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)
NAMA
: WAHYU FEBRIANI
FAKULTAS
: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA NIM
: 10141059
Disetujui dan diterima oleh: Surabaya, 03 Juli 2015 Dosen Pembimbing
H. Suprayoga, S.E., M.Si
ii
LEMBAR PENGESAHAN ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik) Judul
:
Analisis
Partisipasi
Pelaksanaan Program
Masyarakat Nasional
Terhadap
Pemeberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Studi
Kasus
di
Desa
Ngepung
Kecamatan
Kedamean Kabupaten Gresik) Nama
: Wahyu Febriani
NIL
: 10141059
Fakultas
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi
: Ilmu Administrasi Negara
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra Surabaya Surabaya, 13 Juli 2015 Komisi Penguji Skripsi Ketua Penguji Dr. Sri Juni Woro A, M.Com Penguji 1
Penguji 2
Dra. Indriastuti, M.Si
H. Suprayoga, S.E., M.Si
Mengetahui, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Supriyanto, S.Sos., M.Si
iii
LEMBAR PERSEMBAHAN
Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada: Anakku Tercinta Kedua Orang Tuaku Tercinta Keluarga Besarku Tercinta
iv
MOTTO
“Kemuliaan Paling Besar Bukanlah Karena Kita Tidak Pernah Terpuruk, Tapi Karena Kita Bangkit dari Keterpurukan” (Oliver Goldsmith)
v
ABSTRAKSI Wahyu Febriani, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Juli 2015, Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik). Pembimbing: H. Suprayoga, SE., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ada di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dalam hal ini masyarakat sudah berperan secara aktif namun belum menyeluruh ke semua masyarakat, dimana dalam proses musyawaran saja tidak semua masyarakat ikut dalam rapat, dalam musyawarah perencanaan diwakilkan oleh Kepala Dusun, Ketua RT dan RW serta Tokoh masyarakat. dalam perencanaan masyarakat aktif dalam menentukan keputusan, tujuan dari serangkaian kegiatan, serta sampai pada penentuan dana yang juga melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung dilakukan oleh masyarakat secara swakelola dan difasilitasi oleh perangkat desa dan dibantu oleh fasilitator kelurahan yang berfungsi sebagai konsultan PNPM. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam pembangunan yang sudah dilakukan seperti halnya meningkatkan perekonomian mayarakat dalam bentuk fisik melalui pavingisasi dan plengsengan serta dalam pemberdayaan dengan bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam hal pemeliharaan pembangunan fisik, masyarakat selalu memiliki inisiatif jika ada kerusakan yang terjadi Kata Kunci: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Partisipasi Masyarakat
vi
ABSTRACT Wahyu Febriani, Faculty of Social and Political Science, Public Administration Studies Program, Wijaya Putra University, Surabaya, in July 2015, Analysis of Villagers Participation on Implementation of the Autonomy National People Empowerment Program (PNPM-MP) (Case Study in the Ngepung Vilage, Kedamean District of Gresik ). Supervisor: H. Suprayoga, SE., M.Sc. This study aims to find out about villagers participation in supporting the success of the implementation of the Autonomy National People Empowerment Program (PNPM-MP) in the Ngepung Vilage, Kedamean District of Gresik. The research method used is qualitative research methods. The results show villagers participation in planning, in this case the community has played an active role, but has not been thoroughly to all the community, which in the process of meeting, not all people participate in meetings, in planning meetings represented by the Head of village, Chairman of RT and RW as well as community leaders , active in community planning in the making a decision, the goal of a series of activities, as well as to the determination of the funds that also involve all elements of society, including community leaders. Villagers Participation on Implementation of the Autonomy National People Empowerment Program (PNPM-MP) by the community through selfmanaged and facilitated by village and assisted by facilitators village that serves as a consultant PNPM. Carried out after the implementation phase of the planning phase is complete and has no funds allocation activities. people participation in the use and maintenance can be seen from the benefits perceived by people in the construction that has been done as well as improve the economy of society in physical form through pavingisasi and plengsengan and in the empowerment of the women's credit form (SPP). In terms of physical development, people always have the initiative if there is damage occurred.
Keywords: Villagers Participation, Empowerment Program (PNPM-MP)
vii
the
Autonomy
National
People
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam perjalanan menyelesaikan laporan penelitian ini, peneliti telah menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini dengan setulus hati peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak H. Budi Endarto, SH.,M.Hum., Selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya. 2. Ibu Dr. Sri Juni Woro A, M.Com., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya. 3. Bapak Supriyanto, S.Sos.,M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra Surabaya 4. Bapak H. Suprayoga, SE., M.Si. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini . 5. Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan dukungan agar peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.
viii
6. Bapak H. Suparnata selaku Kepala Desa Ngepung dan Bapak Mohammad Koesnan, S.Sos. yang telah memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan melakukan pengambilan data. 7. Serta berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang mana peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca Surabaya,
Juli 2015
Peneliti
ix
DAFTAR ISI Sampul Depan ....................................................................................................
i
Lembar Persetujuan............................................................................................ ii Lembar Pengesahan ........................................................................................... iii Lembar Persembahan ......................................................................................... iv Motto .................................................................................................................. v Abstraksi ............................................................................................................ vi Abstract .............................................................................................................. vii Kata Pengantar ................................................................................................... viii Daftar Isi............................................................................................................. x Daftar Tabel ....................................................................................................... xiii Daftar Gambar.................................................................................................... xiv Daftar Lampiran ................................................................................................. xv BAB I.
PENDAHULUAN........................................................................... 1 1.1. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah ................................................................... 6 1.3. Tujuan Penelitian .................................................................... 7 1.4. Manfaat Penelitian .................................................................. 7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 8 2.1. Penelitian Terdahulu ............................................................... 8 2.2. Landasan Teori........................................................................ 13 2.2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat ............................ 13 2.2.2. Konsep PNPM Mandiri Perdesaan.............................. 14 2.2.2.1. Visi dan Misi .................................................. 14 2.2.2.2. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan ................ 15 2.2.2.3. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan ................ 18
x
2.2.2.4. Pendanaan ...................................................... 18 2.2.2.5. Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan ........... 19 2.2.3. Partisipasi Masyarakat ................................................ 22 2.2.3.1. Konsep Partisipasi Masyarakat ...................... 22 2.2.3.2. Bentuk Partisipasi Masyarakat....................... 27 2.2.3.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat ...................... 28 2.2.3.4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat ................................................................. 32 2.3. Kerangka Konseptual ................................................................ 35 BAB III. METODE PENELITIAN .............................................................. 36 3.1. Jenis Penelitian........................................................................ 36 3.2. Fokus Penelitian ...................................................................... 37 3.3. Lokasi Penelitian..................................................................... 38 3.4. Informan Penelitian................................................................. 38 3.5 Teknik Pengumpulan Data...................................................... 39 3.6. Analisis Data ........................................................................... 40 3.7. Triangulasi Data ...................................................................... 42 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.............................. 43 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ...................................... 43 4.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi ........................................... 45 4.3. Penyajian Data ....................................................................... 53 4.3.1. Deskripsi
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di
xi
Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ......................................................................... 54 4.3.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan
Perdesaan
(PNPM-MP)
Masyarakat di
Desa
Mandiri Ngepung
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.................. 57 4.3. Interpretasi Data..................................................................... 69 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 74 5.1. Kesimpulan.............................................................................. 74 5.2. Saran........................................................................................ 75 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 77 LAMPIRAN - LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu....................................................................... 12
xiii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Kerangka Konseptual ................................................................... 35 Gambar 3.1. Analisis Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman ............. 42 Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa............................................................... 45 Gambar 4.2. Rapat Perencanaan Pavingisasi Desa Ngepung ............................ 61 Gambar 4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pavingisasi . 65 Gambar 4.4. Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Jalan Paving ................. 67
xiv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Pedoman Wawancara Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Dokumentasi PNPM Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian
xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Tingkat keberhasilan pembangunan dalam pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaan pembangunan tersebut mampu melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Cleland and King (2002), beberapa organisasi mempunyai cara sendiri untuk mengukur keberhasilan kinerja tim proyek. Meskipun mempunyai perbedaan budaya dan filosofi ada beberapa dasar dalam pengukuran kinerja tim proyek salah satunya yaitu kinerjanya dilihat dari keberhasilan proyek yang telah dikerjakan. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung dari masyarakat penerima program pembangunan. Hal ini diperoleh dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program, maka tingkat keberhasilan pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (Mediawati, 2011). Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan merupakan tingkatan
yang
paling
tinggi
bila
diukur
dari
derajat
keterlibatan masyarakat (Salahuddin, 2012). Partisipasi masyarakat akan terjadi
apabila
pelaku
atau pelaksana
program
pembangunan
di
daerahnya adalah orang-orang, organisasi atau lembaga yang telah dipercaya integritasnya. Partisipasi juga terjadi apabila program tersebut
1
2
menyentuh inti masalah yang dirasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek atau program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut. Pengelolaan tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek atau program tersebut (Mediawati, 2011). Tingkat
keberhasilan
pembangunan
juga
memerlukan
adanya
pemberian tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kegiatan yang dibutuhkan sampai dengan proses pelaksanaan maupun pemeliharaan dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, selain adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardiansyah,
2003). Pemimpin proyek dalam hal ini adalah pemimpin
masyarakat yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proyek. Pemimpin proyek adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, agar sesuai dengan standar kualitas, biaya, dan waktu. Seorang manajer proyek pastinya harus dapat berkomunikasi dengan pemilik, pengguna, tim pelaksana, dan lingkungan sekitar. Kemampuan teknis seorang manajer dalam mengambil suatu keputusan
yang
tepat, serta
dapat
memberikan laporan kepada atasan juga harus dimiliki (Subhan, 2003). Untuk merenspon hal-hal demi terciptanya keberhasilan pembangunan, maka dituntut peran serta aktif dari segenap lapisan masyarakat. Dari pandangan tersebut, dapat digambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
3
pembangunan memerlukan rangsangan dari seorang pemimpin (Diana, 2007). Peran kepemimpinan dalam efektivitas pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat (Diana, 2007). Menurut Bubshait and Farooq (2003), kepemimpinan berada dibelakang setiap keberhasilan program yang dijalankan oleh tim, dan kepemimpinan harus mampu mengawali dan mengarahkan tim dari atas. Pemimpin tim (team leaders) yang berhasil dengan sendirinya akan mengetahui bahwa hasil
yang
diperoleh oleh timnya merupakan sesuatu yang penting, bukan karena hasil individu dari kerja kerasnya sendiri atau hasil dari anggotanya, tetapi karena kerjasama antara anggota tim dan pemimpinnya. Pemimpin sebuah tim proyek ada dua yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal (Gilbert et al. 1999) Pembangunan
partisipatif
merupakan
pembangunan
yang
memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat sendiri serta melibatkan masyarakat menggunakan
secara
aktif.
Pembangunan
paradigma
pemberdayaan
yang
dilaksanakan
sangat
diperlukan
dengan untuk
mewujudkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa, kelurahan, dan di kecamatan
4
(Sumaryadi, 2005). Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan, yang lebih baik dalam suatu komunitas, dalam hal ini dapat
dilakukan dengan
membuka
lebih
banyak
kesempatan
bagi
masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efesien, dan berkelanjutan (Mulyono, 2006). Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai
keberhasilan
dan keberlanjutan
program
pembangunan.
Jnabrabota Bhattacharyya (dalam Ndraha, 2009) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai
hasil
dari
program
pembangunan, dikarenakan kurangnya
partisipasi dari masyarakat (Ndraha, 2009). Pembangunan masyarakat dalam pembangunan daerah dapat didorong apabila masyarakat memahami dan percaya
akan
kemanfaatan
pembangunan,
pemerataan, penghargaan
terhadap hak-hak masyarakat dan penghormatan adat setempat, sesuai kebutuhan masyarakat, serta didukung kemampuan para pemimpin dalam menciptakan antusiasme dan koherensivitas (Safar, 2007). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program dengan prinsip pembangunan partisipatif yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan pemukiman yang
berkualitas di perdesaan, memiliki wadah dalam memperjuangkan
aspirasi dan kebutuhan, serta mampu mempengaruhi keputusan kebijakan publik dalam bidang infrastruktur (Yulianti, 2012). Berdasarkan pada
5
website
resminya, PNPM
Mandiri
program pemberdayaan masyarakat
Perdesaan merupakan
salah
satu
yang mendukung PNPM Mandiri
yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
merupakan
bagian
dari
program
pro
rakyat
untuk
meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan amanah ideologi dan konstitusi salah satu butir Pancasila, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di wilayah terpencil dimana telah tercakup dalam program Inpres Desa Tertinggal, tetapi juga di tempat-tempat lain yang kurang terpencil bahkan perkotaan, seperti di Kabupaten Gresik, khususnya daerah Desa Ngepung Kecamatan Kedamean. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik masih cukup tinggi . terhitung sejak tahun 2010 sampai 2015 sekarang ada 42.575 yang tergolong dalam keluarga miskin yang tersebar di 87 desa (http://gresikkab.go.id). Sedangkan sampai saat ini Desa Ngepung Kecamatan Kedamean memiliki kurang lebih 400 yang termasuk dalam Rumah Tangga Miskin (RTM). Oleh karena itu Pemerintah juga menyediakan PNPM-MP dimaksudkan untuk
6
menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan umum, dan peningkatan kapasitas lembaga lokal yang berbasis masyarakat. Berbagai pihak baik dari masyarakat seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) turut menjadi pihak yang berkepentingan untuk membantu mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP) yang ada di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik . Sehingga dalam penelitian ini, judul yang diambil oleh peneliti adalah : Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Studi kasus di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik).
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini
adalah:
Bagaimanakah
partisipasi
masyarakat
dalam
menunjang kesuksesan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ada di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik?.
7
1.3. Tujuan Penelitian Dari perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ada di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
1.4. Manfaat Penelitian Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di dunia pelayanan publik terutama di daerah pedesaan serta mengetahui lebih jauh tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ada khususnya di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. 2. Manfaat Praktis Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Desa Ngepung dan masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam upaya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ada di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik..
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Genius (2013) yang berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2011”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan
dan
hambatan-hambatan
dalam
membangkitkan
partisipasi masyarakat di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Adapun indikator penelitian yakni : indikator partisipasi dalam memberikan tanggapan informasi, partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, dan partisipasi dalam memelihara hasil pembangunan. Jenis penelitian ini kualitatif yakni memaparkan data sesuai fakta yang diperoleh apa adanya. Populasi penelitian adalalah masyarakat yang berpartsipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Teluk Bintan kabupaten Bintan berjumlah 2.312 orang. Sampel penelitian menggunakan teknik data reduction. Hasil wawancara dianalisis dengan trianggulasi yaitu mengecek keabsahan data yang diperoleh dan dibuatkan kesimpulannya
8
9
secara sistematis. Temuan hasil penelitian yaitu dari indikator memberikan tanggapan terhadap informasi belum maksimal yakni masyarakat dalam mengikuti
rapat
kepeduliannya.
maupun
Indikator
memberikan partisipasi
informasi
masyarakat
belum
dalam
nampak
perencanaan
pembangunan yaitu masyarakat ikut aktif merencanakan pembangunan. Indikator partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan ditemukan bahwa partisipasi masyarakat belum menyentuh semua lapisan masyarakat khususnya dalam bekerja hanya kaum laki-laki saja, dan indikator partisipasi dalam memelihara hasil pembangunan ditemukan bahwa masyarakat belum semuanya berperan aktif hanya pada kelompok pemanfaat pembangunan. Hambatan yang ditemukan dalam membangkitkan partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah masyarakat belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan tanggungjawab, serta kurang memiliki pembangunan. Hal ini akibat masih lemahnya peran dan fungsi pemerintah desa didalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan kurangnya motivasi dari fasilitator. Untuk perbaikan dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat berpartisipasi yakni perlu adanya perhatian pemerintah baik desa maupun kecamatan serta fasilitator dalam mensosialisasikan,
mengajak,
dan
mengundang
masyarakat
untuk
berpartisipasi, diharapkan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan.
10
Perbedaan dari penelitian Genius (2013) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada populasi yang digunakan. Dalam penelitian Genius (2013) menggunakan populasi yang besar dan seluruhnya berasal dari masyarakat dan dari keseluruhan populasi tadi tidaklah keseluruhan yang berpartisipasi. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti nantinya menggunakan narasumber yang berkecimpung langsung di bidang PNPM Mandiri Perdesaan seperti Kepala Desa, Fasilitator Kelurahan, Kaur Pemerintahan, sampai pada perwakilan beberapa tokoh masyarakat yang sangat mengatahui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ini. Penelitian selanjutnya yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wulandari yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan proyek, dan pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat keberhasilan proyek PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gerokgak. Data yang diperlukan dan dikumpulkan dengan kuisioner yang disebarkan kepada 180 orang masyarakat penerima program PNPM Mandiri Perdesaan yang dibagi menjadi tiga strata yaitu masyarakat miskin, menengah dan atas. Data kemudian dianalisis dengan metode konfirmatif, sedangkan teknik analisis
11
data yang digunakan adalah analisis Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan program Amos versi 20. Berdasarkan hasil analisis SEM didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan proyek, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan proyek PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gerokgak. Persamaan penelitian Wulandari (2013) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti nantinya adalah dalam lingkup partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP). Tetapi perbedaannya adalah dalam analisis data yang digunakan serta jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh Wulandari (2013) adalah penelitian kuantitatif dengan analisis SEM, sedangkan peneliti nantinya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara. Dengan adanya teknik wawancara, diharapkan data yang diperoleh dari informan lebih akurat dan lebih mendalam daripada hanya data berupa angka. Selanjutnya, untuk dapat melihat perbedaan maupun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan data tersebut ke dalam tabel 2.1 di bawah ini:
12
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti
Jenis Penelitian
Genius (2013)
Kualitatif
Wulandari (2013)
Kuantitatif
Febri (2015)
Kualitatif
Perbedaan
Persamaan
Dalam penelitian Genius (2013) menggunakan populasi yang besar dan seluruhnya berasal dari masyarakat dan dari keseluruhan populasi tadi tidaklah keseluruhan yang berpartisipas, sedangkan peneliti Persamaan penelitian menggunakan yang dilakukan peneliti informan kunci yang dengan kedua penelitian berkecimpung sebelumnya adalah langsung di PNPM pembahasan tentang Mandiri Perdesaan partisipasi masyarakat Penelitian Wulandari dalam Program Nasional menggunakan metode Pemberdayaan penelitian kuantitatif Masyarakat Mandiri dengan analisis Perdesaan (PNPM-MP) menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan program Amos versi 20. Sedangkan peneneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik wawancara sebagai teknik pengambilan data Kelebihan penelitian yang dilakukan peneliti dengan dua penelitian di atas adalah dengan penyajian data yang lebih akurat dengan informan
13
Nama Peneliti
Jenis Penelitian
Perbedaan
Persamaan
dari pihak desa dan masyarakat yang berkecimpung dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
2.2. Tinjauan Teoritis 2.2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan,pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensireasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara.
14
Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Permendagri RI Nomor 7 Tahhun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untu mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
2.2.2 Konsep PNPM Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan (PNPM, 2012). 2.2.2.1. Visi dan Misi Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar
15
lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan misi: 1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya 2. Pelembagaan system pembangunan partisipatif 3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat 5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan (PNPM, 2012).
2.2.2.2. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Secara umum, tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan denganmendorong
kemandirian
dalam
pengambilan
keputusan
dan
pengelolaan pembangunan. Secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi: 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. 2. Melembagakan
pengelolahan
pembangunan
partisipatif
dengan
mendayagunakan sumber daya lokal. 3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolahan pembangunan partisipatif 4. Menyediakan
prasarana sarana sosial
diprioritaskan oleh masyarakat.
dasar dan
ekonomi
yang
16
5. Melembagakan pengelolahan dana bergulir 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pembangunan partisipatif
yang
mengedepankan
mayarakat
sebagai
pelaku
utama
pembangunan (bottom up). Prinsip atau nilai dasar diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi: 1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. 2. Otonomi. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri sendiri dan bertanggungjawab, tanpa intervensi negative dari luar. 3. Desentralisasi. Prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyrakat untuk mengelolah kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
17
4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin 5. Partisipasi Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk material 6. Kesetaraan keadilan gender Prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 7. Demokratis Prinsip
demokratis
adalah
masyarakat
mengambil
keputusan
pembangunan secara musyarawah dan mufakat. 8. Transparansi dan akuntabel Prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkannbaik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
18
9. Prioritas Prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. 10. Keberlanjutan Prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. (PNPM, 2012)
2.2.2.3. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Kelompok sasaran PNPM Masndiri Perdesaan adalah: 1. Masyarakat miskin di perdesaan, 2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan, 3. Kelembagaan pemerintah lokal. (PNPM, 2012)
2.2.2.4. Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang
19
dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Sumber Dana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3. Swadaya Masyarakat 4. Partisipasi Dunia Usaha. (PNPM, 2012)
2.2.2.5. Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat dari berbagai lapisan dalam setiap tahapan kegiatan. Mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan, sampai pada upaya pelestarian hasil kegiatan, pengawasan dan evaluasinya. Ini menunjukkan bahwa, seluruh usulan yang didanai program merupakan usulan masyarakat, yang dipetakan langsung oleh mereka sesuai prioritas kebutuhannya saat itu. PNPM Mandiri Perdesaan memiliki tujuan, yakni meningkatkan partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
melalui
upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal di perdesaan melalui tahapan kegiatan berikut: 1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Program Kegiatan ini melalui forum-forum pertemuan masyarakat khusus program (Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar-Desa) maupun forum-forum
20
lain yang telah ada di masyarakat. Di setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai media informasi dan transparansi. 2. Proses Partisipatif Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan PemetaanSosial Masyarakat difasilitasi untuk menentukan kriteria
masyarakat kurang
mampu dan kategori rumah tangga miskin atau sangat miskin; membuat peta sosial dusun yang mencakup potensi, masalah dan keterbatasan sumberdaya alam, manusia dan potensi lain. Peta Sosial Dusun merupakan cikal bakal Peta Sosial Desa. 3. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun dan Desa Melalui musyawarah desa, masyarakat memilih Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa
(KPMD)
sebagai
pendamping
dalam
proses
perencanaan. KPMD memfasilitasi pertemuan kelompok di dusun dan desa, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan Peta Sosial Dusun/ Desa. Warga difasilitasi "Menggagas Masa Depan Desa" (MMDD). Gagasan masyarakat merupakan pengembangan potensi atau solusi dari masalah yang dipetakan dalam Peta Sosial Dusun/ Desa. Gagasan tersebut diwujudkan dalam proposal yang ditulis oleh Tim Penulis Usulan (TPU), yang beranggotakan warga desa. Gagasan-gagasan tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
21
4. Seleksi Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan Warga desa bermusyawarah untuk memutuskan usulan desa. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan usulan desa yang diajukan untuk didanai program. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum Musyawarah Antar-Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa. Prioritas usulan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Verifikasi (TV), yang beranggotakan masyarakat desa yang dipilih karena memiliki keahlian tertentu. Usulan masyarakat yang belum terdanai akan menjadi bahan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak lain yang berkomitmen untuk mendanainya. 5. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pengelola kegiatan di desa mereka. Fasilitator dan Konsultan akan mendampingi masyarakat dan pelaku program di setiap jenjang dalam mendesain kegiatan/ prasarana, anggaran, supervisi pelaksanaan, sertifikasi mutu, memberi sejumlah pelatihan/ peningkatan kapasitas, serta koordinasi lintas-sektoral. Para pekerja/ penerima manfaat berasal dari desa yang bersangkutan. 6. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus melaporkan perkembangan kegiatan dalam pertemuan terbuka di desa (setiap akan mencairkan dana
22
tahap berikutnya dan saat kegiatan usai). Masyarakat diajak untuk memantau dan mengawasi jalannya kegiatan. 7. Pemeliharaan dan Keberlanjutan Hasil kegiatan dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat/ pemanfaat melalui kelompok pengelola yang dipilih. Sebelum melaksanakan tugasnya kelompok masyarakat ini dibekali dengan sejumlah pelatihan (PNPM, 2012)
2.2.3 Partisipasi Masyarakat 2.2.3.1. Konsep Partisipasi Masyarakat Banyak definisi partisipasi yang dikemukakan para ahli. Salah satu teori partisipasi yang terkenal dan sering dipakai dalam penelitian-penelitian terkait partisipasi adalah teori dari Sherry Arnstein. Sherry Arnstein adalah yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi
kekuasaan
antara
masyarakat
(komunitas)
dengan
badan
pemerintah (agency). Dengan pernyataannya bahwa partisipasi masyarakat identik
dengan
kekuasaan masyarakat (citizen partisipation is citizen
power). mengatakan bahwa dari sudut kemampuan masyarakat
untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan, terdapat tingkatannya sendirisendiri. Arnstein (1969) dalam Fung (2012) menformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat (citizen partisipation is citizen power). Dimana terjadi pembagian kekuatan (power) yang memungkinkan masyarakat yang tidak berpunya (the have-not citizens) yang sekarang dikucilkan dari proses politik dan ekonomi untuk terlibat kelak.
23
Singkat kata, peran serta masyarakat menurut Arnstein adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Lewat typologinya yang
dikenal
dengan 8 Tingkatan
Partisipasi
Masyarakat (Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation), Arnstein menjabarkan peran serta masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Arnstein juga menekankan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat semu (empty ritual) dengan betuk peran serta yang mempunyai kekuatan nyata (real power) yang diperlukan untuk mempngaruhi hasil akhir dari suatu proses. Partisipasi
dapat
diartikan
sebagai sumbangan,
keterlibatan
keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Menurut
Oakley and Dillon Participation
is
considered a voluntary
contribution by the people in one or another of the public programmers supposed to contribute to national development, but the people are not expected to take part in shaping the programme or criticizing its contents (1991). Oakley and Dillon (1991) menyebutkan bahwa partisipasi adalah pertimbangan sebuah kontribusi sukarela oleh masyarakat yang disangka benar untuk berkontribusi kepada pemerintah nasional, tetapi masyarakat tidak ikut bagian dalam pembentukan program atau mengkritik isi program tersebut. Fung menyatakan bahwa “Participation is the active involvement of the community, particularly the disadvantaged groups such as women,
24
children, elderly, disabled and the poorest of the poor, in the decision making, planning, implementation, and evaluation of their own development activities” (2002). Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang cacat dan dari kalangan miskin, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan mereka sendiri (Fung, 2012). Arnstein (1969) dalam Fung (2012) menggambarkan partisipasi masyarakat adalah suatu pola bertingkat (ladder patern). Suatu tingkatan yang terdiri dari 8 tingkat dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat. Connor (1988) juga mengemukakan 7 pola bertingkat partisipasi masyarakat yang baru. Inti dari tingkatan ini adalah menyediakan sebuah pendekatan sistematis untuk menjaga dan memutuskan kotroversi publik mengenai kebijakan khusus, program dan proyek yang diketahui masyarakat. 7 tingkatan tersebut terdiri dari edukasi, informasi feed back, konsultasi, perencanaan bersama, mediasi, ligitasi, dan resolusi atau pencegahan. Connor menyatakan bahwa “The purpose of this ladder is to provide a systematic approach
to preventing and resolving public
controversy about specific policies, programs and projects whether urban,
in
suburban or rural settings and whether governmental or private
sector in sponsorship”(1988).
25
Enyedi (2004) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena
pada
suatu
saat
tidak
mustahil masyarakat
mempunyai
kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Mircea (2011) membagi partisipasi menjadi 6 pengertian, yaitu: 1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan
kemauan
menerima
dan
kemampuan
untuk
menanggapi proyek-proyek pembangunan; 3. Partisipasi adalah
keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam
perubahan yang ditentukannya sendiri;
26
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; 5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; 6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka Partisipasi diartikan sebagai peran aktif dalam mempengaruhi proses pembangunan serta secara bersama-sama mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat mengandung makna adanya keterlibatan aktif serta pembagian
peran dan tanggung jawab diantara
pelaku. Selanjutnya diungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dikategorikan menjadi: 1. Peran serta otonom yaitu partisipasi yang muncul dari tingkat kesadaran pribadi, kelompok dan organisasi 2. Peran serta mobilisasi yaitu partisipasi yang muncul dari kekuatan eksternal dengan kemampuan mobilitas potensi masyarakat yaitu peran serta dalam
pengambilan keputusan,
peran serta dalam
pelaksanaan, peran serta dalam manfaat, dan peran serta dalam evaluasi (Armidah, 2011).
27
Selanjutnya Fung (2012) berpendapat bahawa ada 3 hal penting yang menjadi dimensi dari partisipasi masyarakat yaitu siapa yang berpartisipasi, kedua siapa partisipan yang membuat keputusan, ketiga menggambarkan hubungan antara diskusi dengan aksi masyarakat. Dengan beberapa pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep partisipasi masyarakat adalah bentuk dari partisipasi masyarakat itu sendiri yaitu sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pendelegasian, keaktifan warga, pengambilan keputusan, pada tahap pelaksanaan yaitu bantuan masyarakat berupa uang, tenaga, dan material.
2.2.3.2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Bentuk
partisipasi
yang
diberikan
masyarakat
dalam
tahap
pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 2014) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: 1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. 2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan
suatu
proyek.
Masyarakat
disini
dapat
28
memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; 3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
2.2.3.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Arnstein (1969) dalam Fung (2012) menggambarkan partisipasi masyarakat adalah suatu pola bertingkat (ladder patern). Suatu tingkatan yang terdiri dari 8 tingkat dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat.
Tingkatan partisipasi masyarakat di atas bisa dijelaskan
sebagai berikut: 1. Manipulasi (Manipulation) Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah. Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan “persetujuan” dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran” atau untuk merekayasa
dukungan.
Partisipasi
masyarakat
dijadikan
kendaraan public relation oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada
29
tingkatan
ini
biasanya adalah
program-program
pembaharuan
desa.
Masyarakat diundang untuk terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub komitenya. Pemegang kekuasaan memanipulasi fungsi komite dengan “pengumpulan informasi”, “hubungan masyarakat” dan “dukungan.” Dengan melibatkan masyarakat di dalam komite, pemegang kekuasaan mengklain
bahwa
program
sangat dibutuhkan dan didukung. Pada
kenyataannya, hal ini merupakan alasan utama kegagalan dari programprogram pembaharuan pedesaan di berbagai daerah (Frankisha et al, 2012). 2. Terapi (Therapy) Untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan “penyakit” masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang. 3. Pemberian Informasi (Informing) Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan tokenism. Dapat dilihat 2 karakteristik yang bercampur. Pertama, pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat. Kedua, pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada masyarakat). Akan
tetapi
tidak
ada
umpan
balik
(feedback)
dari
30
masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media masa, pamflet, poster, dan respon untuk bertanya. 4. Konsultasi (Consultation) Konsultasi yaitu mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi 2 arah ini sifatnya tetap buatan (artificial) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survai mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual
yang
semu.
Masyarakat
pada
umumnya
hanya
menerima
gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosurbrosur, atau menjawab sebuah kuesioner (Amado et al, 2009). 5. Penentraman (Placation) Strategi penentraman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badanbadan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada 2
31
tingkatan dimana masyarakat ditentramkan yaitu: kualitas pada bantuan teknis yang
mereka
miliki
dalam
membicarakan prioritas-prioritas
mereka; dan tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritasprioritas tersebut (Mircea, 2011). 6. Kemitraan (Partnership) Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama,
komite-komite
memecahkan masalah.
perencanaan, dan
Beberapa kondisi
untuk
mekanisme membuat
untuk
kemitraan
menjadi efektif adalah: adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat di mana pemimpin-pemimpinnya akuntabel; pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka; dan ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer (community organizer) mereka sendiri. 7. Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power) Pada tingkat ini, masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-progam pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar menawar dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.
32
8. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control) Pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum.
Pengawasan
masyarakat
di
setiap
sektor
meningkat.
Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipan dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk menegosiasikan kondisi pada saat dimana pihak luar bisa menggantikan mereka ( Sintomer et al, 2005).
2.2.3.4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada (Kali, 2011). Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden (1988) dalam Yulianti (2012), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan. Menurut Parma (2011), faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh:
33
1. Jenis Kelamin Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang erbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno et al (1992), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi. 2. Usia Perbedaan Usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senoritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno et al, 1992). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994). Sedangkan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa usia mudalah yang paling banyak berpartisipasi. 3. Tingkat Pendidikan Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan. Letwin (1986) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan.
34
Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. 4. Tingkat Penghasilan Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Barros (1993) dalam Yulianti (2012), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. 5. Mata Pencaharian Hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat alam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang
seseorang
untuk
terlibat
alam
pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya (Agusta, 2009) Sementara itu, menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
dapat dikatakan sebagai
35
petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini sebagai upaya internalisasi dan implementasi lebih lanjut. Keyakinan ini didasarkan
demikian
pentingnya demi kelangsungan program dan dukungan terhadap visi suatu lembaga (Sudarman, 2003 2.3. Kerangka Konseptual Dengan beberapa pendapat di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:
Partisipasi Masyarakat: (Ericson dalam Slamet, 2014): 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pemanfaatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pada kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan memfokuskan pada partisipasi masyarakat pada beberapa tahapan partisipasi seperti perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak prajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi ( Moeleong, 2009 : 5). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati..
36
37
3.2. Fokus Penelitian Menurut Moeleong (2009: 55) Fokus dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu : 1. Penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat menjadi layak. 2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan maka data itu tidak dipakai (Moelong, 2009: 27) Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah partisipasi masyarakat pada tahap perendanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). (Ericson dalam Slamet, 2014).: 1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. 2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan
suatu
proyek.
Masyarakat
disini
dapat
38
memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; 3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
3.3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
3.4. Informan Penelitian Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut, maka penulis menggunakan purposive sampling. Tekning sampling yang digunakan peneliti ini adalah teknik yang digunakan ketika peneliti mempunyai pertimbangan – pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2006:128). Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah: a. Kepala Desa Ngepung b. Fasilitator Kelurahan c. Kaur Pemerintahan Desa Ngepung d. Perwakilan Kepala Dusun sejumlah 2 orang
39
e. Tokoh Masyarakat 2 orang
3.5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris (Silalahi, 2009:291). Kemudian menurut Rahman (2009:71), bahwa penelitian selain menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan pengunpulan data yang relevan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu: a. Wawancara Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden (Gulo, 2010:119). Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap ide , tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan di atas. b. Dokumentasi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2009:188). Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal buku-buku yang berisikan tentang teori yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan dan partisipasi masyarakat, serta dokumentasi foto kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
40
3.6. Analisis Data Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:7), teknik analisa data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif (interactive models of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:16). Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut : 1. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatubentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan ditulis dalam uraian yang jelas dan lengkap yang nantinya akan direduksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kemudian dicari tema atau pola (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pembuatan tabel). 2. Penyajian Data Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, utuh, dan integrative yang digunakan sebagai pijakan untuk
41
menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada. Dikarenakan penelitian ini juga penelitian kuantitatif maka penyajian data yang digunakan yaitu tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi, pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data (Riduwan, 2008:66) 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus menerus akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat grounded (dasar). Proses analisis data secara interaktif dapat disajikan dalam bentuk skema sebagia berikut :
42
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Penyajian Data
Kesimpulan dan verifikasi Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman Sumber : Miles dan Huberman (1992:20) 3.7. Triangulasi data Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi untuk melakukan pengujian keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan cara : 1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan. 2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang bersangkutan
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari suatu daerah. Sejarah desa atau sering kali tertuang dalam dongeng – dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng tersebut dihibungkan dengan mitos, tempat tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini, Desa Ngepung juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini. Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal – usul Desa Ngepung memiliki banyak versi carita yang cukup bervariatif. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya sumber cerita yang kemudian dipercaya dan dijadikan pedoman sebagai keramat orang pertama yang datang atau membabat desa. Masyarakat Ngepung sendiri meyakini bahwa orang pertama yang datang yaitu Syech Hidayati dan Mbah Rijalali alias mbah aliyah. Mbah Aliyah merupakan keturunan dari keluarga Sunan Giri dan sampai saat ini jg tidak diketahui keturunan yang keberapa. Berdasarkan pada cerita para pini sepuh yang dituakan di Desa Ngepung, Beliau membabat alas Desa Ngepung. Desa Ngepung sendiri berasal dari kata Ngepuk atau Kepung yang berarti Nglempakaken. Menurut bahasa Kawi yang berarti mengelilingi sehingga jadilah desa yang bernama Ngepung. Bedirinya Desa Ngepung asal muasalnya dari
43
44
Cungkup (rumah makam) Syech Hidayati dan Mbah Rijalali alias mbah aliyah yang merupakan tempat berkumpul orang – orang yang ingin mendengarkan petuah dan nasehat beliau. Oleh karena itu pada setiap Senin Pon selalu diadakan selamatan di makam tersebut. Selain itu ada cerita erat hubungannya dengan makam mbah buyut tersebut adalah sebuah Sendang yang bernama tretes. Sebuah kolam atau telaga berbentuk persegi panjang dengan luasnya kurang lebih 563 M2, dengan kedalaman 1,5 M. Air sendang tersebut bersumber dari sendang itu sendiri. Sehingga pada musim hujan, air dalam sendang tersebut tidak pernah meluap atau pasang, sedangkan musim kemarau juga tidak pernah kering atau surut. Terdapat berbagai macam ikan tetapi masyarakat tidak diperbolehkan mengambilnya. Sedangkan untuk kaum hawa tidak diperkenankan untuk mandi di sendang tersebut dan sampai sekarang tidak diketahui alasannya. Seiring dengan berkembangnya zaman, Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sampai sekarang telah berkembang menjadi tiga dusun diantaranya: 1. Dusun Ngepung 2. Dusun Balekambang 3. Dusun Doro Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 541,197 Ha memiliki beberapa batas wilayah, diantaranya: 1. Sebelah Utara
: Desa Menganti, Kecamatan Menganti
2. Sebelah Timur
: Desa Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo
45
3. Sebelah Barat
: Desa Mojosarirejo dan Karangandong Kecamatan
Driyorejo 4. Sebelah Selatan
: Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean
4.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka untuk meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Desa dan kelancaran tugas-tugas Pemerintah Desa dapat digambarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sebagai berikut:
BPD PRIYONO, S.Pd
KEPALA DESA H. SUPARNATA
SEKRETARIS DESA MOHAMMAD KOESNAN, S.Sos.
KAUR UMUM MARJAN
KASI TRANTIB SULADI
KASUN NGEPUNG MARJAN (PLT)
KASI EKBANG ACHMAD NURI
KAUR KEUANGAN YUNIS MURTIANINGSIH
KASI PEMERINTAHAN SRIONO
KASUN BALEKAMBANG SENADI
Gambar 4.1. Struktur Organisasi
KASI KESRA HARIADI
KASUN DORO SULADI (PLT)
46
Kemudian, tiap perangkat desa di atas memiliki kewenangan dan tugas masing-masing yang meliputi: 1. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa (Kades) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Memimpin penyelenggaran pemerintah desa b. Mengajukan rancangan peraturan desa c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD d. Membina kehidupan masyarakat desa e. Memelihara perekonomian masyarakat desa f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa g. Mewakili desanya di dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa Peraturan hukumnya. h. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama-sama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa i. Menjaga norma-norma agama dan norma-norma sosial 2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretaris Desa (Sekdes) : Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah desa yang dipimpin Sekretaris Desa;
47
a. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasya-rakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa; Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Sekretaris Desa juga mempunyai fungsi: 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan; 2) Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi pertanahan dan kependudukan; 3) Pelaksanaan
administrasi
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat, serta tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang dan tugasnya; 3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Seksi Pemerinahan (Kasi Pem) : a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menye-lenggarakan kegiatan dan administrasi pemerintahan; b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan juga mempunyai fungsi : 1) Penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan bidang pertanahan (agraria); 2) Pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan administrasi pertanahan;
48
3) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pertanahan/ keagrariaan serta penyusunan monografi desa; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya. 4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Urusan Umum Mempunyai (Kaur Umum) : a. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas menye-lenggarakan kegiatan administrasi umum, personil, perlengkapan dan urusan rumah tangga pemerintah desa. b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Urusan Umum juga mempunyai fungsi: 1) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakuan oleh perangkat
desa
lainnya
dalam
rangka
penye-lenggaraan
administrasi pemerintahan desa secara terpadu; 2) Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa; 3) Penyelenggarakan tata naskah dinas pemerintahan desa; 4) Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen milik desa, daftar hadir perangkat dan memberikan pelayanan administrative pemerintahan desa;
49
5) Pengkoordinasian penyusunan naskah rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa dan naskah dinas lainnya; 6) Pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor; 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya. 5. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban: a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) mempunyai tugas
menyelenggarakan
administrasi
dan
kegiatan
dibidang
Ketentraman dan Ketertiban; b. Dalam melaksanakan tugas - tugas dimaksud Kasi Ketentraman dan Ketertiban Rakyat juga mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang Ketentraman dan Ketertiban; 2) Pelaksanaan Pembinaan dibidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat; 3) Pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang Keten-traman dan Ketertiban ; 4) Pelaksanaan
pembinaan
kegiatan
Perlindungan
Masyarakat
(LINMAS) di desa; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya;
50
6. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekobang) : a. Kepala
Seksi
Ekonomi
dan
Pembangunan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan administrasi dan kegiatan bidang pembangunan; b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan juga mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan,
pengolahan
dan
evaluasi
data
dibidang
pembangunan; 2) Penyiapan bahan perencanaan pembangunan desa bersama LKMD/ LPMD, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes); 3) Pelaksanaan pengembangan bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta pengembangan industry rumah tangga masyarakat; 4) Pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang pereko-nomian dan pembangunan serta kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 5) Evaluasi dalam rangka koordinasi dan singkronisasi pembangunan desaserta pemeliharaan sarana dan prasarana umum di desa; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya. 7. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) :
51
a. Kepala
Seksi
Kesejahteraan
Rakyat
mempunyai
tugas
menyelenggarakan administrasi dan kegiatan kesejah-teraan rakyat; b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat juga mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan,
pengolahan
dan
evaluasi
data
dibidang
kesejahteraan rakyat, agama, social dan budaya; 2) Pelaksanaan Pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan, tempattempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, Posyandu,
kesehatan
masyarakat
dan
badan-badan
sosial
keagamaan; 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan masyarakat dibidang keagamaan termasuk pencatatan kematian dan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk); 4) Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar umat beragama serta kegiatan Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh; 5) Pelaksanaan
kegiatan
dan
koordinasi
kegiatan
social
kemasyarakatan di desa; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya. 8. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan: a. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas menye-lenggarakan kegiatan administrasi keuangan dan sumber pendapatan desa;
52
b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Urusan Umum juga mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan administrasi keuangan dan fungsi bendahara desa; 2) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rancangan APBDes, perubahan, perhitungan dan pertanggung-jawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes); 3) Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu; 4) Pelaksanaan penyusunan bahan dalam rangka penganggaran dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa; 5) Penyelenggaraan administrasi pembayaran belanja desa serta pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber penda-taan desa; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya. 9. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Dusun (Kasun): a. Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya, untuk membantu tugas-tugas pemerintah desa; b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Dusun (Kasun) juga mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan
kegiatan
pemerintahan,
pembangunan,
kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya; 2) Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
53
a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya
4.3.
Penyajian Data Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai data yang didapat dari hasil
penelitian. Datan ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dalam penelitian mengenai partisipasi masayarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata – kata dan tindakan dalam bentuk dokumentasi yang peneliti peroleh melalui proses wawancara dan dokumentasi kegiatan. Dalam penelitian ini, hasil wawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan adalah berupa foto aktivitas orang orang atau masyarakat yang peneliti amati selama peneliti melakukan penelitian. Alasan peneliti menggunakan data berupa foto adalah karena foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis obyek – obyek yang diteliti melalui segi – segi subyektif. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa proses analisa penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu selama penelitian dilakukan, ada tiga kegiatan penting, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk
54
menjaga keabsahan data atau validitas data selama penelitian berlangsung, peneliti juga menggunakan aktivitas triangulasi data.
4.3.1. Deskripsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah dengan cara memberdayakan
masyarakat
miskin agar
mampu berusaha untuk
memberdayakan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) menempatkan peran serta masyarakat sebagai komponen utama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dalam bagian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik serta bagaimanakah tanggapan masyarakat desa ketika program ini disosialisasikan. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sudah dumulai pada tahun 2009, hal tersebut diadakan karena permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks yang membutuhkan intervensi dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.
55
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Supranata sebagai Kepala Desa Ngepung tentang bentuk dari PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut: “Program PNPM yang ada di sini ya seperti pembangunan pembangunan fisik seperti pavingisasi di seluruh dusun yang ada di Desa Ngepung, terus ada juga plengsengan jalan, dan Simpan Pinjam Perempuan” (Wawancara tanggal 26 Juni 2015) Kemudian pernyataan di atas didukung oleh Bapak Sriono sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan sebagai berikut: “seperti yang diucapkan pak kades tadi mbak, saya tambahkan bahwa di desa ini, program tersebut dilaksanakan dalam bentuk fisik dan pemberdayaan, yang pavingisasi itu masuk ke fisik dan yang SPP itu masuk ke pemberdayaanya mbak” (Wawancara tanggal 26 Juni 2015) Dengan adanya dua pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngepung berupa pembangunan fisik seperti pavingisasi jalan, plengsengan, serta adanya Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dengan semangat dan kerja keras serta upaya – upaya yang telah dilakukan dari berbagai pihak yang terkait untuk memajukan Desa Ngepung menuju perubahan kearah yang lebih baik akhirnya membuahkan hasil, sehingga sampai pada tahun 2014 kemarin, Desa Ngepung Kecamatan Kedamean telah mendapatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berupa pembangunan sarana prasarana yang dialokasikan untuk pembangunan jalan berupa pavingisasi sebesar Rp. 650.000.000,(RPJMDes 2014-2019). Selain itu, bantuan modal selalu diupayakan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan yang berbentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program
56
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini ditujukan untuk ibu – ibu rumah tangga yang memiliki suatu usaha kecil dan juga ibu – ibu rumah tangga yang sekiranya masuk ke dalam golongan tidak mampu untuk pengembangan dan penciptaan suatu usaha baru. Dengan adanya Simpan Pinjam tersebut ibu – ibu yang tadinya memiliki usaha kecil – kecilan dapat terbantu dari dana SPP tersebut sehingga dapat membantu memajukan usahanya tersebut. Kemudian dengan adanya beberapa program yang ada di PNPM Mandiri perdesaan ini, masyarakat lebih antusias atau bersemangat dalam memperbaiki taraf kehidupannya dan juga keadaan di desa. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama Sumarmi (38 Tahun) yang juga merupakan anggota dari penggerak PKK Desa Ngepung sebagai berikut: “Respon warga dengan adanya program PNPM ini sangat baik mbak, apalagi berkaitan dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), para ibu – ibu rumah tangga disini juga ada beberapa yang memiliki usaha kecil namun kekurangan modal, serta ada ibu – ibu yang kurang mampu, kemudian diberi dana supaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan usaha kecil – kecilan seperti buka usaha anyaman dari pelepah pisang mbak”(Wawancara tanggal 27 Juni 2015) Kemudian pernyataan ibu Sumarmi diperjelas oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel) yang berfungsi memfasilitasi dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu Bapak Rois Hidayat (40Tahun) sebagai berikut: “Pada saat sosialisasi program ini sekitar tahun 2009, masyarakat pada awalnya hanya sedikit yang merespon, tetapi dengan berjalannya waktu sampai pada akhir tahun 2014 kemarin mereka sudah banyak yang bersemangat untuk menjalankan program PNPM Mandiri Perdesaan mbak, mulai dari pavingisasi di keseluruhan Dusun yang ada di desa ngepung sampai pada Simpan Pinjam Perempuan itu” (Wawancara Tanggal 27 Juni 2015).
57
Pendapat kedua informan di atas menunjukkan bahwa respon yang ada di masyarakat ketika Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri Perdesaan disosialisasikan sangatlah baik, dengan adanya antusiasme masyarakat dalam pembangunan jalan (pavingisasi) maupun Plengsengan sampai pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sangat memberdayakan masyarakat Desa Ngepung demi mensejahterakan desa dan kehidupan ekonomi mereka sendiri.
4.3.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Menurut Ericson (dalam Slamet, 2014) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. 1. Perencanaan Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dapat digunakan dalam melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam hal ini perencanaan kegiatannya meliputi: Musyawarah Antar Desa (MAD), Sosialisasi, Musyawarah Desa (Musdes), Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penggalian Gagasan, Musyawarah Desa Khusus Perempuan, Musdes Perencanaan, Penulisan Usulan Kegiatan, Verifikasi Usulan, MAD Prioritas Usulan, Musyawarah Antar Desa, dan Pengesahan dokumen usulan.
58
Selain beberapa hal di atas, Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa NGepung dimulai dari sosialisasi terhadap program tersebut pada tiap – tiap kampung atau dusun yang ada di wilayah Desa Ngepung. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Kepala Desa didampingi oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel). Dalam sosialisasi tersebut kemudian dirapatkan melalui Musremdus dimana musyawarah ini diikuti oleh masyarakat yang diwakili oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat Desa Ngepung, dan dari masyarakat sendiri. Hal tersebut karena semua kegiatan PNPM Mandiri tersebut berkaitan dengan masyarakat dan seluruh kegiatannya pun diserahkan pada masyarakat. Hal senada pun diungkapkan oleh Bapak H. Suparnata yang merupakan Kepala Desa Ngepung, beliau mengatakan: “Pada Program PNPM ini kami hanya mengarahkan saja dan semua kegiatan kami serahkan pada masyarakat, namanya juga mandiri mbak, ya otomatis masyarakat itu menjalankan sendiri kegiatan tersebut, kami hanya mengarahkan dan membimbing saja” (Wawancara Tanggal 26 Juni 2015). Dalam perencanaan tentunya ada perencanaan partisipatif yang mana semua unsur masyarakat serta pemerintah desa terlibat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan fungsinya masing
- masing. Dalam mekanisme
perencanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung dimulai dengan memberikan ruang yang sangat luas kepada masyarakat baik itu laki – laki atau perempuan, terutama sekali yang diutamakan untuk masyarakat yang tidak mampu untuk dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Dan kualitasnya itu sendiri dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, kualitas gagasan atau ide, serta dokumen
59
perencanaan yang diusulkan. Indikator – indikator yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilihat seperti deskripsi di bawah ini: a. Pertama, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam melakukan program tersebut. Di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, PNPM Mandiri Perdesaan itu melibatkan secara aktif masyarakat dimulai dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat melalui
sosialisasi,
pertemuan
masyarakat
dalam
merefleksikan
kemiskinan serta pemetaan swadaya untuk identifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes dan RKPDes). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sriono sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan sebagai berikut “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan PNPM – Mandiri Perdesaan, kami melibatkan masyarakat secara aktif dalam program ini dan masyarakat juga antusias sekali dalam program ini dan dalam prosesnya, kami mulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PNPM Mandiri Perdesaan bagi pembangunan desa Ngepung tercinta, kemudian kami mengadakan pertemuan desa yang mengagendakan pemetaan rakyat miskin dan swadaya, serta identifikasi masalah dan potensi kebutuhan masyarakat Desa Ngepung itu sendiri, tetapi tidak semua masyarakat ikut dalam rapat, ada Cuma beberapa dan perwakilan dari RT dan RW dan sampai pada kasun dan tokoh masyarakat.” (Wawancara Tanggal 26 Juni 2015) Selain masyarakat yang ada, tokoh masyarakat pun dilibatkan secara aktif dalam perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung Kecamatan
Kedamean
Kabupaten
Gresik
ini.
Pernyataan
Kaur
60
Pemerintahan juga dipertegas oleh Tokoh Masyarakat yang bernama Bapak Mujiadi (50 Tahun) sebagai berikut: “ iya mbak dalam proses perencanaan PNPM Mandiri, kami sebagai tokoh masyarakat juga terlibat dalam perencanaan tersebut, jadi kami benar – benar dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dalam program itu, misalkan saja program pavingisasi jalan pada setiap dusun yang ada di wilayah Desa Ngepung ini” (Wawancara Tanggal 27 Juni 2015) Pernyataan tokoh masyarakat di atas juga diperkuat lagi dengan pernyataan dari Kepala Dusun Balekambang Bapak Senadi (42 Tahun) yang mengatakan: “Saya selaku Kepala Dusun Balekambang juga selalu menghadiri rapat yang diadakan pihak desa terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan di tiap dusun yang ada di Desa Ngepung, terutama pada program pavingisasi dan plengsengan pinggiran jalan itu mbak” (Wawancara Tanggal 28 Juni 2015). Karena dalam perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini dilakukan oleh masyarakat di tiap – tiap dusun yang ada di wilayah desa Ngepung, maka peneliti juga melakukan penelitian pada tiap – tiap dusun tersebut yaitu Dusun Ngepung, Dusun Balekambang dan Dusun Doro. Pada dokumentasi kegiatan pavingisasi peneliti menemukan ada foto yang menunjukkan foto rapat koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dari ketiga dusun tersebut. Akan tetapi tidak semua masyarakat ikut dalam rapat tersebut dikarenakan ruang balai desa yang terbatas, berikut adalah beberapa foto pada saat rapat perencanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
61
Gambar 4.2. Rapat Perencanaan Pavingisasi Desa Ngepung Hal ini menunjukkan bahwa antusias warga terhadap pembangunan fisik yang akan dilakukan di desa mereka sangat baik sekali. Kepala Desa Ngepung sendiri Bapak H. Suparnata memberikan pernyataan tentang partisipasi masyarakat sebagai berikut: “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan PNPM mandiri di Desa Ngepung sangat baik sekali dimana banyak masyarakat yang datang terutama saat rapat dilaksanakan, apalagi program tersebut diutamakan pada pembangunan yang bersifat fisik seperti program pavingisasi jalan, karena selama ini masyarakat menginginkan sekali pembangunan jalan yang kondisinya rusak parah, sehingga pada musim hujan tiba sangat sulit dilewati kendaraan karena jalannya masih berupa tanah” (Wawancara Pada Tanggal 26 Juni 2015) b. Kedua, Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat akan program tersebut. Apakah hal itu selalu disesuaikan atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat, ketika peneliti melakukan penelitian maka partisipasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat, dengan alasan pembangunan dalam program tersebut tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Dalam musyawarah tentang program pembangunan ini pun masyarakat dilibatkan sehingga masyarakat mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan dalam pembangunan
62
tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sriono sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan sebagai berikut: “Dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pasti disesuaikan dengan keinginan dari masyarakat melalui musyawarah di tingkat RT dan RW, agar pembangunan tersebut tidak ada kata tidak bermanfaat dan tidak tepat sasaran” (Wawancara Tanggal 26 Juni 2015) c. Ketiga, partisipasi masyarakat juga dikaitkan dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuan dari serangkaian kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Pada perencanaan di Desa Ngepung khususnya masyarakat selalu dilibatkan dalam penentuan tujuan dari serangkaian kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan, karena masyarakat merupakan bagian terpenting dalam melakukan program tersebut. Agar tercipta masyarakat
yang mandiri
dan berdaya
dan dapat
memecahkan
permasalahan mereka. Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan yang diucapkan oleh Bapak Rois Hidayat (40Tahun) sebagai fasilitator kelurahan: “Mengenai keterlibatan masyarakat dalam penentuan tujuan dari serangkaian kegiatan PNPM Mandiri, masyarakat dilibatkan secara aktif mbak, jadi mulai dari keinginan masyarakat sampai pada masalah yang ada, semua dimusyawarahkan secara bersama pada saat rapat di balai desa. Saya sebagai faskel juga mengikuti perkembangan perencanaan kegiatan yang ada” (Wawancara Pada Tanggal 27 Juni 2015) d. Keempat, dalam hal partisipasi, masyarakat juga diberi kebebasan dalam melakukan perannya sebagai penentu dana dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ini. Hal senada diungkapkan oleh Kepala Desa Bapak H. Suparnata berikut ini:
63
“Memang dalam hal pendanaan yang berhak menentukan berapa besar anggaran dana yang diberikan kepada desa adalah hak Pemerintah Kabupaten Gresik, tetapi dalam rencana anggaran, Pemerintah desa juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini kaitannya dengan swadaya masyarakat juga mbak, apa mereka mau memberikan tambahan dana atau tidak, kan pendanaan PNPM sendiri bukan hanya berasal dari APBN dan APBD saja mbak tetapi juga berasal dari swadaya masyarakat. Jadi untuk menentukan dana yang nantinya akan dipakai dalam kegiatan PNPM itu sendiri juga melibatkan masyarakat” (Wawancara Tanggal 26 Juni 2015). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung sangat diprioritaskan. Dalam hal ini masyarakat selalu dilibatkan dalam melakukan program khususnya pada tahap awal perencanaan. Kemudian hasil perencanaan ini menjadi prioritas perencanaan pembangunan partisipatid pada program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
2. Pelaksanaan Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia termasuk masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan meliputi: 1) Persiapan Pelaksanaan (Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan dan Rapat Persiapan di Desa), 2) Pelaksanaan (Penyaluran Dana, Pengadaan Tenaga Kerja, Pengadaan Bahan dan Alat, Rapat Evaluasi),
64
3) Musdes Pertanggungjawaban, 4) Sertifikasi, 5) Revisi Kegiatan, 6) Dokumentasi Kegiatan, 7) Penyelesaian Kegiatan (pembuatan laporan penyelesaian kegiatan, realisasi Kegiatan dan biaya, Musyawarah Desa, serah terima, sampai pada pembuatan berita acara). Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung dilakukan oleh masyarakat secara swakelola dan difasilitasi oleh perangkat desa yang dibantu oleh fasilitator kelurahan yang berfungsi sebagai konsultan. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan. Sedangkan dalam proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Ngepung dapat dilihat dari proses pelaksanaan PNPM itu sendiri
seperti
keaktifan masyarakat
untuk
melaksanakan pekerjaan dengan memberikan kontribusi (uang, tenaga dan pikiran) untuk menunjang setiap program pembangunan. Berikut penuturan dari Bapak H. Suparnata yang merupakan Kepala Desa Ngepung: “Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa entah itu pavingisasi atau plengsengan pinggiran jalan di desa kami tidak mempergunakan tenaga ahli atau pemborong dari luar untuk melakukannya. Dalam kasus ini kami lebih memberdayakan masyarakat setempat untuk melakukan pembangunannya, karena di desa kami banyak sebagian masyarakat yang mengerti tentang pemasangan paving serta pembuatan plengsengan pinggiran jalan dengan baik” (Wawancara Tanggal 26 Juni 2015). Masyarakat Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dari dulu sampai sekarang selalu ingin adanya perbaikan jalan, terutama di akses jalan masuk ketiga Dusun yaitu Dusun Doro, Balekambang dan Dusun Ngepung. Dahulu kondisi jalanan yang rusak dan tidak nyaman untuk dilewati
65
kendaraan pada saat musim hujan karena jalannya masih berupa tanah. Pada saat pelaksanaan pavingisasi jalan tidaklah menembukan kendala yang berarti, karena masyarakatnya sangat aktif di dalamnya. Berikut pemaparan Bapak Marjan yang juga termasuk Pejabat sementara yang menggantikan Kasun Ngepung: “Pada saat pelaksanaan program pavingisasi berlangsung, kami tidak menemukan kendala yang berarti dalam sumber daya manusia, karena masyarakat sangat antusias sekali dalam pengerjaannya, hanya saja waktu pembangunannya diberhentikan selama beberapa bulan karena kondisi cuaca atau hujan maka pengiriman bahan materialnya seperti pasir dan juga batu pavingnya menjadi sedikir terhambat” (Wawancara Tanggal 28 Juni 2015). Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat baik sekali, dalam hal ini tenaga yang melakukan pembangunannya sendiri dilakukan olrh masyarakat setempat, karena sebagian masyarakat Desa Ngepung mengerti tentang pembangunan tersebut. Hal tersebut juga dapat dilihat dari foto di bawah ini:
Gambar 4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pavingisasi
66
3. Pemanfaatan Pemanfaatan dan pemeliharaan ini didalamnya meliputi menerima hasil pembangunan seolah – olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan atau mengusahakan lapangan usaha, merawat hasil pembangunan secara rutin, mengatur kegunaan atau memandaatkannya, mengusahakan dan menggunakan serta mengamankannya dan mengembangkannya. Partisipasi dalam pemanfaatan berarti mendukung ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia dalam keadilan sosial dan memelihara lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang. a. Pertama, penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan seolah – olah milik sendiri, hasil akhir dari sebuah pembangunan yaitu diharapkan masyarakat dapat menerima hasil pembangunan seperti milik sendiri sehingga pada akhirnya masyarakat akan menjaga dan memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunannya demi kelancaran dan kemajuan bersama. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Bapak H. Suparnata yang merupakan Kepala Desa Ngepung: “Masyarakat di desa ini ketika pembangunan tersebut selesai, mereka menerima, merasakan, dan merawat seolah – olah milik sendiri, misalnya ada beberapa paving di jalan dusun ada yang rusak atau keluar dari tatakan maka masyarakat berupaya memperbaiki dengan tenaga mereka sendiri” (Wawancara Tanggal 26 Juni 2015). Hal ini dibuktikan pula dengan adanya dokumentasi foto ketika ada paving jalan yang mengalami kerusakan atau tidak rata, maka masyarakat desa berusaha memperbaiki jalanan paving tersebut, seperti foto di bawah ini:
67
Gambar 4.4. Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Jalan Paving
b. Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang dapat diambil dari pembangunan, manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari hasil pembangunan jalan banyak sekali, dalam hal ini masyarakat mendapatkan kemudahan dari akses jalan seperti transportasi lancar, dan perekonomian masyarakat juga meningkat. Hal ini pun diungkapkan oleh Bapak Sriono sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan sebagai berikut: “Manfaatnya sangat besar sekali mbak, yang saya rasakan sebagai anggota masyarakat juga ketika musim panen tiba, para petani lebih mudah dalam mengangkut hasil panennya. Kalau dulu mbak, daya angkut menggunakan sepeda pancal biasa Cuma sebanyak 2-3 karung padi, kalau sekarang bisa pakai mobil pick up bisa sekali angkut. Dengan adanya pembangunan jalan berupa pavingisasi ini masyarakat juga dengan mudah menjangkau jalan raya dengan cepat” (Wawancara Tanggal 26 Juni 2015) c. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam bantuan modal selalu diusahakan untuk pembangunan, meskipun pembangunan lebih memfokuskan pada pembangunan fisik, namun bantuan modal selalu diupayakan guna
68
meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penuturan Bapak Rois Hidayat (40Tahun) sebagai fasilitator kelurahan: “Iya mbak untuk masalah PNPM Mandiri dalam simpan pinjam diusahakan agar masyarakat bisa berusaha dengan pinjaman modal dari PNPM dan tidak meminjam uang pada rentenir atau lembaga lainnya yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. PNPM sendiri meminjamkan uang dengan bunga yang minim hanya 0,8% per tahun” (Wawancara Tanggal 27 Juni 2015). Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Ibu Sumarmi (38 Tahun) yang juga merupakan anggota dari penggerak PKK Desa Ngepung sebagai berikut: “Untuk peminjaman awal selama satu tahun di SPP disebut dengan pinjaman tahap pertama, selanjutnya masyarakat mengajukan kembali pada tahap ke 2, setiap satu tahun berikutnya berlanjut ke tahap – tahap berikutnya mbak, tetapi dalam peminjamannya itu dilakukan secara berkelompok, biasanya kalau dalam SPP satu kelompok ada 5-10 orang. Dengan bunga yang sangat kecil ini dapat membantu meringankan beban masyarakat” (Wawancara Tanggal 27 Juni 2015). d. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan dapat dilihat dari masyarakat
yang mengatur program maupun
mengamankan setiap program yang sudah dijalankan, dimana dalam hal ini masyarakat diberikan kebebasan untuk mengatur setiap program yang dijalankan,
diantaranya
memanfaatkan
pembangunan
yang
sudah
dilaksanakan dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin. Dalam hal ini sudah sepatutnya masyarakat menggunakan pembangunan, agar fisik maupun non fisik dalam bentuk pemberdayaan dapat berjalan lancar.
69
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Marjan yang juga termasuk Pejabat sementara yang menggantikan Kasun Ngepung: “Dalam hal ini, masyarakat mengaturnya sendiri mbak febri, manfaat pembangunan fisik jalan maupun SPP juga mereka gunakan sendiri, dan pemeliharaannya juga mereka sendiri, alhamdulillah di Desa Ngepung khususnya dusun Ngepung ini, masyarakat itu ya melakukan pengaturan sedemikian rupa demi kelancaran pembangunan” (Wawancara 28 Juni 2015). Dalam hal ini, peran serta masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan, maka masyarakat juga yang harus memelihara dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan seolah – olah milik sendiri sudah nampah adanya, sehingga kalau ada kerusakan – kerusakan kecil yang dapat diperbaiki dengan tenaga mereka, maka masyarakat dengan inisiatifnya akan memperbaiki tanpa ada perintah langsung dari siapapun.
4.4. Interpretasi Data Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan interpretasi data. Interpretasi data yaitu melakukan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal, dalam hal ini adalah teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di bidang PNPM Mandiri Perdesaan yang ada. Dalam hal ini Fung (2012) berpendapat bahawa ada 3 hal penting yang menjadi dimensi dari partisipasi masyarakat yaitu
70
siapa yang berpartisipasi, kedua siapa partisipan yang membuat keputusan, ketiga menggambarkan
hubungan antara diskusi dengan aksi masyarakat.
kemudian peneliti mengerucutkan tentang konsep partisipasi masyarakat adalah bentuk dari partisipasi
masyarakat itu sendiri yaitu sosialisasi, konsultasi,
kemitraan, pendelegasian, keaktifan warga, pengambilan keputusan, pada tahap pelaksanaan yaitu bantuan masyarakat berupa uang, tenaga, dan material Selanjutnya tahapan partisipasi yang diutarakan oleh Ericson (dalam Slamet 2014) yang menunjukkan tiga tahapan partisipasi masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan.: 1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Perencanaan merupakan tahap awal dalam suatu program, partisipasi dalam perencanaan masyarakat di PNPM Mandiri Perdesaan sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang terakhir tentang keterlibatan masyarakat dalam penentuan tujuan dari serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Sejauh penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar animo masyarakat dalam perencanaan program itu sangat besar. Hal ini dikarenakan dengan adanya program PNPM tersebut, masyarakat dapat terbantu. Tetapi memang tidak seluruh masyarakat yang mengikuti rapat, hanya beberapa saja dan juga ada perwakilan dari tokoh masyarakat, ketua RT dan RW sampai pada kepala dusun. Perencanaan program yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dimana dalam hal ini pada saat rapat, masyarakat terlibat langsung dalam
71
pengambilan keputusan, termasuk juga para tokoh masyarakat. dalam rapat tersebut, segala keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Seperti halnya diungkapkan oleh Armidah (2011) peran serta mobilisasi yaitu partisipasi yang muncul dari kekuatan eksternal dengan kemampuan mobilitas
potensi
masyarakat yaitu
peran serta dalam pengambilan
keputusan, peran serta dalam pelaksanaan, peran serta dalam manfaat, dan peran serta dalam evaluasi. Jadi dalam hal ini masyarakat berpotensi untuk ikut berperan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat berikutnya ada dalam penentuan tujuan dari serangkaian kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesan di Desa Ngepung itu sendiri. Hal ini dilakukan berdasarkan keinginan dari masyarakat dimana masyarakat dalam menentukan kegiatan selalu didasarkan dari keinginan masyarakat, namun yang terjadi ada kendala dalam hal ini masyarakat tiap dusun selalu menginginkan dusunnya terlebih dahulu untuk dibangun. 2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan
suatu
proyek. Partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung dilakukan oleh masyarakat secara swakelola dan difasilitasi oleh perangkat desa dan dibantu oleh fasilitator kelurahan yang berfungsi sebagai konsultan PNPM. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan.
72
Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang
serta
ide-ide
sebagai
salah
satu
wujud partisipasinya pada
pekerjaan tersebut. Di desa Ngepung dalam tahapan pelaksanaan sudah cukup aktif. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Ngepung ini berupa tenaga, dana, dan pikiran atau ide – ide. 3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan
dan
memelihara
proyek yang telah dibangun. Dalam
partisipasinya di tahap ini, masyarakat dituntut untuk melakukan pemeliharaan dengan sebaik mungkin terhadap program yang sudah dilakukan. Pemanfaatan dan pemeliharaan dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam program ini. Hal ini sesuai dengan sasaran dari PNPM Mandiri itu sendiri yaitu masyarakat. selanjutnya penerimaan masyarakat terhadap program seolah – olah milik sendiri menyebabkan masyarakat memiliki kesadaran akan pemeliharaan tersebut. Program bantuan pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga yang ada di daerah Ngepung untuk mengembangkan usaha kecil secara berkelompok. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM di Desa Ngepung tidak hanya menyentuh fisik saja tetapi juga pemberdayaan masyarakat dalam kasus ini adalah kaum perempuan. Hal ini juga memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memberikan kesadaran pada kaum perempuan bahwa mereka dapat
73
membantu memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga mereka. Sesuai dengan yang diungkapkan Sutoro Eko (2012) bahwa pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Partisipasi Masyarakat
dalam
Pelaksanaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, maka peneliti menyimpulkan: 1.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dalam hal ini masyarakat sudah berperan secara aktif namun belum menyeluruh ke semua masyarakat, dimana dalam proses musyawaran saja tidak semua masyarakat ikut dalam rapat, dalam musyawarah perencanaan diwakilkan oleh Kepala Dusun, Ketua RT dan RW serta Tokoh masyarakat. dalam perencanaan masyarakat aktif dalam menentukan keputusan, tujuan dari serangkaian kegiatan, serta sampai pada penentuan dana yang juga melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh masyarakat.
2.
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung dilakukan oleh masyarakat secara swakelola dan difasilitasi oleh perangkat desa dan dibantu oleh fasilitator kelurahan yang berfungsi sebagai konsultan PNPM. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan. Dalam pelaksanaannya masyarakat disini
74
75
dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide
sebagai
salah
satu
wujud partisipasinya pada pekerjaan
tersebut. Di desa Ngepung dalam tahapan pelaksanaan sudah cukup aktif. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Ngepung ini berupa tenaga, dana, dan pikiran atau ide – ide. 3.
Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan dapat dilihat
dari
manfaat
yang
dirasakan
oleh
masyarakat
dalam
pembangunan yang sudah dilakukan seperti halnya meningkatkan perekonomian mayarakat dalam bentuk fisik melalui pavingisasi dan plengsengan serta dalam pemberdayaan dengan bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam hal pemeliharaan pembangunan fisik, masyarakat selalu memiliki inisiatif jika ada kerusakan yang terjadi.
5.2. Saran Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut: 1. Partisipasi masyarakat Desa Ngepung dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sudah cukup baik. Tetapi tidak secara menyeluruh masyrakat ikut dalam partisipasi tersebut, seperti pada perencanaan. Oleh karenanya aparatur desa diharapkan lebih intensif dalam melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PNPM Mandiri Perdesan yang akan berjalan maupun yang akan datang.
76
2. Aparatur Desa Ngepung diharapkan menambahkan atau menyediakan tempat yang lebih luas ketika rapat perencanaan akan diadakan, sehingga tidak selalu mengandalkan balai desa yang hanya terbatas untuk beberapa puluh orang saja. 3. Bagi masyarakat Desa Ngepung diharapkan untuk lebih aktif berperan serta dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahapan pemanfaatan atau pemeliharaan.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber dari Buku atau Jurnal: Amado, M P., Santos, C. V., Moura, E. B. and Silva, V. G. 2009. Public Participation in Sustainable Urban Planning. Jurnal ofWorld Academy of Science, Engineering and Technology 53. Arikunto, S. 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta. Armidah. 2011. Model Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Efisiensi dan Keefektifan Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar. Jurnal Madrasah. Vol. 3 No. 2 Januari-Juni 2011. Cleland, D. I and King, W. R. 2002. Project Management Hand Book. Second Edition, Library of Congress Cataloging, 823-843. Diana, Mega. 2008. “Pengaruh Kepemimpinan Camat terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” (Skripsi). Medan: Universitas Sumatera Utara Enyedi, Gyorgy. 2004. Public Participation in Socially Sustainable Urban Development, Jurnal of UNESCO. Frankisha, C.J., Kwanb, B., Ratner, P. A., Higgins, J. W. and Larsene, C. 2012. Challenges of Citizen Participation in Regional Health Authorities. Jurnal of Social Science & Medicine.54 (2012) 1471–1480. Fung, Archon. 2012. Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy. Princeton: Princeton University Press. Genius. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2011. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Gulo, W. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo. Kali, Agustinus. 2011. Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan dan Pembangunan Pltmh di Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Jurnal Mektek. Tahun XIII No. 3, September 2011. Mediawati, Trias Y. 2011. “Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Studi di
77
78
Kelurahan Tegalgede, Sumbersari dan Desa Pontang, Ambulu)” (tesis). Semarang: Universitas Diponegoro Mircea, Teodor. 2011. Community Participation and Involvement in Social Actions. Jurnal Transylvanian Review of Administrative Sciences. No. 33 E/2011, pp. 5-22. Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Ndraha,Taliziduhu.1990. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta Oakley, Peter and Dillon, B. 2011. Projects with People. The practice of articipation in rural development. International Labour Office (via Intermediate Technology Publishing, London). Parma, Gede. 2011. Faktor-Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Festival Pesona Pulau Serangan di Kota Denpasar, Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Desember 2011, Vol.1 No.2 hal.1 Permendagri RI Nomor 7 Tahhun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Fokus Media Rahman, Reza. 2009. Corporate Social Responsibility Antara Teori dan. Kenyataan. Jakarta : PT. Buku Kita. Salahuddin. 2012. Pengaruh Komunikasi Interaksional terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Kendari. Jurnal Stimuli Ilmu Komunikasi. [Online] Edisi III, Januari 2012. Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama. Sintomer, Y., Herzberg, C. and Rocke, A. 2005. Potentials and Limitations of Participatory Budgeting. Jurnal of Porto Alegre to Europe. Slamet, Y. 2014. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alphabeta Subhan, Muhammad. 2003.Kriteria Keberhasilan Proyek. Komunitas learning ilmu computer.com. Universitas Bina Nusantara.
79
Suman, Agus. 2007. Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan : Sebuah Studi Empiris. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 9, No. 1, hal.62-72. Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002. Wulandari, Putu Riska. 2013. Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Program Pascasarjana. Universitas Udayana Denpasar. Yulianti, Yoni. 2012. Analisis Partisipasi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok” (tesis). Padang: Universitas Andalas Sumber dari Web: PNPM. 2012. PNPM Mandiri Masyarakat Perdesaan, Website Resmi PNPM Mandiri Perdesaan. [online] http://pnpm.mpd.go.id Website Resmi PNPM Mandiri Perdesaan www.pnpm-mandiri.com http://gresikkab.go.id
Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA
1) Program
apa
sajakah
yang
ada
dalam
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung? 2) Ketika PNPM Mandiri Perdesaan disosialisasikan, bagaimana bentuk tanggapan masyarakat dalam program tersebut? 3) Apakah ada keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyusunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung? 4) Siapakah yang menentukan anggaran dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung? 5) Ada atau tidak pertisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung?, (misalkan dalam bentuk tenaga ataupun bantuan dana). 6) Setelah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung terlaksana, bagaimana bentuk perawatan proyek tersebut? 7) Apakah masyarakat ikut dalam hal pendanaan untuk perawatan atau pemanfaatan hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ngepung?
71
Lampiran 2
Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Dokumentasi PNPM 1. Wawancara dengan Informan Penelitian
2. Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemanfaatan)
71
