38
BAB V PROFIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN 5.1 Konsep PNPM Mandiri Perkotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah untuk memulihkan dan melembagakan kembali sosial capital yang telah ada. Social capital yang dimaksud yakni nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal sebagai landasan kokoh untuk membangun tatanan masyarakat madani yang mampu mandiri dan berkelanjutan
menangani
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
serta
pembangunan lingkungan perumahan permukiman di wilayahnya secara terpadu7. Pengenalan gagasan awal dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam siklus-siklus kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik siklus di tingkat kelurahan maupun siklus tingkat kota atau kabupaten. PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan rancangan proses pembelajaran yang tak terlepas dari berbagai kegiatan siklus ditingkat masyarakat atau kota dengan penggerbangan komunitaskomunitas belajar sebagai wahana komunikasi horizontal pada tiap tingkatan. Inti kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat kelurahan atau desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM), Pemetaan Swadaya berorientasi IPM MDGs, Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), perencanaan partisipatif dalam penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan Rencana Tahunan (Ren-ta) serta pembentukan KSM dengan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Berikut adalah skema siklus PNPM Mandiri Perkotaan:
7
Departemen Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 2008.
39
Pencairan BLM PS
Pemetaan sosial/sosialisasi awal
BKM
RK
PJM atau Ren-ta
RKM
KSM
Pemanfaatan BLM
Review Ren-ta, Kinerja BKM, dan keuangan Gambar 4. Siklus PNPM Mandiri Perkotaan Tahapan sosialisasi awal atau pemetaan sosial merupakan tahap untuk menyebarluaskan informasi tentang akan adanya PNPM-MP di kelurahan atau desa. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat serta mengumumkan penerimaan relawan. Penyebaran informasi dilakukan dengan sosialisasi yang menyeluruh kepada pihak pemerintah desa atau kelurahan dan kecamatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan kunci, Pak AS sebagai berikut: “….sosialisasi awal dilakukan kepada masyarakat melalui pemerintah desa atau kelurahan. Kemudian diadakan pertemuan yang disebut RKM atau Rembuk Kesiapan Masyarakat. Dalam RKM masyarakat akan diberikan pilihan untuk menolak atau menerima program.” “….pada tahapan sosialisasi program diumumkan pula penerimaan relawan sebagai perpanjangan tangan dari faskel untuk ikut memfasilitasi berjalannya program.”
RKM merupakan tahap sosialisasi serta memperkenalkan program kepada masyarakat. RKM bertujuan untuk membangun komitmen masyarakat untuk menolak atau menerima PNPM-MP dengan segala konsekuensinya. Disamping itu, juga untuk mendapatkan relawan sesuai kriteria serta mampu memfasilitasi dan mengawal PNPM-MP. Seperti yang diungkapkan oleh Pak AS seperti berikut ini:
40
“….RKM difasilitasi oleh faskel. Dihadiri oleh pihak desa atau kelurahan dan masyarakat yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat, para pemuda, ibu kader dan sebagainya.” “…melalui RKM ini dibahas pengenalan program kepada masyarakat mengenai tata aturannya, pencairan dana, dan sebagainya. Relawan yang telah terbentuk akan turut memfasilitasi tahapan selanjutnya (RK).”
Tahapan selanjutnya setelah RKM yaitu Refleksi Kemiskinan (RK). RK bertujuan untuk menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi refleksi kemiskinan, menemukan akar penyebab kemiskinan serta membangun niat bersama untuk menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi. Selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa ada masalah bersama, yaitu kemiskinan yang harus ditanggulangi bersama. Melalui RK tersebut, masyarakat menyepakati kriteria kemiskinan. “….melalui RK ini, pihak kelurahan, faskel, relawan, serta masyarakat yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat, pemuda, maupun ibu kader menyepakati kriteria kemiskinan.” “….setelah menyepakati kriteria kemiskinan, kemudian relawan melakukan pendataan terhadap Kepala Keluarga (KK) miskin di Kelurahan Situ Gede.”
Pemetaan Swadaya (PS) bertujuan untuk menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi dan melaksanakan pemetaan swadaya. Relawan diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah dan potensi masyarakat. Kesadaran akan realita persoalan dan potensi masyarakat dapat tumbuh sehingga terbangun motivasi untuk menyelesaikan persoalan. Melalui kegiatan PS, relawan mencoba untuk mengetahui potensi yang dimiliki Kelurahan Situ Gede. Salah satunya yaitu terdapat sumber daya manusia yang termasuk ke dalam kategori umur produktif yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program. Pembentukkan BKM bertujuan untuk memilih utusan RT berdasarkan nilai-nilai luhur sehingga terbangun lembaga kepemimpinan masyarakat yang diisi oleh orang-orang baik dan benar. Pembentukkan BKM dimulai dari tingkatan basis, yaitu RT, RW kemudian diseleksi di tingkatan kelurahan. Sesuai dengan pernyataan Pak AS sebagai berikut:
41
“….BKM dibentuk dari tingkatan basis, yaitu RT dan RW. Masingmasing RT dan RW mengirimkan perwakilannya. Kemudian perwakilan tersebut akan diseleksi kembali di tingkat kelurahan. Koordinator dan pimpinan kolektif BKM dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat sendiri.”
Pernyataan Pak AS tersebut kemudian dibenarkan oleh pernyataan Pak UT sebagai berikut: “….perwakilan RT maupun RW tersebut kemudian diseleksi oleh pihak kelurahan dan perwakilan masyarakat melalui presentasi visi dan misi masing-masing calon sehingga terpilihlah satu orang koordinator. Koordinator inilah yang kemudian akan menentukan siapa-siapa yang menduduki jabatan sebagai pimpinan kolektif.”
Penyusunan PJM atau Ren-ta Pronangkis bertujuan untuk menghasilkan relawan dan BKM yang mampu melaksanakan penyusunan pronangkis. Penyusunan program kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk tiga tahun kedepan. Penyusunan PJM dilakukan oleh BKM dan akan dilakukan revisi setiap tahunnya. Hal tersebut diungkapkan oleh pernyataan Pak SA selaku koordinator BKM: “….PJM itu disusun oleh BKM untuk tiga tahun kedepan, sesuai dengan masa jabatan BKM. Akan tetapi setiap tahunnya direvisi. Ibaratnya, kan kita udah melaksanakan program. Gak mungkin kan kalau PJM nya tetap atau justru bertambah. Pasti berkurang karena ada kegiatan yang udah terlaksana di tahun sebelumnya.”
Pengorganisasian KSM akan difasilitasi oleh relawan dan BKM serta disesuaikan dengan penyusunan pronangkis. KSM merupakan satuan unit sosial yang saling tolong menolong dalam mengembangkan diri masing-masing anggotanya. Pembentukkan KSM dilakukan dengan melakukan perekrutan dari masyarakat kelurahan. Masyarakat yang berminat disertai dengan niat yang tulus serta ikhlas mendaftarkan diri kepada BKM melalui Unit Pengelola (UP). Pemilihan dan penetapan KSM dilakukan oleh BKM serta pimpinan kolektif dan UP, seperti yang diungkapkan oleh Pak UT sebagai berikut: “….anggota masyarakat yang berminat tergabung ke dalam KSM mendaftarkan dirinya melalui UP. Misalnya, KSM program RTLH mendaftarkan dirinya melalui UP Lingkungan (UPL).”
Penilaian terhadap capaian Ren-ta, kelembagaan, serta keuangan dilakukan di awal tahun kedua program. Siklus ini diawali dengan serangkaian kegiatan
42
meninjau ulang kinerja kelembagaan BKM dan KSM, capaian Ren-ta, dan kinerja keuangan yang kemudian disampaikan dalam Rembug Warga Tahunan (RWT). Kegiatan infrastruktur yang diprioritaskan dalam Ren-ta adalah kegiatan yang secara langsung memberikan dampak atau manfaat secara kolektif bagi masyarakat dan diutamakan kegiatan yang bersifat lintas wilayah (lintas RT atau RW) yang memberikan lingkup kemanfaatan lebih luas bagi masyarakat kelurahan. Berdasarkan siklus PNPM MP di atas, dapat disimpulkan bahwa PNPMMP di Kelurahan Situ Gede memiliki ciri partisipatif. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap tahapan siklusnya yang melibatkan peran dari masyarakat. Peran masyarakat terlihat dari awal tahapan siklus, yaitu dari Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM) sampai kegiatan review partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan kegiatan sampai evaluasinya. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang tergabung ke dalam komunitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta Relawan. 5.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan 5.2.1 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BKM merupakan lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif, dan dipercaya yang dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. BKM juga merupakan wadah aspirasi kaum miskin dalam menyuarakan kebutuhan mereka sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. BKM dikepalai oleh seorang koordinator yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan PNPM-MP. BKM juga memiliki beberapa orang pimpinan kolektif yang membantu tugas serta tanggung jawab koordinator BKM. Struktur organisasi BKM memiliki sekretaris yang bertugas untuk mengurusi segala administrasi yang berkaitan dengan kinerja BKM maupun KSM. Selain itu BKM dibantu pula oleh Unit Pengelola (UP), seperti UP Keuangan, UP lingkungan, serta UP sosial. Adapun struktur organisasi BKM adalah sebagai berikut:
43
1. 2.
BKM: Koordinator BKM Pimpinan kolektif
Sekretariat
UPK
UPL
UPS
Keterangan: UPK: Unit Pengelola Keuangan UPL: Unit Pengelola Lingkungan UPS: Unit Pengelola Sosial Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat 5.2.2 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Manfaat yang dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, permukiman dan lainnya. Berdasarkan struktur organisasi, KSM infrastruktur (KSM Rubah) berada di bawah UPL. UPL inilah yang bertanggungjawab secara penuh terhadap kinerja KSM di lapangan. KSM dikelola oleh pengurus KSM yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu, juga dikelola oleh tim-tim seperti tim pelaksana, tim monitoring dan evaluasi partisipatif, serta tim operasi dan pemeliharaan. Adapun gambar struktur organisasi KSM adalah sebagai berikut:
44
BKM Sekretariat
1. 2. 3. 4.
UPK
UPL
UPS
KSM
KSM
KSM
Pengurus KSM (ketua, sekretaris, bendahara) Tim monitoring dan evaluasi partisipatif Tim pelaksanaan Tim operasi dan pemeliharaan
Keterangan: UPK: Unit Pengelola Keuangan UPL: Unit Pengelola Lingkungan UPS: Unit Pengelola Sosial Gambar 6 Struktur Organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan menjadi wadah bagi pemberdayaan anggota menyepakati adanya prinsip yang dijadikan pedoman di internal KSM, seperti saling mempercayai dan saling mendukung. Sikap tersebut bisa membuat anggota mengekspresikan gagasan, perasaan, dan kekhawatirannya dengan nyaman. Setiap anggota KSM bebas mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya hambatan psikologis lainnya. Masyarakat dapat mengambil banyak manfaat dari keberadaan KSM. KSM memiliki peran dan fungsi dalam banyak hal, antara lain: 1. Sebagai sarana proses perubahan sosial Proses pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilainilai baru, cara pandang dan cara kerja baru serta melembagakannya dalam praktek sehari-hari.
45
2. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah Setiap kegiatan yang dilaksanakan KSM haruslah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok dan penyelesaiannya disepakati bersama. 3. Sebagai wadah aspirasi Jika ada masalah, kepentingan, atau harapan yang berkembang di masyarakat maka KSM memiliki peran sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang relevan dengan berpijak pada hak-hak warga. 4. Sebagai wadah menggalang tumbuhnya saling kepercayaan Anggota dalam kelompok dapat saling terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan membagi tanggung jawab. 5. Sebagai sumber ekonomi Jika masyarakat membutuhkan dana maka KSM bisa berfungsi sebagai sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa bersumber dari pihak luar namun juga dari internal anggota sendiri dengan cara iuran bersama. 5.2.3 Relawan Masyarakat Relawan masyarakat adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, dan peduli serta memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Pembentukan relawan dilakukan secara langsung di awal sosialisasi program. Relawan dianggap sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan program. Relawan masyarakat di Kelurahan Situ Gede dapat dikatakan relawan yang paling aktif di tim 1. Jumlah relawan di Kelurahan Situ Gede mencapai 35 orang lebih. Akan tetapi karena dana operasional yang terbatas, jumlah tersebut dipangkas menjadi 25 orang, disesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat. Seperti yang diungkapkan oleh Pak AS sebagai berikut: “…. Mengenai peran relawan, relawan di Kelurahan Situ Gede bisa dikatakan paling aktif di Tim 1 (Kelurahan Bogor Barat). Alasan mereka tergabung ke dalam komunitas relawan semata-mata karena kepedulian mereka yang besar terhadap pembangunan kelurahannya serta eksistensinya di masyarakat.”
46
“…Karena banyaknya jumlah relawan yang aktif, kami selaku fasilitator kelurahan kadangkala mengalami kendala karena setiap pertemuan atau pelatihan khusus relawan selalu dihadiri secara aktif oleh relawan, sehingga dengan dana dan tempat yang terbatas harus disesuaikan.”
5.2.4
Fasilitator Kelurahan (Faskel) Faskel merupakan orang-orang (di luar desa atau kelurahan) yang
memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing. Faskel Kelurahan Situ Gede merupakan faskel tim 1 di Kota Bogor yang memfasilitasi delapan kelurahan di kecamatan Bogor Barat. Adapun delapan kelurahan tersebut antara lain: Kelurahan Curug, Margajaya, Bubulak, Curug Mekar, Cilendek Timur, Cilendek Barat, Balumbang Jaya, dan Situ Gede. Faskel Kelurahan Situ Gede terdiri dari lima orang yang memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Faskel terdiri dari seorang koordinator tim, fasilitator pemberdayaan, fasilitator infrastruktur, serta fasilitator ekonomi. Namun karena di Kelurahan Situ Gede tidak ada kegiatan ekonomi yang sesuai untuk didanai oleh PNPM, sehingga fasilitator ekonomi digantikan dengan fasilitator sosial. Fasilitator sosial akan memfasilitasi KSM dalam kegiatan sosial, seperti pembelian keperluan untuk sekolah dan perlengkapan posyandu. Koordinator tim memiliki tugas untuk mengkoordinasikan semua tugas dan kewajiban fasilitator serta melaporkannya ke tingkat kota (koordinator kota). Umumnya koordinator tim melaporkan setiap satu bulan sekali atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Fasilitator pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi tahapan siklus koordinasi program. Fasilitator infrastruktur berkewajiban untuk memfasilitasi KSM di dalam penyusunan proposal sampai dengan pelaksanaan kegiatan PNPM di bidang infrastruktur, seperti renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) serta Fasilitator ekonomi yang memiliki kewajiban untuk memfasilitasi KSM di dalam penyusunan proposal sampai dengan pelaksanaan kegiatan PNPM di bidang ekonomi.
47
Berdasarkan
pihak-pihak
yang
terlibat
dalam
PNPM-MP
dapat
disimpulkan bahwa di Kelurahan Situ Gede terdapat potensi bagi keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. Salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan pemberdayaan dapat dilihat dari adanya peran aktif dari relawan PNPM MP yang sebagian besar merupakan kader masyarakat. Selain itu juga karena adanya peran anggota KSM yang aktif sebagai penggerak program. Seperti yang diungkapkan oleh Pak SA sebagai berikut: “Kinerja KSM selama ini baik. Semua tugas dan kewajiban dapat terselesaikan tepat waktu. Karena sesama anggota dapat bekerja sama dengan baik”.
5.3 Kegiatan Lingkungan Kegiatan lingkungan adalah komponen kegiatan yang salah satunya dapat didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan tersebut terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang melibatkan masyarakat dan disertai adanya pengendalian mutu, proses pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan guna mendukung kebutuhan masyarakat sesuai keinginan mereka. Renovasi RTLH merupakan salah satu diantaranya. Maksud pelaksanaan kegiatan lingkungan adalah agar terjadi proses pembelajaran membangun lingkungan untuk mencapai kehidupan yang layak serta memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan usaha yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan lingkungan adalah dengan meningkatkan pelayanan prasarana semi publik dan kelompok dengan mengutamakan kualitas untuk mencapai pelayanan minimal 5 tahun serta didukung adanya operasi dan pemeliharaan (O dan P). 5.3.1 Pengamanan Lingkungan (Safeguard) Pengamanan lingkungan dikenal dengan safeguard, merupakan salah satu langkah pengamanan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat adanya pembangunan, khususnya pembangunan infrastuktur8. Pola pengamanan meliputi seluruh tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijelaskan berikut ini:
8
Informasi dasar PNPM Mandiri Perkotaan (untuk masyarakat umum)
48
1. Tahap perencanaan Tahap perencanaan meliputi persiapan penyusunan proposal. Penyusunan proposal perlu memperhatikan aspek yang terkait dengan safeguard lingkungan, seperti: fungsi dan lokasi pembangunan memiliki kesesuaian dengan tata ruang setempat dan memperhatikan kondisi sekitar seperti adanya garis sempadan pantai dan sunga serta kemungkinan terjadinya longsor. 2. Tahap pelaksanaan konstruksi Tahap pelaksanaan konstruksi terutama terkait dengan aspek safeguard lingkungan seperti: pada pembangunan yang memanfaatkan sumbersumber air perlu memperhatikan kemungkinan terdapatnya logam-logam berat seperti merkuri (sepanjang pantai) atau besi dan mangan serta pengadaan dan penggunaan material kayu ber-SKSHH atau FAKO untuk jumlah minimal 3 kubik. 3. Tahap pasca konstruksi Tahap
pasca
konstruksi
terkait
dengan
pemanfaatan
hasil-hasil
pembangunan, seperti: menjaga hasil pembangunan yang melalui lahan milik masyarakat serta perlu diperhatikan konsep penggunaan yang mendukung terpeliharanya prasarana sehingga diperoleh umur manfaat minimal 5 tahun. 5.3.2 Daftar Terlarang (Negative List) Daftar terlarang atau yang umumnya dikenal dengan negative list, merupakan salah satu bentuk penyaringan khusus yang dilaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengurangi berbagai dampak yang timbul di masa mendatang. Adapun hal-hal terkait dengan daftar terlarang ini antara lain: 1. Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes, terutama pada bangunan yang fungsinya terkait langsung pada masyarakat pengguna, seperti pada RTLH. 2. Pemanfaatan bahan-bahan yang mengandung limbah B3 dilarang untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan.
49
3. Pekerjaan yang terkait dengan penebangan hutan dilarang untuk mencegah terjadinya berbagai bencana alam dan pemanasan global. 4. Pembangunan yang terkait dengan fungsi peribadatan dan kegiatan militer. 5. Pembangunan di kawasan yang dilindungi oleh Dinas Lingkungan Hidup. 5.3.3
Community Contracting Community contracting adalah salah satu bentuk kesepakatan perjanjian
antara BKM dengan KSM mengenai serah terima pekerjaan dan BLM. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini antara lain: 1. Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu: lingkup kegiatan, dokumen perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan serta nilai perjanjian kerja. 2. Hal-hal khusus yang masuk dalam perjanjian seperti hak dan kewajiban pelaksana perjanjian, tahap pencairan dana, penyelesaian pekerjaan, dan pemeliharaan hasil pekerjaan. 3. Hal-hal umum yang perlu diatur dalam perjanjian untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan, seperti: sanksi, force majeure, dan penyelesaian perselisihan.
